Kota Parepare di Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi pusat niaga baru untuk mengurangi beban Kota Makassar dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Zudan Arif Fakrulloh, Penjabat Gubernur Sulsel, mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, pelabuhan, dan pergudangan untuk mendukung pertumbuhan Parepare sebagai kota niaga.

Proyek Parepare Mall Apartment and Hotel (P’Mart) direncanakan oleh Pemkot Parepare untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. St. Rahmah Amir, Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Parepare, menjelaskan bahwa proyek ini akan menjadi simbol pembangunan komersial dan hunian, dengan potensi besar bagi berbagai sektor bisnis seperti properti, ritel, hiburan, dan pariwisata.

Selain itu, Akbar Ali, Penjabat Wali Kota Parepare, menyebut bahwa pengoperasian kapal kargo di Pelabuhan Parepare diharapkan bisa menghemat biaya distribusi dan memperkuat konektivitas perdagangan. Menurut Muhammad Yusri Zamhu-ri, ekonom dari Universitas Hasanuddin, Parepare sedang mengubah citranya menjadi destinasi utama, dan infrastruktur yang terintegrasi akan menarik lebih banyak investor dan mendukung pertumbuhan wilayah pesisir.

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi selama empat bulan beruntun. Data teranyar, pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau month to month (mtm). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan, fenomena deflasi selama empat bulan berturut-turut tahun ini memang bukan kali pertama. Pada 1999, Indonesia pernah mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut yaitu selama Maret hingga September akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan harga berbagai jenis barang. Kemudian pada 2020 juga terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut yaitu Juli hingga September 2020 karena kelompok makanan, minuman dan tembakau, alas kaki, kelompok transportasi serta kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan. Hal itu diindikasikan adanya penurunan daya beli awal periode pandemi Covid-19. Sementara deflasi pada tahun ini, menurut Pudji, lebih disebabkan penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Catatan BPS, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau. Ia mencatat kelompok ini deflasi 0,52% dan memberikan andil deflasi 0,15%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampik deflasi selama empat bulan beruntun lantaran daya beli masyarakat menurun. Pasalnya, inflasi inti pada Agustus justru naik. Catatan BPS, inflasi komponen inti pada bulan lalu 2,02% yoy. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,95% yoy. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara meramal, deflasi masih bisa berlanjut hingga September 2924. Hal tersebut lantaran rendahnya dorongan inflasi dari sisi permintaan dan ditambah melandainya harga pangan. "Kelas menengah yang jumlahnya menyusut membuat demand pull inflation -nya kecil," ungkap dia, Senin (2/9). Menurut Bhima, ke depan pemerintah perlu memperhatikan risiko pembalikan arah inflasi jika pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan ketat pada Oktober 2024. Artinya, mitigasi inflasi yang lebih tinggi dari sisi harga yang diatur pemerintah perlu dikompensasi melalui perluasan dana bantuan sosial ke kelas menengah rentan.

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah di Indonesia, mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian. Adapun jumlah populasi kelas ekonomi menengah saat ini cenderung menurun yang juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat. namun posri kelas menengah  mulai mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19, dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019. dari 47,85 juta (48,20%) menjadi 137,50 juta (49,22%). "Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk kelas menengah (middle class) dan menuju kelas menengah (aspiring middle class)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (Yetede)

Pasar saham Indonesia mencapai rekor tertinggi pada penutupan perdagangan Rabu, 21 Agustus, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.554,59. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mengalami penguatan, menunjukkan stabilitas ekonomi. Namun, euforia ini hanya berlangsung sementara. Aksi massa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, yang terjadi pada hari berikutnya mengakibatkan IHSG turun 1,11% ke level 7.470. Aksi ini merupakan respon terhadap keputusan DPR yang dianggap melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Keputusan DPR yang tidak sejalan dengan putusan MK dianggap sebagai "bentuk pembangkangan terhadap konstitusi" dan memicu reaksi massa yang meluas. Aksi ini juga berdampak pada psikologi pasar, di mana investor khawatir bahwa ketidakstabilan politik dapat mengganggu perekonomian negara.

Stabilitas politik untuk menarik investasi. Jika tatanan politik dan ekonomi yang demokratis dipertahankan, kepercayaan publik terhadap perekonomian akan terus tumbuh. Namun, jika hukum dan konstitusi terus diabaikan, ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan pada sistem.

Bank Dunia mengingatkan, tanpa lompatan pertumbuhan ekonomi, sulit bagi Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill, bersama Homi Kharas memperkenalkan konsep MIT, dalam laporan ”Jebakan Pendapatan Menengah” mengingatkan, jalan yang dihadapi Indonesia dan 107 negara lain untuk keluar dari MIT sangat terjal, kecuali ada terobosan kebijakan luar biasa. Untuk bisa naik kelas, tak semudah 3-5 dekade lalu. Tiga kendala utama: populasi yang menua semakin cepat, meningkatnya proteksionisme negara maju, dan kebutuhan dana yang makin besar untuk transisi energi (Kompas, 14/8/2024).

Per1Juli 2023, kita kembali ke status negara berpendapatan menengah atas. Namun, tak berarti kita sudah di rel yang tepat menuju Indonesia negara maju 2045. Dengan laju seperti sekarang, tanpa inovasi kebijakan, butuh 70 tahun hanya untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS sekarang. Artinya, Indonesia Emas 2045 bisa tinggal mimpi. Pada 1960-an, Indonesia dan Korsel sama-sama negara miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 USD. Tapi, Korsel jauh meninggalkan kita.

Tahun 2023, Korsel mencapai 35.569 USD, kita baru 4.941 USD. Padahal, Korsel terbilang miskin sumber daya alam. Untuk bisa keluar dari MIT, pertumbuhan ekonomi kita minimal harus 7-8 % per tahun selama 10 tahun ke depan. Sementara kurun 2005-2024, pertumbuhan kita rata-rata hanya 4,98 % dan cenderung terus melambat. Hampir semua target pertumbuhan tak tercapai. Hal sama terjadi pada PDB per kapita. Laporan Bank Dunia mengingatkan kita, Indonesia Emas 2045 tak bisa dicapai hanya dengan business as usual. (Yoga)

Kinerja ritel modern tengah tergerus pelemahan daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas. Kondisi itu menjadi beban bagi para peritel modern di tengah tantangan perubahan perilaku belanja konsumen di era perkembangan teknologi digital. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan kinerja ritel modern semester I-2024 hanya tumbuh 4,8-4,9 % secara tahunan. Pada semester II-2024, pertumbuhannya diperkirakan stagnan, bahkan berpotensi turun. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, Rabu (14/8) mengatakan, perlambatan pertumbuhan kinerja ritel pada 2024 dipengaruhi pelemahan daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas. Lesunya daya beli masyarakat itu terlihat dari sejumlah indikator.

Salah satunya adalah deflasi yang terjadi tiga bulan beruntun. Dari data BPS, Indonesia mengalami deflasi pada Mei, Juni, dan Juli 2024 masing-masing 0,03 %, 0,08 %, dan 0,18 %. Menurut Roy, deflasi tersebut lebih mencerminkan penurunan permintaan, bukan kelebihan penawaran. Permintaan turun lantaran banyak pekerja yang mengalami PHK, yakni sekitar 30.000 orang sejak awal 2024. Selain itu, jumlah pekerja informal juga semakin bertambah. ”Mereka yang di-PHK tidak akan memprioritas belanja makanan dan minuman ketimbang belanja lainnya. Para pekerja informal juga kurang lebih sama,” katanya dalam Gambir Trade Talk #15 bertajuk ”Transformasi Ritel Modern di Era Digitalisasi: Peluang dan Tantangan” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan, Rabu, di Jakarta.

”Selain deflasi, pelemahan daya beli juga terindikasi dari tergerusnya tabungan kelas menengah. Tidak mengherankan jika muncul istilah mantab atau makan tabungan,” kata Roy. Di samping lesunya daya beli, Roy juga menyebutkan peredaran barang ilegal dan bekas turut menggerus kinerja ritel modern. Barang-barang impor tersebut masuk ke Indonesia tanpa terpantau dengan baik. Barang-barang itu juga dijual dengan harga relatif murah, baik secara daring maupun luring. Aprindo berharap ada penguatan daya beli, terutama bagi kelas menengah dan bawah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan perdagangan barang-barang ilegal dan pakaian bekas agar tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri. (Yoga)

PPN kemungkinan besar tetap naik menjadi 12 % tahun depan. Untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar tak terlalu tertekan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan fiskal lain, seperti keringanan pajak bagi masyarakat dan sektor tertentu. Sinyal PPN tetap naik dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (8/8). Menurut Airlangga, kenaikan PPN merupakan mandat UU No 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dampak kenaikan PPN pasti akan dirasakan dan ditanggung langsung masyarakat. Pendiri Kantor Konsultan Pajak PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, kenaikan tarif pajak itu akan menambah inflasi antara 0,5 % dan 1 %. Sebab, imbas kenaikan tarif PPN adalah meningkatnya harga sejumlah barang dan jasa di pasaran. ”Harga-harga yang dibayar masyarakat setidaknya 1 % lebih mahal dari tahun 2024. Secara teoritis, kenaikan tarif PPN akan ditanggung langsung oleh konsumen akhir. Dampaknya ada di masyarakat,” kata Raden, Senin (12/8).

Beberapa jenis barang sehari-hari yang akan mengalami kenaikan harga antara lain pakaian, sepatu, alat elektronik, perlengkapan mandi dan kebersihan rumah tangga, obat-obatan yang dijual bebas (over the counter), dan kosmetik. Adapun kebutuhan pokok, seperti sembako dan beberapa jenis jasa, termasuk angkutan umum, dikecualikan dari pungutan PPN. Tekanan pada masyarakat akan semakin terasa karena akhir-akhir ini daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, sedang mengalami tren menurun. Indikasinya adalah laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan di bawah 5 % selama tiga triwulan terakhir secara berturut-turut. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024 diperkirakan sulit mencapai level 5 %. Berbagai indikator telah menunjukkan pelemahan, mulai kinerja industri manufaktur yang tak ekspansif sampai berlanjutnya tren pelemahan konsumsi masyarakat. Kebijakan yang tepat diperlukan untuk mengantisipasi perlambatan. Indikasi lesunya perekonomian triwulan III-2024 bisa dilihat dari kinerja dua kontributor utama pembentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, dari sisi lapangan usaha, industri manufaktur yang merupakan motor utama perekonomian mulai melambat pada triwulan III. Pada Juli 2024, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur yang dirilis S&P Global menunjukkan, performa industri manufaktur Indonesia masuk ke zona kontraksi di level 49,3.

Performa terendah dalam tiga tahun terakhir. Kedua, dari sisi pengeluaran, ada tren perlambatan konsumsi rumah tangga. Selama tiga triwulan terakhir, konsumsi masyarakat hanya bisa tumbuh di bawah level 5 %. Kontribusi konsumsi terhadap pembentukan PDB sangat dominan, yakni 54,53 %, di atas motor pertumbuhan lain, seperti investasi, ekspor, dan konsumsi pemerintah. Berdasar data historis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan III biasanya lebih rendah dari triwulan II, karena pada triwulan III tidak ada faktor musiman yang bisa mendongkrak belanja masyarakat, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan musim liburan sekolah.

Ini bukan indikasi yang menjanjikan. Sebab, pada triwulan II, konsumsi rumah tangga pun sudah melambat dan hanya mampu tumbuh 4,93 %. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, indikator-indikator tersebut membuat prospek pertumbuhan ekonomi ditriwulan III akan jauh lebih menantang dari sebelumnya. ”Ada potensi, terlebih kalau melihat kondisi PMI Manufaktur yang sudah mulai terkontraksi per Juli, pertumbuhan (triwulan III) bisa di bawah 5 %,” kata Josua, Minggu (11/8). Kinerja industri manufaktur triwulan III kemungkinan akan sedikit terbantu sinyal positif bank sentral AS, The Federal Reserve.

The Fed diperkirakan memangkas suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024, yang akan menjadi stimulus positif bagi perusahaan manufaktur. Sebab, ada indikasi rupiah menguat dan suku bunga kredit menurun menyusul kebijakan moneter The Fed yang lebih longgar, yang bisa membantu meringankan beban biaya produksi industri manufaktur. Namun, ancaman pelemahan tetap ada, khususnya akibat pertumbuhan ekonomi China yang pada triwulan II-2024 sudah di bawah 5 %. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, pelemahan ekonomi China akan berdampak pada permintaan ekspor Indonesia sehingga menurunkan kinerja industri pengolahan. (Yoga)