Di tengah tekanan inflasi dan ancaman resesi global, ekonomi Indonesia terbukti cukup tangguh (resilient) seperti terlihat pada laju inflasi Oktober 2022 yang mengalami deflasi 0,11% (mtm) dan yoy 5,71%, di bawah perkiraan berbagai lembaga keuangan. Kenaikan harga BBM bersubsidi awal September tidak berdampak panjang. Harga pangan cukup terkendali berkat kerja sama otoritas fiskal dan moneter, pusat dan daerah, serta efektifnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inflasi Oktober 2022, yoy, lebih rendah dari bulan sebelumnya, 5,95%. Sedang inflasi Januari-Oktober 2022, ytd, sebesar 4,73%. Tingkat inflasi komponen inti Oktober 2022, yoy, naik tipis ke 3,31%. Bulan sebelumnya, inflasi inti 3,21%. Inflasi kelompok pangan minus 0,25%. Harga pangan yang relatif stabil memberikan kontribusi besar terhadap inflasi Oktober. Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB yang tetap pesat ketika negara-negara maju dilanda stagflasi. Tahun ini, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3%, jauh lebih baik dari tahun lalu 3,69%.

Pada kuartal I dan II-2022, pertumbuhan ekonomi domestik masing-masing mencapai 5,01% dan 5,44%. Pada kuartal III dan IV, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh konsisten di atas 5%. Dengan fundamental ekonomi yang cukup kokoh, Indonesia menatap tahun depan dengan optimisme sekalipun ekonomi global tengah menghadapi ancaman perfect storm yang merupakan gabungan antara hiper inflasi, resesi, dan krisis geopolitik. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3%. Agar perfect storm tak berimbas ke Indonesia, pemerintah harus terus menjaga inflasi tetap rendah, terutama inflasi pangan dan energi. Selain itu, pemerintah harus mengaktifkan dan meningkatkan kapasitas mesin-mesin pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari konsumsi semata. Hal itu diungkapkan Wamenkeu Suahasil Nazara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, serta Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, saat mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Selasa (1/11). (Yoga)

Bank Indonesia (BI) terus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam meredam dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perlu alternatif solusi dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga The Fed, munculnya risiko inflasi hingga dollar Amerika Serikat (AS) yang kian perkasa. Untuk itu, BI bakal menggunakan kebijakan moneter sebagai amunisi dalam meredam gejolak yang terjadi. "Kebijakan moneter kami gunakan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan rupiah relatif stabil agar tidak menimbulkan imported inflation," ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (20/10).

Dunia usaha mulai kelimpungan setelah BI menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate. Kemarin, bank sentral kembali mengerek suku bunga sebesar 50 basis point (bps) ke level 4,75 %, demi menjangkar inflasi yang terus meningkat hingga mendekati 6 %. Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani, berujar pengusaha kini terimpit di tengah dinamika perekonomian yang tak menentu, yaitu tekanan inflasi, pelemahan kurs rupiah, hingga ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penurunan permintaan dan konsumsi masyarakat.

Kenaikan suku bunga membuat biaya ekspansi usaha menjadi lebih mahal, terlebih ketika harus meminjam dana dari perbankan ataupun lembaga pembiayaan lainnya. Ombang-ambing kurs rupiah yang kini berada di atas Rp 15 ribu per dolar AS juga membuat pelaku usaha terpukul karena tingginya ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS dalam perdagangan, khususnya impor. Terakhir, risiko kenaikan inflasi diprediksi masih akan terus berlanjut hingga awal tahun depan dan diprediksi akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi domestik.

“Hal terbaik yang bisa kami lakukan pada saat ini adalah mengelola dampak yang mungkin terjadi, dengan meningkatkan efisiensi, memastikan kelancaran arus kas, dan kecukupan modal,” kata Shinta. “Kami perkirakan dalam jangka pendek, 3-6 bulan ke depan akan ada semakin banyak sektor yang melakukan penyesuaian harga di pasar, karena efek domino dari kenaikan harga BBM.”. (Yoga)

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali turun. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri per Agustus 2022 tercatat sebesar US$ 397,4 miliar atau turun US$ 2,8 miliar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 400,2 miliar. "Ini disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta," kata Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan dalam keterangan, Senin (17/10).

Hingga saat ini, BUMN masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Lewat transformasi yang digulirkan sejak 2019, kinerja perusahaan milik negara meningkat signifikan. Pada 2021, tahun kedua pandemi, laba BUMN melesat 838%, naik dari Rp 13 triliun tahun sebelumnya ke Rp 124,7 triliun. Dengan aset US$ 630 miliar, peran BUMN semakin penting pada masa mendatang. Pengalaman berbagai negara menunjukkan, BUMN yang sehat secara finansial mampu menggerakkan perekonomian dan memberi kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, transformasi harus dituntaskan agar yang boleh beroperasi hanya BUMN dengan tata kelola yang baik dan berkinerja positif. Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi bertopik Corporate Governance and Global Cooperation for Sustainable and Inclusive Growth di Nusa Dua, Bali, Senin (17/10). Sesi diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi bertema State-Owned Enterprises (SOE) International Conference. Pada kesempatan yang sama dilakukan peluncuran Indonesia Fund. SOE International Conference mengangkat topik-topik strategis yang mendukung fokus pemerintah dalam perhelatan G20 2022, yaitu Digitalisasi, Transisi Energi, Inklusi Keuangan, dan Transformasi Kesehatan.

Kementerian BUMN telah menempuh berbagai langkah terobosan untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya menciutkan jumlah BUMN agar lebih sehat dan efisien, melakukan klasterisasi serta membentuk holding dan subholding. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN secara komprehensif sejak 2019. Saat ini, langkah transformasi BUMN telah mencapai 80%. “Prioritas kami untuk satu setengah tahun ke depan adalah mendorong agar transformasi BUMN bisa mencapai 100%,” kata dia. Erick mengungkapkan, kerja keras BUMN dalam melakukan transformasi selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan. Pendapatan BUMN meningkat 18,8% pada 2020-2021, menjadi Rp 2.295 triliun atau US$ 160 miliar. Sedangkan laba konsolidasi melonjak 838% dari Rp 13 triliun (US$ 892 juta) pada 2020 menjadi Rp 124,7 triliun (US$ 9 miliar) pada 2021. “Total aset BUMN mencapai Rp 8.978 triliun atau sekitar US$ 630 miliar pada akhir 2021, setara 53% PDB Indonesia,” ujar Erick. Erick Thohir menambahkan, kinerja SDM, baik perempuan maupun kepemimpinan muda di BUMN telah menunjukkan kemajuan yang positif. (Yoga)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tegaskan komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman resesi global. Hal tersebut diungkapkan Dirut BRI Sunarso pada acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2022. Sunarso mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai melalui fokus kepada driver pertumbuhan domestik dengan cara mendorong UMKM yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. “Disinilah BRI yang core business-nya UMKM harus lebih berperan aktif, karena 97% lapangan pekerjaan di Indonesia berasal dari UMKM,” imbuhnya. BRI optimistis apabila kredit tetap tumbuh secara selektif, maka akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional. “Dalam konteks ini saya tetap mengatakan tetap tumbuh, artinya apa? Upaya kita menekan inflasi itu penting, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa menekan inflasi dan tetap menumbuhkan perekonomian kita sehingga tidak terjadi stagflasi dan tidak terjadi tambahan unemployment,” urai Sunarso. Kendati demikian, menurutnya BRI masih optimistis dapat menjaga kinerja positif yang berkelanjutan. “Maka, untuk tumbuh syaratnya ada tiga,” ujar Sunarso. Pertama sumber pertumbuhannya jelas dan dipersiapkan untuk saat ini dan jangka panjang.

Sebagai sumber pertumbuhan baru, BRI sudah masuk ke segmen ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro yang resmi hadir sejak September 2021 bersama PT Pegadaian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) atas inisiasi Kementerian BUMN. Kedua adanya kecukupan modal. Sunarso menyebut Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang dimiliki BRI mencapai 25%. “Cukup untuk tumbuh selama 4 tahun ke depan, maka labanya berapa pun, tidak ada alasan untuk menahan laba menjadi modal. Jadi layak dibagikan, karena itu cukup,” kata Sunarso menegaskan. Ketiga adalah likuiditas. Saat ini, papar Sunarso, rasio LDR nasional berada di level 82%, namun masih terdapat tantangan dari sisi likuiditas. Di sisi lain, untuk menghadapi situasi ekonomi yang melambat karena tantangan-tantangan yang akan dihadapi pihaknya pun telah memetakan kondisi melalui empat matriks yang menjadi dasar antisipasi atau mitigasi risiko. Pertama, kondisi ekonomi pulih dengan inflasi naik dan kualitas pinjaman memburuk. Maka strateginya adalah mempercepat proses write-offs agar recovery rate nya dapat lebih tinggi, serta mempertahankan coverage ratio yang besar. “Untuk itu BRI menyediakan coverage ratio terhadap NPL yang mencapai 266%, angka tersebut lebih dari cukup. (Yoga)

Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda penerapan pajak karbon hingga tahun 2025 mendatang, dari rencana awal diterapkan tahun 2022 ini. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyayangkan, penundaan penerapan pajak karbon tersebut. "Ketika pemerintah konsisten menaikkan tarif PPN yang menjadi beban seluruh masyarakat, justru akan jadi pertanyaan ketika pemerintah tidak segera mengenakan pajak karbon. Karena dua kebijakan ini mempunyai aturan hukum yang sama," katanya ke KONTAN, Minggu (16/10). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menyayangkan keputusan pemerintah menunda penerapan pajak karbon.

Inflasi tinggi tidak hanya menggerus kelompok masyarakat rentan, tapi juga kelas menengah. Mereka yang memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate bakal menanggung kenaikan bunga kredit. Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, Rabu (12/10) mengatakan, kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga acuan BI semakin menggerus daya beli masyarakat. Tidak hanya kelompok rentan, daya beli kelompok menengah juga lama-lama akan tergerus. Biaya transportasi pribadi dan daring sudah pasti naik akibat kenaikan harga BBM. Dalam 2-3 bulan mendatang, suku bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan konsumtif, bakal naik. ”Mereka yang menanggung cicilan rumah, kendaraan bermotor, gawai, bahkan paylater dengan bunga tidak tetap pasti angsuran kreditnya membengkak,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.

Selama ini, lanjut Rusli, masyarakat kelas menengah tidak pernah masuk kategori penerima bansos. Mekanisme ketahanan ekonomi yang mereka lakukan adalah mengurangi belanja nonprimer, beralih ke moda transportasi publik, dan menahan pengeluaran rekreasi atau hiburan. Rembetannya ke depan akan membuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga, melambat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah benar-benar harus bekerja keras menjaga daya beli masyarakat. ”Hal itu bisa dilakukan dengan menggulirkan sejumlah kebijakan, seperti menyubsidi transportasi barang kebutuhan pokok dan umum, serta menyesuaikan upah atau gaji pekerja,” kata Rusli. (Yoga)

Minat konsumsi masyarakat terpantau terus melemah di tengah tren kenaikan inflasi dan sinyal resesi perekonomian global pada 2023. BI, dalam Survei Penjualan Eceran, memprediksi kinerja penjualan eceran dan retail akan mengalami penurunan pada September 2022. Hal itu tampak dari indeks penjualan riil (IPR) pada September 2022 yang sebesar 200,0 atau terkontraksi -0,9 % secara bulanan dibanding pada Agustus 2022. Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan, berujar, pelemahan itu seiring penurunan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta bahan bakar kendaraan bermotor. “Jika dirinci, kelompok suku cadang dan aksesori mencatatkan kontraksi -12,7; BBM -8,6 %; makanan, minuman, dan tembakau -0,5 %,” ujarnya, kemarin, 11 Oktober 2022

Peneliti ekonomi makro dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar, menuturkan pelemahan indeks penjualan eceran atau retail sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang September lalu menyentuh 5,95 % secara tahunan. “Prediksi kami, inflasi ini masih merupakan dampak ronde pertama. Ke depan, kita masih akan menyaksikan dampak ronde kedua, di mana penjual akan mulai menyesuaikan harga jualnya dengan kenaikan harga barang mentah dan input produksi akibat kenaikan harga BBM,” ucapnya. Proyeksi Ideas inflasi Oktober 2022 adalah 6,5-6,8 % secara tahunan. Selain kenaikan harga BBM, menurut Askar, kenaikan suku bunga acuan BI dapat mempengaruhi penurunan indeks penjualan eceran. Pasalnya, suku bunga dalam hal ini bertindak membimbing inflasi agar dapat menurun melalui dua transmisi, yaitu permintaan uang dan barang. (Yoga)

Tanpa mengurangi kewaspadaan menghadapi perfect storm yang bakal menimpa ekonomi dunia, Indonesia dinilai cukup kuat untuk terhindar dari petaka yang menimbulkan resesi global 2023. Faktor yang membangkitkan optimisme itu, antara lain, adalah daya beli masyarakat yang masih kuat, investasi terus meningkat, inflasi yang terkendali, dan ketahanan pangan yang cukup baik. Ekonomi global tahun 2023 diprediksi terkena perfect storm, yakni kondisi di mana tiga petaka terjadi sekaligus di saat yang sama, yakni inflasi tinggi atau hiperinflasi, kontraksi ekonomi, dan masalah geopolitik. Hiperinflasi memaksa otoritas moneter menaikkan suku bunga. Lonjakan suku bunga yang terlalu agresif menyebabkan ekonomi terjungkal ke jurang resesi. Kondisi ini diperparah oleh masalah geopolitik, sebuah faktor yang pada masa lalu acap luput dari perhatian ekonom. Perang Rusia vs Ukraina yang sudah berlangsung delapan bulan dan tak seorang pun mampu memperkirakan kapan berakhirnya. Masalah geopolitik kian pelik pada masa akan datang.

Kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan 28 negara yang saat ini antre minta bantuan IMF. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga 2022 diperkirakan mencapai 5,2% dan kuartal keempat 4,8%. Kondisi ini dinilai cukup kuat untuk menghadapi ancaman resesi 2023. “Kita harus tetap optimistis. Tetapi tetap berhati-hati dan waspada,” kata Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2022 yang digelar di JCC, Jakarta, Selasa (11/10). Ekonom senior Chatib Basri menyatakan, “Kalau ditanya apakah Indonesia akan resesi atau tidak, jawaban saya tidak,” ungkap Chatib dalam sesi diskusi Global Economic Outlook pada hari pertama BNI Investor Daily Summit 2022, kemarin. Dia mengatakan, guncangan ketidakpastian global akan lebih berdampak negatif terhadap negara yang memiliki pangsa ekspor terhadap PDB-nya besar, contohnya Singapura. (Yoga)