Kadin Indonesia mengusulkan perlunya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, guna membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa strategi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mendukung program pemerintah mengejar target Indonesia Emas 2045. “Bila target pertumbuhan ekonomi pada level 5% sulit rasanya keluar dari jebakan middle income trap. Perlu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%,” katanya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, Selasa (11/6). White paper yang sedang disusun itu, lanjutnya, berosi usulan dan masukan dari dunia usaha mengenai kebijakan ekonomi untuk masa Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024—2029. “Kami juga ingin menyampaikan inisiatif sekaligus rencana-rencana Kadin untuk membuat yang namanya white paper kebijakan ekonomi yang berisi usulan dan masukan dari dunia usaha untuk menyukseskan pemerintah 2024—2029,” ujarnya. Arsjad menjelaskan bahwa white paper yang disusun telah melalui survei dan diskusi yang melibatkan pemangku kebijakan, investor, lembaga riset, hingga pemangku kepentingan. 

Pada paparannya, Arsjad menyampaikan juga peran Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode kepemimpinannya, Arsjad mengusung empat pilar, yaitu penguatan tulang punggung kesehatan, ekonomi nasional dan daerah, kewirausahaan dan kompetensi, serta organisasi dan regulasi internal. “Empat pilar tersebut diterjemahkan dalam 17 fokus prioritas peta jalan untuk menuju Indonesia Emas 2045. 17 fokus prioritas nasional ini untuk meningkatkan resiliensi, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan keberlanjutan,” ujarnya. “IKN menjadi simbol tidak terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang tersentralisasi di Jawa, tapi Indonesia. Supaya daerah tersebut bisa lebih maju, di mana pemerataan ekonomi bisa dilakukan,” tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan bahwa Kadin Indonesia merupakan organisasi dunia usaha yang berlandaskan Undang-Undang (UU) No. 1/1987.

Indonesia mengalami deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03 % secara bulanan, dipengaruhi pola musiman penurunan harga sejumlah komoditas dan biaya jasa pasca-Lebaran. Namun, secara tahunan, Indonesia masih mengalami inflasi sebesar 2,84 %. Selain itu, risiko inflasi pangan dan dampak kenaikan biaya input industri manufaktur masih akan membayangi hingga akhir tahun ini. BPS mencatat, deflasi pada Mei 2024 merupakan deflasi pertama setelah deflasi yang terjadi pada Agustus 2023. Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang deflasi adalah makanan, minuman, tembakau, serta transportasi. 

Pada Mei 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,29 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,08 %. Deflasi itu terutama didorong penurunan harga beras. Pada bulan tersebut, deflasi beras sebesar 3,59 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,15 %. ”Kendati panen padi sudah berkurang pada Mei 2024, beras terus mengalami deflasi karena stok komoditas pangan pokok itu masih memadai,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (3/6).

BPS menyebutkan, kelompok yang mengalami deflasi cukup dalam adalah transportasi. Pada Mei 2024, transportasi mengalami deflasi 0,36 % dan andilnya terhadap inflasinasional sebesar 0,04 %, yang disebabkan penurunan biaya transportasi antarkota, udara, dan kereta api. Menurut Amalia, jika dirunut sejak 2020 hingga Mei 2024, Indonesia selalu mengalami deflasi pasca-Lebaran. Hal itu biasanya terjadi lantaran ada penurunan harga komoditas pangan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, serta biaya jasa pada kelompok transportasi. (Yoga)

Daya beli masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang stagnan. Ke depan, diperlukan strategi baru untuk mengungkit daya beli kelas menengah dan mengontrol inflasi. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS awal pekan. Meski sepintas ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 % sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga sebagai ”tulang punggung” ekonomi tumbuh tidak optimal. Sepanjang Januari-Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91 % secara tahunan, lebih tinggi daritriwulan IV-2023 yang 4,47 % dan triwulan I-2023 yang 4,53 %. Namun, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau level ”normal” 5 %.

Menurut peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) RizaAnnisa Pujarama, konsumsi masyarakat yang tak ”tertolong” oleh factor temporer, seperti Ramadhan dan Pemilu 2024, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada daya beli masyarakat. ”Kalau daya beli masyarakat masih baik-baik saja, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini bisa lebih dari 5,11 %,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/5). Riza mengatakan, sepanjang triwulan I-2024, daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Pada Januari 2024, inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 % secara tahunan, naik menjadi 8,47 % pada Februari 2024, dan meroket ke 10,33 % pada Maret 2024. Ketika harga barang naik, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Akhirnya, masyarakat menahan belanjanya pada awal tahun.

Hal itu tampak dari kinerja sektor pakaian dan alas kaki, yang biasanya tumbuh pesat saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, tetapi pada triwulan I-2024 pertumbuhannya melambat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengungkit daya beli masyarakat selama triwulan I-2024, lewat penyaluran bansos yang masif serta kebijakan menaikkan gaji ASN dan membayar THR. Bahkan, belanja pemerintah pada Januari-Maret tumbuh pesat hingga 19,9 %. Namun, berbagai kebijakan itu tetap tidak berdampak signifikan. ”Ini menjadi tantangan ke depan untuk memikirkan kebijakan lain yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi,” katanya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, konsumsi rumah tangga tertekan selama daya beli masyarakat dan inflasi tak terjaga. ”Jika tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus tertekan dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan sustain,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menopang dan mengungkit daya beli. Menurut Ajib, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara kon vensional, seperti penyaluran bansos. Apalagi, ke depan, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan banyak dirasakan kalangan kelas menengah. Salah satunya terkait kenaikan PPN dari 11 % ke 12 % pada 1 Januari 2025. ”Kalau pemerintah tak memberi insentif tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi kita (tahun ini) hanya akan berkisar di bawah target 5,2 %,” katanya. (Yoga)

Di tengah masih tingginya inflasi dan suku bunga acuan berbagai negara, Bank Indonesia (BI) dalam putusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan April 2024 menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga terakhir dilakukan BI 7 bulan yang lalu pada September 2023. Dirunut lebih jauh, kondisi saat ini merupakan rangkaian penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan BI sejak Agustus 2022 di mana pada waktu itu BI7DRR hanya sebesar 3,50%. Dalam keputusannya di April 2024, terdapat dua hal yang menjadi trigger utama BI yaitu menjaga stabilitas rupiah sebagai respons kondisi global dan sebagai langkah preemptive dan forward looking memastikan inflasi domestik tetap dalam rentang sasaran. 

Dari sisi arus modal, pasar keuangan Indonesia juga mencatat arus modal keluar baik di pasar modal maupun pasar surat utang. Di sisi lain, tingkat inflasi yang persisten tinggi di hampir seluruh dunia telah mendorong banyak negara utama mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Bagi Indonesia yang mengaplikasikan peta arus modal terbuka, mempertahankan attractiveness di mata investor adalah keharusan. Hal ini, antara lain, dapat didorong oleh imbal hasil instrumen investasi yang kompetitif. Menyiapkan respons terhadap tekanan dari sisi eksternal bukanlah hal yang mudah. BI sudah merespons hal ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Terdapat beberapa langkah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat pada kondisi suku bunga yang tinggi. 

Pertama, dengan menjaga APBN sebagai shock absorber (peredam guncangan). Kedua, perbaikan tata kelola perdagangan untuk mengurangi ketergantungan produk asing. Adapun stategi yang dapat dilakukan antara lain kampanye kesadaran risiko dan bahaya perjudian online, penyediaan alternatif hiburan, serta pengawasan ketat terhadap perjudian online. Selain kebijakan stabilisasi, pemerintah juga perlu cermat mencari momentum dalam upaya perbaikan sisi penerimaan. Selain langkah menjaga daya beli dalam jangan pendek (short-term), perlu juga dipikirkan jangka menengah dan panjang (long-term). Sebagai contoh, memahami bahwa sumber terbesar inflasi di Indonesia berasal dari sisi harga pangan, akselerasi sektor pertanian untuk meningkatkan ketahan pangan negeri perlu menjadi perhatian. Menghadapi tingginya harga komoditas, kebijakan impor memang tidak terkelakkan.

Sesuai perkiraan, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di level 5% pada kuartal I-2024. Ke depan, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi sejumlah tantangan yang semakin kompleks dan berpotensi menahan laju ekonomi nasional hingga akhir 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin mengumumkan perekonomian Indonesia pada kuartal I 2024 tumbuh 5,11% year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini meningkat dari kuartal IV 2023 sebesar 5,04%, juga lebih baik ketimbang kuartal I-2023 sebesar 5,04%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dapat menunjukkan daya tahannya, terlihat dari pertumbuhan pada kuartal I-2024. Kualitas pertumbuhan juga meningkat, tecermin pada penciptaan lapangan kerja sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah pra pandemi Covid-19. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada kuartal I-2024 belum tentu terulang di kuartal-kuartal selanjutnya. 

Sebab, pada kuartal selanjutnya tidak ada momentum seperti Pemilu 2024 dan Ramadan. Momentum pemilu memang menyebabkan belanja pemerintah meningkat untuk menunjang pesta politik tersebut. Selama ini, pertumbuhan ekonomi masih ditopang konsumsi. Belanja pemerintah juga naik karena ada tunjangan hari raya (THR) Ramadan bagi ASN, TNI/Polri dan pensiunan, serta ada kenaikan gaji di awal 2024. Belanja pemerintah pada kuartal I -2024 naik 18% dibanding periode sama tahun lalu menjadi Rp 611,9 triliun. 

"Belanja negara tumbuh 18%, tapi pendapatan turun 4,1% (menjadi Rp 620 triliun). Ini berarti kapasitas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan lebih terbatas (ke depannya). Apalagi ada tren kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah," ungkap David, kemarin. Di saat yang sama, harga bahan bakar minyak (BBM) berpeluang naik akibat konflik panas di Timur Tengah. "Tantangan lain adalah stabilitas rupiah, inflasi pangan di Juli-Agustus (faktor alam) dan Desember," tutur Eko. Belum lagi ada risiko gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah.

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (6/5), telah melansir pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 mencapai 5,11% (year-on-year/YoY), tertinggi dalam tiga kuartal terakhir. Sekilas, angka itu cukup menggembirakan lantaran produk domestik bruto (PDB) mampu melaju sesuai proyeksi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, beberapa mesin utama pendorong ekonomi berkinerja cukup ciamik sepanjang kuartal I/2024. Konsumsi pemerintah misalnya yang melesat hingga 19,9% (YoY), tertinggi sejak 2006. Pun dengan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi lembaga non profi t yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, data ekonomi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor yang tidak berulang secara tahunan, salah satunya belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meski ada kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), juga terdorong dengan optimalisasi investasi pemerintah. Di sisi lain, jumlah pengangguran pada periode tersebut tercatat masih cukup tinggi. Per Februari 2024 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,2 juta orang, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 6,93 juta orang. Efek dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, membuat pemangku kebijakan masih mempertahankan belanja guna penebalan daya beli meski Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berakhir. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam, mengatakan data ketenagakerjaan dan pertumbuhan mesin PDB yang tidak sejalan mencerminkan adanya kendala dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, menambahkan Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsif, adaptif, dan prudent terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menanggapi dinamika ekonomi Indonesia terkini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang Indonesia belum berhasil lepas dari efek pandemi Covid-19 terutama dalam komponen konsumsi. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2024 kemarin, tak menampik bahwa dampak pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berhasil diberangus. Menurutnya, dampak runtutan akibat pandemi Covid-19 masih terasa sampai sekarang. Hal ini menyebabkan beberapa negara masuk ke tahap resesi. Misalnya, seperti Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati dalam mengelola belanja yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Wanti-wanti Presiden bukannya tanpa alasan. Fakta bahwa gejolak geopolitik yang melahirkan ketidakpastian cukup terasa ditandai dengan volatilitas harga minyak, kenaikan infl asi, suku bunga tinggi, gangguan perdagangan global, hingga pelemahan mata uang.

Setelah melampaui ekspektasi dengan me nyabet pertumbuhan ekonomi 5,11% pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia terindikasi akan berjalan gontai dan berada di persimpangan. Penurunan konsumsi seusai gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diproyeksi menjadi tan tangan yang harus segera diantisipasi. Jika penurunan konsumsi menjadi nyata, hal tersebut bisa menjadi realitas pahit yang bakal dihadapi bangsa ini. Soliditas laju produk domestik bruto (PDB) yang selama ini terjaga bisa terjerembap ke titik nadir jika tak ada resep mujarab untuk mengatasinya pada sisa tahun 2024. 

Kita bisa melihat bahwa peran konsumsi selama Pilpres 2024 tak dapat disepelekan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari unsur politis, faktor pemilu secara nyata menjadi arena terbuka dalam penggelontoran bantuan sosial (bansos) besar-besaran. Total anggaran yang dialokasikan bahkan mencapai sekitar Rp496 triliun. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya Rp439,1 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan Rp400.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan target menjaga inflasi di bawah 5% . Kita dapat melihat efek dari gelontoran masif bantalan sosial ini dengan kado realisasi pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pemerintah pada kuartal I/2024. Dari sisi domestik, negeri ini terlilit oleh tingginya suku bunga acuan, stagnasi perdagangan, dan pelemahan rupiah, yang bisa membuyarkan peningkatan investasi serta menghambat ekspansi usaha. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Sudah pasti bahwa konsumsi, investasi, dan ekspor akan menghadapi ujian berat akibat inflasi barang impor lantaran depresiasi rupiah, suku bunga tinggi, bahkan risiko penurunan harga komoditas. 

Jika sektor usaha melemah, naiknya pengangguran menjadi faktor pemberat ekonomi yang tak terhindarkan. Dalam situasi penting ini, kebijakan moneter harus ditata ulang, seperti mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan untuk memudahkan pembiayaan dan memacu investasi. Pada saat yang sama, otoritas harus kreatif mencari cara agar hal tersebut tetap tak membahayakan inflasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek ini, bantalan sosial seperti bansos perlu kembali dikucurkan agar konsumsi yang mendorong pergerakan sektor riil tetap terlihat nyata. Dari sisi fiskal, stimulus yang ditargetkan untuk mendukung sektor-sektor kritikal serta memperkuat infrastruktur dan kemampuan produksi domestik menjadi kunci.

Indonesia menghadapi berbagai risiko ekonomi sepanjang paruh pertama tahun 2024 akibat kondisi pasar global yang tidak stabil dan transisi pergantian rezim di dalam negeri. Namun, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini diperkirakan masih bisa mencapai ”level aman” 5 % karena  terbantu sejumlah faktor temporer. Tahun 2024 diawali dengan sejumlah risiko sekaligus peluang. Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia diuji di tengah iklim perdagangan dunia yang lesu akibat eskalasi ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi China, dan turunnya harga komoditas. Akibatnya, meski masih membukukan surplus 47 bulan berturut-turut, nilai surplus neraca perdagangan Indonesia menurun 39,4 % secara tahunan menjadi 7,34 miliar USD sepanjang Januari-Maret 2024. Kinerja ekspor turun lebih signifikan ketimbang impor. Ketika surplus menipis, terjadi aliran keluar modal (capital outflow) sebanyak 1,89 miliar USD dari pasar obligasi Indonesia sepanjang triwulan I-2024.

Modal yang ”kabur” itu terjadi karena perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS , The Federal Reserve (The Fed), dan eskalasi ketegangan geopolitik. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah hingga turun 2,96 % secara year to date per akhir Maret 2024. Cadangan devisa turun 6 miliar USD sejak Desember 2023. Namun, di sisi lain, kinerja investasi tercatat kuat pada triwulan pertama dengan realisasi investasi langsung (direct investment) Rp 401,5 triliun atau naik 22,1 % secara tahunan. Investasi dari luar ataupun domestik tumbuh hampir seimbang, menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi masih terjaga. Secara rinci, pada triwulan I, penanaman modal asing (PMA) menyumbang 50,9 % dari total realisasi investasi dan tumbuh 15,5 % secara tahunan.

Menurut Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, Sabtu (4/5) kombinasi antara tren positif dan tantangan di awal tahun itu membuat ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di awal tahun. LPEM FEB UI pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dari tahun lalu, yaitu 5,15 % untuk triwulan I-2024 dan 5,1 % sepanjang 2024 (full year). Pada triwulan I-2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 % dan sepanjang 2023 tumbuh 5,05 %. Menurut dia, faktor temporer dari dalam negeri membantu menopang ekonomi dari merosot terlalu dalam. ”Ada pemilu, dibarengi beberapa periode libur panjang dan perayaan musiman Ramadhan yang mendorong tingkat konsumsi secara umum. Di sisi lain, realisasi investasi yang jauh melampaui target juga mencerminkan tingkat kepercayaan investor,” kata Riefky. (Yoga)

Rekening tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada Maret 2024. Kondisi ini mengindikasikan kue perbaikan ekonomi yang mulai dirasakan kalangan menengah-bawah. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada periode akhir kuartal I/2024 tidak hanya simpanan di atas Rp5 miliar yang mengalami kenaikan, tabungan di bawah Rp100 juta tumbuh sebesar 7,3% YoY. Angka itu lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar 5,17% YoY. Sementara itu, bila dibandingkan dengan Maret 2023, capaian saat ini mengalami kenaikan cukup signifi kan. Pada periode yang sama tahun lalu, isi rekening di bawah Rp100 juta hanya tumbuh 3,1% YoY. 

“Ini kelihatannya kue perbaikan ekonomi mulai dirasakan masyarakat bawah, stabilitas ekonomi harusnya semakin kuat,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II pada Jumat (3/5). Lebih lanjut, Purbaya menambahkan tabungan di atas Rp5 miliar dilaporkan tumbuh sebesar 9,45% YoY, lebih tinggi ketimbang Februari 2024 yang sebesar 6,10% YoY. Secara total, pada Maret 2024 kenaikan dana pihak ketiga (DPK) perbankan terus membaik ke level 7,44% YoY dipengaruhi oleh perilaku investasi nasabah korporasi. Di sisi lain, Bank Indonesia memperkirakan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kuartal II/2024 bakal terus meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sesuai dengan pola historisnya.Mengutip Survei Perbankan yang dirilis Bank Indonesia, DPK bakal meningkat terindikasi dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 79,1%, lebih tinggi dibandingkan 16,1% pada kuartal IV/2023. Pada laporan yang sama, diperkirakan pertumbuhan DPK sampai dengan akhir tahun 2024 masih tinggi. 

Hal ini tecermin dari SBT prakiraan penghimpunan DPK tahun 2024 yang tercatat positif sebesar 79,1%, tidak setinggi SBT 93,7% pada tahun sebelumnya. Adapun, penghimpunan DPK pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp8.333 triliun, tumbuh 7,4% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Februari yang sebesar 5,4% yoy. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan menyebut saat ini bank sedang berkompetisi menjaga likuiditas. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2024 , perbankan mengoptimalkan pendanaan kredit melalui strategi pengelolaan aset dengan memperhatikan aspek safety, liquidity dan profi tability. Ke depan, ujar Perry, penguatan KLM dilakukan dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.