Ekonomi Makro
( 695 )Mewaspadai Krisis Ekonomi China
Pada Edisi 10 Januari 2024, Harian Bisnis Indonesia memberitakan rasa khawatir para pengusaha Indonesia setelah ada berita ekonomi China diprediksi melemah pada 2024 ini. Para pengusaha menyatakan bahwa perkembangan negatif ekonomi China bisa memberi dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Alasannya adalah keterkaitan hubungan ekonomi Indonesi dan China sangat erat sehingga bisa memengaruhi ekonomi makro, khususnya kinerja ekspor, impor, dan investasi. Seperti diketahui, dunia internasional menyoroti terjadinya deflasi yang parah di China. Umumnya mereka menyatakan bahwa apa yang terjadi China adalah anomali alias tidak ‘lumrah’. Saat seluruh dunia sedang dilanda inflasi yang sangat parah, ternyata China malahan dilanda deflasi. Seperti diketahui, pascaterjadinya perang Rusia-Ukraina, dunia dikejutkan betapa rentannya ekonomi global saat terjadi krisis karena geopolitik. Dunia tidak menyangka bahwa komoditas gas dan gandum bisa mendadak langka. Akibatnya, harga energi dan pangan melonjak sangat tinggi dan di beberapa negara miskin menjadi ‘tak terbeli’. Inflasi global akhirnya meroket tajam.
Ironisnya, China saat ini sedang menghadapi deflasi yang sangat parah. Mengutip data dari Bank Sentral China, indeks harga barang keseluruhan (overall) pada Januari 2023 angkanya 100,4, tetapi pada November 2023 turun menjadi 97,9. Untuk produk pertanian, indeks turun dari 107,4 menjadi 93,8 yang berarti terjadi penurunan harga produk pertanian mencapai 14 poin. China yang dikenal sebagai pengguna energi terbesar di dunia, mengalami penurunan indeks harga energi yang cukup besar yaitu sebesar 9%. Ini berarti deflasi parah. Boleh dikatakan China mengalami tahun yang buruk pada 2023 dan prospek ekonominya pada 2024 juga tidak lebih baik. Ekspor 2023 secara keseluruhan turun untuk pertama kalinya sejak 2016 karena permintaan global untuk barang-barang buatan Cina menurun, kecuali ekspor mobil. Tahun 2023, surplus perdagangan China mencapai US$823 miliar atau terjadi penurunan dibandingkan 2022 karena penurunan harga sampai 20%. Sinyal memburuknya ekonomi China juga dapat dilihat dari data pasar modal. Jika pada April 2023 indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Shanghai angkanya 3.385, pada awal Januari tinggal 2.886. Kalau dihitung secara tahunan, sudah terjadi penurunan nilai hampir 11%.
Dalam perdagangan awal 2024 saja, indeks sudah merosot 1,61%. Jika dihitung sejak 2021, nilai kapitalisasi pasar modal China sudah turun 40%. Kondisi lebih buruk dialami sektor properti. Banyak developer yang gulung tikar karena penjualan properti merosot cukup drastis. Pengembang besar seperti Evergrande, Country Garden, dan Zhongzhi Enterprice Group menjadi korban krisis sektor properti dan mengalami kebangkrutan. Ini memicu krisis pada perekonomian China. Mencermati kondisi yang terjadi di China wajar jika para pengusaha khawatir. Seperti diketahui, deflasi menyebabkan perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar dengan stok barang yang banyak akan mengalami kerugian. Dampak penurunan ekonomi China ke Indonesia mulai tampak. Laporan BPS menyatakan, dalam sebulan, pangsa ekspor ke China turun 6% dari 36,55% pada Oktober 2023 menjadi 26,11% pada November 2023. Untuk impor, China juga partner dagang penting. Selain sebagai tujuan ekspor utama, China juga merupakan negara suplai barang impor penting Indonesia, khususnya untuk bahan baku dan bahan penolong untuk industri. Artinya, ketergantungan kita terhadap barang impor dari China juga berpotensi menimbulkan problem pada industri manufaktur di Indonesia kalau sampai terjadi ‘shut down’ di China. Selain partner dagang penting, China adalah sumber penting investasi, khususnya untuk sektor pertambangan dan industri yang terkait dengan program penghiliran produk tambang. Berdasar Kata Data, total investasi China di Indonesia pada 2020 mencapai US$4,84 miliar, mencapai US$3,16 miliar pada 2021, dan pada 2022 meningkat drastis menjadi US$5,19 miliar.
SUMUT ECONOMIC OUTLOOK 2024 : MENJAGA RASA AMAN BERINVESTASI DI SUMUT UNTUK MENGEJAR PERTUMBUHAN
Sumatra Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di pulau Sumatra ada pada pada titik persimpangan untuk melaju naik pada tahun ini. Persimpangan yang ditandai oleh tantangan tahun politik, dimana pilpres dan pileg dilaksanakan, serta ditambah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI/PON Aceh-Sumut 2024. Sumut menjadi penyumbang hampir seperempat dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Sumatra. Catatan PDRB atas dasar harga berlaku Sumut tahun 2022 mencapai Rp955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp63,19 juta. Dalam seminar Sumut Economic Outlook 2024 yang digelar harian Bisnis Indonesia di Hotel JW Marriott, Medan pada Selasa (16/01/2024), Bank Indonesia Kantor Wilayah (BI Kanwil) Sumut memprakirakan ekonomi Sumut bisa tumbuh pada pada 2023 lalu pada kisaran 4,3-5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Dan angka itu diproyeksikan terkerek pada kinerja 2024 menjadi kisaran 4,5-5,3% (yoy) dengan tingkat inl asi yang terjaga di target sasaran 2,5%+1%. Optimisme ini disampaikan Kepala Kanwil BI Sumut IGP Wira Kusuma melihat historis ekonomi Sumut yang tetap tumbuh kuat di angka 4,94% (yoy) pada kuartal III tahun 2023, di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak pasti akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya inl asi global. BPS mencatat, berkurangnya permintaan global membuat kinerja ekspor nasional sepanjang 2023 terus turun hingga -4,26% (yoy) pada kuartal III 2023. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2023 yang sebesar 4,94% (yoy), ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.Pola yang sama juga tercermin dalam perekonomian Sumut. Hingga kuartal III-2023, penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumut (dari sisi pengeluaran) berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sedangkan ekspor Sumut pada kuartal III-2023 tercatat mengalami kontraksi 5,11% (yoy). Sementara dari sisi lapangan usaha, lanjut Wira, ialah sektor perdagangan dan konstruksi yang jadi sumbernya, masing-masing meningkat 6,06% (yoy) dan 5,97% (yoy). Sektor pertanian sendiri mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global.
Meski ekonomi Sumut diprakirakan akan tetap tumbuh kuat pada 2024 dengan faktor pendorong yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya pemilu dan PON Sumut Aceh, serta program hilirisasi industri kelapa sawit untuk program mandatori biodiesel B35 dan B40, Wira mengimbau stake holders tidak lengah.
Pertanian menjadi sektor pembentuk utama struktur perekonomian Sumut. Meski mengalami perlambatan pada 2023, BPS Sumut mencatat berdasarkan distribusi, kategori pertanian, perkebunan, dan perikanan yang di dalamnya termasuk komoditas sawit beserta turunannya menjadi kategori dengan share terbesar terhadap pendapatan domestic regional bruto (PDRB) Sumut, mencapai 23,71%.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Sumut Timbas P Ginting mengatakan, di tahun 2024 peran komoditas sawit beserta turunannya bagi perekonomian Sumut masih akan signifikan.
Penurunan nilai ekspor seiring dengan menurunnya ekspor produk sawit. Timbas mengatakan, dalam 5 tahun terakhir produksi sawit Sumut cenderung turun, sementara permintaan untuk kebutuhan dalam negeri terus meningkat. “Mau tidak mau, kita harus meningkatkan produksi dan produktivitas” lanjutnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono mengatakan, titik tekan peningkatan produktivitas sawit ialah pada peningkatan sektor perkebunannya, terutama perkebunan sawit rakyat.
Sejalan dengan Agus, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara juga menyebut hilirisasi sebagai tantangan Sumut di tahun 2024.“Ekspor Sumut masih didominasi oleh komoditas dan komoditas yang menjadi unggulan ekspor ialah kelapa sawit, kopi, juga karet. Melihat situasi global saat ini tentu tantangan ke depan ialah bagaimana mendorong hilirisasi komoditas karena industri hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk,” terang Firsal. Peningkatan industri hilirisasi berkaitan erat pula dengan investasi. BI Kanwil Sumut sebelumnya memprakirakan investasi di Sumut pada 2024 akan tetap kuat. Namun, baik Kepala Kanwil BI Sumut maupun Ketua Kadin Sumut sepakat, para investor saat ini berada dalam fase menunggu. “Investor cenderung akan wait and see hingga ada kepastian hasil penyelenggaraan pemilu,” jelas Firsal.
Upaya yang dilakukan pemprov tersebut tampaknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM) Daly Mulyana mengatakan, meski KIM masuk daftar promosi investasi pemprov kepada calon investor, sepanjang 2023 kemarin KIM nihil investor baru.
Sedangkan M. Pintor Nasution, Kepala PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Utara, mengatakan bahwa potensi berkembangnya korporasi dan bisnis di Sumut sangat tinggi. Dalam hal ini, BEI memberikan perhatian khusus untuk membawa korporasi di Sumut untuk berkiprah di pasar modal untuk membantu ekspansi bisnis yang dilakukan.
Dalam kaitan bisnis korporasi di skala UMKM di Sumut, Basuki Tri Andayani, Deputi Operational PT Pegadaian Regional Sumut & Aceh, mengatakan Pegadaian merasakan tinggi prospek ekonomi di Sumut sehingga manajemen berani memasang target pertumbuhan bisnis hingga 18% pada tahun ini.
Terkait keamanan berusaha, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengimbau para pengusaha dan investor agar tidak ragu berinvestasi di Sumut.
Bayang-bayang China
Perekonomian Indonesia berhubungan erat dengan China dalam
perdagangan, investasi, dan utang. Kondisi ekonomi China bisa berdampak. Relasi
juga terjadi antara Indonesia dan negara-negara lain, dengan intensitas
berbeda-beda. China merupakan mitra agang utama Indonesia, dengan pangsa
terbesar terhadap total nilai ekspor dan impor. Pada 2023, ekspor Indonesia ke China
25,09 %i total ekspor Indonesia. Impor Indonesia dari China 28,34 % dari total impor
Indonesia. Barang yang diimpor antara lain telepon seluler (ponsel) pintar dan
laptop. Catatan lain, dari lima komoditas utama ekspor Indonesia pada 2023,
tiga komoditas menyasar China, yakni BBM, lemak dan minyak hewani atau nabati,
serta besi dan baja.
Dalam hal investasi atau penanaman modal asing (PMA) pada periode
Januari-September 2023, China menjadi negara asal PMA dengan nilai nomor dua
terbesar setelah Singapura, yaitu 5,6 miliar USD. Data BI menunjukkan, pada
November 2023 utang luar negeri Indonesia dari China sebesar 20,895 miliar USD.
Pada 2007, utang Indonesia ke China tak sampai 1 miliar USD. Pada Agustus 2015, utang dari China 9,855
miliar USD. Secara bertahap, utang dari China menembus 20 miliar USD pada
Januari 2020. Dunia pariwisata Indonesia juga tak lepas dari relasi dengan China.
Pada Januari-November 2023, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
berkebangsaan China 6,8 % total kunjungan wisman ke Indonesia.
China, sebagai negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar
kedua di dunia, setelah AS, berperan signifikan dalam perekonomian global dan
Indonesia. Eksposurnya ada di mana-mana. Maka, saat Biro Statistik Nasional
China mengumumkan perekonomian China tumbuh 5,2 % tahun 2023, ada rambatan
dampaknya yang mesti diperhitungkan banyak negara di dunia. Tak terkecuali
Indonesia. Sebab, ada kemungkinan konsumsi di China melemah yang mengakibatkan
permintaan barang dan sumber daya dari luar negeri berkurang. Kemungkinan lain,
warga China mengurangi bepergian yang berdampak ke sektor pariwisata di negara-negara
tujuan wisata. Apalagi, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF)
memproyeksikan perekonomian China akan semakin melambat pada 2024 dan 2025. (Yoga)
Food Estate, Jurus Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH : POTENSI EKONOMI DATARAN TINGGI
Pemerataan pembangunan di Sumatra Utara diyakini mampu memompa perekonomian wilayah terutama di daerah dataran tinggi. Zona itu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendongkrak produk domestik regional bruto provinsi itu. Penguatan perekonomian pada daerah dataran tinggi di Sumatra Utara (Sumut) terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Provinsi Sumut 2025 Zona Dataran Tinggi yang digelar di Berastagi, Kabupaten Karo, belum lama ini.Pada pra-Musrenbang itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumut Hassanudin mengungkapkan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut ke depannya.Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin memandang bahwa pertumbuhan ekonomi bakal menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif. Langkah ini, imbuhnya, dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” jelasnya.
Hassanudin menambahkan bahwa Sumut memiliki empat zona yakni zona dataran tinggi, zona pantai timur, zona pantai barat, dan zona Kepulauan Nias.
Sementara itu, Bupati Karo Corry Sebayang menjelaskan bahwa wilayahnya merupakan daerah dengan karakter agraris. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi terpenting dalam sendi perekonomian Kabupaten Karo. “Semoga Musrenbang ini akan memberikan usulan rencana kerja yang mendorong pembangunan untuk setiap kabupaten/kota dan Provinsi Sumut tentunya,” ujarnya.
Di sisi lain, penguatan fondasi perekonomian Sumut memang perlu diperkuat.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengungkapkan bahwa perekonomian Sumut saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian. Sektor ini, imbuhnya, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi lantaran sangat bergantung pada faktor eksternal.
Agus menilai bahwa pemerintah dan stakeholder terkait perlu mencari sumber-sumber alternatif pertumbuhan ekonomi yang baru.Selain sektor pertanian, imbuhnya, pemerintah juga perlu mendorong sektor-sektor potensial lain seperti sektor pariwisata mengingat multipllier effectnya yang besar.
Ramainya Belanja Online Bisa Menahan Laju Inflasi
Asal Efisien dan Kompetitif, Ekonomi RI Tak Terpengaruh China
Perekonomian China belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam waktu dekat. Kendati demikian, pelaku usaha optimistis kontraksi China tidak serta-merta melumpuhkan ekonomi Indonesia selama iklim usaha dan investasi dapat semakin efisien dan kompetitif untuk investor. Dalam laporan terbaru Bank Dunia bertajuk ”Prospek Ekonomi Global 2024” yang terbit Januari ini, ekonomi China sepanjang 2024 diproyeksi hanya tumbuh 4,5 %, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 5,2 %. Berdasarkan laporan itu, negara dengan perekonomian terbesar nomor dua di dunia ini tengah memasuki masa kritis dan sedang bergulat dengan perlambatan struktural yang ditandai dengan pelemahan daya beli, sulitnya warga untuk mendapatkan pekerjaan, dan terpuruknya kepercayaan investor.
Dari kacamata dunia usaha dalam negeri, perlambatan ekonomi China yang terjadi dalam satu hingga dua tahun belakangan turut memperlambat putaran roda ekonomi Indonesia. Sebab, di sektor perdagangan, China menjadi penyuplai terbesar bahan baku dan bahan penolong untuk Indonesia. Selain itu, China juga menjadi negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia. BPS mencatat China sebagai mitra dagang utama baik dari sisi impor dengan nilai perdagangan 62,18 miliar USD (Rp 972 triliun) maupun ekspor yang mencapai 64,94 miliar USD (Rp 1.015 triliun) sepanjang 2023.
KomiteTetap Kebijakan Publik Kadin, Chandra Wahjudi, mengatakan, meski pelemahan ekonomi China dapat mengurangi volume ekspor Indonesia ke ”Negeri Tirai Bambu” tersebut, surplus neraca perdagangan tetap bisa terjaga tahun ini jika kebijakan hilirisasi industri diimplementasikan secara tepat. ”Neraca perdagangan akan tetap surplus bergantung pada implementasi kebijakan hilirisasi industri yang memberikan tambahan nilai yang lebih tinggi,” ujarnya, Rabu (17/1) di Jakarta. Selain menggelontorkan insentif untuk memacu hilirisasi industri, Chandra menilai pemerintah harus melakukan penyederhanaan regulasi dan perizinan ekspor untuk setiap produk ekspor.untuk memacu kinerja ekspor. (Yoga)
Bunga Acuan Menciut, Ekonomi Bisa Mencuat
Ekspor Manufaktur Tembus US$ 187 Miliar
Ekspor industri manufaktur sepanjang 2023 berhasil menembus US$ 186,98 miliar atau menyumbang 72,24% dari total nilai ekspor nasional sebesar US$ 258,82 miliar. Hasil tersebut juga melampaui target ekspor sebesar US$ 186,40 miliar. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, ditengah kondisi dunia yang sedang tidak stabil, industri manufaktur tetap agresif untuk memperluas pasar ekspornya. "Untuk 2024, kami menargetkan US$ 193,4 miliar. Kami optimis segera tercapai," ungkap dia. Menperin menyebutkan, beberapa sektor yang menjadi penyumbang paling besar terhadap capaian nilai ekspor industri manufaktur nasional, antara lain industri logam dasar, industri makanan, industri bahan kimia, industri kendaraan bermotor, trailer dan semitrailer, industri komputer kertas dan barang dari kertas. (Yetede)
Pemilu 2024 dan Arah Perekonomian Kita
Pemilu biasanya berdampak positif bagi perekonomian melalui
peningkatan konsumsi masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga. Namun, di
sisi lain, hajatan lima tahunan itu cenderung mengakibatkan penurunan investasi
sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian (politik),
semakin besar koreksi investasi, dan semakin dalam pula risiko perlambatan
ekonomi. Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, tingkat ketidakpastiannya
sangat tinggi. Ditambah situasi global yang makin rumit, investasi diperkirakan
akan merosot tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berpotensi
terkoreksi. BI memperkirakan pertumbuhan tahun 2024 berkisar 4,5-5,3 %. Selain
punya implikasi pada siklus ekonomi jangka pendek (cyclical effect), pemilu
juga punya potensi memengaruhi situasi struktural jangka panjang (structural effect).
Untuk itu, diperlukan evaluasi kebijakan pembangunan selama
ini serta identifikasi perbaikan kebijakan. Pemerintahan Presiden Jokowi selama
dua periode sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Tentu saja arah kebijakan
ini harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Pembangunan infrastruktur
adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi dan industri (hilirisasi). Namun,
itu belum cukup. Masih diperlukan pilar kebijakan lain, terutama penguatan regulasi
dan institusi serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya harus dilakukan
secara komprehensif dengan proporsi yang tepat. Merujuk studi Bappenas,faktor
paling menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan kelembagaan.
Siapa pun presiden terpilih nanti perlu fokus pada aspek ini.
Dengan demikian, terjadi penataan menyeluruh pada aspek tata kelola, proses
kerja, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga, ataupun koordinasi
pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Melalui perbaikan regulasi dan
kelembagaan, anggaran pemerintah yang terbatas bisa lebih efektif dan efisien guna
mendorong produktivitas perekonomian. Dengan begitu, pemilu tidak sekadar
memengaruhi dinamika perekonomian jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan
jangka panjang. Pemerintah ke depan perlu mengakui keberhasilan pembangunan
selama ini, tetapi juga harus berani memperbaiki berbagai hal mendasar yang
perlu perubahan (Yoga)
Pilihan Editor
-
Kisruh Labuan Bajo Merusak Citra
04 Aug 2022 -
Masih Saja Marak, Satgas Tutup 100 Pinjol Ilegal
01 Aug 2022 -
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022 -
HARGA PANGAN, Fenomena ”Lunchflation”
29 Jul 2022 -
Digitalisasi Keuangan Daerah
26 Jul 2022









