JAKARTA,ID-Laju kinerja ekonomi digital diharapkan dapat menjadi energi baru dalam mendorong kinerja  perekonomian nasional. Bila melihat kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), kinerja ekonomi digital berperan sebesar 7,6%-8,7% pada 2022. Untuk itu, kontribusi ekonomi digital harus ditingkatkan mencapai 20% agar memberikan efek positif terhadap pendapatan per kapita Indonesia. Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia berpeluang untuk memaksimalkan kinerja ekonomi digital menjadi katalisator karena pertumbuhannya sudah lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Indonesia. "Kalau pada 2030 kontribusi industri kita bisa 25% dan ekonomi digital naik menjadi 20%, maka ekonomi Indonesia bisa lepas landas menjadi negara dengan pendapatan antara US$ US$ 8.000 sampai US$ 9.000 pada 2030," kata Airlangga. (Yetede)

JAKARTA,ID-Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mengatakan, penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-17 di Indonesia sukses menghasilkan perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah. Hal ini disimpulkan Menpora seusai mendampingi Presiden RI Joko Widodo. Dito mengatakan dampak perhitungan ekonomi  ini menggunakan dua metode survei, yaitu kuantitatif pada penonton, pelaku usaha dan volunteer serta analisis data sekunder yang bersumber dari BPS dan data RAB penyelenggaraan Piala Dunia U-17 dari Kemenpora. "Dengan demikian penyelenggaraan U-17 terjadap perekonomian secara sektoral maupun kewilayahan," ujar Menpora dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/14/2023). Dari data sekunder sementara berupa RAB, dan perhitungan rata-rata pengeluaran penonton, U-7 menghasilkan perputaran uang sebesar Rp305 miliar dengan angka pengganda atau mulitiplier sebesar 1,6. (Yetede)

Pemerintah telah mendapatkan ratusan data keuangan hasil pertukaran otomatis atau Automatic Exchange of Information bersama puluhan yurisdiksi. Hanya saja, tindak lanjut dari data keuangan tersebut sejauh ini amat terbatas. Sejak mengikuti atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018, data keuangan yang diterima oleh otoritas pajak sangat melimpah dan terus menanjak setiap tahun.Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Global Forum Annual Report yang dirilis 1 Desember 2023, pada tahun ini Indonesia mendapatkan 76 data dari AEOI hasil penelaahan pada 2022.Secara total, sejak 2018 pemerintah mengantongi 419 data yang sejatinya bisa ditindaklanjuti dan kemudian dikenai pajak. Maklum, mayoritas data keuangan hasil pertukaran itu belum termuat dalam Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan wajib pajak.Sebagai gambaran, berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, tahun pertama pemerintah mengikuti AEOI yakni pada 2018, nilai data yang diraih mencapai Rp2.742 triliun. Dari jumlah tersebut Ditjen Pajak melakukan penelitian sehingga ditemukan selisih setara kas pada SPT Tahunan 2018 dengan data AEOI senilai Rp670 triliun. Potensi Rp670 triliun itu hanya bersumber dari laporan satu tahun. Artinya, potensi dana yang bisa ditindaklanjuti oleh negara jauh lebih besar karena sejak 2019—2023 pemerintah belum mempublikasikan nilai data hasil AEOI.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, hingga berita ini ditulis masih belum memberikan nilai data hasil pertukaran otomatis tersebut. Komite Urusan Fiskal OECD Gael Perraud, mengatakan optimalisasi data AEOI merupakan bukti kolaborasi internasional untuk melawan praktik penggelapan dan penghindaran pajak.“Kami akan terus mendorong transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan,” katanya, Senin (4/12).Sementara itu, kalangan pemerhati pajak memandang potensi penerimaan yang bisa digali dari data hasil AEOI sangat besar. Akan tetapi, tindak lanjut itu bukannya tanpa kendala. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan program AEOI sangat penting dalam upaya memperluas basis pajak. Terutama untuk mengetahui potensi pajak yang belum tergali optimal. Meski demikian, menurutnya ada beberapa hal yang menjadi catatan yang membuat program ini belum bisa berjalan maksimal. Salah satunya belum maksimalnya pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP seluruh wajib pajak. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan data AEOI memang tidak memiliki keseragaman informasi sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan deteksi penghindaran pajak.Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi keterbatasan lantaran ketentuan General Anti Avoidance Rule (GAAR) batal termuat di dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Selain itu juga integrasi NPWP dan NIK, serta kerja sama penagihan dengan negara mitra,” ujarnya.

Masa bulan madu bisnis perdagangan online (e-commerce) di Indonesia sudah usai. Sejumlah lembaga memproyeksikan nilai transaksi e-commerce bergerak dalam tren menurun pada tahun ini. Bank Indonesia (BI) memangkas perkiraan total nilai transaksi e-commerce di sepanjang tahun 2023. Dalam laporan Pertemuan Tahunan BI 2023, bank sentral mempekirakan, total nilai transaksi e-commerce pada tahun ini senilai Rp 474 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi awal BI. Pada Januari 2023, bank sentral pernah mengungkapkan optimismenya bahwa total nilai transaksi e-commerce di sepanjang tahun 2023 berpotensi mencapai Rp 572,3 triliun, atau tumbuh 20,16% dari pencapaian 2022 yang sebesar Rp 476,3 triliun. Nah, dengan melihat perkiraan terbaru BI, berarti ada kemungkinan penurunan nilai total transaksi e-commerce sepanjang tahun 2023 menurun 0,5% dibandingkan pencapaian tahun lalu. Pada tahun depan, BI memperkirakan nilai total transaksi e-commerce mencapai Rp 487 triliun, atau tumbuh 2,74% dibandingkan outlook 2023.  Sedangkan pada 2025, bank sentral meyakini nilai total transaksi e-commerce akan kembali meningkat 3,29% dibandingkan prediksi 2024 menjadi Rp 503 triliun. Bukan cuma Bank Indonesia, tiga entitas global yakni Google, Temasek dan Bain & Company juga memperkirakan pertumbuhan nilai total transaksi e-commerce bruto Indonesia pada tahun 2023 melambat. Hasil pengamatan mereka memperlihatkan, beberapa alasan yang mendorong perlambatan pertumbuhan penjualan e-commerce pada tahun ini. Pertama, adanya peningkatan mobilitas fisik setelah pandemi Covid-19. Kedua, pemain e-commerce juga mulai mengurangi promosi dan insentif yang mereka tawarkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan profitabilitas. Faktor ketiga, pemerintah menerapkan aturan baru, yaitu larangan terhadap impor barang melalui e-commerce di bawah US$ 100 untuk mendukung pedagang lokal. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, penurunan nilai penjualan e-commerce bisa disebabkan beberapa hal, salah satunya berkaitan dengan pemberian diskon besar-besaran. "Ada kaitan dengan era bakar uang (diskon) yang sebelumnya dilakukan. Sehingga dari segi harga menurun," terang dia.

Tahun depan, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara serentak. Pemilihan presiden dan wapres serta pemilihan anggota legislatif dilakukan pada 14 Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada akhir 2024. Pesta demokrasi tersebut tak hanya berdampak pada social politik, tetapi juga memengaruhi ekonomi, dimana penyelenggaraan pemilu memengaruhi dinamika perekonomian nasional. Aktivitas perpolitikan bakal meningkatkan konsumsi masyarakat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu, termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu hingga belanja kampanye. Anggaran besar pemilu yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang, dan jasa akan menggairahkan sektor produksi dan distribusi.  

Belanja dan konsumsi dari penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampai dengan badan ad hocyang menerima honor pemilu akan turut merangsang daya beli masyarakat. Badan ad hoc merupakan badan untuk membantu kerja KPU terkait pemilu, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun tempat pemungutan suara. Belum lagi belanja sosialisasi dan kampanye dari para peserta pemilu akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Penyelenggaraan pemilu akan meningkatkan permintaan terhadap produk makanan-minuman, industri tekstil danproduk tekstil(TPT), akomodasi, dan industri transportasi. Pemilu juga menstimulus usaha padat karya masyarakat kecil dan menengah. Misalnya, percetakan, konfeksi, periklanan, ataupun usaha lain yang mendukung kampanye dan sosialisasi pemilu. Berbagai kegiatan terkait pemilu akhirnya turut menyumbang tambahan pertumbuhan PDB. Jadi, secara tidak langsung turut menstimulasi peningkatan pendapatan nasional dan juga menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. (Yoga)

Perhelatan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri.  Kemeriahan ”hajatan” lima tahunan itu secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya. Sebagaimana terjadi pada beberapa periode pemilu sebelumnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah pada tahun politik cenderung lebih besar (Kompas.id, 9/11). Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat itu seiring dengan semakin banyaknya uang yang beredar saat pemilu. Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan naik hingga Rp 100 triliun. Proyeksi tersebut berkaca pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Merujuk data BI, uang yang beredar di masyarakat pada momentum Pemilu 2014 dan 2019 meningkat di kisaran Rp 23 triliun-Rp 52 triliun, yang mengacu pada uang tunai yang dipegang masyarakat, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1).

Masifnya peredaran uang di masyarakat saat pesta demokrasi juga tampak dari lebih tingginya penarikan uang dari lembaga keuangan. BI menyebutnya dengan net outflow uang tunai positif. Artinya, outflow atau penarikan uang tunai lebih besar daripada inflow atau penyetorannya. Pada April 2019, penarikan uang tunai oleh masyarakat mencapai Rp 74,9 triliun, sedangkan besaran penyetoran senilai Rp 51,6 triliun. Tak dapat dimungkiri, pemilu juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam masa jelang pemilihan. Salah satunya melalui peredaran uang yang masif untuk berbagai keperluan belanja politik demi mendulang popularitas partai ataupun sosok yang berkontestasi. Periode April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan, nilai transaksi iklan politik dan pemilu di sejumlah kanal media sosial mencapai Rp 10,9 miliar, yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menyebutkan, pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,05-0,1 % pada tahun ini (Kompas.id, 1/11). (Yoga)

Defisit transaksi berjalan Indonesia kembali menyempit pada kuartal III-2023. Ini menjadi kabar baik karena mengindikasikan pertahanan eskternal Indonesia masih cukup kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), current account deficit (CAD) periode Juli hingga September 2023 tercatat sekitar US$ 900 juta atau setara 0,25% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat defisit US$ 2,21 miliar setara 0,63% PDB. "Neraca transaksi berjalan membaik ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid," terang Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Selasa (21/11). Ihwal membaiknya CAD, pertama, karena surplus neraca perdagangan barang yang lebih tinggi. Dari data BI, surplus neraca perdagangan barang kuartal III-2023 mencapai US$ 10,3 miliar, dari kuartal sebelumnya US$ 10,1 miliar, sejalan perbaikan permintaan besi dan baja, di tengah tren harga komoditas yang masih turun. Kedua, penurunan defisit jasa dari sebelumnya US$ 4,7 miliar menjadi US$ 4,1 miliar. Ketiga , defisit neraca pendapatan primer menurun dari sebelumnya US$ 9,1 miliar menjadi US$ 8,5 miliar. Indo Premier Sekuritas melihat, menyempitnya CAD karena menurunnya defisit pendapatan primer, lantaran lebih rendahnya repatriasi dividen ke dalam negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional kurang menguntungkan pada kuartal ketiga tahun ini. "Ini karena pendapatan dari perdagangan komoditas menurun," kata Ekonom Indo Premier Sekuritas, Lutfi Ridho kepada KONTAN, Selasa (21/11). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, neraca transaksi berjalan pada akhir tahun 2023 akan mencetak defisit 0,28% dari PDB, setelah surplus 0,96% PDB di sepanjang tahun lalu.

Pada triwulan III-2023, Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi melampaui level nasional berkat proyek hilirisasi tambang. Meski demikian, ekonomi yang tumbuh tinggi di kawasan itu tidak serta-merta mendorong pembangunan berkualitas yang menyejahterakan warga setempat. Sepanjang periode Juli-September 2023, ekonomi kawasan Maluku dan Papua tumbuh tinggi di level 9,25 % secara tahunan, tertinggi di atas kawasan lain dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan III-2023 melambat ke 4,94 % secara tahunan. Selain Maluku dan Papua, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi menduduki posisi kedua tertinggi pada triwulan III-2023, yaitu 6,44 % secara tahunan. Sebaliknya, ekonomi Jawa dan Sumatera masing-masing hanya tumbuh 4,83 % dan 4,5 % meski keduanya masih mendominasi struktur perekonomian RI secara spasial.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan timur Indonesia itu didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang bergerak akibat gencarnya proyek hilirisasi mineral dan tambang di kawasan tersebut, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, dan konstruksi. ”Pertumbuhan ekonomi melambat di beberapa pulau, kecuali Maluku dan Papua, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi menguat dibandingkan dengan wilayah lain,” katanya, Minggu (12/11). Namun, potret pembangun- an di kawasan timur Indonesia masih menyimpan problem klasik, yaitu ”tercerabutnya” pertumbuhan ekonomi dari kesejahteraan warga setempat. Kendati mampu tumbuh tinggi melampaui ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja perekonomian di kaasan timur Indonesia belum ”menetes” untuk dinikmati masyarakat lokal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal, Minggu (12/11), mengatakan, efek dari pembangunan smelter mineral yang masif di kawasan timur Indonesia itu tidak sejalan dengan pengentasan rakyat miskin yang berjalan lambat. Ia menilai, wajar jika ekonomi di kawasan timur Indonesia melejit tinggi. Produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah sudah pasti melonjak ketika investasi masuk dan konstruksi terjadi. Data Kementerian Investasi menunjukkan, Indonesia timur memang tengah jadi ”primadona” sasaran investor asing karena potensi sumber daya alam mineral yang berlimpah untuk dilakukan hilirisasi. ”Sayangnya, kemiskinan di kalangan penduduk  lokal belum berkurang signifikan,” katanya. (Yoga)

Dunia usaha tengah menghadapi tantangan berat pada sisa tahun ini. Aktivitas pebisnis mengalami perlambatan menyusul tren konsumsi dan penjualan yang terus menyusut seiring dengan tekanan ekonomi dunia dan dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa ada perlambatan ekspansi bisnis pada paruh kedua tahun ini. Hal itu terlihat dari survei kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2023 yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya.  Tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) pada kuartal III/2023 sebesar 15,65%. Angka itu menyusut bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 16,62%. Padahal posisi kuartal II/2023 itu lebih tinggal dari 11,05% pada kuartal I/2023.  Perlambatan dunia usaha disebabkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,18%), akibat penyusutan panen padi pada musim kemarau atau panen gadu di wilayah Jawa.  Selain itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi modil dan motor tercatat sangat rendah dengan SBT 0,88%. Termasuk dunia usaha pada penyediaan akomodiasi dan makan minum dengan SBT 0,54% akibat normalisasi pasca Idulfitri. Perlambatan ekspansi bisnis sejalan dengan penurunan optimisme pada tingkat konsumen dan ekspektasi penghasilan. Survei penjualan eceran BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada kuartal III/2023tercatat tumbuh 1,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Menurut BI, penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan permintaan dalam negeri dan kendala distribusi khusus untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi. Mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku/bahan penolong. Sementara itu, kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya menyasar kelompok bawah dan rentan serta mengabaikan kalangan menengah yang sesungguhnya memiliki aktivitas konsumsi lebih signifikan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial el nino untuk kebutuhan masyarakat bawah. Kebijakan ini terkesan positif, tetapi sarat kepentingan politis menjelang pemilu. Efek berganda hanya akan dirasakan sesaat, tidak dalam jangka panjang. Perlu ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong konsumsi dan produksi. Yang lebih penting lagi adalah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap situasi politik saat ini tidak akan menganggu perekonomian.

Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli sampai September 2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat melemahnya daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi. Ketika mesin eksternal, seperti kinerja ekspor dan impor, tidak bisa diandalkan akibat ekonomi dunia yang sedang melemah, pertumbuhan ekonomi sudah sepatutnya bertumpu pada roda domestik. Terutama, pada konsumsi rumah tangga yang berperan paling besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Sayangnya, meski masih tumbuh positif, konsumsi masyarakat dalam kondisi rapuh.

BPS mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 % secara tahunan, melemah dibandingkan triwulan II-2023, yaitu 5,22 %, dan dibandingkan triwulan III-2022 yang 5,39 %. Pemerintah tak menyangka konsumsi rumah tangga tumbuh serendah itu. Dalam konferensi pers, Senin (6/11) Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah awalnya mengira konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi mengingat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih terjaga di zona optimistis (di atas 100) sepanjang triwulan III. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (7/11), menilai, konsumsi domestik sebenarnya sudah mengalami tren perlambatan secara persisten, yang bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, meskipun IKK masih di zona optimistis (di atas 100) sepanjang Juli-September 2023, trennya terus menurun. IKK yang hanya merekam optimisme konsumen dinilai kurang efektif mengukur laju konsumsi rumah tangga. (Yoga)