Ekonomi Makro
( 695 )BI Jakarta: Perekonomian Jakarta Tumbuh Tinggi
Bank Indonesia DKI Jakarta optimistis ekonomi Ibu Kota pada 2023 tumbuh tinggi 4,8-5,6 persen. Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar, Selasa (15/8/2023). Pertumbuhan ini sejalan dengan berlanjutnya akselerasi perekonomian. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga daya beli dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil. (Yoga)
Untuk Apa Ekonomi Indonesia Adidaya
Ketika Jokowi pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, salah satu janjinya adalah menegakkan hak asasi manusia dan mengusut tuntas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Ternyata, setelah Jokowi menjadi presiden, janji itu seolah-olah dilupakan atau dirancukan. Dalam beberapa hal yang menyangkut penuntasan kasus hak asasi, Jokowi bahkan kehilangan suara. Misalnya waktu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional untuk peristiwa 1965 (IPT’65). Yang terdengar adalah suara Luhut Binsar Pandjaitan dan terkadang juga Kivlan Zen. Keduanya mengecam keras IPT’65.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesatlah yang terus dibanggakan Jokowi. Memang, beberapa prediksi menyatakan Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia karena kekuatan ekonominya. Menurut Standard Chartered, pada 2030, ekonomi Indonesia akan menjadi yang terkuat keempat di dunia. Hal ini membuat berbagai pejabat Indonesia bangga. Apa yang dimaksudkan dengan adidaya ini? Ini menyangkut ekonomi dan yang dimaksudkan dengan ekonomi adalah yang produk domestik bruto (PDB)-nya tertinggi. (Yetede)
Bukan Ekonomi Instan dari Laju Kereta Cepat dan LRT
Tumbuhnya pasar, pusat belanja, minimarket, restoran, ataupun kafe menjadi pemandangan yang jamak di sekitar stasiun-stasiun KRL komuter di Jabodetabek bahkan hingga Lebak, Banten. Kemacetan lalu lintas di sekitar stasiun pun membayang di jam sibuk. Pengembang properti punmemburu lahan-lahan di seputar stasiun untuk dijadikan hunian, pusat komersial, ataupun perkantoran. Pemda pun ikut membelanjakan anggaran untuk menata kawasan di sekitar stasiun atau juga halte bus. Kawasan kumuh di sepanjang rel sedikit banyak bersalin rupa. Buah pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun tidak dipetik dalam hitungan hari atau bulan, tetapi hingga tahunan, bahkan puluhan tahun. Namun, pengalaman stasiun-stasiun kereta yang ada ini menyelipkan asa dalam pengoperasian kereta cepat dan LRT Jabodebek yang segera beroperasi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Kamis (10/8) mengatakan, pengoperasian kedua kereta itu sangat berguna bagi kelancaran dan peningkatan kecepatan mobilitas masyarakat. Dengan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), perjalanan dapat ditempuh 40 menit atau jauh lebih efisien dibandingkan dengan berkendara mobil yang membutuhkan waktu 3-4 jam. Begitu juga dengan LRT Jabodebek yang akan menambah moda alternatiftransportasi para pelaju di Jakarta dan sekitarnya. ”Jelas sekali kereta cepat dan LRT Jabodebek ini dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat dengan cukup signifikan,” ujarnya. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi adalah salah satu syarat mendorong dan mengembangkan perekonomian. Adanya sarana transportasi meningkatkan mobilitas masyarakat dengan lebih efisien sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yoga)
Hilirisasi Nikel Masih Memantik Polemik
Kebijakan hilirisasi mineral masih memantik pro dan kontra. Pemerintah mengklaim, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Namun tak sedikit yang mengkritik kebijakan itu justru hanya menguntungkan pemodal asing.
Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi nikel justru hanya menguntungkan investor China. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil hilirisasi hanya US$ 27,8 miliar, atau Rp 413,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.876 per dolar AS pada 2022).
Faisal mengakui ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali lipat. Kendati begitu, dia meyakini mayoritas uang hasil ekspor tadi tidak mengalir ke Indonesia, melainkan hampir 90% ke China. Hal ini mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel di Indonesia 100% dimiliki China.
"Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tak dikenakan pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," ujar Faisal dalam di blog pribadinya, dikutip kemarin.
Pemerintah membantah kritik Faisal Basri. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, saat pemerintah memulai program hilirisasi nikel, termasuk melarang ekspor nikel pada 2020, pendapatan negara naik 11 kali lipat dari 2016 hingga 2022.
Pendapatan negara dari pajak perusahaan smelter semula hanya Rp 1,65 triliun pada 2016. Di 2022, ada peningkatan jadi Rp 17,96 triliun.
Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan penerimaan pajak dari hilirisasi meningkat signifikan. Apalagi untuk smelter yang dibangun pada periode 2014-2016 dan memperoleh tax holiday selama tujuh tahun, saat ini sudah mulai membayar PPh Badan.
Optimisme Konsumen Tetap Kuat
Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2023 yang terjaga dalam zona optimis (>100) pada level 123,5. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (8/8/2023). (Yoga)
Pergerakan Cadangan Devisa Stabil
Posisi cadangan devisa Juli 2023 tercatat 137,7 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi Juni 2023 yang sebesar 137,5 miliar dollar AS. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (7/8/2023), menjelaskan, kenaikan itu, antara lain, dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. (Yoga)
Pemerintah AS dan Ekonom Menangkis Langkah Fitch Ratings
NEW YORK,ID-Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan sejumlah ekonom terkemuka di sana menepis langkah Lembaga pemerintah Ficth Ratings, yang pada Selasa (01/8/2023) menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA+. Pemerintah AS menyebutkan, keputusan tersebut sekehendak sendiri. Sedangkan kalangan ekonom memandangnya sebagai langkah yang aneh. Namun sebagian ekonom lain mengatakan, biar bagaimanapun Langkah Fitch itu harus tetap menjadi bahan pemikiran, bagi pemerintah AS maupun para investor. Fitch memiliki alasan sendiri untuk menurunkan peringkat kredit AS dari AAA ke AA+. Menurut mereka, kemerosotan fiskal selama tiga tahun ke depan dan negosiasi pagu utang yang berulang kali gagal telah mengancam kemampuan pemerintah AS untuk membayar tagihan-tagihannya. Fitch pertama kali menandai kemungkinan penurunan peringkat utang AS itu pada Mei 2023. Kemudian mempertahankan posisi tersebut pada Juni 2023 setelah krisis pagu utang teratasi dan sekarang juga berencana menyelesaikan tinjauannya untuk kuartal III tahun ini. (Yetede)
Menjaga Inflasi Tetap Terkendali
Ditengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan. BPS mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08 %, menurun dibandingkan pencapaian 3,52 % bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri masih stabil dan dalam kendali. Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21 % atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14 %.
Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3 % plus minus 1 %. (Yoga)
Berharap Investasi Tetap Tumbuh di Tahun Politik
Kinerja investasi bakal terhalang pemilihan umum (pemilu) tahun depan. Meski tak akan menjadi andalan utama untuk mengerek produk domestik bruto (PDB), setidaknya pemerintah harus mendongkrak investasi sebagai mesin tambahan penggerak roda ekonomi.
Di tahun pemilu 2024, Kementerian Investasi menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun. Target itu naik 17,85% dibandingkan proyeksi tahun ini yang dipatok Rp 1.400 triliun.
Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung menduga, pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak sebaik tahun sebelumnya. Sebab, tahun depan bertepatan dengan Pemilu. Namun ia optimistis suhu politik masih akan tetap stabil sehingga investasi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Untuk mencapai target 2024, pemerintah mendorong realisasi investasi besar. Khususnya dari hilirisasi, investasi hijau serta fasilitas penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengingatkan, yang paling penting untuk mencapai target investasi adalah tetap memastikan stabilitas politik di dalam negeri. Jika dapat dijaga, maka investasi ke depan akan memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan negara, hingga bisa tetap memberikan nilai tambah.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky meyakini target jumbo tersebut masih bisa dicapai. Sebab, pertumbuhan ekonomi domestik masih cukup baik sejalan solidnya beberapa indikator ekonomi.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, ke depan pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan investasi di sektor bangunan. Utamanya, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. "Sektor ini, termasuk konstruksi lainnya yang ditopang oleh berbagai proyek infrastruktur," terang dia kepada KONTAN, Jumat (21/7).
Tantangan Upper Middle Income
Baru-baru ini Bank Dunia menaikkan posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Hal itu karena Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada 2022 sebesar US$4.580, atau berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$1.136—US$4.465. Jika merujuk data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia pada 2022 berada di level US$4.580 per kapita. Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, nilai pendapatan itu setara dengan Rp68,7 juta. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, perlu diingat GNI per kapita Indonesia pada 2022 sebenarnya hanya peringkat ke-5 dari 11 negara di Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia tercatat hanya menempati peringkat ke-121 dari 196 negara dalam publikasi Bank Dunia. Negara kita sebenarnya sempat masuk dalam klasifikasi negara upper middle income pada 2019. Saat itu, GNI Indonesia sebesar US$4.070. atau berada dalam threshold kelompok upper middle income kala itu antara US$4.046—US$12.535. Sejumlah tantangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai, kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan teknologi digital. Ada urgensi khusus untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia di masyarakat kita. Sebagai pembanding, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah yaitu hanya 74,4%. Padahal, rata-rata produktivitas tenaga kerja Asean berada di level 78%. Kita mendukung upaya pemerintah untuk lebih giat lagi memperbaiki kualitas SDM baik melalui aspek pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur pendidikan. Kita harus memiliki kelas menengah yang kokoh atau true middle class yang benar-benar mendominasi struktur pasar nasional.
Pilihan Editor
-
Membuat QRIS Semakin Perkasa
09 Aug 2022 -
Peran Kematian Ferdy Sambo dalam Kematian Yosua
10 Aug 2022 -
Salurkan Kredit, Bank Digital Mulai Unjuk Gigi
29 Jun 2022 -
Penerimaan Negara Terbantu Komoditas
14 Jun 2022









