Berbeda dengan kondisi berbagai negara yang terancam resesi, ekonomi Indonesia saat ini justru sedang memasuki fase ekspansi. Ekspansi ekonomi terlihat dari peningkatan dana yang dihimpun korporasi dari pasar modal lewat initial public offering (IPO), rights issue, dan penjualan obligasi yang mencapai Rp 124,6 triliun selama Januari hingga 4 Agustus 2022. Fakta lain adalah laju ekspansi kredit perbankan Juni 2021 hingga Juni 2022 yang mencapai 10,3%. Pada Juni 2022, posisi kredit perbankan Rp 6.156,2 triliun. Data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, hingga 4 Agustus 2022, emiten baru yang telah mencatatkan saham perdana di BEI sebanyak 33, dengan total raihan dana IPO Rp 19,9 triliun. Dalam pada itu, sebanyak 32 perusahaan sudah masuk dalam pipeline untuk melakukan IPO. 

Dengan demikian, total emiten baru tahun ini akan mencapai 65. Pada periode yang sama, dana masyarakat yang dihimpun lewat rights issue senilai Rp 12,3 triliun dan lewat emisi surat utang atau obligasi sekitar Rp 92,4 triliun. “Raihan pendanaan dari pasar modal Indonesia akan lebih besar tahun ini, karena perusahaan-perusahaan di Tanah Air membutuhkan dana segar untuk ekspansi usaha. Dibanding negara berkembang atau negara di Asia yang lain, ekonomi Indonesia masih lebih baik,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kepada Investor Daily, Rabu (3/8/2022). (Yetede)

Kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Stagflasi, yakni inflasi tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi  rendah, mengancam. Inflasi AS yang terus menanjak membuat bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin atau 0,75 % ke 2,25-2,5 %. Sejak awal 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 0,25 % pada Maret, 0,5 % pada Mei, dan 0,75 % pada Juni.  Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell memberikan sinyal  akan melakukan langkah serupa tahun ini, karena inflasi tahunan yang per Juni 2022 sebesar 9,1 %, tertinggi sejak November 1981. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum di tingkat konsumen di AS itu dipicu kenaikan harga energi dan pangan. Menurut data Trading Economics, harga energi di AS melonjak 41,6 %, tertinggi sejak Maret 1980. Adapun harga pangan melonjak 10,4  %, tertinggi sejak Februari 1981.

Situasi ini menimbulkan risiko bagi Indonesia dan negara-negara berkembang berupa pembalikan dana di pasar keuangan. Investor asing dikhawatirkan menarik dana mereka dari negara-negara berkembang, kemudian menempatkan dana mereka di instrumen safe haven yang dinilai lebih aman, berupa USD. Per Senin (1/8), IHSG Indonesia masih tumbuh 5,88 %. Indeks harga saham Singapura masih tumbuh, tetapi Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merosot sejak awal tahun. Jika produsen sudah tak mampu lagi menanggung perubahan harga, akan ditransmisikan ke harga barang sehingga harga barang naik. Konsumen akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang sama. Jika kondisi ini terjadi, upah riil akan turun, kesejahteraan masyarakat juga akan melorot. (Yoga)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan membentengi perekonomian domestik dari ancaman stagflasi dengan mengontrol pergerakan inflasi sembari tetap menjaga geliat konsumsi di dalam negeri. Risiko ekonomi eksternal diantisipasi dengan menjaga stabilitas sektor riil melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Menkeu Sri Mulyani  saat menyampaikan hasil rapat berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8) mengatakan, tekanan inflasi global telah berdampak terhadap tren peningkatan harga berbagai barang dalam negeri. ”Tren inflasi tak lepas dari kenaikan harga komoditas dunia serta gangguan pasokan pangan. Beruntung inflasi inti nasional pada Juli masih tetap terjaga rendah di tingkat 2,86 % secara tahunan sejalan dengan upaya BI menjaga ekspektasi inflasi,” katanya.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas di sektor riil adalah dengan memperpanjang periode sejumlah insentif fiskal yang semula berakhir pada 30 Juni 2022 menjadi tetap berlaku hingga 31 Desember 2022. Perpanjangan insentif fiskal menjadi respons otoritas atas ketidakpastian ekonomi global akibat tren inflasi global dan suku bunga tinggi. Dari sisi kebijakan moneter, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, sepanjang inflasi inti terjaga rendah, otoritas moneter masih akan tetap mempertahankan besaran suku bunga acuan BI. BI saat ini mulai mengurangi likuiditas jangka pendek melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengganggu kemampuan perbankan membiayai kredit. (Yoga)

Kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk terus memicu kenaikan inflasi. Inflasi tersebut makin merambah ke berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan konstruksi. Modal petani bahkan makin tertekan akibat kenaikan harga pupuk. Potret tekanan inflasi terhadap berbagai sektor itu terindikasi dari tingkat inflasi umum, inflasi harga perdagangan besar (HPB), dan nilai tukar usaha petani. BPS, Senin (!/8) merilis tingkat inflasi Juli 2022 yang mencapai 0,64 % secara bulanan dan 3,85 % secara tahun kalender. Sementara secara tahunan, inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 %, jauh di atas target inflasi BI tahun ini sebesar 2-4 %.

Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi adalah cabai merah dan rawit, tarif angkutan udara, dan  bahan bakar rumah tangga. Untuk minyak goreng, harganya terus turun dalam tiga bulan terakhir. Secara bulanan, minyak goreng memberi andil terhadap deflasi 0,07 %. Namun, secara tahunan, komoditas itu masih berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,29 %. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, selain kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk global, inflasi juga disebabkan oleh anomali cuaca serta kenaikan harga bahan bakar minyak, gas, dan tarif listrik nonsubsidi. (Yoga)

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps) menjadi di kisaran 2,25%-2,5%. Kenaikan suku bunga ini bisa berujung pada kenaikan suku bunga surat utang negara (SUN) yang membuat beban bunga utang Indonesia makin membengkak.

BUMN Holdings Industri Pertambangan MIND ID atau  Mining Industri Indonesia, yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah  Tbk menempatkan dana jaminan reklamasi  per 31 Desember 2021 sebesar total Rp534,4 miliar. Direktur Utama MIND ID terus mendorong perusahaan Anggota MIND ID untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan proses bisnis salah satunya kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi. "Sebagai perusahaan pengelola sumber alam strategis  Indonesia, Group MIND ID memastikan perubahan bentang alam dilakukan secara terencana hingga mampu meminimalkan dampak operasional dan mengoptimalkan hasil pemrosesan mineral," kata Hendi. (Yetede)

Dana investor asing yang hengkang keluar Indonesia masih terjadi. Kondisi tersebut masih terus berlangsung hingga pekan kedua Juli 2022. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) untuk periode 11 Juli 2022 hingga 14 Juli 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik terjadi jual neto hingga Rp 8,56 triliun.

Daya beli masyarakat mulai tergerus lonjakan harga pangan, meski keyakinan masih di level optimistis. Kondisi ini tergambar dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) baik Bank Indonesia maupun Danareksa Research Institute. Ekonom BCA David Sumual melihat indikator daya beli turun karena masyarakat berhati-hati dalam berbelanja barang tahan lama (durable goods).

JAKARTA TRIBUN - Bank Indonesia menyebutkan dalam laporannya, pada periode 4 - 7 Juli 2022, modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik sekitar Rp 6,20 triliun. "Nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp 6.20 triliun terdiri dari Jual neto di pasar SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp 3.54 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 2.66 triliun. Jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Erwin Haryono, Jumat (8/7).

Erwin juga melanjutkan untuk premi credit default swap (CDS) 5 tahun naik ke level 145.14 basis poin (bps) per 7 Juli 2022 dari 139.07 bps per 1 Jul 2022. Erwin mengungkapkan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Yang bertujuan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya tekanan eksternal. "Serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, pungkasnya.