Indonesia harus mulai mewaspadai kondisi perekonomian China. Setelah keluar dari kebijakan nol Covid-19 dan membuka kembali perekonomian, Tiongkok tampaknya belum bisa menunjukkan taringnya. Perekonomian China justru menunjukkan perlambatan. Tanda-tandanya, inflasi yang lemah dan kinerja industri manufaktur mereka yang berada di zona kontraksi atau nilai indeks di bawah 50. Biro Statistik Nasional China mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) China pada April 2023 sebesar 0,1% secara tahunan atau terendah sejak Februari 2021. Tingkat inflasi ini pun melandai dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang sebesar 0,7% yoy. Sementara PMI Manufaktur China pada April 2023 jatuh ke level 49,2 pada April 2023, atau menurun dari 51,6 pada Maret 2023. Misalnya saja di periode Januari sampai Maret 2023 kemarin, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca dagang dengan Tiongkok sebesar US$ 1,24 miliar. Itu setelah ekspor Indonesia ke China menembus US$ 16,58 miiar. Sedangkan impor Indonesia dari negeri Tiongkok sebesar US$ 15,34 miliar. Meski ada hasil positif di awal tahun hingga April kemarin, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, perlambatan ekonomi China akan membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sependapat bahwa perlambatan ekonomi China juga akan memberikan dampak buruk bagi laju perekonomian Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bhima, apabila perekonomian China turun 1% maka membuka peluang perekonomian Indonesia tergerus sekitar 0,3% hingga 0,4%.

JAKARTA – Rentetan pengembangan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) belum berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Riset Danareksa Research Institute (DRI), yang dirilis pada bulan lalu, menunjukkan kontribusi ekonomi KEK terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih kalah oleh negara tetangga.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko, mengakui soal rumitnya menarik calon investor dan penyewa atau tenant baru, meski sudah ada segudang stimulus yang dikucurkan pemerintah. “Program KEK kita belum mature (matang) seperti negara lain. Masih ada tantangan yang dihadapi,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Dalam kajian DRI, proyek KEK disebutkan kerap menjadi salah satu umpan penarik minat investor asing masuk ke negara berkembang. Skema kawasan ekonomi yang diberi perlakuan khusus ini pun tercatat mendongkrak 30-40 persen arus investasi ke Asia Tenggara dalam periode yang tidak disebutkan. Pemerintah negara berkembang yang mengembangkan KEK di wilayahnya pun bertambah dari waktu ke waktu. Pada 1975, hanya ada 79 KEK yang tersebar di 29 negara. Jumlahnya menjadi 5.400 lokasi di 147 negara pada 2018. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka. Pertumbuhan yang idealnya menyejahterakan seluruh rakyat juga berkorelasi dengan pembangunan manusia. Konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sumbangan terhadap PDB di atas 50 %. Pada triwulan I-2023, berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 % secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %, dengan sumbangan 52,88 % terhadap PDB Indonesia. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, berdasarkan sensus penduduk 2020, pendapatan yang dibelanjakan masyarakat menopang pertumbuhan PDB. Namun, situasi berubah pada awal pandemi Covid-19, Maret 2020, ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan yang berlanjut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menekan konsumsi rumah tangga. Jutaan orang kehilangan pendapatan akibat PHK atau pengurangan jam kerja. Akibatnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2020 tumbuh minus 5,52 % secara tahunan, yang berlanjut hingga triwulan I-2021.

Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, tanpa menafikan peran konsumsi rumah tangga,  ada baiknya komponen PDB lain ditingkatkan. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi, misalnya, punya efek pengganda dalam perekonomian. Investasi menghasilkan barang atau jasa yang bisa dikonsumsi di dalam negeri atau diekspor sehingga menghasilkan devisa ekspor. Investasi memerlukan  bahan baku, barang modal, dan bahan penolong, yang mudah-mudahan bisa dipenuhi dari dalam negeri. Investasi juga menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja akan menggunakan upah atau gajinya,  antara lain, untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Ditengah kondisi ketenagakerjaan Indonesia, serapan tenaga kerja merupakan hal penting. Per Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka 5,45 % atau ada 7,99 juta penganggur di Indonesia. Dari 138,63 juta orang bekerja, 83,34 juta orang atau 60,12 % di antaranya merupakan pekerja informal. Sebanyak 39,96 % penduduk bekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, naik dibandingkan Februari 2022 yang 39,1 % dengan upah rata-rata Rp 1,9 juta per bulan. Untuk itu, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja mesti ditingkatkan. (Yoga)

Pundi-pundi Bank Indonesia (BI) semakin tambun. Bank sentral mencatatkan surplus anggaran yang lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan realisasi 2021. Dalam Laporan Keuangan Tahunan BI yang terbit pada Mei 2023, tertulis surplus anggaran setelah pajak pada tahun 2022 mencapai Rp 21,76 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,51% dari surplus setelah pajak tahun 2021 yang sebesar Rp 19,17 triliun. Surplus tersebut didorong oleh penghasilan BI yang lebih besar dari beban yang ditanggung pada tahun lalu. Secara rinci, penghasilan BI di sepanjang 2022 mencapai Rp 121,70 triliun. Sedangkan beban yang ditanggung oleh bank sentral sebesar Rp 92,83 triliun. Direktur Eksekutif - Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengungkapkan, peningkatan penghasilan moneter tersebut lebih didorong oleh dua hal. "Kenaikan itu disebabkan kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang meningkat oleh BI dan kenaikan suku bunga dolar dan imbal hasil US Treasury," terang Edi kepada KONTAN, Selasa (9/5). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky melihat, tren surplus BI akan berlanjut setidaknya dalam beberapa waktu ke depan. Adanya surplus menunjukkan BI memiliki likuiditas untuk melaksanakan bauran kebijakan demi perekonomian Indonesia.

JAKARTA, ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak rekomendasi Bank Dunia agar pemerintah menaikkan standar garis kemiskinan, seiring status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Jika garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai 40%. Di lain pihak, Bank Dunia memuji prestasi Pemerintah Indonesia yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu indikatornya, persentase penduduk miskin ekstrem turun drastis dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022. Penerapan kebijakan fiskal berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan merupakan salah satu langkah untuk keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middleincome trap). Dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, dia menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengubah garis kemiskinan. “Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan upaya perluasan definisi penduduk miskin. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan garis kemiskinan internasional dengan besaran pendapatan sebesar US$ 3,2 bukan US$ 1,9 yang saat ini digunakan,” kata Satu Kahkonen dalam peluncuran “World Bank’s Indonesia Poverty Assessment Pathways Toward Economic Security” di Jakarta, Selasa (09/05/2023). (Yetede)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, konektivitas pembayaran seperti QRIS pada skala Asean mendesak untuk terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian Indonesia dan inklusi keuangan. Sementara itu, ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi agar Indonesia keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap). “Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya secara daring di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). Jokowi berharap metode seperti QRIS atau Kode QR Standar Indonesia dapat segera diterapkan di kawasan untuk mempermudah sistem pembayaran. Ia juga menginginkan agar QRIS dapat mendorong kenaikan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pembelanjaan produk dalam negeri dan memperluas produk dalam negeri ke pasar internasional. “Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ujar dia. Kepala Negara juga memaparkan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40% dari total transaksi ekonomi digital
Asean. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 mencapai 5,03 % secara tahunan, melampaui ekspektasi. Namun, jalan menuju pemulihan ke level sebelum pandemi masih panjang. Kendati tumbuh positif, beberapa indikator kunci belum kembali ke kondisi normal. BPS mengumumkan, perekonomian RI tumbuh 5,03 % secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2022 yang sebesar 5,01 % secara tahunan. Dengan capaian itu, ekonomi RI konsisten tumbuh di atas 5 % selama enam triwulan berturut-turut sejak triwulan IV-2021. Realisasi pertumbuhan ekonomi itu juga melampaui prediksi ekonom yang memperkirakan pertumbuhan pada triwulan pertama tahun ini berkisar 4,8-4,9 %. BPS mencatat, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, yakni 2,44 % disusul pertumbuhan perdagangan luar negeri 2,10 %, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator investasi 0,68 %, dan konsumsi pemerintah 0,22 %.

”Konsumsi rumah tangga dan perdagangan luar negeri kita masih kuat menopang pertumbuhan ekonomi   selama triwulan pertama tahun ini,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/5). Secara rinci, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %. Realisasi itu lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi pada triwulan I-2022 sebesar 4,34 % dan di atas capaian triwulan IV-2022 sebesar 4,48 %, meski masih di bawah 5 %. Pertumbuhan tertinggi ada di sektor transportasi dan komunikasi, didorong oleh meningkatnya penjualan sepeda motor dan mobilitas penumpang di angkutan darat, laut, dan udara. Peningkatan konsumsi juga terlihat di sector restoran dan hotel, tecermin daritingkat hunian kamar hotel yang tumbuh positif. ”Momentum Ramadhan ikut mendorong pertumbuhan konsumsi, khususnya di sektor makanan dan minuman,” katanya. (Yoga)

WASHINGTON, ID – Meskipun ekonomi Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang melambat, tapi pertumbuhan lapangan kerja non-pertanian mencapai 253.000 pada April 2023. Angka itu melampaui ekspektasi yang sebesar 180.000 dan jauh di atas pertumbuhan bulan sebelumnya yang 165.000. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,4%. Angka itu juga  diatas perkiraan yang  sebesar 3,6% dan berada pada level terendah sejak 1969. Data yang lebih luas, seperti dilaporkan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) AS pada Jumat (05/05/2023), menunjukkan para pekerja yang belum mencari pekerjaan baru dan mereka yang memilih pekerjaan paruh waktu karena alasan ekonomi turun tipis menjadi 6,6%. Sementara rerata upah perjam, yang mana ini adalah barometer utama inflasi, naik 0,5%. Melebihi perkiraan yang sebesar 0,3% dan mencatatkan kenaikan bulanan terbesar dalam setahun. Secara tahunan, upah meningkat 4,4%. Ini juga lebih tinggi dari ekspektasi kenaikan sebesar 4,2%. Kedua angka tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa The Federal Reserve dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga lagi pada Juni 2023. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 diperkirakan bakal sedikit melambat. Konsumsi rumah tangga yang belum pulih betul serta turunnya kinerja ekspor akibat normalisasi harga komoditas global jadi risiko yang perlu diantisipasi sepanjang paruh awal 2023. Sejumlah ekonom memproyeksikan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini berada di bawah 5 %, yakni di kisaran 4,8 %-4,9 %. Kondisi itu turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 sebesar 5,01 % serta sepanjang tahun 2022 sebesar 5,31 %. Perkiraan itu dikemukakan menjelang pengumuman data produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan I-2023 oleh BPS, Jumat (5/5).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (4/5), konsumsi rumah tangga masih akan jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi awal tahun ini, terutama di tengah kinerja ekspor yang melemah akibat menurunnya harga komoditas global. Meski demikian, terjadi tren pelambatan pada laju konsumsi rumah tangga ketimbang sebelumnya. Hal itu  terlihat dari Indeks Penjualan Riil (IPR) atau Survei Penjualan Eceran per triwulan I-2023 yang dirilis BI pada 12 April 2023. IPR triwulan I-2023 diperkirakan tumbuh 1,6 % secara tahunan, melambat dibandingkan dengan IPR triwulan IV-2022 sebesar 1,9 %. Survei BI memprediksi, penjualan eceran di hampir semua kategori barang masih terkontraksi pada triwulan I-2023, kecuali sektor makanan dan minuman yang tumbuh 4,5 %. Meski tumbuh positif, penjualan eceran di sektor makanan dan minuman itu hanya naik tipis dari 4,4 % pada triwulan sebelumnya. (Yoga)