JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Asean-5 akan tumbuh sebesar 5,6% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau meningkat signifikan dari perkiraan tahun ini yang sebesar 4,6% (yoy). “Per tumbuhan yang kuat ini juga akan didukung oleh indikator ekonomi makro yang stabil,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara High Level Seminar bertajuk Asean Matters-Epicentrum of Growth, di Jakarta, Senin (6/3/2023). Negara-negara Asean-5 terdiri atas Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perry menjelaskan, salah satu indikator makro yang dimaksud yaitu inflasi Asean-5 yang diperkirakan turun menjadi 3,2% (yoy) pada 2024 dari 3,3% pada 2023. Untuk tahun ini, ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Asean-5 akan sedikit melambat dari yang sebesar 5,3% (yoy) pada 2022 menjadi perkiraan sebesar 4,6% (yoy), sebagai akibat  dari perlambatan ekonomi global. Selain itu, inflasi yang tinggi pada 2021 sebesar 6,3% (yoy) juga masih sedikit memberi dampak kepada tahun ini lantaran adanya ketidakpastian harga komoditas global, rantai pasok, dan Covid-19. (Yetede)

Isu-isu ekonomi, seperti soal harga pangan dan ketimpangan pendapatan, dinilai jadi hal-hal yang mudah disulut untuk membuat situasi menjadi panas pada tahun politik atau menjelang pemilu. Pemerintah dan politisi diharapkan memperjuangkan penyelesaian problem itu agar situasi ekonomi dan politik stabil. Ekonom senior Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, berpendapat, pada tahun politik ini, stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta masalah ketimpangan jadi isu yang mudah disulut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi panas dan gaduh, mengingat isu-isu tersebut sangat dekat dengan ”perut” dan kelangsungan hidup warga.

”Pemerintah harus menjaga ekonomi kokoh, bukan semata soal kebutuhan pokok, tetapi karena pada tahun politik ini, masalah harga ini menjadi faktor penyulut yang mudah memanaskan suasana politik,” ujarnya dalam diskusi ”Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu” yang digelar Indef di Jakarta, Kamis (2/3). Berdasarkan catatan BPS, inflasi Indonesia Februari 2023 masih tinggi, di angka 5,47 % secara tahunan, karena kenaikan harga bahan pokok yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran masyarakat, seperti makanan, listrik, dan bahan bakar. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment) dijalankan untuk mengantisipasi dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian domestik. Walaupun ada pencadangan anggaran, tetapi hal itu tidak mengurangi kegiatan prioritas dari setiap kementerian/lembaga (K/L). Nilai automatic adjustment belanja K/L tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk rupiah murni (RM), dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (tahun anggaran 2020-2022). “Coba dilihat lagi kegiatan mana yang prioritas, kegiatan yang paling penting tetap jalan. Cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas, setiap K/L tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dia menjelaskan, rata-rata realisasi belanja K/L hingga akhir tahun di kisaran 94 sampai 95% dan sangat jarang menyentuh angka 100%, sehingga pencadangan 5% dana belanja tidak akan mempengaruhi kinerja. K/L diperkirakan tetap bisa mencapai target pembangunan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Di tengah tren perlambatan ekonomi dan ancaman resesi global, perekonomian Indonesia terus melanjutkan pemulihan dan menunjukkan reseliensinya hingga Januari 2023. Ini ditunjukkan dengan pendapatan negara yang tetap tumbuh tinggi hingga 48,1% secara year on year (yoy) menjadi Rp 232,2 triliun (9,4% dari target setahun). Peningkatan pendapatan negara itu terutama ditopang oleh sejumlah sektor pajak yang memiliki kontribusi besar yakni PPh 21 yang mencapai 13,7%, kontribusi PPh Badan 12,6%, dan PPN DN 31,7%. Pajak dari seluruh sektor utama, semuanya juga tumbuh positif, termasuk sektor yang mengalami scarring effect dalam selama pandemi. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 141,4 triliun (4,6% dari target) atau tumbuh 11,2% (yoy). Dengan pencapaian pendapatan negara dan realisasi belanja negara tersebut, surplus APBN 2023 hingga Januari adalah Rp 90,8 triliun (0,4% PDB) atau tumbuh 207,1% dibandingkan tahun lalu, sedangkan keseimbangan primer Rp 113,9 triliun ataun tumbuh 127,2% (yoy). (Yetede)

JAKARTA, ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stabilitas politik menjadi kunci bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait ekonomi dan sosial. Sebab dalam pembuatan kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan dari DPR. Stabilitas politik bisa terjadi sebab 80% partai di kursi parlemen merupakan pendukung pemerintah. “80% partai politik mendukung pemerintah Presiden Jokowi. Kalau partai politik tidak 80% apa yang dilakukan pemerintah tidak ada yang bisa jalan karena itu semua membutuhkan keputusan DPR termasuk transformasi melalui Undang Undang Cipta Kerja,” ucap Airlangga dalam B Universe Economic Outlook di Hotel JS Luwansa pada Selasa (14/2/2023). Salah satu wujud stabilitas politik mendukung kegiatan ekonomi adalah saat pemerintah dan DPR sepakat untuk menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja di tahun 2020.  Pemerintah menerbitkan regulasi ini untuk memberikan kepastian bagi investor  untuk melakukan investasi. (Yetede)

Situasi perekonomian global dan domestik yang membaik dinilai menjadi katalis positif bursa saham. Tren penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga diprediksi berlanjut. ”Iklim yang lebih kondusif membuat IHSG, yang mulai stabil sejak awal tahun, diprediksi melanjutkan penguatan,” kata Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji, di Jakarta, Kamis (9/2). Dia memperkirakan rentang pergerakan indeks berada pada posisi 6.816-7.000. Kinerja sektor keuangan dan konsumer siklikal diperkirakan positif. (Yoga)

Utang pemerintah yang terus bertambah banyak mendapat sorotan. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, pemerintah melakukan utang bukan berarti pemerintah hobi berhutang. Menurut dia, pemerintah harus berutang lantaran untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan, proses penyusunan anggaran utang di APBN pun dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk diketahui, total utang pemerintah hingga Desember 2022 sudah mencapai Rp 7.733,9 triliun. Ada pun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57%. Dari total utang tersebut, porsi dalam bentuk valas sebesar 29%. Sedangkan sisanya, sekitar 71%, dalam bentuk utang rupiah. Dengan jumlah utang tersebut, Suminto menegaskan, kemampuan pemerintah dalam membayar utang selalu menggunakan standar lazim yang biasa diterapkan di banyak negara.

JAKARTA, ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa terus meningkat, tercermin dari kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2022 yang sebesar 43,52% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 42,11% terhadap PDB. Pertumbuhan ekonomi luar Jawa pada 2022 tersebut pun melesat dibandingkan pada masa prapandemi tahun 2019 yang mencapai 41% terhadap PDB. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Jawa terhadap PDB mencapai 59% dan luar Jawa 41%. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi di Jawa sebesar 58,75% dan luar Jawa mencapai 41,25% terhadap PDB. Kemudian, pada 2021, pertumbuhan ekonomi di Jawa 57,89% dan luar Jawa 42,11% terhadap PDB. Sedangka pada 2022, ekonomi di Jawa 56,48% dan luar Jawa 43,52% terhadap PDB. Sementara itu, pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi terus menguat khususnya di Jawa, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terpusat di Jawa dan Sumatra. (Yetede)

Pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan indeks saham di Amerika Serikat dan Asia yang menguat. Indeks saham di kawasan Eropa bervariasi. Sementara itu, indeks Dolar AS melemah dan yield US Treasury naik 2 basis poin di tengah membaiknya data ekonomi AS. Di pasar komoditas, harga minyak mentah mengalami penurunan karena prospek pasokan yang membaik. Namun, harga CPO dan batu bara justru mengalami kenaikan dalam sepekan. Pasar keuangan domestik juga mengalami pertumbuhan, dengan IHSG yang menguat sebesar 0,35% dan yield SUN seri benchmark yang bergerak naik antara 6 basis poin hingga 11 basis poin dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nilai tukar Rupiah juga menguat sebesar 0,60%.

Ekonomi Indonesia tercatat positif pada akhir tahun 2022, seperti ditunjukkan oleh realisasi investasi pada Q4-2022 yang bertumbuh mencapai 30,3% (yoy) dan likuiditas perekonomian yang tetap melimpah tercermin dari tren uang beredar dalam arti luas (M2) hingga November 2022 yang tumbuh positif. Secara keseluruhan, pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang baik dan ekonomi Indonesia juga terus berkibar. Ini merupakan tanda positif bagi perekonomian dan memberikan harapan yang baik untuk masa depan.

JAKARTA,ID – Pemerintah meyakini laju inflasi cenderung menurun seiring dengan penguatan pemulihan ekonomi pada semester II-2023. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2023 mencapai 0,34% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 0,66% (mtm). Sedangkan inflasi IHK secara tahunan 5,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,51% (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penurunan inflasi atau harga yang stabil dan cenderung menurun serta penguatan pemulihan, akan terjadi setidaknya pada semester kedua tahun ini. Kondisi tersebut sebagai dampak dari tekanan yang berasal dari respons kebijakan, yaitu pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga oleh otoritas moneter akan berkurang. “Ini memberikan harapan baru bahwa tahun 2023 setidaknya pada paruh kedua, kita akan melihat kombinasi yang jauh lebih positif dari penurunan inflasi dan penguatan pemulihan,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu (1/2/2023). (Yetede)