Tahun depan, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara serentak. Pemilihan presiden dan wapres serta pemilihan anggota legislatif dilakukan pada 14 Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada akhir 2024. Pesta demokrasi tersebut tak hanya berdampak pada social politik, tetapi juga memengaruhi ekonomi, dimana penyelenggaraan pemilu memengaruhi dinamika perekonomian nasional. Aktivitas perpolitikan bakal meningkatkan konsumsi masyarakat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu, termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu hingga belanja kampanye. Anggaran besar pemilu yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang, dan jasa akan menggairahkan sektor produksi dan distribusi.  

Belanja dan konsumsi dari penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampai dengan badan ad hocyang menerima honor pemilu akan turut merangsang daya beli masyarakat. Badan ad hoc merupakan badan untuk membantu kerja KPU terkait pemilu, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun tempat pemungutan suara. Belum lagi belanja sosialisasi dan kampanye dari para peserta pemilu akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Penyelenggaraan pemilu akan meningkatkan permintaan terhadap produk makanan-minuman, industri tekstil danproduk tekstil(TPT), akomodasi, dan industri transportasi. Pemilu juga menstimulus usaha padat karya masyarakat kecil dan menengah. Misalnya, percetakan, konfeksi, periklanan, ataupun usaha lain yang mendukung kampanye dan sosialisasi pemilu. Berbagai kegiatan terkait pemilu akhirnya turut menyumbang tambahan pertumbuhan PDB. Jadi, secara tidak langsung turut menstimulasi peningkatan pendapatan nasional dan juga menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. (Yoga)

Perhelatan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri.  Kemeriahan ”hajatan” lima tahunan itu secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya. Sebagaimana terjadi pada beberapa periode pemilu sebelumnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah pada tahun politik cenderung lebih besar (Kompas.id, 9/11). Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat itu seiring dengan semakin banyaknya uang yang beredar saat pemilu. Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan naik hingga Rp 100 triliun. Proyeksi tersebut berkaca pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Merujuk data BI, uang yang beredar di masyarakat pada momentum Pemilu 2014 dan 2019 meningkat di kisaran Rp 23 triliun-Rp 52 triliun, yang mengacu pada uang tunai yang dipegang masyarakat, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1).

Masifnya peredaran uang di masyarakat saat pesta demokrasi juga tampak dari lebih tingginya penarikan uang dari lembaga keuangan. BI menyebutnya dengan net outflow uang tunai positif. Artinya, outflow atau penarikan uang tunai lebih besar daripada inflow atau penyetorannya. Pada April 2019, penarikan uang tunai oleh masyarakat mencapai Rp 74,9 triliun, sedangkan besaran penyetoran senilai Rp 51,6 triliun. Tak dapat dimungkiri, pemilu juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam masa jelang pemilihan. Salah satunya melalui peredaran uang yang masif untuk berbagai keperluan belanja politik demi mendulang popularitas partai ataupun sosok yang berkontestasi. Periode April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan, nilai transaksi iklan politik dan pemilu di sejumlah kanal media sosial mencapai Rp 10,9 miliar, yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menyebutkan, pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,05-0,1 % pada tahun ini (Kompas.id, 1/11). (Yoga)

Defisit transaksi berjalan Indonesia kembali menyempit pada kuartal III-2023. Ini menjadi kabar baik karena mengindikasikan pertahanan eskternal Indonesia masih cukup kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), current account deficit (CAD) periode Juli hingga September 2023 tercatat sekitar US$ 900 juta atau setara 0,25% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat defisit US$ 2,21 miliar setara 0,63% PDB. "Neraca transaksi berjalan membaik ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid," terang Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Selasa (21/11). Ihwal membaiknya CAD, pertama, karena surplus neraca perdagangan barang yang lebih tinggi. Dari data BI, surplus neraca perdagangan barang kuartal III-2023 mencapai US$ 10,3 miliar, dari kuartal sebelumnya US$ 10,1 miliar, sejalan perbaikan permintaan besi dan baja, di tengah tren harga komoditas yang masih turun. Kedua, penurunan defisit jasa dari sebelumnya US$ 4,7 miliar menjadi US$ 4,1 miliar. Ketiga , defisit neraca pendapatan primer menurun dari sebelumnya US$ 9,1 miliar menjadi US$ 8,5 miliar. Indo Premier Sekuritas melihat, menyempitnya CAD karena menurunnya defisit pendapatan primer, lantaran lebih rendahnya repatriasi dividen ke dalam negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional kurang menguntungkan pada kuartal ketiga tahun ini. "Ini karena pendapatan dari perdagangan komoditas menurun," kata Ekonom Indo Premier Sekuritas, Lutfi Ridho kepada KONTAN, Selasa (21/11). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, neraca transaksi berjalan pada akhir tahun 2023 akan mencetak defisit 0,28% dari PDB, setelah surplus 0,96% PDB di sepanjang tahun lalu.

Pada triwulan III-2023, Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi melampaui level nasional berkat proyek hilirisasi tambang. Meski demikian, ekonomi yang tumbuh tinggi di kawasan itu tidak serta-merta mendorong pembangunan berkualitas yang menyejahterakan warga setempat. Sepanjang periode Juli-September 2023, ekonomi kawasan Maluku dan Papua tumbuh tinggi di level 9,25 % secara tahunan, tertinggi di atas kawasan lain dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan III-2023 melambat ke 4,94 % secara tahunan. Selain Maluku dan Papua, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi menduduki posisi kedua tertinggi pada triwulan III-2023, yaitu 6,44 % secara tahunan. Sebaliknya, ekonomi Jawa dan Sumatera masing-masing hanya tumbuh 4,83 % dan 4,5 % meski keduanya masih mendominasi struktur perekonomian RI secara spasial.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan timur Indonesia itu didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang bergerak akibat gencarnya proyek hilirisasi mineral dan tambang di kawasan tersebut, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, dan konstruksi. ”Pertumbuhan ekonomi melambat di beberapa pulau, kecuali Maluku dan Papua, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi menguat dibandingkan dengan wilayah lain,” katanya, Minggu (12/11). Namun, potret pembangun- an di kawasan timur Indonesia masih menyimpan problem klasik, yaitu ”tercerabutnya” pertumbuhan ekonomi dari kesejahteraan warga setempat. Kendati mampu tumbuh tinggi melampaui ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja perekonomian di kaasan timur Indonesia belum ”menetes” untuk dinikmati masyarakat lokal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal, Minggu (12/11), mengatakan, efek dari pembangunan smelter mineral yang masif di kawasan timur Indonesia itu tidak sejalan dengan pengentasan rakyat miskin yang berjalan lambat. Ia menilai, wajar jika ekonomi di kawasan timur Indonesia melejit tinggi. Produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah sudah pasti melonjak ketika investasi masuk dan konstruksi terjadi. Data Kementerian Investasi menunjukkan, Indonesia timur memang tengah jadi ”primadona” sasaran investor asing karena potensi sumber daya alam mineral yang berlimpah untuk dilakukan hilirisasi. ”Sayangnya, kemiskinan di kalangan penduduk  lokal belum berkurang signifikan,” katanya. (Yoga)

Dunia usaha tengah menghadapi tantangan berat pada sisa tahun ini. Aktivitas pebisnis mengalami perlambatan menyusul tren konsumsi dan penjualan yang terus menyusut seiring dengan tekanan ekonomi dunia dan dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa ada perlambatan ekspansi bisnis pada paruh kedua tahun ini. Hal itu terlihat dari survei kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2023 yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya.  Tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) pada kuartal III/2023 sebesar 15,65%. Angka itu menyusut bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 16,62%. Padahal posisi kuartal II/2023 itu lebih tinggal dari 11,05% pada kuartal I/2023.  Perlambatan dunia usaha disebabkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,18%), akibat penyusutan panen padi pada musim kemarau atau panen gadu di wilayah Jawa.  Selain itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi modil dan motor tercatat sangat rendah dengan SBT 0,88%. Termasuk dunia usaha pada penyediaan akomodiasi dan makan minum dengan SBT 0,54% akibat normalisasi pasca Idulfitri. Perlambatan ekspansi bisnis sejalan dengan penurunan optimisme pada tingkat konsumen dan ekspektasi penghasilan. Survei penjualan eceran BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada kuartal III/2023tercatat tumbuh 1,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Menurut BI, penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan permintaan dalam negeri dan kendala distribusi khusus untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi. Mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku/bahan penolong. Sementara itu, kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya menyasar kelompok bawah dan rentan serta mengabaikan kalangan menengah yang sesungguhnya memiliki aktivitas konsumsi lebih signifikan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial el nino untuk kebutuhan masyarakat bawah. Kebijakan ini terkesan positif, tetapi sarat kepentingan politis menjelang pemilu. Efek berganda hanya akan dirasakan sesaat, tidak dalam jangka panjang. Perlu ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong konsumsi dan produksi. Yang lebih penting lagi adalah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap situasi politik saat ini tidak akan menganggu perekonomian.

Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli sampai September 2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat melemahnya daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi. Ketika mesin eksternal, seperti kinerja ekspor dan impor, tidak bisa diandalkan akibat ekonomi dunia yang sedang melemah, pertumbuhan ekonomi sudah sepatutnya bertumpu pada roda domestik. Terutama, pada konsumsi rumah tangga yang berperan paling besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Sayangnya, meski masih tumbuh positif, konsumsi masyarakat dalam kondisi rapuh.

BPS mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 % secara tahunan, melemah dibandingkan triwulan II-2023, yaitu 5,22 %, dan dibandingkan triwulan III-2022 yang 5,39 %. Pemerintah tak menyangka konsumsi rumah tangga tumbuh serendah itu. Dalam konferensi pers, Senin (6/11) Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah awalnya mengira konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi mengingat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih terjaga di zona optimistis (di atas 100) sepanjang triwulan III. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (7/11), menilai, konsumsi domestik sebenarnya sudah mengalami tren perlambatan secara persisten, yang bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, meskipun IKK masih di zona optimistis (di atas 100) sepanjang Juli-September 2023, trennya terus menurun. IKK yang hanya merekam optimisme konsumen dinilai kurang efektif mengukur laju konsumsi rumah tangga. (Yoga)

Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa mengerek ekonomi tetap tumbuh sesuai target di atas 5 % di sisa tahun ini. Berdasarkan catatan BPS, sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya. Tak hanya meleset di luar konsensus pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga ditriwulan III-2023 tumbuh 5,06 %, lebih rendah dari triwulan II-2023 yang 5,23 %. Sebab, selama ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih menguat. Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level 121,7.

Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 % untuk triwulan III-2023. ”Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisinya ke pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan harga beras yang naik, atau ada faktor lain,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan ekonomi berupa penebalan bantuan social (bansos) dan insentif fiskal di sektor properti. Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 % sehingga ekonomi di triwulan IV-2023 bisa tetap tumbuh di 5,01 % dan sepanjang tahun 2023 bisa mencapai 5,04 %. (Yoga)

Presiden Joko Widodo getol mengundang investor global untuk membenamkan investasinya di Indonesia. Saat melawat ke China dalam rangka menghadiri KTT Belt and Road Initiative hingga 18 Oktober 2023, Presiden menawarkan China agar masuk Indonesia, termasuk menanamkan investasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-interim Erick Thohir dalam Forum Bisnis Indonesia-China menyebutkan, ada penandatanganan kesepakatan kerja sama bernilai jumbo, yakni US$ 13,7 miliar atau setara Rp 215,1 triliun dengan kurs Rp 15.700 per dollar AS. Ini adalah kerja sama antara sektor swasta di China dengan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara atau BUMN Indonesia. "Nilai kerja sama ini yang sudah agreement US$ 13,7 miliar. Ada potensi lagi US$ 29 miliar," ujar Erick di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/10). Dari 31 perusahaan Indonesia yang terlibat, Erick menyebutkan sembilan di antaranya adalah BUMN. Yakni Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menggandeng Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) untuk mengembangkan industri baterai listrik. Lalu, PLN bekerja sama dengan perusahaan listrik negara China untuk membangun sistem kelistrikan ramah lingkungan, serta kemungkinan kerja sama membangun hidropower PLN. Erick menyebut, kerja sama ini menjadi bagian pemerintah untuk terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia. Pertumbuhan investasi China ke Indonesia memang terus meningkat. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengingatkan agar Indonesia tak terjebak utang dari China. "Ada potensi jebakan utang dari China yang biasanya tidak bisa atau sulit dinegosiasikan," tegas dia. Alhasil, investasi China tidak akan terlalu mengungkit perekonomian nasional. Pasalnya, efek berganda (multiplier effect) dari pendanaan proyek ini justru kembali ke Tiongkok. "Biasanya baja, besi, semen dan barang modal lain akan diimpor dari China. Bahkan seperti kereta cepat, keretanya bulat-bulat diimpor dari sana," ungkap Ronny. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mencermati berbagai aspek dalam mendorong investasi China ke Indonesia.  

JAKARTA,ID-Peningkatan  tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi  ekonomi kedepan. Berkaitan itu, pemerintah fokus memperbaiki dan memperkuat fondasi  ekonomi dengan melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah keseimbangan eksternal Indonesia. Perekonomian global saat ini masih dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Dan World Economic Outlook terkini pada Oktober 2023 memperkirakan perekonomian global akan tumbuh sebesar 3,0% secara year on year (yoy) 2023 dan 2,9% (yoy) pada 2024. Kondisi global masih diliputi ketidakpastian, di mana tantangan ekonomi global belum  juga mereda meskipun pandemi telah berakhir namun pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat  dan tidak merata diberbagai negara. (Yetede)

Indonesia tercatat sebagai satu dari sedikit negara yang berhasil pulih dengan cepat dari terpaan pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi, hingga hantaman inflasi.Buktinya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional berhasil bertengger di kisaran 5% dalam tujuh kuartal berturut-turut. Namun, ekonomi di negeri ini kembali dihadapkan pada sederet momok yang berisiko membalik arah panah pemulihan. Mulai dari kelangkaan pangan akibat anomali cuaca dan pembatasan ekspor beras oleh India, terancamnya ekspor akibat pelemahan ekonomi China yang menjadi mitra dagang utama, hingga hiruk-pikuk Pemilihan Presiden 2024 yang mendorong investor wait and see. Termutakhir, ancaman instabilitas muncul dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Hamas dan Israel. Jika situasi tersebut meluas, maka dikhawatirkan memicu kenaikan harga minyak dunia. Faktanya, per Rabu (11/10) pukul 19.00 WIB harga minyak Brent telah menyentuh US$87 per barel. Angka tersebut jauh di atas prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2023 yang senilai US$75—US$80 per barel. adan Energi Internasional (IEA) bahkan meramal bahwa pasar minyak akan mengalami defisit pasokan yang signifikan pada semester II/2023. Dus, harga minyak pun berisiko terus menanjak.Selain risiko kenaikan harga minyak, vo latilitas rupiah yang tinggi juga dapat me micu kenaikan harga barang karena mayoritas bahan baku dan penolong manufaktur nasional masih didatangkan dari luar negeri sehingga memacu inflasi atas barang impor. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono, mengatakan APBN tetap dijadikan sebagai jangkar untuk merespons aneka dinamika tersebut. Dia pun tak memungkiri masih besarnya risiko yang membayangi PDB nasional, baik perlambatan ekonomi dunia maupun memanasnya tensi politik dan fragmentasi ekonomi. Optimime senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang meyakini tekanan dari eksternal itu masih terkelola dengan baik. Hal itu dipertegas dengan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) yang dalam World Economic Outlook October 2023 mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia 5%. Salah satu strategi yang bakal dipacu pemerintah untuk menjaga ekonomi adalah menggeliatkan aktivitas manufaktur di dua sektor unggulan, yakni padat karya dan penghiliran. Staf Khusus Menteri Investasi/Ke pala Badan Koordinasi Penanaman Mo dal (BKPM) Bidang Hubungan Daerah Tina Talisa, mengatakan investasi akan diprioritaskan pada sektor berkualitas. Sektor yang dimaksud adalah industri pengolahan atau manufaktur dan penghiliran sumber daya alam terutama mineral dan batu bara serta perkebunan.Ekonom Utama Makroekonomi, Perdagangan, dan Investasi World Bank Habib Nasser Rab, memandang hal terpenting yang perlu dilakukan Indonesia adalah menjaga stabilitas, terutama pada tahun politik