Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa mengerek ekonomi tetap tumbuh sesuai target di atas 5 % di sisa tahun ini. Berdasarkan catatan BPS, sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya. Tak hanya meleset di luar konsensus pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga ditriwulan III-2023 tumbuh 5,06 %, lebih rendah dari triwulan II-2023 yang 5,23 %. Sebab, selama ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih menguat. Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level 121,7.

Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 % untuk triwulan III-2023. ”Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisinya ke pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan harga beras yang naik, atau ada faktor lain,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan ekonomi berupa penebalan bantuan social (bansos) dan insentif fiskal di sektor properti. Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 % sehingga ekonomi di triwulan IV-2023 bisa tetap tumbuh di 5,01 % dan sepanjang tahun 2023 bisa mencapai 5,04 %. (Yoga)

Presiden Joko Widodo getol mengundang investor global untuk membenamkan investasinya di Indonesia. Saat melawat ke China dalam rangka menghadiri KTT Belt and Road Initiative hingga 18 Oktober 2023, Presiden menawarkan China agar masuk Indonesia, termasuk menanamkan investasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-interim Erick Thohir dalam Forum Bisnis Indonesia-China menyebutkan, ada penandatanganan kesepakatan kerja sama bernilai jumbo, yakni US$ 13,7 miliar atau setara Rp 215,1 triliun dengan kurs Rp 15.700 per dollar AS. Ini adalah kerja sama antara sektor swasta di China dengan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara atau BUMN Indonesia. "Nilai kerja sama ini yang sudah agreement US$ 13,7 miliar. Ada potensi lagi US$ 29 miliar," ujar Erick di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/10). Dari 31 perusahaan Indonesia yang terlibat, Erick menyebutkan sembilan di antaranya adalah BUMN. Yakni Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menggandeng Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) untuk mengembangkan industri baterai listrik. Lalu, PLN bekerja sama dengan perusahaan listrik negara China untuk membangun sistem kelistrikan ramah lingkungan, serta kemungkinan kerja sama membangun hidropower PLN. Erick menyebut, kerja sama ini menjadi bagian pemerintah untuk terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia. Pertumbuhan investasi China ke Indonesia memang terus meningkat. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengingatkan agar Indonesia tak terjebak utang dari China. "Ada potensi jebakan utang dari China yang biasanya tidak bisa atau sulit dinegosiasikan," tegas dia. Alhasil, investasi China tidak akan terlalu mengungkit perekonomian nasional. Pasalnya, efek berganda (multiplier effect) dari pendanaan proyek ini justru kembali ke Tiongkok. "Biasanya baja, besi, semen dan barang modal lain akan diimpor dari China. Bahkan seperti kereta cepat, keretanya bulat-bulat diimpor dari sana," ungkap Ronny. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mencermati berbagai aspek dalam mendorong investasi China ke Indonesia.  

JAKARTA,ID-Peningkatan  tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi  ekonomi kedepan. Berkaitan itu, pemerintah fokus memperbaiki dan memperkuat fondasi  ekonomi dengan melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah keseimbangan eksternal Indonesia. Perekonomian global saat ini masih dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Dan World Economic Outlook terkini pada Oktober 2023 memperkirakan perekonomian global akan tumbuh sebesar 3,0% secara year on year (yoy) 2023 dan 2,9% (yoy) pada 2024. Kondisi global masih diliputi ketidakpastian, di mana tantangan ekonomi global belum  juga mereda meskipun pandemi telah berakhir namun pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat  dan tidak merata diberbagai negara. (Yetede)

Indonesia tercatat sebagai satu dari sedikit negara yang berhasil pulih dengan cepat dari terpaan pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi, hingga hantaman inflasi.Buktinya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional berhasil bertengger di kisaran 5% dalam tujuh kuartal berturut-turut. Namun, ekonomi di negeri ini kembali dihadapkan pada sederet momok yang berisiko membalik arah panah pemulihan. Mulai dari kelangkaan pangan akibat anomali cuaca dan pembatasan ekspor beras oleh India, terancamnya ekspor akibat pelemahan ekonomi China yang menjadi mitra dagang utama, hingga hiruk-pikuk Pemilihan Presiden 2024 yang mendorong investor wait and see. Termutakhir, ancaman instabilitas muncul dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Hamas dan Israel. Jika situasi tersebut meluas, maka dikhawatirkan memicu kenaikan harga minyak dunia. Faktanya, per Rabu (11/10) pukul 19.00 WIB harga minyak Brent telah menyentuh US$87 per barel. Angka tersebut jauh di atas prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2023 yang senilai US$75—US$80 per barel. adan Energi Internasional (IEA) bahkan meramal bahwa pasar minyak akan mengalami defisit pasokan yang signifikan pada semester II/2023. Dus, harga minyak pun berisiko terus menanjak.Selain risiko kenaikan harga minyak, vo latilitas rupiah yang tinggi juga dapat me micu kenaikan harga barang karena mayoritas bahan baku dan penolong manufaktur nasional masih didatangkan dari luar negeri sehingga memacu inflasi atas barang impor. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono, mengatakan APBN tetap dijadikan sebagai jangkar untuk merespons aneka dinamika tersebut. Dia pun tak memungkiri masih besarnya risiko yang membayangi PDB nasional, baik perlambatan ekonomi dunia maupun memanasnya tensi politik dan fragmentasi ekonomi. Optimime senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang meyakini tekanan dari eksternal itu masih terkelola dengan baik. Hal itu dipertegas dengan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) yang dalam World Economic Outlook October 2023 mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia 5%. Salah satu strategi yang bakal dipacu pemerintah untuk menjaga ekonomi adalah menggeliatkan aktivitas manufaktur di dua sektor unggulan, yakni padat karya dan penghiliran. Staf Khusus Menteri Investasi/Ke pala Badan Koordinasi Penanaman Mo dal (BKPM) Bidang Hubungan Daerah Tina Talisa, mengatakan investasi akan diprioritaskan pada sektor berkualitas. Sektor yang dimaksud adalah industri pengolahan atau manufaktur dan penghiliran sumber daya alam terutama mineral dan batu bara serta perkebunan.Ekonom Utama Makroekonomi, Perdagangan, dan Investasi World Bank Habib Nasser Rab, memandang hal terpenting yang perlu dilakukan Indonesia adalah menjaga stabilitas, terutama pada tahun politik

Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro tahun ini berpotensi meleset. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap kinerja APBN 2023 dan bisa merembet ke anggaran pada tahun depan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam APBN 2023, pemerintah memasang target sebesar 5,3%. Sementara pada semester I-2023, realisasinya hanya 5,1%. Biasanya, pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal III, meski masih bisa naik di kuartal IV. Kemudian nilai tukar rupiah yang ditargetkan Rp 14.800 per dolar Amerika Serikat (AS). Realisasinya, rerata secara year to date rupiah di level Rp 15.109 per dolar AS. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang ditargetkan US$ 90 per barel, realisasi rerata secara ytd di level US$ 76,1 per barel. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan 5,1%, nilai tukar Rp 15.100 per dolar AS dan ICP US$ 78 per barel.  Pemerintah juga telah memasang outlook penerimaan dan belanja negara hingga defisit anggaran 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan pajak senilai Rp 1.246,97 triliun atau hanya tumbuh 6,4% yoy. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu penerimaan pajak mampu tumbuh 58,1% yoy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang paling berisiko meleset tahun ini. Perkiraan Bhima, pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 4,95% hingga 5% lantaran konsumsi kelompok menengah tertahan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara kelas atas wait and see menuju pemilu. Bhima juga melihat, inflasi akan sangat tergantung pada pengendalian harga pangan. "El Nino bisa membuat asumsi inflasi meleset karena efek ke harga bisa sampai awal tahun," kata dia, kemarin.

Kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga dan sikap The Federal Reserve (The Fed) diprediksi masih membuat Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur BI di bulan September 2023.Beberapa ekonom memprediksi alasan sikap BI tersebut. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, langkah BI seiring dengan laju inflasi yang terjaga serta nilai tukar rupiah yang stabil. Ia melihat, ditahannya suku bunga acuan mungkin berlangsung hingga akhir tahun 2023. Hal ini seiring dengan kemungkinan puncak suku bunga acuan menjadi 5,75%. Ekonom Bahana TCW Emil Muhamad mengungkapkan, BI saat ini hingga akhir tahun 2023 akan lebih menempuh kebijakan mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilisasi perekonomian. Hanya yang perlu diperhatikan, bila The Fed menaikkan suku bunganya pada bulan ini, maka untuk pertama kali dalam sejarah suku bunga acuan AS berada di level yang sama dengan suku bunga acuan BI, yaitu 5,75%.

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan tetap antisipasif untuk menjaga perekonomian Indonesia agar terus stabil, di tengah kondisi global yang masih mengalami tantangan bertingkat (casade problem) seperti cilmate change dan El Nino. Dengan critical minerals yang dimiliki, pemerintah optimis, Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang makin jauh di depan, dibandingkan negara lain. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah  Anggota Asosasi Emiten Indonesia (AEI) 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Dia menjelaskan, pada kuartal II-2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% secara year on year (yoy). Sementara itu, tingkat inflasi pada Agustus 2023 berada di level 3,27% atau berada dalam target sasaran 3% kurang lebih 1%. Indonesia juga telah kembali masuk dalam upper-middle income country berdasarkan data Bank Dunia yang diperbaharui pada Juli 2023 dengan pendapatan per kapita US$ 4.580. Di samping itu, pemerintah Indonesia menyatakan intensi untuk menjadi anggota OECD. (Yetede)

Tahun politik diperkirakan tak terlalu berpengaruh terhadap angka inflasi Indonesia. Namun, setiap jelang pemilu sejak beberapa periode terakhir, terjadi sejumlah fenomena yang tak menguntungkan Indonesia. Menurut Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, inflasi diperkirakan tak akan terlalu terpengaruh pada tahun politik. Konsumsi masyarakat masih relatif stabil. ”Konsumsi rata-rata masih relatif terjaga stabil pada 5 % (Bagian) yang turun adalah investasi,” ujar Asmoro dalam dialog dengan wartawan yang diadakan Bank Indonesia di Labuan Bajo, NTT, Sabtu  (9/9). Ia menilai, pergerakan inflasi cenderung melambat karena dalam satu tahun sebelum pemilu, kondisi ekonomi cenderung terdampak peristiwa global yang tak menguntungkan Indonesia. Hal ini terjadi dalam Pemilu 2009 hingga jelang 2024. Saat Pemilu 2009, setahun sebelumnya dunia terdampak oleh krisis ekonomi global yang terjadi di AS. Saat itu, dampaknya mulaiterasa pada semester II-2008 hingga semester I-2009.

Kemudian, jelang Pemilu 2014,terjadi taper tantrum pada 2013 ketika bank sentral AS atau The Fed akan mengurangi kebijakan moneter ekspansif seiring meningkatnya perekonomian negara  itu. Pada Pemilu 2019, perekonomian global juga dinilai tak stabil, ditengarai perang dagang antara AS dan China. Akibatnya, harga komoditas saat itu turun. Disusul kemudian pandemi Covid-19 pada 2020 yang masih menyisakan imbas bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Negara ini memiliki pekerjaan rumah agar tingkat inflasi terkendali. ”Jadi, memang tantangannya, bagaimana membuat investasi tetap bisa tumbuh, tak turun dengan tajam seperti pola-pola yang kita temui pada pemilu-pemilu sebelumnya,” kata Asmoro. (Yoga)

Konsumsi oleh kelompok generasi milenial atau yang saat ini berusia sekitar 40 tahun berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Generasi milenial yang mendominasi kelompok usia penduduk juga semakin makmur. Optimalisasi hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan penting untuk memenuhi permintaan dari tingginya tingkat konsumsi tersebut. Hal itu disampaikan  Gubernur BI, Perry Warjiyo pada konferensi pers dalam rangka menuju Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXIII dan Seminar Nasional 2023, di Jakarta, Jumat (8/9). Salah satu acara dalam rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di Bengkulu pada 15 September 2023 itu adalah pemaparan hasil survei terkait indeks indikator ekonomi dari sejumlah daerah.

Menurut Perry, survei dari sejumlah daerah menggambarkan stabilitas dan peningkatan ekonomi nasional. Selain dipengaruhi kinerja ekspor karena kenaikan harga sejumlah komoditas, perekonomian di daerah turut ditopang tingkat konsumsi rumah tangga, khususnya oleh para generasi milenial. ”Rupanya di sejumlah daerah, konsumsi rumah tangga, khususnya para milenial, untuk sektor jasa meningkat. Hampir 70 % penduduk kita, kan, milenial dan milenial semakin kaya sehingga ini menjadi daya dukung konsumsi,” ujar Perry. (Yoga)

Optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga meski Badan Pusat Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi secara tahunan pada Agustus 2023 meningkat menjadi 3,27%, dari bulan lalu yang ada di kisaran 3,08% Ekonom Bank Danamon Irman Faiz meyakini inflasi pada bulan ini akan kembali melandai setelah bulan lalu terdorong oleh inflasi musiman, utamanya dari kelompok pendidikan. Inflasi pada sisa tahun ini pun diyakini bakal bergerak terkendali di kisaran target Bank Indonesia (BI) di level 3% plus minus 1%. “September nanti ada potensi inflasinya di bawah 3%, karena efek base yang tinggi pada tahun lalu,” katanya, dikutip Jumat (1/9). Keyakinan yang sama disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual yang menyebut inflasi bakal lebih terkendali di sisa tahun ini, meski capaian pada Agustus lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,08%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memang mencatat peningkatan inflasi secara tahunan pada Agustus terjadi seiring dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,57 pada Agustus 2022 menjadi 115,22 pada Agustus 2023. Pudji menjelaskan bahwa berdasarkan kelompok pengeluaran, transportasi tercatat menjadi kelompok yang mengalami inflasi tertinggi, yakni di angka 9,65% year-on-year (YoY). Sementara itu, komoditas Solar turut menyumbangkan inflasi sebesar 0,03%, sedangkan tarif kereta api 0,03%. Selain itu, inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 3,51% YoY dengan andil 3,27%terhadap inflasi umum. Adapun, Bank Indonesia menilai gerak inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Secara tahunan, inflasi inti Agustus 2023 tercatat sebesar 2,18% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,43% YoY. Selain itu, inflasi kelompok volatile food juga tercatat menurun. Kelompok volatile food pada Agustus 2023 mengalami deflasi sebesar 0,51% secara bulanan, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 0,17%. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyadari betul bahwa intaian inflasi masih belum sepenuhnya meninggalkan Tanah Air. Aneka siasat pun kembali disiapkan oleh pemangku kebijakan untuk dapat merebut kembali IHK.