Kembalinya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income membawa keyakinan tersendiri terhadap prospek ekonomi Tanah Air ke depan. Posisi kelas menengah atas itu dinilai akan banyak menguntungkan bagi Indonesia. Hanya saja, setumpuk pekerjaan rumah masih perlu dibereskan. Sebagai negara dengan penduduk paling besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dihadapkan pada rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Jurang pendapatan antara kelompok menengah atas dan menengah bawah sangat lebar. Bagi dunia usaha, naiknya kelas Indonesia dapat memengaruhi struktur upah pekerja ke depan. Alhasil, apabila berbagai tantangan itu tidak diatasi, modal untuk melangkah menuju negara maju, akan terasa lebih berat.

Kinerja APBN selama semester I-2023 mencatat surplus Rp 152,3 triliun. Namun, surplus tersebut justru menggambarkan realisasi belanja pemerintah yang kurang optimal dan perlu diakselerasi di paruh kedua tahun ini. Sepanjang Januari-Juni 2023, realisasi belanja negara tercatat Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target di APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 891,6 triliun (39,7 % dari target APBN) dan transfer ke daerah Rp 364,1 triliun (44,7 % dari target APBN). Adapun pendapatan negara pada periode yang sama sebesar Rp 1.407,7 triliun atau 57,2 % dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.105,6 triliun (54,7 % daritarget) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 302,1 triliun (68,5 % dari target). Dengan realisasi pendapatan yang lebih besar dari belanja, kinerja APBN sampai semester I-2023 masih surplus Rp 152,3 triliun.

Adapun keseimbangan primer mencapai surplus Rp 368,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Wakil Direktur Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Selasa (18/7) mengingatkan, surplus tidak perlu terlalu dibanggakan. Meski di satu sisi menunjukkan pendapatan terjaga, surplus mencerminkan bahwa uang negara belum dibelanjakan secara optimal hingga pertengahan tahun dan berpotensi dikebut di akhir tahun. ”APBN  dihasilkan dari pungutan pajak dan non-pajak yang masuk ke kantong pemerintah. Harapannya, APBN tidak disimpan dan mengendap menjadi surplus, tetapi harus segera dibelanjakan, baik di pusat maupun daerah,” kata Eko dalam diskusi daring yang diselenggarakan Indef di Jakarta. Eko menilai, jika kas negara disimpan menjadi surplus hingga berbulan-bulan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil dari seharusnya dan membuat perekonomian tumbuh lebih lambat dari perkiraan. (Yoga)

Meskipun tingkat kemiskinan turun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret ini menggambarkan laju pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dinilai belum merata dirasakan sampai ke lapisan terbawah. Kondisi itu tecermin pada data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis BPS, Senin (17/7). BPS mencatat, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun jadi 9,36 % atau 25,9 juta orang dari total populasi Indonesia, lebih rendah dari data September 2022 yang tercatat 9,57 % atau 26,36 juta orang serta per Maret 2022 yang 9,54 % atau 26,16 juta orang. Tingkat kemiskinan juga mendekati kondisi sebelum pandemi meski belum pulih sepenuhnya. Pada September 2019, angka kemiskinan sempat menyentuh level terendah dalam sejarah, yakni 9,22 % atau 24,78 juta orang.

Namun, jurang antara yang kaya dan miskin justru melebar. BPS mencatat, per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388, dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam terjadi di perkotaan, sementara di perdesaan stagnan. Rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Nilai rasio gini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai rasio, makin tinggi ketimpangan suatu wilayah. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan bawah. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi, bukan pendapatan. (Yoga)

Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa bergulir pada semester kedua 2024. Untuk pembangunan fisik, terutama konstruksi infrastruktur dasar, terus pemerintah kebut. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyebutkan, progres pembangunan IKN Nusantara sudah sekitar 34% untuk batch pertama. Sementara pembangunan untuk batch kedua baru 1%. Adapun infrastruktur yang telah pemerintah bangun pada batch pertama meliputi istana negara dan kantor presiden, Bendungan Sepaku Semoi, serta Jalan Tol Akses IKN seksi 3A, 3B, dan 5A. Kemudian, infrastruktur yang bakal pemerintah garap di batch kedua antara lain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 47 tower, Tol Akses IKN seksi 5B, 6A, dan 6B, instalasi air bersih dan sanitasi, serta tambahan jalan logistik. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pembangunan Istana Kepresidenan berjalan sesuai dengan waktu yang telah pemerintah tentukan. Minat investasi ke IKN terus meningkat. Terbaru, hingga awal Juli 2023, terdapat lebih dari 230 letter of intent (LoI) dari calon investor yang berminat investasi di IKN. "Ada 237 LoI menurut posisi terakhir," ujar Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw. President Director Japan External Trade Organization (JETRO) Takahashi Masakatsu bilang, sudah banyak perusahaan Jepang mengirimkan LoI ke OIKN. "Pembangunan IKN Nusantara merupakan peluang emas bagi perusahaan Jepang," ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mencapai Rp 92,33 triliun, hampir dua kali lipat dari jumlah pajak penghasilan final yang sebesar Rp 47,55 triliun. Satu dari sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah asimetri antara beban pajak pekerja dan pajak orang kaya. Pekerja hidup dari penghasilan aktif (active income) yang diperoleh dari kerja aktif (labour). Sedangkan individu-individu dengan kekayaan ultra-tinggi (UHNWI) dengan kekayaan bersih (net worth) sebesar US$ 30 juta atau lebih (Knight Frank, 2023) biasa menghimpun kekayaan dari penghasilan pasif (passive income) yang timbul dari investasi, sewa-menyewa, royalti, dan aset-aset kekayaan lain yang tidak perlu menjalankan perkakas kerja.

Negara memang menggunakan sistem perpajakan progresif. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, semakin besar proporsi pajak yang dibayar. Namun penerapannya belum merata bagi seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP). Masalahnya, penghasilan aktif dan pasif diperlakukan dengan sistem pajak yang berbeda. Diskrepansi Beban Pajak Penghasilan pekerja dikenai PPh 21 dengan tarif pajak progresif. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membagi lima lapisan penghasilan kena pajak (PKP). PKP Rp 0-60 juta dikenai tarif 5 persen. PKP Rp 60-250 juta dikenai tarif 15 persen. PKP Rp 250-500 juta dikenai tarif 25 persen. PKP Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenai tarif 30 persen. Adapun PKP lebih dari Rp 5 miliar dikenai tarif 35 persen. (Yetede)

Diiringi aksi demonstrasi ribuan tenaga medis dari berbagai profesi dan daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengetok palu tanda menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan jadi UU, kemarin (11/7).   Sebagian besar fraksi DPR menyetujui beleid omnibus law kesehatan yang terdiri dari 458 pasal itu. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang menolak tegas. Sedang Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan memberi catatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, Fraksi Nasdem menyetujui RUU Kesehatan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna dengan catatan anggaran wajib atau mandatory spending bidang kesehatan di angka minimal 10% dari APBN dan APBD. Sebab, dalam omnibus law kesehatan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah tidak punya lagi kewajiban mematok anggaran dana kesehatan saban tahun. "Fraksi Partai Demokrat terus berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan, sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat melalui kebijakan fiskal," kata Dede Yusuf, Anggota FPD dalam Rapat Paripurna, kemarin. "Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan, pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup," jelas Anggota Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah juga menolak tegas beleid tersebut. Dibolehkannya tenaga medis asing berpraktik di Indonesia bisa mengancam tenaga perawat domestik. Apalagi setiap tahun ada 75.000 perawat baru. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beralasan penghapusan kewajiban anggaran kesehatan pemerintah tidak menjamin bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan outlook asumsi dasar ekonomi makro di 2023. Di tengah ketidakpastian global dan pelemahan harga komoditas, outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berkisar 5%-5,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan didukung oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor yang masih terjaga. Outlook pertumbuhan ekonomi tersebut tak berubah dari target APBN sebelumnya yang di posisi 5,3%. Hanya, pemerintah menetapkan batas bawah outlook pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. "Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah pengetatan kebijakan moneter global," tutur Menkeu dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (10/7). Menurut Sri Mulyani, laju inflasi tahun ini akan tetap terjaga dengan terkendalinya inflasi pangan dan administered price. Hanya saja, batas atas perkiraan inflasi 2023 masih lebih tinggi dari target dalam APBN yakni sebesar 3,6%. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengemukakan, parlemen mengharapkan pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua tahun ini jauh lebih baik dibandingkan kuartal I-2023 yang sebesar 5,03% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Laju perekonomian Indonesia mulai memperlihatkan tanda-tanda perlambatan. Ini tecermin dari sejumlah indikator survei dan data terbaru. Terbaru adalah hasil survei Bank Indonesia (BI). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI pada periode Juni 2023 tercatat di level 127,1. Angka ini menurun 1,2 poin dari bulan Mei yang sebesar 128,3. Benar angkanya masih di atas 100 yang menunjukkan optimisme. Namun, penjelasan Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono layak kita simak. "Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan sedikit menurun dibandingkan Mei 2023," tutur dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/7). Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Juni 2023 juga tercatat sebesar 116,8. Level ini turun dari 118,9 pada bulan sebelumnya. Sedang Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Juni 2023 di level 137,5 atau turun dari 137,8 pada Mei 2023. Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal III 2023 di level 3,62. Angka itu turun dari level 3,69 di kuartal II-2023. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, masyarakat masih khawatir dengan ekonomi saat ini dan ke depan. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, dalam kondisi saat ini, pemerintah juga perlu segera mengatur belanja fiskal agar cepat dan tepat. Ia menyayangkan dana pemerintah pusat maupun daerah yang masih banyak mengendap di perbankan maupun BI. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga melihat ada potensi sandungan di tahun ini karena tensi pemilu mulai menghangat. Dalam kondisi ini, para investor cenderung menanti hasil pemilu sebelum berinvestasi.

Indonesia sudah lama menghadapi masalah kesenjangan ekonomi. Konsentrasi kapital secara signifikan terlihat sejak 1970-an dan semakin kuat sepanjang era Orde Baru, yang bahkan tidak mampu diluruhkan oleh krisis besar pada 1997-1998. Di era reformasi, kesenjangan tampak tidak memudar. Bahkan konsentrasi kapital di tangan segelintir elite justru menguat. Dalam dua dekade terakhir, konsentrasi kapital semakin kental di Indonesia.

Sepanjang 2006-2022, jumlah dan nilai kekayaan miliuner Indonesia melonjak tajam. Sementara pada 2006 hanya terdapat tujuh orang atau keluarga di Indonesia dengan kekayaan di atas US$ 1 miliar (Rp 14,9 triliun), pada 2022 angkanya melonjak menjadi 46 orang atau keluarga. Dalam dua windu, total kekayaan miliuner ini meningkat lebih dari 14 kali lipat, dari US$ 12,3 miliar (Rp 182,9 triliun) pada 2006 menjadi US$ 176,7 miliar pada 2022 (Rp 2.627,7 triliun), yang berarti tumbuh 18,1 persen per tahun (compound annual growth rate). (Yetede)

Angka inflasi belakangan ini telah menunjukkan tren penurunan. Inflasi pada Juni 2023, misalnya, mencapai 3,52 persen secara tahunan. Angka itu lebih rendah daripada bulan sebelumnya yang bertengger persis di level 4 persen. Inflasi tampaknya lebih cepat masuk ke dalam rentang target daripada perkiraan sebelumnya. Pemerintah menetapkan target inflasi pada 2023 sebesar 3 persen plus-minus 1 persen. Konsistensi penurunan inflasi ini terasa saat memasuki awal 2023, setelah angkanya sempat meninggi pada tiga bulan terakhir 2022. Hal ini turut dipengaruhi perang Rusia-Ukraina, yang telah menyumbang pada peningkatan harga energi dan beberapa komoditas pangan di pasar global.

Paparan imbas kenaikan harga kedua komoditas strategis itu juga sampai ke Tanah Air. Kenaikan harga pangan bergejolak tak terhindarkan, meskipun harganya diatur pemerintah. "Puncak" inflasi, sebesar 5,95 persen, terjadi pada September 2022 saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Walhasil, disinflasi atau penurunan laju inflasi tengah berlangsung. Proses disinflasi bukan lantaran deflasi (inflasi yang minus). Besaran inflasi toh masih tetap positif, tapi selisih dari satu periode ke periode berikutnya terus mengecil. Jika tren disinflasi berlanjut, batas bawah target inflasi 2 persen bisa dicapai sampai akhir tahun. (Yetede)