Hasil survei Kompas mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan dua potret persepsi. Meski masyarakat kelas bawah mengaku puas atas capaian pemerintah, tidak demikian halnya dengan kelas menengah dan atas. Semakin tinggi kelas sosial dan latar pendidikannya, semakin rendah persepsi kepuasan yang muncul. Secara umum, berdasarkan hasil survei berkala periode Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi sebesar 65,1 %, tertinggi yang dicapai selama Jokowi-Amin menjabat atau dalam 4,5 tahun terakhir. Namun, jika diperhatikan lebih detail, tingkat kepuasan publik itu tidak merata di seluruh kelas sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.

Kelompok responden yang memiliki kepuasan tertinggi atas capaian ekonomi rezim Jokowi adalah kelas sosial-ekonomi bawah dengan tingkat kepuasan 69,8 %. Semakin tinggi kelas sosial-ekonominya, semakin rendah tingkat kepuasannya. Kelas menengah-bawah mencatat kepuasan 63,8 %, menengah-atas 60,1 %, dan kelas atas 52 %. Responden dengan latar belakang pendidikan dasar mencatat kepuasan tertinggi sebesar 69,2 %, pendidikan menengah 66 % dan responden pendidikan tinggi 46,3 %. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah kepuasannya atas capaian pemerintah. Ada dua realitas ekonomi berbeda yang dirasakan masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi bawah dan menengah-atas.

Keduanya sama-sama valid. Namun, hasil survei itu semakin menegaskan potret keresahan masyarakat kelas menengah yang belakangan semakin banyak terdengar di ruang-ruang publik dan linimasa media sosial. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, PHK di sektor-sektor padat karya, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memang lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah dan kelompok atas. ”Sementara kelompok bawah masih puas dengan kinerja ekonomi pemerintah karena negara hadir untuk kelompok ini dengan berbagai bansos yang ada sehingga berbagai gejolak ekonomi masih bisa teredam oleh bansos,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Keberpihakan pemerintah itu yang belum dirasakan kelompok menengah-atas yang berhadapan dengan berbagai gejolak ekonomi itu dalam keseharian, dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, cicilan kredit kendaraan bermotor dan KPR yang semakin berat, serta ancaman kehilangan pekerjaan dan upah. Berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah-atas tak mendapat bantuan atau kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk meredam persoalan ekonomi tersebut, tidak heran jika persepsi kepuasan dari kelompok menengah dan atas jauh lebih rendah dibanding persepsi kelompok bawah. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk meredam keresahan itu, menurut Teguh, adalah menunda kebijakan yang bisa semakin membebani masyarakat kelas menengah. Misalnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025. (Yoga)

Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)

Masalah kredit macet membengkak juga dirasakan industri multifinance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan atau multifinance pada April 2024 mencapai 2,82%, naik dari bulan sebelumnya di 2,45%. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berujar, kenaikan NPF disebabkan penurunan penjualan mobil dan kondisi ekonomi. "Bukan karena pencabutan restrukturisasi kebijakan Covid-19," ujar dia, kemarin. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, juga menyebut pencabutan relaksasi restrukturisasi Covid-19 tak ada kaitannya dengan kenaikan NPF multifinance. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) juga menyebut tingkat NPF meningkat. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan, tingkat NPF per Mei 2024 tercatat sebesar 1,16%.

"Memang harus diakui jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ada kenaikan dari 1,05%. Sementara NPF per Mei 2023 sebesar 1,26%," ujar dia. Faktor lain adalah banyak hari libur, sehingga operasional cukup terganggu. "Banyak hari libur sangat bagus untuk perekonomian Indonesia, khususnya pariwisata, tetapi hal ini menjadi tantangan bagi kami," tutur Ristiawan. Untuk menekan NPF, dia mempertahankan underwriting customer secara cermat. PT BCA Finance mencatat tingkat NPF pada April 2024 sebesar 1,93%. Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim menyampaikan, nilai tersebut meningkat dibandingkan Maret 2024 di 1,87%. PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengatakan NPF per Mei 2024 sebesar 1,52%, naik 0,2% dari April 2024. Stanley S. Atmadja, Direktur Utama MUF, menerangkan, peningkatan NPF terjadi karena peningkatan suku bunga dan depresiasi rupiah. Dia menyebut, MUF meningkatkan kerjasama dengan Bank Mandiri dan BSI untuk menjaga kualitas pembiayaan.

Pemerintah mesti mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyarakat. Sebab, sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kunci penting pertumbuhan ekonomi, menunjukkan gelagat kelesuan. Menilik hasil survei konsumen lansiran Bank Indonesia periode Mei 2024, baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) memang masih berada di zona optimistis alias di atas 100. Namun, jika melihat tren bulanan, maka akan tampak bahwa ada indikasi penurunan optimisme konsumen. IKK pada Mei 2024 misalnya, turun 2,5 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan IKE yang melorot 4 poin, sedangkan IEK turun 1 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan optimisme konsumen pada bulan lalu memang wajar, mengingat ada tantangan yang cukup berat, terutama kurs rupiah yang masih loyo terhadap dolar Amerika Serikat. Efeknya menjalar ke produsen, lantaran kenaikan ongkos produksi akibat harga bahan baku yang kian mahal. Imbasnya, konsumen pun menanggung kenaikan harga. Situasi tersebut berkelindan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang membuat tantangan ke depan makin besar. 

Faktanya, bank sentral AS, Federal Reserve, belum berselera untuk menurunkan suku bunga acuan. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (12/6) waktu AS, memutuskan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) di kisaran target 5,25%—5,5%. Demikian pula Bank Indonesia yang belum leluasa untuk menurunkan suku bunga acuan, sejak penaikan BI Rate menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah itu ditempuh BI demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya BI untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran, yakni 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Penguatan daya beli jelas masih diperlukan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun kelas menengah. Adapun, salah satu solusinya adalah melalui kebijakan fiskal yang responsif, misalnya penguatan bantalan sosial. Demikian pula bagi sektor produksi, insentif tetap dibutuhkan oleh dunia usaha. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah memastikan harga barang/jasa yang diatur pemerintah maupun harga pangan tetap stabil. Sebab, lonjakan harga keduanya, akan membuat inflasi turut melesat.

Kadin Indonesia mengusulkan perlunya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, guna membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa strategi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mendukung program pemerintah mengejar target Indonesia Emas 2045. “Bila target pertumbuhan ekonomi pada level 5% sulit rasanya keluar dari jebakan middle income trap. Perlu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%,” katanya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, Selasa (11/6). White paper yang sedang disusun itu, lanjutnya, berosi usulan dan masukan dari dunia usaha mengenai kebijakan ekonomi untuk masa Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024—2029. “Kami juga ingin menyampaikan inisiatif sekaligus rencana-rencana Kadin untuk membuat yang namanya white paper kebijakan ekonomi yang berisi usulan dan masukan dari dunia usaha untuk menyukseskan pemerintah 2024—2029,” ujarnya. Arsjad menjelaskan bahwa white paper yang disusun telah melalui survei dan diskusi yang melibatkan pemangku kebijakan, investor, lembaga riset, hingga pemangku kepentingan. 

Pada paparannya, Arsjad menyampaikan juga peran Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode kepemimpinannya, Arsjad mengusung empat pilar, yaitu penguatan tulang punggung kesehatan, ekonomi nasional dan daerah, kewirausahaan dan kompetensi, serta organisasi dan regulasi internal. “Empat pilar tersebut diterjemahkan dalam 17 fokus prioritas peta jalan untuk menuju Indonesia Emas 2045. 17 fokus prioritas nasional ini untuk meningkatkan resiliensi, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan keberlanjutan,” ujarnya. “IKN menjadi simbol tidak terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang tersentralisasi di Jawa, tapi Indonesia. Supaya daerah tersebut bisa lebih maju, di mana pemerataan ekonomi bisa dilakukan,” tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan bahwa Kadin Indonesia merupakan organisasi dunia usaha yang berlandaskan Undang-Undang (UU) No. 1/1987.

Indonesia mengalami deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03 % secara bulanan, dipengaruhi pola musiman penurunan harga sejumlah komoditas dan biaya jasa pasca-Lebaran. Namun, secara tahunan, Indonesia masih mengalami inflasi sebesar 2,84 %. Selain itu, risiko inflasi pangan dan dampak kenaikan biaya input industri manufaktur masih akan membayangi hingga akhir tahun ini. BPS mencatat, deflasi pada Mei 2024 merupakan deflasi pertama setelah deflasi yang terjadi pada Agustus 2023. Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang deflasi adalah makanan, minuman, tembakau, serta transportasi. 

Pada Mei 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,29 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,08 %. Deflasi itu terutama didorong penurunan harga beras. Pada bulan tersebut, deflasi beras sebesar 3,59 % dan andilnya terhadap deflasi nasional sebesar 0,15 %. ”Kendati panen padi sudah berkurang pada Mei 2024, beras terus mengalami deflasi karena stok komoditas pangan pokok itu masih memadai,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (3/6).

BPS menyebutkan, kelompok yang mengalami deflasi cukup dalam adalah transportasi. Pada Mei 2024, transportasi mengalami deflasi 0,36 % dan andilnya terhadap inflasinasional sebesar 0,04 %, yang disebabkan penurunan biaya transportasi antarkota, udara, dan kereta api. Menurut Amalia, jika dirunut sejak 2020 hingga Mei 2024, Indonesia selalu mengalami deflasi pasca-Lebaran. Hal itu biasanya terjadi lantaran ada penurunan harga komoditas pangan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, serta biaya jasa pada kelompok transportasi. (Yoga)

Daya beli masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang stagnan. Ke depan, diperlukan strategi baru untuk mengungkit daya beli kelas menengah dan mengontrol inflasi. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS awal pekan. Meski sepintas ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 % sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga sebagai ”tulang punggung” ekonomi tumbuh tidak optimal. Sepanjang Januari-Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91 % secara tahunan, lebih tinggi daritriwulan IV-2023 yang 4,47 % dan triwulan I-2023 yang 4,53 %. Namun, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau level ”normal” 5 %.

Menurut peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) RizaAnnisa Pujarama, konsumsi masyarakat yang tak ”tertolong” oleh factor temporer, seperti Ramadhan dan Pemilu 2024, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada daya beli masyarakat. ”Kalau daya beli masyarakat masih baik-baik saja, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini bisa lebih dari 5,11 %,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/5). Riza mengatakan, sepanjang triwulan I-2024, daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Pada Januari 2024, inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 % secara tahunan, naik menjadi 8,47 % pada Februari 2024, dan meroket ke 10,33 % pada Maret 2024. Ketika harga barang naik, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Akhirnya, masyarakat menahan belanjanya pada awal tahun.

Hal itu tampak dari kinerja sektor pakaian dan alas kaki, yang biasanya tumbuh pesat saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, tetapi pada triwulan I-2024 pertumbuhannya melambat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengungkit daya beli masyarakat selama triwulan I-2024, lewat penyaluran bansos yang masif serta kebijakan menaikkan gaji ASN dan membayar THR. Bahkan, belanja pemerintah pada Januari-Maret tumbuh pesat hingga 19,9 %. Namun, berbagai kebijakan itu tetap tidak berdampak signifikan. ”Ini menjadi tantangan ke depan untuk memikirkan kebijakan lain yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi,” katanya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, konsumsi rumah tangga tertekan selama daya beli masyarakat dan inflasi tak terjaga. ”Jika tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus tertekan dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan sustain,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menopang dan mengungkit daya beli. Menurut Ajib, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara kon vensional, seperti penyaluran bansos. Apalagi, ke depan, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan banyak dirasakan kalangan kelas menengah. Salah satunya terkait kenaikan PPN dari 11 % ke 12 % pada 1 Januari 2025. ”Kalau pemerintah tak memberi insentif tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi kita (tahun ini) hanya akan berkisar di bawah target 5,2 %,” katanya. (Yoga)

Di tengah masih tingginya inflasi dan suku bunga acuan berbagai negara, Bank Indonesia (BI) dalam putusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan April 2024 menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga terakhir dilakukan BI 7 bulan yang lalu pada September 2023. Dirunut lebih jauh, kondisi saat ini merupakan rangkaian penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan BI sejak Agustus 2022 di mana pada waktu itu BI7DRR hanya sebesar 3,50%. Dalam keputusannya di April 2024, terdapat dua hal yang menjadi trigger utama BI yaitu menjaga stabilitas rupiah sebagai respons kondisi global dan sebagai langkah preemptive dan forward looking memastikan inflasi domestik tetap dalam rentang sasaran. 

Dari sisi arus modal, pasar keuangan Indonesia juga mencatat arus modal keluar baik di pasar modal maupun pasar surat utang. Di sisi lain, tingkat inflasi yang persisten tinggi di hampir seluruh dunia telah mendorong banyak negara utama mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Bagi Indonesia yang mengaplikasikan peta arus modal terbuka, mempertahankan attractiveness di mata investor adalah keharusan. Hal ini, antara lain, dapat didorong oleh imbal hasil instrumen investasi yang kompetitif. Menyiapkan respons terhadap tekanan dari sisi eksternal bukanlah hal yang mudah. BI sudah merespons hal ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Terdapat beberapa langkah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat pada kondisi suku bunga yang tinggi. 

Pertama, dengan menjaga APBN sebagai shock absorber (peredam guncangan). Kedua, perbaikan tata kelola perdagangan untuk mengurangi ketergantungan produk asing. Adapun stategi yang dapat dilakukan antara lain kampanye kesadaran risiko dan bahaya perjudian online, penyediaan alternatif hiburan, serta pengawasan ketat terhadap perjudian online. Selain kebijakan stabilisasi, pemerintah juga perlu cermat mencari momentum dalam upaya perbaikan sisi penerimaan. Selain langkah menjaga daya beli dalam jangan pendek (short-term), perlu juga dipikirkan jangka menengah dan panjang (long-term). Sebagai contoh, memahami bahwa sumber terbesar inflasi di Indonesia berasal dari sisi harga pangan, akselerasi sektor pertanian untuk meningkatkan ketahan pangan negeri perlu menjadi perhatian. Menghadapi tingginya harga komoditas, kebijakan impor memang tidak terkelakkan.

Sesuai perkiraan, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di level 5% pada kuartal I-2024. Ke depan, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi sejumlah tantangan yang semakin kompleks dan berpotensi menahan laju ekonomi nasional hingga akhir 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin mengumumkan perekonomian Indonesia pada kuartal I 2024 tumbuh 5,11% year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini meningkat dari kuartal IV 2023 sebesar 5,04%, juga lebih baik ketimbang kuartal I-2023 sebesar 5,04%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dapat menunjukkan daya tahannya, terlihat dari pertumbuhan pada kuartal I-2024. Kualitas pertumbuhan juga meningkat, tecermin pada penciptaan lapangan kerja sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah pra pandemi Covid-19. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada kuartal I-2024 belum tentu terulang di kuartal-kuartal selanjutnya. 

Sebab, pada kuartal selanjutnya tidak ada momentum seperti Pemilu 2024 dan Ramadan. Momentum pemilu memang menyebabkan belanja pemerintah meningkat untuk menunjang pesta politik tersebut. Selama ini, pertumbuhan ekonomi masih ditopang konsumsi. Belanja pemerintah juga naik karena ada tunjangan hari raya (THR) Ramadan bagi ASN, TNI/Polri dan pensiunan, serta ada kenaikan gaji di awal 2024. Belanja pemerintah pada kuartal I -2024 naik 18% dibanding periode sama tahun lalu menjadi Rp 611,9 triliun. 

"Belanja negara tumbuh 18%, tapi pendapatan turun 4,1% (menjadi Rp 620 triliun). Ini berarti kapasitas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan lebih terbatas (ke depannya). Apalagi ada tren kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah," ungkap David, kemarin. Di saat yang sama, harga bahan bakar minyak (BBM) berpeluang naik akibat konflik panas di Timur Tengah. "Tantangan lain adalah stabilitas rupiah, inflasi pangan di Juli-Agustus (faktor alam) dan Desember," tutur Eko. Belum lagi ada risiko gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah.