Geliat konsumsi pada Ramadan tahun ini diprediksi penuh dengan tantangan. Bulan yang biasanya diiringi dengan melonjaknya permintaan, kali ini dibayangi oleh perubahan pola konsumsi. Bukannya tanpa alasan konsumen menunda belanja pada periode krusial ini. Besarnya pengeluaran untuk belanja pokok dan antisipasi membengkaknya pengeluaran pada mudik Lebaran sedikit mengerem konsumsi Ramadan. Ada dua faktor yang menjadi pemberat konsumsi masyarakat pada bulan ini. Pertama, mahalnya harga beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bahkan, pemerintah baru-baru ini menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp13.900—Rp14.800 per kilogram (kg) menjadi Rp14.900—Rp15.800 per kg berdasarkan zonasi. Kedua, naiknya tarif sejumlah ruas jalan tol yakni Jalan Tol Jakarta—Cikampek (Japek), Jalan Tol Serpong—Cinere, Jalan Tol Jombang—Mojokerto, hingga Jalan Tol Surabaya—Gresik. Tentu keduanya akan memberatkan masyarakat sehingga konsumsi pada bulan ini diestimasi tertahan. Terlebih, sebelum memasuki Ramadan ada aksi menahan pengeluaran dari konsumen. Hal itu tecermin dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia (BI) yang mencatat proporsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan turun dari 74,6% pada Januari 2024 menjadi 73% pada Februari 2024. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat, tecermin dari IKK Februari 2024 yang berada pada level 123,1. "IKE juga tetap terjaga didukung oleh optimisme pada semua komponen pembentuknya," katanya, Rabu (13/3). Pemerintah pun menyiapkan berbagai cara untuk menjaga stabilitas harga pada bulan puasa sehingga konsumsi yang menjadi mesin utama produk domestik bruto (PDB) mampu tumbuh maksimal. Persoalannya, terjadi ketidaksinkronan aksi dalam mengelola infl asi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). 

Mengacu pada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per kemarin ada 250 daerah yang belum melakukan operasi pasar sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Infl asi kemarin mengatakan ada banyak daerah yang tidak melaksanakan operasi pasar meski memiliki stok beras melimpah. Optimisme senada juga disampaikan Kementerian Perindustrian, yang juga berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya bersama pemerintah terkait dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantji Punguan Pintaria, mengatakan momentum Ramadan cukup potensial untuk mendongkrak kinerja industri. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyadari adanya perubahan pola konsumsi karena besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan antisipasi membengkaknya biaya mudik. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo, mengatakan pengusaha akan mengerahkan sejumlah strategi seperti meningkatkan keterjangkauan produk, produksi minuman rendah kalori, hingga menjamin ketersediaan pasokan. Pelaku usaha pun memandang urgensi untuk menguatkan proteksi konsumsi sangat tinggi. Sebab menurutnya, tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi industri minuman ringan untuk reboundpasca Covid-19 yang menurunkan penjualan hingga 40%—50%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan pemerintah harus mulai mendesain kebijakan untuk membantu kelas menengah yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan tantangan ekonomi yang masih muncul dari harga pangan yang masih tinggi akibat El-Nino. "Ini tentu cukup signifi kan dampaknya terhadap daya beli masyarakat," katanya.