Kendati pemilihan umum sudah berakhir, iklim investasi sepanjang semester I tahun 2024 ini diperkirakan masih lesu. Investor masih bersikap wait and see, menunggu hasil akhir penghi-tungan suara serta adanya potensi sanggahan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ekonomi global yang masih tak tentu ikut pula menambah ketidakpastian. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas per Jumat (16/2) pukul 13.08, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 58,45 %, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di 25,23 % dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,32 %. Data sampel yang masuk sudah 99,7 %. Sementara, berdasarkan hasil hitung akhir (real count) oleh KPU, per Jumat pukul 14.00 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 57 %, Anies-Muhaimin 24,98 %, dan Ganjar-Mahfud 18,03 %.

Data sampel yang masuk sudah 54,91 % dari total 823.236 tempat pemungutan suara (TPS). Meski demikian, ketidakpastian masih menyelimuti seusai ditemukannya kesalahan penghitungan suara di sejumlah TPS. Ada perbedaan jumlah suara antara formulir C Hasil Plano dan angka yang terbaca di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menyusul temuan itu, legitimasi pemilu mulai dipertanyakan. Dua kandidat pasangan calon lain pun berencana menggugat hasil pemilu ke MK dan Bawaslu. Melihat situasi politik terkini yang belum stabil itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, arus investasi riil pada awal tahun 2024 kemungkinan besar belum akan kembali pulih seperti semula, khususnya dari investor asing.

”Investor asing masih akan wait and see sesuai dengan karakteristik mereka yang cenderung sangat melihat regulasi. Mereka akan memilih melihat hasil resmi, yakni hasil real count KPU, dan apakah ada sanggahan terhadap hasil pemilu di MK,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Stabilitas politik di dalam negeri dinilai belum cukup aman untuk menarik investor sepanjang semester I-2024. Hal itu akan berdampak pada arah pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini mengingat investasi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi RI setelah konsumsi rumah tangga. (Yoga) 

Menteri Koordintaor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 memperkuat konsumsi, sehingga meningkatkan pengeluaran masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Tingkat konsumsi kita kuat dan Alhamdulillah dengan pemilu pengeluaran masyarakat jadi meningkat," ujar Airlangga. Selain itu, Arilangga mengatakan bahwa stabilitas politik yang baik dapat menjaga stabilitas ekonomi. Menurut dia, pelaksanaan pemilu yang rutin merupakan tanda politik di negara tersebut berada dalam situasi yang stabil. "Justru stabilitas ekonomi terjadi karena adanya pemilu, jadi stabilitas politik mempengaruhi stabilitas ekonomi dan stabilitas politik  diterjemahkan dengan adanya pemilu yang rutin setiap lima tahun, jadi situasi di indonesia salah satu yang predictable karena setiap lima tahun ada pemilu," ujar dia. (yetede)

Denyut perekonomian nasional belum berdetak kencang di tahun politik. Sejumlah indikator, seperti indeks keyakinan konsumen dan indeks ekspektasi konsumen menunjukkan kenaikan tipis pada Januari 2024. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2024 sebesar 125,0, naik tipis dari posisi Desember 2023 di level 123,8. Keyakinan konsumen tersebut didorong oleh menguatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Demikian pula dengan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (enam bulan mendatang), yang juga meningkat. Hanya saja, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, data terbaru yang dirilis BI masih menyisakan sejumlah catatan. Dia berpendapat, meski konsumen cukup optimistis dengan kondisi perekonomian saat ini, jika dilihat berdasarkan proporsi pengeluaran responden, maka terjadi peningkatan proporsi konsumsi dan tabungan. Adapun porsi cicilan pinjaman cenderung menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dengan kata lain, sekalipun keyakinan konsumen meningkat, hanya kategori konsumen dengan pengeluaran kurang dari Rp 2 juta yang mengalami peningkatan keyakinan. Oleh karena itu, menurut Josua, dalam jangka pendek ini pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan, karena tren harga pangan terutama beras di pasar domestik cenderung meningkat, di sisi lain stok beras nasional menipis. Dalam setahun terakhir, harga rata-rata beras premium dan medium sudah menanjak masing-masing di atas 15%. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyebutkan perekonomian saat ini masih ditopang konsumsi domestik. Salah satunya adanya momentum belanja Pemilu 2024. "Peningkatan kepercayaan konsumen lebih dipengaruhi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi menjelang pemilu dan libur," ujar dia.

Indonesia pada hari ini (14/2) menggelar hajatan besar nan strategis: Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Lebih dari 204 juta penduduk tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, termasuk pemilih di luar negeri. Pasangan calon presiden - calon wakil presiden (capres - cawapres) nomor urut 1 Anis Baswedan - Muhaimin Iskandar; pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka; serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan berlaga menuju kursi kepemimpinan nasional selama lima tahun ke depan. Selain pemilihan presiden (pilpres), masyarakat juga akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakilnya yang kelak duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Masyarakat berharap Pemilu 2024 berlangsung jujur, adil dan transparan. Dengan begitu, hasil pemilu bisa diterima semua pihak dan menghasilkan kepemimpinan Indonesia dengan legitimasi kuat. Selamat memilih!

Laju saham di sektor barang baku (basic materials) masih tertinggal. Indeks barang baku, Selasa (13/2), minus 2,01%. Ini menjadikan indeks sektoral dengan penurunan paling dalam. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Ade Muchlis Ilyasa memandang laju saham di sektor barang baku masih kena adang sejumlah kendala, terutama eksternal. Ade menyoroti ketidakstabilan geopolitik akibat konflik di Ukraina ditambah Timur Tengah. Prospek terhadap kinerja bisnis emiten dan sentimen pada pergerakan sahamnya juga akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Dus, aktivitas ekonomi di negara maju yang memerlukan pasokan barang baku turut menjadi penentu. Dalam hal ini, Ade melihat perlambatan ekonomi China menjadi salah satu pemberat bagi sektor barang baku. Apalagi China merupakan mitra dagang utama Indonesia. Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada menimpali, kinerja emiten dan pergerakan saham di sektor barang baku akan dipengaruhi oleh perkembangan industri utama. Dia mencontohkan ketika industri properti melonjak, akan mengangkat kinerja sektor barang baku seperti baja,  semen dan kayu. Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menyoroti program hilirisasi tambang yang juga menjadi katalis krusial bagi sektor barang baku. Terutama untuk nikel, dimana pemerintah telah menggenjot hilirisasi pada komoditas ini. Menurut Nico, masih perlu kebijakan lebih lanjut untuk mendorong akselerasi program hilirisasi. Termasuk pada komoditas lainnya, seperti peningkatan nilai tambah batubara. "Masih ada sektor lain yang akan lebih ciamik. Untuk memilih, perhatikan durasi investasi serta profil risiko yang dimiliki," saran Nico. Reza juga menyarankan untuk tetap fokus mencermati kondisi fundamental dan likuiditas sejumlah  saham di sektor barang baku. Sementara ini Reza melihat saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) layak mendapat perhatian.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi secara komulatif itu melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 5,31%. Secara target, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 meleset. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,3%. Pencapaian ini menambah deret panjang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang digadang-dagang Presiden Joko Widodo belum pernah mencapai target. Apalagi mimpi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden. Padahal kurva belanja dan utang pemerintah terus melaju dalam setiap tahunnya. Dalam 9 tahun terakhir, apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya di kisaran 4,5%—5%. Hal itu kontras bila dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 5,5% hingga 6%. Era SBY pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,9% pada 2007. Struktur ekonomi Indonesia pun kian menjauh dari sektor padat karya. Sektor konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan karena adanya doping dari bantuan sosial (bansos) jelang pilpres.

 Adapun realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tercatat melambat pada 2023 menjadi 4,82%, dari 2022 sebesar 4,94%. Pelambatan ini terjadi karena konsumsi masyarakat kelas menengah. Angka itu tecermin dari sejumlah indikator, seperti realisasi pajak penjualan bawang mewah melambat, jumlah penumpang angkutan udara turun, dan penjualan mobil penumpang tidak sebesar 2022. Kabar kurang baik dari sisi produksi. Kinerja industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami penyusutan secara kumulatif, tumbuh 4,69% pada 2023, melambat dari realisasi tahun sebelumnya 5,01%. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditopang oleh sektor logam dasar yang naik 14,17%, barang galian bukan logam tumbuh 14,11%. Disusul industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 13,67%, industri alat angkutan yang tumbuh 7,63% dan industri pengolahan tembakau 4,8%. Menurut harian ini, sektor industri padat karya perlu diperhatikan pemerintah, karena tren kinerja yang terus merosot. Hal itu membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meningkat pada sektor tekstil, industri sepatu, dan lainnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat  menjelang Pemilu 2024. Perlambatan terjadi akibat seretnya sumber pertumbuhan domestik maupun eksternal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 5,05% year on year (yoy). Angka ini meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3%. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2023 juga di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,3%. Melandainya kinerja ekonomi dipicu sejumlah faktor. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat, yakni dari 4,94% yoy di 2022 menjadi 4,82% yoy pada 2023. Kelompok ini menyumbang 53,18% produk domestik bruto (PDB) tahun lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada kelompok menengah atas. Indikasinya, pertumbuhan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) dan jumlah penumpang angkutan udara yang tumbuh melambat. Juga, penjualan mobil yang tak sebesar tahun sebelumnya. Sebaliknya, investasi finansial seperti simpanan berjangka justru menguat.

Kedua, melambatnya pertumbuhan kinerja ekspor dari 16,23% yoy (2022) menjadi hanya 1,32% yoy (2023). Ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Kabar baiknya, konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,95% yoy setelah terkontraksi 4,47% pada 2022. Pun dengan kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi yang tumbuh 4,4%, sedikit di atas pertumbuhan 2022 sebesar 3,87% yoy. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menyoroti berbagai macam bantuan sosial (bansos) yang digelotorkan pemerintah pada tahun ini. Menurut dia, bansos tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebab, bansos diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Sementara daya dorong ekonomi dari kelompok ini tidak signifikan. Ia juga menilai, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tak bergantung pada kinerja perdagangan. Sebab, kinerja ekspor, terutama komoditas, tergantung fluktuasi harga. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti, tantangan perekonomian, terutama di semester I-2024. Mulai dari risiko lonjakan inflasi pangan akibat berlanjutnya El Nino, pemilu yang menyebabkan investor wait and see, hingga risiko melemahnya ekspor akibat perlambatan ekonomi global. 

Pemerintah bersama Bank Indonesia akan mengembangkan sektor pariwisata yang dinilai belum pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Selain memacu ekonomi, pemulihan pariwisata amat mendesak dalam rangka menjaga stabilitas neraca transaksi berjalan.n Pasalnya, kalangan ekonom dan Bank Indonesia (BI) memperkirakan tekanan pada neraca transaksi berjalan masih cukup berat dan berlanjut hingga tahun depan. Di sisi lain, ekspor yang menjadi salah satu komponen utama neraca transaksi berjalan diestimasi masih cukup terseok lantaran menurunnya permintaan pasar global sebagai efek dari meningkatnya inflasi. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan bahwa aktivitas ekspor pada tahun ini masih menghadapi tekanan dari impak ketegangan geopolitik, serta perlambatan ekonomi China yang notabene mitra dagang utama Indonesia. Bank sentral memperkirakan, defisit transaksi berjalan pada tahun ini di kisaran 0,1%—0,9% dari produk domestik bruto (PDB), dan pada 2025 di kisaran 0,5%—1,3% dari PDB. Sementara itu, World Bank dalam Prospek Ekonomi Indonesia Desember 2023, memperkirakan neraca transaksi berjalan pada 2024 berada pada posisi defisit 0,7% terhadap PDB. Defisit transaksi berjalan memang tidak selalu dikonotasikan negatif, sepanjang pergerakannya dikendalikan oleh derasnya aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Sementara itu, salah satu sektor yang masih bisa diharapkan adalah pariwisata yang menyumbang transaksi jasa dari kunjungan wisatawan mancanegara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa pemerintah bisa mengandalkan sektor pariwisata sebagai cara untuk menutup defisit pada neraca jasa. Salah satunya dengan mengintegrasikan beragam daerah ke dalam satu paket wisata, sehingga wisatawan mancanegara tertarik untuk mendatangi banyak tempat dalam satu kali kunjungan. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan bahwa pemerintah juga wajib memperluas pasar ekspor agar kinerja neraca perdagangan membaik. Jika perbaikan pariwisata dan ekspor dilakukan bersamaan, maka terjadi keseimbangan antara pemulihan neraca perdagangan dan neraca transaksi jasa.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur berpotensi mencapai 5,4% hingga 5,6% pada tahun ini, dengan didukung sejumlah upaya penting yang harus dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pemerintah tetap optimistis industri manufaktur tumbuh positif sebagai tulang punggung perekonoimian nasional. Economi Center of Reform on Ecomics (CORE) Indonesia Ina Primia menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan 5,4% sampai dengan 5,6% tersebut ada empat upaya penting yang harus dilakukan secara konsisten, yakni meningkatkan belanja pemerintah di semua instansi pemerintah pada produk dalam negeri yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, memperluas dan mempercepat hilirisasi pada komoditas lain dengan menciptakan produk turunan  sesuai kebutuhan pasar ekspor antara lain perkebunan, pertanian dan perikanan. (Yetede)