Roda perekonomian di sejumlah daerah di Indonesia terus berputar. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan pajak daerah hingga akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aktivitas perekonomian di daerah terus menguat. Hal ini tecermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir April tahun ini yang tercatat mencapai Rp 69,76 triliun. Realisasi ini meningkat 9,65% dibandingkan pencapaian di periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 63,62 triliun. "Cukup menggembirakan, pajak daerah tumbuh 9,65% menjadi Rp 69,76 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/5). Sri Mulyani memaparkan, pajak daerah meningkat terutama pada jenis pajak konsumtif, seperti pajak hotel yang mencapai Rp 2,69 triliun per April 2023, naik 79,9% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Terkait pajak daerah non-konsumtif, Sri Mulyani melaporkan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih mendominasi yakni Rp 15,6 triliun atau naik 4%. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp 10,2 triliun atau tumbuh 36,2%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan, seiring pulihnya aktivitas perekonomian di daerah, maka penerimaan pajak daerah berpotensi meningkat, utamanya berasal dari pajak restoran dan hiburan. Meski begitu, Pengamat Perpajakan Ronny Bako menilai, pajak hiburan terkadang masih menjadi masalah di suatu daerah sehingga perlu diberikan batasan yang jelas.

JAKARTA – Era reformasi, yang sudah berjalan 25 tahun, belum mampu mereformasi struktur ekonomi Indonesia. Hingga hari ini, Indonesia masih berkutat pada perekonomian berbasis komoditas alam, alih-alih melangkah maju ke perekonomian berbasis pengetahuan. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan hasil bumi sudah menopang neraca dagang Tanah Air sejak era kolonial. Struktur ekonomi berbasis hasil bumi itu berlanjut pada era reformasi dengan sedikit variasi pada jenis komoditas utamanya. “Kita selalu diuntungkan setiap terjadi booming harga komoditas tertentu. Kekuatan industri ekstraktif tak berubah,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.

David menceritakan, sekitar satu dekade sebelum kemerdekaan Indonesia, gula merupakan komoditas andalan ekspor pemerintah Hindia Belanda. Puncak kejayaan ekspor gula terjadi pada periode 1929-1930 karena luasnya jaringan pabrik gula yang dibangun pada awal era 1920-an. Dengan tingkat produksi menembus 3 juta ton per tahun, Indonesia mengalahkan produsen utama gula dunia, yakni Brasil dan India. Memasuki era 1950-an, posisi gula digeser oleh karet sebagai komoditas ekspor utama, sebelum dilampaui oleh minyak dan gas bumi, kayu lapis, serta garmen dan alas kaki secara berturut-turut sejak 1970.

Besarnya kebutuhan energi untuk pembangkit listrik membuat permintaan minyak mentah stabil. Namun, David mengimbuhkan, neraca dagang selama sedekade terakhir mulai dikendalikan oleh komoditas tambang, seperti batu bara dan nikel. Tak terusik oleh pandemi Covid-19, harga batu bara menyentuh rekor termahal sepanjang sejarah, yaitu US$ 460 per ton pada September 2022. Tapi kemudian harganya terus melorot menjadi US$ 167-170 per ton saat ini. Bank Dunia memprediksi harga batu bara jatuh 23 persen pada 2024. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai ada ada empat tantangan bagi perekonomian global ke depan. Hal ini turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pengantar dan keteranganpemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Menkeu menjelaskan, tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik. Sebab, dengan meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih inward looking. Dengan demikian, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Perang antara Rusia dan Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (fragmented) sesuai kedekatan aliansinya (friendshoring). Hal ini berdampak aktivitas perda gangan dan aliran investasi global melambat. “Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian Amerika Serikat (AS) maupun stabilitas ekonomi global,” kata Menkeu. Kedua, yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan bagi perekonomian global. Di satu sisi, jelas dia, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. (Yetede)

Pengendalian inflasi dan peningkatan perekonomian daerah tak hanya dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di daerah pun memainkan peran penting. Kolaborasi kedua instrumen ini diyakini mampu mengoptimasi potensi perekonomian Sumatra Selatan untuk melompat lebih tinggi. Laju produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diproyeksi bakal bertengger di kisaran 4,6% hingga 5,6% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut terbilang moderat menyusul capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 5,23%.Sementara, pada kuartal I/2023, PDRB wilayah ini mampu mencatatkan torehan positif di posisi 5,11%. Meskipun jika ditengok secara kuartalan, capaian ini terus menurun sejak kuartal III/2022.Kendati demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (KPw BI Sumsel) Erwin Soeriadimadja menilai capaian PDRB pada kuartal I/2023 sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata nasional.“Pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,03% YoY. Jadi catatan sebesar 5,11% untuk Sumsel sudah cukup bagus,” kata Erwin, Rabu (18/5).Dia mengungkapkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian guna menjaga deru mesin ekonomi wilayah tetap terjaga di level tinggi agar mencapai target sasaran.

“Digitalisasi itu menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pada perekonomian,” katanya. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K. Christianty memandang selain melalui kebijakan moneter, iklim perekonomian yang baik juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara dari sisi belanja, imbuhnya, wilayah ini mampu menyerap hingga Rp42,59 triliun yang berimpak pada sektor riil.Dari jumlah itu, alokasi untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp31,1 triliun, konsumsi privat sebesar Rp577 miliar, dan investasi pemerintah sebanyak Rp10,8 triliun.Sebagai wilayah strategis yang didukung dengan berbagai komoditas unggulan yang berperan dalam perekonomian regional, Provinsi Sumsel menerima kucuran APBN pada tahun 2023 sebesar Rp43,18 triliun. Imbasnya, manfaat dari belanja yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan momentum perekonomian dan berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak optimal. Selain itu, Lydia menilai bahwa kualitas belanja juga menjadi tidak ideal.

Indonesia harus mulai mewaspadai kondisi perekonomian China. Setelah keluar dari kebijakan nol Covid-19 dan membuka kembali perekonomian, Tiongkok tampaknya belum bisa menunjukkan taringnya. Perekonomian China justru menunjukkan perlambatan. Tanda-tandanya, inflasi yang lemah dan kinerja industri manufaktur mereka yang berada di zona kontraksi atau nilai indeks di bawah 50. Biro Statistik Nasional China mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) China pada April 2023 sebesar 0,1% secara tahunan atau terendah sejak Februari 2021. Tingkat inflasi ini pun melandai dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang sebesar 0,7% yoy. Sementara PMI Manufaktur China pada April 2023 jatuh ke level 49,2 pada April 2023, atau menurun dari 51,6 pada Maret 2023. Misalnya saja di periode Januari sampai Maret 2023 kemarin, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca dagang dengan Tiongkok sebesar US$ 1,24 miliar. Itu setelah ekspor Indonesia ke China menembus US$ 16,58 miiar. Sedangkan impor Indonesia dari negeri Tiongkok sebesar US$ 15,34 miliar. Meski ada hasil positif di awal tahun hingga April kemarin, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, perlambatan ekonomi China akan membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sependapat bahwa perlambatan ekonomi China juga akan memberikan dampak buruk bagi laju perekonomian Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bhima, apabila perekonomian China turun 1% maka membuka peluang perekonomian Indonesia tergerus sekitar 0,3% hingga 0,4%.

JAKARTA – Rentetan pengembangan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) belum berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Riset Danareksa Research Institute (DRI), yang dirilis pada bulan lalu, menunjukkan kontribusi ekonomi KEK terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih kalah oleh negara tetangga.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko, mengakui soal rumitnya menarik calon investor dan penyewa atau tenant baru, meski sudah ada segudang stimulus yang dikucurkan pemerintah. “Program KEK kita belum mature (matang) seperti negara lain. Masih ada tantangan yang dihadapi,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Dalam kajian DRI, proyek KEK disebutkan kerap menjadi salah satu umpan penarik minat investor asing masuk ke negara berkembang. Skema kawasan ekonomi yang diberi perlakuan khusus ini pun tercatat mendongkrak 30-40 persen arus investasi ke Asia Tenggara dalam periode yang tidak disebutkan. Pemerintah negara berkembang yang mengembangkan KEK di wilayahnya pun bertambah dari waktu ke waktu. Pada 1975, hanya ada 79 KEK yang tersebar di 29 negara. Jumlahnya menjadi 5.400 lokasi di 147 negara pada 2018. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka. Pertumbuhan yang idealnya menyejahterakan seluruh rakyat juga berkorelasi dengan pembangunan manusia. Konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sumbangan terhadap PDB di atas 50 %. Pada triwulan I-2023, berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 % secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %, dengan sumbangan 52,88 % terhadap PDB Indonesia. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, berdasarkan sensus penduduk 2020, pendapatan yang dibelanjakan masyarakat menopang pertumbuhan PDB. Namun, situasi berubah pada awal pandemi Covid-19, Maret 2020, ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan yang berlanjut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menekan konsumsi rumah tangga. Jutaan orang kehilangan pendapatan akibat PHK atau pengurangan jam kerja. Akibatnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2020 tumbuh minus 5,52 % secara tahunan, yang berlanjut hingga triwulan I-2021.

Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, tanpa menafikan peran konsumsi rumah tangga,  ada baiknya komponen PDB lain ditingkatkan. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi, misalnya, punya efek pengganda dalam perekonomian. Investasi menghasilkan barang atau jasa yang bisa dikonsumsi di dalam negeri atau diekspor sehingga menghasilkan devisa ekspor. Investasi memerlukan  bahan baku, barang modal, dan bahan penolong, yang mudah-mudahan bisa dipenuhi dari dalam negeri. Investasi juga menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja akan menggunakan upah atau gajinya,  antara lain, untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Ditengah kondisi ketenagakerjaan Indonesia, serapan tenaga kerja merupakan hal penting. Per Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka 5,45 % atau ada 7,99 juta penganggur di Indonesia. Dari 138,63 juta orang bekerja, 83,34 juta orang atau 60,12 % di antaranya merupakan pekerja informal. Sebanyak 39,96 % penduduk bekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, naik dibandingkan Februari 2022 yang 39,1 % dengan upah rata-rata Rp 1,9 juta per bulan. Untuk itu, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja mesti ditingkatkan. (Yoga)

Pundi-pundi Bank Indonesia (BI) semakin tambun. Bank sentral mencatatkan surplus anggaran yang lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan realisasi 2021. Dalam Laporan Keuangan Tahunan BI yang terbit pada Mei 2023, tertulis surplus anggaran setelah pajak pada tahun 2022 mencapai Rp 21,76 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,51% dari surplus setelah pajak tahun 2021 yang sebesar Rp 19,17 triliun. Surplus tersebut didorong oleh penghasilan BI yang lebih besar dari beban yang ditanggung pada tahun lalu. Secara rinci, penghasilan BI di sepanjang 2022 mencapai Rp 121,70 triliun. Sedangkan beban yang ditanggung oleh bank sentral sebesar Rp 92,83 triliun. Direktur Eksekutif - Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengungkapkan, peningkatan penghasilan moneter tersebut lebih didorong oleh dua hal. "Kenaikan itu disebabkan kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang meningkat oleh BI dan kenaikan suku bunga dolar dan imbal hasil US Treasury," terang Edi kepada KONTAN, Selasa (9/5). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky melihat, tren surplus BI akan berlanjut setidaknya dalam beberapa waktu ke depan. Adanya surplus menunjukkan BI memiliki likuiditas untuk melaksanakan bauran kebijakan demi perekonomian Indonesia.

JAKARTA, ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak rekomendasi Bank Dunia agar pemerintah menaikkan standar garis kemiskinan, seiring status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Jika garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai 40%. Di lain pihak, Bank Dunia memuji prestasi Pemerintah Indonesia yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu indikatornya, persentase penduduk miskin ekstrem turun drastis dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022. Penerapan kebijakan fiskal berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan merupakan salah satu langkah untuk keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middleincome trap). Dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, dia menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengubah garis kemiskinan. “Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan upaya perluasan definisi penduduk miskin. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan garis kemiskinan internasional dengan besaran pendapatan sebesar US$ 3,2 bukan US$ 1,9 yang saat ini digunakan,” kata Satu Kahkonen dalam peluncuran “World Bank’s Indonesia Poverty Assessment Pathways Toward Economic Security” di Jakarta, Selasa (09/05/2023). (Yetede)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)