Tekanan dari luar pada perekonomian Indonesia menguat belakangan ini. Relatif tingginya inflasi di AS membuat The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama lagi. Akibatnya, dana kembali ke AS dan USD mengalami penguatan cukup tinggi, sehingga, mata uang lain, termasuk rupiah, mengalami tekanan dan melemah secara berarti. Aliran modal keluar cukup besar dari pasar modal dan obligasi Indonesia. Indeks pasar modal tertekan dan imbal hasil (yield) obligasi naik lagi di atas 7 %, peningkatan yang cukup tinggi. Nilai rupiah melewati Rp 16.000 per USD dan kemungkinan akan tetap tertekan untuk waktu yang cukup lama, sampai inflasi di AS menurun dan The Fed menurunkan suku bunga lagi di pertengahan tahun ini atau bisa lebih lama lagi.

BI sebagai penjaga stabilitas mata uang melakukan intervensi di pasar spot dan non-deliverable (tanpa penyerahan). Namun, kemampuan intervensi ini terbatas. BI harus menaikkan suku bunga acuan karena rupiah terus terdepresiasi mendekati level Rp 16.500 per USD. Tekanan juga bertambah dengan ketegangan Israel-Iran. Harga minyak mentah meningkat. Akibatnya, subsidi kemungkinan juga harus disesuaikan. Pelemahan rupiah menaikkan biaya produksi karena kandungan impor yang tinggi. Suku bunga kredit yang tadinya diharapkan mulai menurun tetap bertahan dan bagi debitor ini memperlama permasalahan biaya tinggi.

Sejauh ini, pertumbuhan kredit masih cukup tinggi, 1 %, dan sektor manufaktur masih ekspansi. Namun, jika pelemahan rupiah berlangsung lama atau permanen, pengaruh negatif pada perekonomian juga semakin tinggi. Dengan perekonomian yang terbuka, perekonomian Indonesia sensitif terhadap perubahan di tingkat dunia. Permasalahan pelemahan nilai rupiah justru mengancam stabilitas perekonomian. Dengan tingkat inflasi 3 %, sebenarnya BI tidak harus menunggu The Fed menurunkan suku bunga kebijakan. Namun, risikonya terlalu tinggi karena penurunan suku bunga akan kian melemahkan rupiah. (Yoga)

Keputusan BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25 % demi menstabilkan nilai tukar rupiah bisa memunculkan tekanan ekonomi terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan mempertajam sejumlah kebijakan yang sudah ada di APBN untuk meredam dampak rambatan dari kebijakan pengetatan moneter tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah tidak asing lagi dengan gejolak ketidakpastian ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Di setiap momen gejolak ekonomi itu, APBN selalu ”turun tangan” untuk menjadi peredam guncangan (shock absorber).

”Ketidakpastian yang sedang kita hadapi secara global ini sudah pernah kita alami sebelumnya. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal kita perkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4). Kali ini, APBN akan kembali dikerahkan untuk meredam dampak rambatan dari kenaikan tingkat suku bunga acuan BI. Pada 24 April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %. Terakhir kali, BI menaikkan suku bunga acuannya pada Oktober 2023 ke 6 %. Febrio mengatakan, pemerintah saat ini sudah mempunyai berbagai instrument kebijakan untuk meredam dampak guncangan ekonomi. Kebijakan yang sudah ada dalam APBN akan dikalibrasi dan diperkuat. (Yoga)

Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memastikan akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 % pada 2025. Secara undang-undang (UU), pemerintah dapat menaikkan tarif PPN hingga 15 % sebagaimana Pasal 7 Ayat 1 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan PPN telah dimulai pada 1 April 2022, saat pemerintah menaikkan tarifnya menjadi 11 % dengan tujuan mencapai target penerimaan pajak Rp 1.510 triliun sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan Covid-19. Mengingat kontribusinya yang begitu besar pada penerimaan pajak, maka wajar bagi pemerintah menjadikan PPN sebagai komponen penerimaan pajak yang perlu dioptimalkan. Sepanjang masa pandemi, tepatnya sejak 2020, kinerja PPN terus mengalami peningkatan.

Menkeu Sri Mulyani saat itu mengatakan, penerimaan PPN sepanjang 2021 mencapai Rp 551,0 triliun atau 106,3 % dari target awal Rp 518,55 triliun. Untuk 2023, penerimaan PPN Rp 764 triliun. Meskipun menaikkan tariff PPN akan menaikkan penerimaan pajak, kenaikan PPN juga punya efek lain dan yang paling niscaya adalah kenaikan pada harga barang konsumsi. Pada 2022, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis laporan mengenai tanggapan masyarakat ketika tarif PPN naik menjadi 11 %, melibatkan 800 responden di 40 provinsi, hasilnya 77,37 % responden menolak kenaikan tarif PPN, karena kenaikan tarif PPN bisa menghambat pemulihan ekonomi yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Menaikkan tarif PPN saat pemulihan ekonomi belum maksimal berpotensi memukul masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Efek dominonya, angka kemiskinan bertambah, berujung pada semakin melebarnya jurang kesenjangan ekonomi. (Yoga)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN rencananya naik dari 11 % menjadi 12 % tahun depan. Dari sekarang, publik sudah harap-harap cemas, memikirkan kenaikan harga barang dan jasa karena tarif pajak yang lebih tinggi sambil penuh harap agar presiden terpilih Prabowo Subianto mau membatalkan kebijakan itu saat nanti menjabat. ”Pajak enggak naik aja udah ngos-ngosan,” ucap Stef (31) karyawan swasta di Jakarta, Selasa (26/3) sambil tertawa getir membayangkan kenaikan tarif PPN mulai tahun depan. Sekilas, bagi sebagian orang, kenaikan tarif PPN atau pajak barang konsumsi sebesar 1 % mulai 1 Januari 2025 mungkin terkesan bukan apa-apa. Namun, bagi warga kelas menengah-bawah yang ruang kasnya sempit, kenaikan harga barang dan jasa sesedikit apapun akan menguras isi dompet.

Apalagi, di tengah kenaikan harga barang yang sudah mulai terjadi, upah yang stagnan, dan tanpa bantuan apa pun dari negara. Stef, misalnya, sudah berhemat semaksimal mungkin. Setahun terakhir ia hampir tidak pernah lagi nongkrong. Ia juga pindah ke tempat indekos yang jauh lebih murah. ”Itu pun masih ngajak teman tinggal bareng supaya bisa patungan uang kos,” ujar warga Jakarta itu. Dengan penghematan itu, konsumsi Stef dalam sebulan (di luar membayar sewa kos) tetap memakan 70 % gajinya. Manakala ia sesekali mau mentraktir dan menyenangkan diri sendiri, gajinya bisa ludes, bahkan minus. Stef berharap pemerintah ke depan bisa membatalkan rencana menaikkan PPN. (Yoga)

Mesin pertumbuhan ekonomi akan bekerja optimal dengan pelumas yang tepat, antara lain, berupa kepastian hukum dan upah pekerja. Pertanian, energi, dan manufaktur. Tiga sektor itu akan jadi andalan pembangunan ekonomi Indonesia 2024-2029. Tiga mesin pertumbuhan ekonomi itu juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja (Kompas, 23/3/2024). Distribusi penduduk bekerja di Indonesia terbesar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 139,85 juta penduduk bekerja pada Agustus 2023, 28,21 % bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya bertambah 750.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022.

Daya tarik sektor pertanian perlu ditingkatkan agar anak muda terjun ke sektor ini. Kemudahan akses pupuk bersubsidi dan benih akan membuat biaya produksi bisa ditekan. Sektor manufaktur dikembangkan agar Indonesia berdaya saing dan bukan sebagai pasar belaka.  Bahan baku dan penolong serta barang modal yang mudah dan murah serta kapasitas tenaga kerja yang mumpuni akan membuat sektor manufaktur berdaya saing dan produktif.

Di sektor energi, persoalan kepastian hukum yang kerap muncul mesti dituntaskan. Agar mesin pertumbuhan bergerak dengan lancer, pelumas berupa upah buruh atau pekerja mesti memadai. Berdasarkan data BPS, upah buruh di sektor pertanian sebesar Rp 2,37 juta per bulan masih jauh di bawah upah rata-rata buruh, yakni Rp 3,18 juta per bulan. Upah memadai dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan membuat pekerja sejahtera dan bahagia. Hal ini akan terwujud dalam kinerja yang baik. (Yoga)

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru saja resmi diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih versi hasil hitung riil saat ini dihadapkan pada satu pertanyaan penting: bagaimana cara mendanai janji-janji kampanye mereka yang ambisius saat pemilu, mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 %, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir yang stagnan di 5 %. Saat berpidato di Mandiri Investment Forum, 5 Maret 2024, Prabowo bahkan optimistis ekonomi masih bisa dikerek hingga tumbuh 8 % dalam 4-5 tahun ke depan.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, ”Sejumlah cara akan ditempuh untuk menggenjot pertumbuhan. Jadi, gas-nya yang akan dikencangkan, sesuai lagu (saat kampanye) saja. Gas pol, oke gas, oke gas,” kata Dradjad saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/3). Secara umum, ujarnya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi. Namun, arah kebijakan itu tidak sepenuhnya sama. Meski demikian, ia menjamin, tingkat rasio utang dan defisit fiskal negara akan tetap dijaga di batas aman. Apalagi, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota”Klub Negara Maju” atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dalam proses aksesi itu, defisit fiskal Indonesia dipantau ketat agar tetap di batas aman sebagai syarat menjadi anggota. Menurut dia, alih-alih menambah utang, Prabowo akan menggenjot penerimaan pajak lewat berbagai cara, dari membenahi sistem, menutup celah kebocoran pajak, hingga memajaki aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bawah ta nah. Salah satunya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang terpisah dari Kemenkeu. Kalau penerimaan pajak kuat, pemerintah tidak perlu berutang untuk membiayai kebijakannya. Upaya mendongkrak penerimaan pajak itu diupayakan tidak membebani masyarakat. (Yoga) 

Geliat konsumsi pada Ramadan tahun ini diprediksi penuh dengan tantangan. Bulan yang biasanya diiringi dengan melonjaknya permintaan, kali ini dibayangi oleh perubahan pola konsumsi. Bukannya tanpa alasan konsumen menunda belanja pada periode krusial ini. Besarnya pengeluaran untuk belanja pokok dan antisipasi membengkaknya pengeluaran pada mudik Lebaran sedikit mengerem konsumsi Ramadan. Ada dua faktor yang menjadi pemberat konsumsi masyarakat pada bulan ini. Pertama, mahalnya harga beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bahkan, pemerintah baru-baru ini menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp13.900—Rp14.800 per kilogram (kg) menjadi Rp14.900—Rp15.800 per kg berdasarkan zonasi. Kedua, naiknya tarif sejumlah ruas jalan tol yakni Jalan Tol Jakarta—Cikampek (Japek), Jalan Tol Serpong—Cinere, Jalan Tol Jombang—Mojokerto, hingga Jalan Tol Surabaya—Gresik. Tentu keduanya akan memberatkan masyarakat sehingga konsumsi pada bulan ini diestimasi tertahan. Terlebih, sebelum memasuki Ramadan ada aksi menahan pengeluaran dari konsumen. Hal itu tecermin dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia (BI) yang mencatat proporsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan turun dari 74,6% pada Januari 2024 menjadi 73% pada Februari 2024. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat, tecermin dari IKK Februari 2024 yang berada pada level 123,1. "IKE juga tetap terjaga didukung oleh optimisme pada semua komponen pembentuknya," katanya, Rabu (13/3). Pemerintah pun menyiapkan berbagai cara untuk menjaga stabilitas harga pada bulan puasa sehingga konsumsi yang menjadi mesin utama produk domestik bruto (PDB) mampu tumbuh maksimal. Persoalannya, terjadi ketidaksinkronan aksi dalam mengelola infl asi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). 

Mengacu pada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per kemarin ada 250 daerah yang belum melakukan operasi pasar sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Infl asi kemarin mengatakan ada banyak daerah yang tidak melaksanakan operasi pasar meski memiliki stok beras melimpah. Optimisme senada juga disampaikan Kementerian Perindustrian, yang juga berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya bersama pemerintah terkait dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantji Punguan Pintaria, mengatakan momentum Ramadan cukup potensial untuk mendongkrak kinerja industri. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyadari adanya perubahan pola konsumsi karena besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan antisipasi membengkaknya biaya mudik. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo, mengatakan pengusaha akan mengerahkan sejumlah strategi seperti meningkatkan keterjangkauan produk, produksi minuman rendah kalori, hingga menjamin ketersediaan pasokan. Pelaku usaha pun memandang urgensi untuk menguatkan proteksi konsumsi sangat tinggi. Sebab menurutnya, tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi industri minuman ringan untuk reboundpasca Covid-19 yang menurunkan penjualan hingga 40%—50%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan pemerintah harus mulai mendesain kebijakan untuk membantu kelas menengah yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan tantangan ekonomi yang masih muncul dari harga pangan yang masih tinggi akibat El-Nino. "Ini tentu cukup signifi kan dampaknya terhadap daya beli masyarakat," katanya.

Selain efek pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, investor juga perlu mencermati ketidakpastian ekonomi global. Apalagi usai Jepang dan Inggris tumbang ke jurang resesi. Pasar juga dihadapkan pada bayang-bayang perlambatan ekonomi dua negara adikuasa, Amerika Serikat (AS) dan China. Founder & CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto memandang, resesi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju sudah diprediksi cukup lama. Fendi optimistis, ketahanan ekonomi Indonesia masih bisa meredam dampak situasi tersebut. Meski kontribusi ekspor terpangkas, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil di 5% dengan dorongan konsumsi dalam negeri. Begitu pula terhadap pasar modal Indonesia, Fendi meyakini daya tariknya masih memikat investor asing. "Justru flow of fund kalau terjadi resesi global, masuk ke Indonesia. Yield of return Indonesia masih sangat atraktif dari kacamata investor asing," kata Fendi, Senin (19/2). CEO Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra menimpali, banyak faktor yang mempengaruhi prospek bursa saham Indonesia. Jika resesi dan perlambatan ekonomi global berkepanjangan, apalagi di mitra dagang Indonesia, membawa sentimen negatif. Emiten berorientasi ekspor yang rentan terdampak antara lain di sektor industri dan komoditas seperti manufaktur, tambang dan energi. Komoditas energi seperti batubara dan minyak mentah bisa tertekan.

Sedangkan komoditas pertanian seperti kelapa sawit berpeluang stabil. Emiten non-tambang yang mengandalkan ekspor kayu, makanan dan barang konsumsi lain bisa turut terimbas penurunan permintaan. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menyarankan tetap waspada terhadap saham-saham komoditas tambang dan energi. Terutama yang berfundamental lemah dan eksposur tingggi terhadap volatilitas harga komoditas. Head of Research & Fund Manager Syailendra Capital Rizki Jauhari menambahkan, umumnya karakteristik bisnis emiten di Indonesia cenderung di pasar domestik. Sehingga, penting menilik lebih dalam mengenai ketahanan daya beli di dalam negeri. Di sisi yang lain, Rizki memandang resesi global bisa meningkatkan probabilitas bank sentral memangkas tingkat suku bunga. Hal ini dapat membawa katalis positif terhadap emiten yang sensitif terhadap penurunan tingkat suku bunga seperti properti, teknologi, perbankan, menara telekomunikasi, dan jalan tol. Investment Consultant Reliance SekuritasIndonesia, Reza Priyambada sepakat dengan dibayangi potensi resesi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Dengan sentimen resesi dan perlambatan ekonomi global, Reza menyarankan mewaspadai atauwait and see saham tambang energi dan mineral seperti INDY, ITMG, ADRO dan BRMS.