Pada awal 2024, perusahaan baja PT Gunung Raja Paksi (GRP) melakukan pelepasan ekspor baja struktur sebanyak 1500 Metric Tons (MT) ke Kanada, dengan nilai sekitar US$ 2 juta. Selama 2023, GRP telah membukukan capaian ekspor sebesar US$ 25 miliar. Presiden Direktur GRP Fedaus menyampaikan, produk baja struktural yang diekspor GRP pada awal tahun ini untuk mendukung pembangunan proyek Yukon Bridge di Kanada. Dengan Weather Resistance Grade, produk ini mengandung penambahan nikel untuk ketahanan korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi jembatan dalam cuaca ekstrem," jelas Fedaus. Melalui ekspor baja struktural ini, lanjut Fedaus, GR berupaya untuk menciptakan prestasi baru dan memperkuat  posisi Indonesia di panggung global. (Yetede)

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan investasi per kapita negara-negara berkembang pada tahun 2023 dan 2024 melambat. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2024, Bank Dunia menghitung, rata-rata pertumbuhan investasi per kapita negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun lalu dan tahun ini sebesar 3,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu hanya setengah dari performa rata-rata pertumbuhan dalam dua dekade sebelumnya. Padahal, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia Ayhan Kose mengungkapkan, investasi merupakan hal penting untuk digenjot oleh pemerintahan negara-negara berkembang. "Seperti, tingkat pendapatan yang akan melaju, tingkat kemiskinan bakal menurun lebih cepat dan pertumbuhan produktivitas akan meningkat empat kali lipat," terang Kose, dikutip Jumat (12/1). Selain itu, manfaat lainnya adalah penurunan inflasi, posisi fiskal dan ketahanan eksternal yang kian kuat, serta akses masyarakat terhadap internet akan tumbuh pesat. Peningkatan investasi juga memiliki potensi untuk mentransformasi negara berkembang dan membantu mempercepat transisi energi, termasuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menggenjot investasi, Kose mengimbau negara berkembang menempuh beberapa hal. Misalnya, meningkatkan kerangka fiskal dan moneter secara komprehensif, memperluas perdagangan lintas negara dan arus keuangan, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat kualitas kelembagaan. Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diunduh kemarin (nswi.bkpm.go.id), nilai investasi langsung dari luar negeri (FDI) yang masuk Indonesia pada 2023 mencapai US$ 37,81 miliar. Angka ini turun 17% dibandingkan 2022 senilai US$ 45,60 miliar. Namun dalam lima tahun terakhir, investasi asing tahun lalu sudah tumbuh 34%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, tahun 2024 menjadi tahun menantang bagi prospek pertumbuhan investasi di Indonesia. "Tantangan terutama karena ketidakpastian berlanjut, yang bersumber dari era suku bunga tinggi," terang dia, Sabtu (13/1). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah Indonesia terkait investasi. Dia menilai adanya investasi asing yang masuk belum mendorong penciptaan nilai tambah. "Investor cenderung wait and see, setidaknya sampai pemimpin baru sudah menjabat dan kebijakan berjalan," kata dia.

Tahun politik menjadi salah satu sentimen yang bisa mempengaruhi bisnis. Para emiten bakal selektif menggelontorkan belanja modal alias capital expenditure (capex) tahun ini. Kenji Putera Tjahaja, Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia menilai, tahun politik menjadi salah satu faktor utama emiten dalam menentukan strategi dan kebijakan bisnis. Khususnya emiten yang  sensitif terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya properti dan infrastruktur. "Wajar, emiten sektor ini tidak terlalu besar anggarkan capex tahun ini," kata Kenji kepada KONTAN, Minggu (14/1). Tercatat ada emiten menurunkan belanja modal. PT United Tractors Tbk (UNTR) misalnya. Sekretaris Perusahaan UNTR Sara K. Loebis menyatakan capex tahun ini turun sedikit menjadi sekitar US$ 1 miliar dari sebelumnya US$ 1,2 miliar di 2023. Sedangkan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyiapkan belanja modal tahun ini sama dengan tahun lalu sebesar US$ 80 juta. Belanja modal akan didanai kas internal anak perusahaan BUMI. Tahun ini, BUMI berencana memproduksi 80 juta ton batubara. Adapun anggaran belanja modal PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni Rp 400 miliar. AKRA akan menggunakan belanja modal  untuk keperluan tangki penyimpanan, armada kapal dan truk, hingga ekspansi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP AKR. Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKRA, Suresh Vembu menyebut, BP AKR berencana membuka 50 SPBU baru tahun ini.  Maka, AKRA membidik pertumbuhan laba bersih 12% hingga 15% tahun ini. Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Chandra Asri, Suryandi mengatakan, mayoritas dari capex yang mencapai US$ 300 juta untuk pembangunan pabrik chlor-alkali dan ethylene dichloride (pabrik CA-EDC) terintegrasi. Saat pabrik ini rampung diharapkan bisa berkontribusi positif terhadap margin TPIA.

Ditengah tahun politik yang memunculkan kegamangan, sentimen pasar modal Indonesia justru sangat positif, dengan prospek kinerja bursa di 2024 diprediksi terus membaik. Wapres Ma’ruf Amin saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2024, Selasa (2/1/2024), mengungkapkan optimismenya terhadap prospek pasar saham di Indonesia di 2024. Membaiknya stabilitas perekonomian di tingkat global ikut memicu optimisme tersebut. Optimisme di 2024 melanjutkan kinerja cemerlang di 2023. Pasar modal Indonesia mencatat rekor dalam penghimpunan dana, kapitalisasi pasar, dan penawaran umum perdana. Menjadikannya salah satu bursa dengan kinerja terbaik di dunia (Kompas, 3/1/2024). Apa yang terjadi di bursa pada dasarnya cerminan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Resiliensi bursa di tengah krisis ekonomi global tiga tahun terakhir juga terjadi pada perekonomian.

Pemerintah dan BI meyakini, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5 % di 2024 kendati Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, sejalan dengan potensi perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas dunia. Pemilu diyakini akan menggenjot perekonomian. Pencairan subsidi sosial masif selama pemilu diharap membantu memulihkan daya beli masyarakat bawah. Kita diingatkan untuk tetap waspada mengingat masih tingginya ketidakpastian.

Krisis global belum sepenuhnya berlalu. Walau tekanan inflasi global mulai terkendali dan era suku bunga tinggi segera berakhir. Penyebab disrupsi rantai pasok global yang memicu krisis energi dan pangan serta melambungkan inflasi dunia juga sudah mereda. Surplus neraca perdagangan dua tahun terakhir terbukti menjadi penopang penting ketahanan eksternal perekonomian kita. Namun, dengan melambatnya ekonomi dunia yang berakibat pada penurunan harga komoditas dan pelemahan ekspor, ekonomi kita juga tertekan. Semua itu harus diantisipasi guna meminimalkan potensi dampak di dalam negeri. (Yoga)

Semarak masyarakat menyambut pergantian tahun menunjukkan geliat perekonomian di Tanah Air. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk melancarkan perayaan Tahun Baru 2024. Tingginya antusiasme publik, terekam di kawasan Monas, DKI Jakarta, Jumat (29/12). Di sana, sejumlah warga menyaksikan 11 pikap yang dihias beragam karakter kekayaan intelektual karya anak bangsa. Misalnya, karakter Sayuti Koboi Betawi, maskot Jakarta-JeKaTe, Si Juki, Si Unyil, dan Sri Asih. Mobil itu bakal ditampilkan dalam parade bertajuk ”Jakarnaval” saat malam pergantian tahun, Minggu (31/12). Parade itu bagian dari Malam Muda Mudi, Jakarta Kota Global.

Selain pengunjung, pedagang di sekitar Monas juga antusias menyambut pergantian tahun, Umairoh (35), pedagang di Lenggang Jakarta, misalnya, mengaku bisa meraup uang Rp 1 juta dari hasil berjualan telur gulung di Monas. ”Alhamdulillah beberapa minggu ini pembelinya banyak. Monas sedang ramai pengunjung selama masa liburan,” ucap perantau asal Madura, Jatim, ini. Geliat ekonomi menjelang pergantian tahun juga tampak dalam Big Bang Festival di Jakarta International Expo Kemayoran. Ajang cuci gudang aneka produk dengan harga murah ini berlangsung sejak 22 Desember 2023 hingga Senin (1/1). Okta Wibisono (26), pendiri Baper Store (salah satu tenant yang berpartisipasi), mengaku bisa menjual 400-500 pasang sepatu setiap hari. ”(Omzet) hampir tembus Rp 150 juta sehari. Kalau biasa paling satu hari Rp 10 juta-Rp 15 juta digabung dari dua toko,” ujarnya.

Tri Septiadi (28), kepala toko mainan milik PT Agata Promar yang juga terlibat di festival itu, menyebut pendapatannya mencapai Rp 50 juta sehari. Ia menargetkan selama 11 hari cuci gudang bisa meraup Rp 1 miliar. Kemeriahan pergantian tahun juga terlihat di sejumlah hotel di Jakarta. Director of Marketing Services The Langham Jakarta Malinda Yasmin mengatakan, pemesanan kamar di hotelnya mendekati 90 %. Ia optimistis okupansi hotel saat malam Tahun Baru menyentuh 100 %. Tingginya okupansi hotel juga dirasakan Raffles Hotel. ”Untuk tingkat hunian hotel selama 31 Desember 2023-1 Januari 2024 sudah 91 %,” kata Mirah Marhaendra, Director of Marketing Communications Raffles Jakarta. (Yoga)

Kebijakan tepat untuk menggerakkan sektor riil pada 2024 menjadi kunci menggairahkan konsumsi masyarakat yang tahun ini melemah. Pemerintahan dituntut untuk dapat merespons dengan cepat berbagai siklus krisis global dan domestik yang diprediksi masih akan terjadi beberapa tahun ke depan. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani berharap di tahun 2024 transisi pemerintahan dapat berjalan mulus. Pasalnya, kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun kedepan diharapkan bisa adaptif untuk mengakomodasi dinamika perekonomian ke depan. Tahun ini berbagai dinamika dan krisis, baik di sektor ekonomi maupun politik global, telah berdampak terhadap pelemahan aktivitas konsumsi dan sektor riil, yang imbasnya turut menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai krisis, lanjut Aviliani, masih akan terjadi di tahun 2024 dan 2025.

”Untuk merespons berbagai krisis ke depan seharusnya tak perlu menunggu undang-undang. Karena siklus krisis ke  depannya akan semakin pendek dan dinamis. Regulator harus membuat kebijakan lebih cepat dan fleksibel,” ujarnya dalam ”Diskusi Ekonom Perempuan Indef” yang berlangsung secara daring, Kamis (28/12). Geliat sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi syarat utama pertumbuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan moneter, fiskal, dan perbankan harus berjalan bersama-sama untuk menopang setiap aktivitas di sektor riil. Berbagai insentif fiskal perlu diarahkan dan dipertajam sesuai sasaran kebutuhan sektor riil. Di sisi lain, kebijakan moneter dan perbankan diharapkan bisa bergerak secara fleksibel untuk meningkatkan akses keuangan dari sektor-sektor penyerap tenaga kerja. (Yoga)

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan optimismenya untuk menyambut 2024. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki alasan untuk pesimistis tahun depan, lantaran memiliki modal nilai perekonomian yang baik di tahun ini. Ditargetkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2% pada 2024. Guna mencapai target tersebut pemerintah akan mengoptimalkan tiga mesin pertumbuhan ekonomi. Jokowi memaparkan,  sepanjang 2023 perekonomian Indonesia menorehkan prestasi besar untuk menjadi modal 2024 nanti.  Dari segi ekonomi, kata Jokowi, perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5% sepanjang triwulan 2023. Angka Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya tumbuh 2,9%.

Revisi UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditargetkan selesai tahun depan. UU itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Pokok revisi UU adalah membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian sehingga pengawasannya diharapkan lebih optimal dalam melindungi anggota. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UU tentang Perkoperasian harus diperbarui agar relevan dengan kondisi saat ini. ”Tata kelola dan ekosistem perkoperasian sudah terlalu lama tidak dibenahi. Ada banyak celah sehingga pengawasan dan perlindungan kepada anggota belum optimal,” ujarnya dalam acara ”Refleksi 2023 dan Outlook 2024: Mempercepat Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Kamis (21/12).

Ia menambahkan, secara umum isi revisi membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian. Namun, ada dua hal utama yang menjadi pembenahan. Pertama adalah usulan pembentukan lembaga atau otoritas pengawas koperasi untuk koperasi yang kapasitas usahanya mencapai miliaran rupiah dan anggotanya sudah ribuan. Kedua, mengusulkan adanya program penjaminan simpanan anggota, seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk nasabah perbankan. ”Kami berupaya menguatkan regulasi perkoperasian melalui penyusunan revisi UU perkoperasian agar tercipta koperasi yang adaptif dan tangguh dalam menjawab tantangan secara global,” katanya. (Yoga)

Kalangan dunia usaha menaruh asa yang cukup tinggi pada pemerintahan periode 2024—2029 di berbagai isu ekonomi. Mulai soal investasi, stabilitas, kemitraan dagang, dukungan pada manufaktur, hingga soliditas laju produk domestik bruto (PDB). Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar hari ini, Jumat (22/12), pun diharapkan mampu memberikan optimisme bagi kalangan pebisnis untuk tetap melanjutkan ekspansi selama warsa transisi. Terlebih, debat kedua dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini mengangkat isu yang dekat dengan kelompok pengusaha, yakni ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, fiskal negara, hingga infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan sejauh ini visi misi yang telah dipublikasikan oleh ketiga pasangan calon presiden (capres)-cawapres cukup komperehensif. Tuntutan pengusaha agar pasangan capres-cawapres menunjukkan aksi konkret bukanlah berlebihan. Pasalnya, Apindo menerbitkan Roadmap Perekonomian 2024—2029 yang juga telah disampaikan kepada setiap kontestan. Di sisi lain, tidak adanya pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi juga menjadi tantangan dalam pemilu tahun depan. Apalagi, Indonesia dituntut lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian yang diestimasi masih cukup kuat. Jika dicermati, angka sasaran ekonomi yang tertuang dalam visi misi capres-cawa­pres cukup ambisius.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, yang rata-rata menargetkan di kisaran 5,5%—7%. Sejalan dengan itu, debat hari ini juga perlu menyinggung komitmen untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga modal tetap mengalir ke Tanah Air. Dalam konteks ekspor, para cawapres juga patut memaparkan strategi dan komitmen soal pengaturan pembatasan impor terutama bahan baku dan penolong dalam rangka menjaga geliat manufaktur. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo yang juga Wakil Ketua Koordinator Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto menyoroti soal kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA). Menurutnya, dunia usaha mendorong adanya peta jalan penghiliran mineral yang jelas dan terukur. Musababnya, meski penghiliran nikel telah berjalan sejak 2020, hingga detik ini kebijakan yang disusun belum menuju kemandirian. Terlepas dari adanya aneka tantangan dan dinamika tersebut, dengan penanganan yang cekatan pengusaha meyakini laju ekonomi pada tahun depan masih bisa eksis di kisaran 5%. Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan tekanan ekonomi masih cukup kuat pada tahun depan, terutama dari eksternal. Menurut kajian yang dilakukan BI, ungkapnya, dampak dari Pemilu 2024 mulai terlihat pada tahun ini. Berdasarkan penghitungan bank sentral, penyelenggaraan pemilu dua putaran akan memberikan kontribusi sekitar 0,6% terhadap konsumsi di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat prospek 2024 cukup menantang baik dari sisi perdagangan maupun investasi.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih menuai kontroversi. Aturan yang diklaim kian memperketat impor ini tetap dinilai oleh beberapa kalangan pengusaha tidak berpihak bagi pebisnis dalam negeri. Sebagai bentuk protes, sejumlah asosiasi pengusaha memberikan catatan terhadap ketentuan terbaru impor yang merevisi Permendag No 25/2022 ini. Misalnya, pemerintah memberikan kelonggaran bagi impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik untuk keperluan lembaga atau kementerian dan kepentingan umum. Aturan itu dianggap bisa mematikan dan bikin gempor para pengusaha batik lokal yang kebanyakan merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Poin ini dikhawatirkan memberi celah untuk masuknya kain bermotif batik dan akan berdampak pada pengrajin batik yang mayoritas adalah IKM," ujar Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kemarin. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri juga mewanti-wanti agar aturan baru ini tidak mengganggu pelaku usaha yang sudah taat aturan atau izin selama ini. Dari sini, Aprisindo mengharapkan aturan tersebut bisa menurunkan angka impor ilegal. "Kalau ternyata dampak terhadap industri nasional sangat kecil, maka baru bisa kita katakan kebijakan ini tidak tepat sasaran," jelas Firman. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal menilai beleid itu kurang tepat. Menurut dia, pemerintah seharusnya membuka akses pasar untuk para produsen dalam negeri, bukan malah memotong akses itu. Direktur impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo menegaskan pihaknya akan sangat selektif memberikan izin terkait impor batik untuk kebutuhan instansi. Analisis Perdagangan Ahli Muda Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negari Kementerian Perdagangan Kartika Sari menyebutkan, aturan impor terbaru ini sudah menghimpun berbagai masukan, termasuk kalangan pengusaha.