Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan optimismenya untuk menyambut 2024. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki alasan untuk pesimistis tahun depan, lantaran memiliki modal nilai perekonomian yang baik di tahun ini. Ditargetkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2% pada 2024. Guna mencapai target tersebut pemerintah akan mengoptimalkan tiga mesin pertumbuhan ekonomi. Jokowi memaparkan,  sepanjang 2023 perekonomian Indonesia menorehkan prestasi besar untuk menjadi modal 2024 nanti.  Dari segi ekonomi, kata Jokowi, perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5% sepanjang triwulan 2023. Angka Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya tumbuh 2,9%.

Revisi UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditargetkan selesai tahun depan. UU itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Pokok revisi UU adalah membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian sehingga pengawasannya diharapkan lebih optimal dalam melindungi anggota. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UU tentang Perkoperasian harus diperbarui agar relevan dengan kondisi saat ini. ”Tata kelola dan ekosistem perkoperasian sudah terlalu lama tidak dibenahi. Ada banyak celah sehingga pengawasan dan perlindungan kepada anggota belum optimal,” ujarnya dalam acara ”Refleksi 2023 dan Outlook 2024: Mempercepat Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Kamis (21/12).

Ia menambahkan, secara umum isi revisi membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian. Namun, ada dua hal utama yang menjadi pembenahan. Pertama adalah usulan pembentukan lembaga atau otoritas pengawas koperasi untuk koperasi yang kapasitas usahanya mencapai miliaran rupiah dan anggotanya sudah ribuan. Kedua, mengusulkan adanya program penjaminan simpanan anggota, seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk nasabah perbankan. ”Kami berupaya menguatkan regulasi perkoperasian melalui penyusunan revisi UU perkoperasian agar tercipta koperasi yang adaptif dan tangguh dalam menjawab tantangan secara global,” katanya. (Yoga)

Kalangan dunia usaha menaruh asa yang cukup tinggi pada pemerintahan periode 2024—2029 di berbagai isu ekonomi. Mulai soal investasi, stabilitas, kemitraan dagang, dukungan pada manufaktur, hingga soliditas laju produk domestik bruto (PDB). Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar hari ini, Jumat (22/12), pun diharapkan mampu memberikan optimisme bagi kalangan pebisnis untuk tetap melanjutkan ekspansi selama warsa transisi. Terlebih, debat kedua dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini mengangkat isu yang dekat dengan kelompok pengusaha, yakni ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, fiskal negara, hingga infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan sejauh ini visi misi yang telah dipublikasikan oleh ketiga pasangan calon presiden (capres)-cawapres cukup komperehensif. Tuntutan pengusaha agar pasangan capres-cawapres menunjukkan aksi konkret bukanlah berlebihan. Pasalnya, Apindo menerbitkan Roadmap Perekonomian 2024—2029 yang juga telah disampaikan kepada setiap kontestan. Di sisi lain, tidak adanya pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi juga menjadi tantangan dalam pemilu tahun depan. Apalagi, Indonesia dituntut lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian yang diestimasi masih cukup kuat. Jika dicermati, angka sasaran ekonomi yang tertuang dalam visi misi capres-cawa­pres cukup ambisius.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, yang rata-rata menargetkan di kisaran 5,5%—7%. Sejalan dengan itu, debat hari ini juga perlu menyinggung komitmen untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga modal tetap mengalir ke Tanah Air. Dalam konteks ekspor, para cawapres juga patut memaparkan strategi dan komitmen soal pengaturan pembatasan impor terutama bahan baku dan penolong dalam rangka menjaga geliat manufaktur. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo yang juga Wakil Ketua Koordinator Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto menyoroti soal kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA). Menurutnya, dunia usaha mendorong adanya peta jalan penghiliran mineral yang jelas dan terukur. Musababnya, meski penghiliran nikel telah berjalan sejak 2020, hingga detik ini kebijakan yang disusun belum menuju kemandirian. Terlepas dari adanya aneka tantangan dan dinamika tersebut, dengan penanganan yang cekatan pengusaha meyakini laju ekonomi pada tahun depan masih bisa eksis di kisaran 5%. Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan tekanan ekonomi masih cukup kuat pada tahun depan, terutama dari eksternal. Menurut kajian yang dilakukan BI, ungkapnya, dampak dari Pemilu 2024 mulai terlihat pada tahun ini. Berdasarkan penghitungan bank sentral, penyelenggaraan pemilu dua putaran akan memberikan kontribusi sekitar 0,6% terhadap konsumsi di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat prospek 2024 cukup menantang baik dari sisi perdagangan maupun investasi.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih menuai kontroversi. Aturan yang diklaim kian memperketat impor ini tetap dinilai oleh beberapa kalangan pengusaha tidak berpihak bagi pebisnis dalam negeri. Sebagai bentuk protes, sejumlah asosiasi pengusaha memberikan catatan terhadap ketentuan terbaru impor yang merevisi Permendag No 25/2022 ini. Misalnya, pemerintah memberikan kelonggaran bagi impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik untuk keperluan lembaga atau kementerian dan kepentingan umum. Aturan itu dianggap bisa mematikan dan bikin gempor para pengusaha batik lokal yang kebanyakan merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Poin ini dikhawatirkan memberi celah untuk masuknya kain bermotif batik dan akan berdampak pada pengrajin batik yang mayoritas adalah IKM," ujar Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kemarin. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri juga mewanti-wanti agar aturan baru ini tidak mengganggu pelaku usaha yang sudah taat aturan atau izin selama ini. Dari sini, Aprisindo mengharapkan aturan tersebut bisa menurunkan angka impor ilegal. "Kalau ternyata dampak terhadap industri nasional sangat kecil, maka baru bisa kita katakan kebijakan ini tidak tepat sasaran," jelas Firman. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal menilai beleid itu kurang tepat. Menurut dia, pemerintah seharusnya membuka akses pasar untuk para produsen dalam negeri, bukan malah memotong akses itu. Direktur impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo menegaskan pihaknya akan sangat selektif memberikan izin terkait impor batik untuk kebutuhan instansi. Analisis Perdagangan Ahli Muda Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negari Kementerian Perdagangan Kartika Sari menyebutkan, aturan impor terbaru ini sudah menghimpun berbagai masukan, termasuk kalangan pengusaha.

Pemerintah kembali memberikan keringanan pajak. Kali ini untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah sudah memberikan diskon PBB kepada wajib pajak di sejumlah sektor yang merupakan objek PBB. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan ini adalah penyempurnaan PMK Nomor 82/PMK.03/2017. Melalui beleid ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memungkinkan untuk memberikan diskon PBB bagi sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan (PBB P3) yang terkena bencana. Aturan ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Adapun pengurangan PBB ini diberikan atas dua kondisi. Pertama, pengurangan PBB bagi wajib pajak yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas selama dua tahun berturut-turut. Kedua, pengurangan PBB juga diberikan bagi wajib pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, PMK tersebut bertujuan menyempurnakan tata kelola administrasi serta lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan dan pelayanan dalam pemberian pengurangan PBB. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, pemberian diskon PBB tersebut tidak akan terlalu mengganggu kinerja penerimaan pajak pada tahun depan. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pengurangan PBB tersebut merupakan keringanan bagi wajib pajak yang diberikan karena kondisi tertentu.

JAKARTA,ID-Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat kewajiban neto menurun jadi US$ 252,6 miliar pada kuartal III-2023. Angka ini lebih jika dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir kuartal II 2023 sebesar US$ 253,8 miliar. "Penurunan kewajiban neto tersebut bersumber dari penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang dibarengi dengan peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN)," ucap Kepala Departemen  Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono.  Posisi KFLN Indonesia menurun didorong asing pada investasi porfolio sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal III 2023 turun 0,1% (qtq) menjadi US$ 717,6 miliar pada akhir kuartal II-2023. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya posisi kewajiban investasi porfolio dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan surat utang swasta. (Yetede)

Hasil survei berkala Kompas periode Desember 2023 secara umum menunjukkan, pada tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin terjadi sedikit penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu bidang yang menyumbang penurunan kepuasan adalah ekonomi. Kepuasan di bidang ini pada periode Desember 2023 turun 0,7 % menjadi 60,8 %, dipengaruhi kondisi perekonomian yang sedikit lesu dan berimbas pada hidup sehari-hari. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan hal itu. Pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya stabil di level 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sejak pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, pada triwulan III tahun 2023 turun menjadi 4,94 %. Nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami pelemahan, mendekati Rp 16.000 per USD, sejak akhir tahun lalu dan sekarang bertahan di angka Rp 15.600. Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat sejak 2022 berlanjut hingga sekarang. Hal itu terjadi meski pemerintah berhasil menekan inflasi menjadi kurang dari 3 % (2,86 % secara tahunan) pada November 2023. Pada awal tahun, angkanya masih di kisaran 5 %. Tingkat suku bunga acuan yang memengaruhi dunia usaha terpaksa dinaikkan BI pada Oktober menjadi 6 %.

Ketidakpuasan terhadap kinerja bidang ekonomi diungkapkan lebih besar oleh responden di kota (42 %). Ketidakpuasan meningkat seiring semakin tingginya pendidikan responden. Pada responden lulusan SD, ketidakpuasan 35 %. Pada responden lulusan sekolah menengah, ketidakpuasan 41,6 %, pada responden berpendidikan tinggi, ketidakpuasan 51,1 5. Dalam kondisi ekonomi lesu yang menyebabkan penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi, publik mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Survei Kompas periode ini menunjukkan kepuasan responden terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial naik cukup besar, yakni 3,7 % menjadi 80,1 %. Angka kepuasan bidang ini tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja kesejahteraan sosial terbanyak diutarakan responden di perdesaan (82,8 %), terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga bawah. Semakin tinggi status sosial, kian berkurang tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kesejahteraan sosial. Pada kelompok masyarakat kelas bawah, kepuasan terhadap bidang kesejahteraan mencapai 79,8 %. Pada kelas menengah-bawah, 83,5 %. Di kalangan kelas menengah-atas, tingkat kepuasan berkurang menjadi 76,8 %. Angkanya mengecil lagi pada kelompok masyarakat kelas atas, yaitu 63,8 %. (Yoga)

JAKARTA,ID-Sektor teknolgi informasi dan komunikasi (TIK/infokom) selalu tumbuh tinggi sejak 2018 hingga per September 2023 berkisar 6,81-10,41%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (PBS). Pertumbuhan  itu melampaui rata-rata  pertumbuhan produk domestik bruto  (PDB) nasional yang berkisar 4-5% pada periode tersebut. Ketika pandemi Covid-19 mencapai puncaknya melamda Tanah Air tahun 2021, sektor TIK sempat melambung sangat tinggi hingga 10,41% karena terjadi peningkatan lonjakan kebutuhan layanan telekomunikasi dan yang paling moncer di antara sektor yang ada. Pada 2023-2027, industri ini pun tetap diproyeksikan masih tumbuh positif rata-rata minimal 6% setiap tahun ditopang oleh sejumlah strategi dan inovasi para penyelenggara industrinya. (Yetede)

Ekonom senior Chatib Basri menyampaikan, tensi geopolitik dan gejolak yang terjadi di pasar global akan memberikan berbagai dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai gejolak tersebut, mulai dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dan kelompok Hamas, hingga rivalitas di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat akan terus menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pertama, kata dia, berbagai risiko itu akan menimbulkan trilemma kebijakan. Tantangan kedua, menurut Chatib, yaitu kenaikan harga minyak dunia yang turut dipicu oleh eskalasi konflik Israel dan kelompok Hamas. Hal tersebut berpotensi mengerek belanja subsidi energi pemerintah. Ketiga, El Nino yang memengaruhi harga beras. Kemudian, keempat, dampak pada kebijakan fiskal. Oleh karena itu, Chatib menambahkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi berbagai situasi tersebut. Langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil antara lain dari sisi penerimaan menaikkan tax ratio, administrative reform, mengurangi tax exemption, dan melakukan reviu belanja pajak. Sementara itu, dari sisi alokasi belanja, perlu ada penekanan pada outcomes, kualitas dan efisiensi belanja, serta reviu efektivitas belanja. Secara terpisah, Founder Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menyatakan, ketegangan geopolitik akan terus memengaruhi aktivitas perekonomian global pada tahun depan, termasuk di Indonesia. “Dalam situasi ini, Indonesia perlu memiliki strategi kekuatan menengah, baik melalui penguatan posisi dengan Asean maupun dengan kelompok negara G77 atau negara berkembang. Kerja sama perdagangan dan investasi dengan berbagai pihak juga perlu terus diperluas,” tambahnya.