Pekerja dan keluarga kelas menengah kini menemukan kembali kesenangannya berkumpul bersama teman, makan bareng di luar, membeli produk-produk yang menarik hati, juga jalan-jalan. Namun, di balik sukacita pendongkrak ekonomi negara itu, terpapar fakta lain. Keinginan atau kebutuhan membelanjakan uang itu terkadang, bahkan sering kali, tak sebanding dengan kemampuan. Data terakhir OJK, Jakarta memiliki 2,3 juta rekening aktif di platform pinjaman daring untuk berutang Rp 10,5 triliun per Mei 2023. Persis di atas Jakarta ada Jabar dengan Rp 13,8 triliun (Kompas.id, 6/7/2023). Ada pengguna platform pinjaman daring karena tergoda iklan, iming-imingi bunga ringan, atau tertipu pihak tak bertanggung jawab.

Namun, secara umum, tingginya angka utang disebut OJK berkorelasi dengan belum pulihnya kemampuan ekonomi warga yang terdampak pandemi Covid-19. ”Sekarang, belanja Rp 1 juta ke atas, tiba di rumah kulkas belum terisi penuh. Enggak sampai seminggu, sudah kosong. Belanja lagi,” kata teman. Walau tak sampai mengganggu, sebagian orang itu tetap merasakan kenaikan harga menambah anggaran kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di luar mereka, sebagian orang lagi terpaksa mengurangi kesenangan makan di luar. Pilihan produk makanan yang dibeli turun kelas agar kebutuhan harian terpenuhi. Sebagian lainnya, seperti temuan OJK, terpaksa berutang. Belanja makanan ditekan habis asal tetap kenyang dan masih bisa menambal kebutuhan lain, seperti pendidikan. (Yoga)

Sektor ritel dan konsumsi masyarakat di Manado terindikasi menurun seiring dengan penutupan dua gerai ritel besar di ibu kota Sulawesi Utara itu. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sulut Robert Najoan mengatakan, perubahan perilaku belanja konsumen belum betul-betul pulih setelah pandemi. ”Bahkan, tahun 2022 masih lebih bagus dari semester awal 2023,” katanya, Kamis (6/7/2023). (Yoga)

Pemerintah bakal menjajaki pembiayaan utang yang lebih murah pada tahun ini. Di saat yang sama, pemerintah juga akan melakukan penghematan dengan mengurangi pembiayaan utang di sepanjang 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menghitung, pembiayaan utang pada tahun ini bisa dikurangi hingga Rp Rp 289,9 triliun. Artinya, pembiayaan utang menurun 41,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 696,3 triliun. Hal tersebut sejalan dengan defisit anggaran yang diperkirakan lebih rendah, yakni 2,28% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari target 2,84% terhadap PDB. Selama ini, pembiayaan utang pemerintah berasal dari dua sumber, yakni penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman dari lembaga asing. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sumito menyebutkan, pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali. "Portofolio utang sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Utang dalam rupiah sebesar 72% sehingga mengurangi risiko nilai tukar," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, sebaiknya pemerintah mengutamakan porsi penerbitan SBN karena lebih fleksibel. Artinya, pemerintah bisa memutuskan akan mengurangi atau menambah penerbitan SBN dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara. Dengan adanya penghematan utang tersebut, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2023 akan berada pada kisaran 37% hingga 39% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dari target pemerintah yang sekitar 40,5% hingga 42,3% terhadap PDB. Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun ini masih akan berada di kisaran 36% hingga 38% terhadap PDB. Namun, level itu masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

JAKARTA,ID-Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 4 juli 2023. Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang solid, rekam jejak kebijakan yang baik, dan konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari target awal. Di sisi lain, outlook stabil mencerminkan keyakinan S&P terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia untuk dua tahun kedepan, yang akan mendukung kinerja fiskal dan stabilisasi utang.  Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi rating Indonesia menunjukkan kayakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia  yang tengah terjaga, ditengah peningkatan resiko global. Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang antara pemerintah dan BI. "Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyesuaian lebih lanjut atau stance kebijakan, serta tetap memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan." jelas Perry dalam siaran pers, Rabu (5/7/2023). (Yetede)

Dalam laporan terbaru yang dirilis 1 Juli 2023, Bank Dunia menyatakan Indonesia kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country) dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia sebesar 4.580 USD pada tahun 2022, naik 9,8 % dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 USD. Dengan capaian itu, Indonesia kembali masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini memiliki PNB per kapita berkisar 4.466 USD-13.845 USD. Sebelumnya, akibat terpukul pandemi Covid-19, Indonesia sempat turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income country) pada 2020.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (4/7) meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia itu terjadi akibat pemulihan ekonomi yang cepat pascapandemi dan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. Di sisi lain, Indonesia juga mendapat berkah ledakan harga komoditas pada tahun lalu. Namun, ia menilai, masih banyak pekerjaan rumah untuk mempertahankan status sebagai negara berpendapatan menengah atas itu. Apalagi untuk naik kelas menjadi negara bependapatan tinggi. ”Kalau pendapatan per kapita tinggi, tetapi ketimpangan juga masih tinggi, sama saja sia-sia karena pembangunan sekarang baru dinikmati segelintir orang,” katanya. Strategi hilirisasi di sektor mineral dan batubara sejauh ini dinilai belum mampu mendorong pembangunan yang berkualitas meski mampu mendongkrak kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Tingkat inflasi Juni 2023 secara tahunan diperkirakan di bawah 4 %. Artinya, tingkat inflasi akan mulai berada di rentang target pengendalian inflasi 2023 yang dicanangkan BI dan pemerintah, yakni sebesar 2-4 %. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, berdasarkan hitungan tim ekonom Bank Permata, tingkat inflasi Juni 2023 diperkirakan 3,64 % secara tahunan. Artinya,tingkatinflasi akan mulai masuk dalam rentang target pengendalian inflasi tahun ini. ”Tingkat inflasi tahunan menunjukkan tren melandai dan akan berlanjut pada Juni 2023,” ujar Josua saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/7).

BPS mencatat, tingkat inflasi Mei 2023 mencapai 4 % secara tahunan. Angka ini menurun dibandingkan inflasi April 2023 yang tercatat 4,33 % secara tahunan. Kendati demikian, secara bulanan, inflasi Juni 2023 diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Mei 2023. Kenaikan ini berasal dari aspek harga pangan bergejolak, seperti daging, cabai merah, dan cabai rawit. Kenaikan harga beberapa komoditas itu di antaranya dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya Idul Adha. Selain itu, ada juga kenaikan inflasi inti. Namun, inflasi harga diatur  pemerintah (administered price) justru diperkirakan turun seiring dengan penurunan harga BBM nonsubsidi pada awal Juni 2023. (Yoga)

Pasar ekspor komoditas Indonesia mendapat ancaman ganda. Selain gejolak ekonomi global, tantangan terbaru datang dari Eropa. Hal ini setelah negara di Benua Biru yag tergabung dalam Uni Eropa (UE) menetapkan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) sejak Mei 2023. Lewat aturan tersebut, sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kopi, daging, kayu, kakao, kedelai dan karet yang masuk pasar Uni Eropa harus terbebas dari isu dan hasil deforestasi alias penebangan hutan. Uni Eropa adalah salah satu pasar potensial bagi produk ekspor Indonesia. Dengan ancaman tersebut, Mandiri Office of Chief Economist Group memperkirakan pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan sebesar US$ 5,15 miliar akibat dari beleid tersebut. Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani menilai ekspor komoditas yang paling terdampak adalah minyak sawit dan produk turunannya, serta minyak nabati lainnya. Tahun lalu saja, ekspor minyak sawit dan minyak nabati lainnya mencapai US$ 3,15 miliar ke Uni Eropa. Analis Industri Bank Mandiri, Muhammad Osribillal menambahkan, selain minyak sawit, pasar Uni Eropa berkontribusi sekitar 15% dari total ekspor kakao dan karet. Sedang komoditas kopi, ekspor ke pasar Uni Eropa hingga 20% tahun lalu. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menyebut, penerimaan negara juga bakal kena imbasnya. Sebab, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor sumber daya alam Indonesia ke pasar Eropa cukup besar yakni sekitar 45%. Sementara ekspor Indonesia ke Uni Eropa hanya mencapai US$ 21,5 miliar.

Ekonomi Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar. Barangkali demikian intisari dari laporan 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis International Monetary Fund (IMF) awal pekan ini. Ya, dalam laporan tersebut IMF memang melontarkan ‘puja-puji’ bagi Indonesia. Menurut IMF, kinerja makroekonomi Indonesia sejauh ini tergolong kuat. Arah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga makin bagus. IMF menyatakan tekanan inflasi terus mengendur karena kebijakan pengendalian yang tepat. Demikian pula dengan kebijakan moneter yang telah kembali seperti pada masa sebelum pandemi. Adapun dari perspektif anggaran, disiplin fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia membuat target defisit anggaran di bawah 3% dapat dicapai lebih cepat dari target. Buktinya, pada tahun 2022 saja, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 2,38% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya pemerintah telah menetapkan target defisit APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB. Faktanya, selama lima bulan tahun ini berjalan, Indonesia justru berhasil mencetak surplus. Termutakhir, per Mei 2023, APBN surplus Rp204,3 triliun atau mencapai 0,97% dari total PDB. Terlepas dari adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah Indonesia memang sudah semestinya waspada. Apalagi jika kita amati gelagat sejumlah indikator ekonomi dan keuangan belakangan ini, sejatinya ada hal yang mengkhawatirkan. Contohnya adalah tren pertumbuhan penerimaan pajak yang terus melandai sejak awal tahun. Malah kinerja lini bisnis yang berkontribusi besar pada penerimaan negara dan PDB, seperti industri pengolahan; perdagangan; hingga pertambangan, berkinerja kurang memuaskan. Hal yang sama juga tampak jika mengamati penerimaan dari pajak produktif seperti Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang tereduksi. Artinya, sektor manufaktur dan perdagangan di dalam negeri sedang menghadapi tantangan berat. Jika berlanjut, hal itu berisiko mengganjal pertumbuhan ekonomi.

NEW YORK,ID-The Federal Reserve (The Fed) berencana untuk terus menaikkan suku bunga guna  membendung laju inflasi. Ini berarti ada peningkatan jumlah kasus gagal bayar perusahaan, yang kemungkinan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.  Menurut laporan, jumlah gagal bayar perusahaan mengalami peningkatan pada Mei 2023. Kondisi ini menjadi pertanda   bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) sedang bergulat menghadapi suku bunga lebih tinggi, yang membuatnya makin mahal untuk melunasi hutang dan telah diperparah oleh prospek ekonomi yang tidak menentu. Moody's Investors Service mengatakan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi 41 gagal bayar di AS, dan satu di Kanada. Ini merupakan jumlah terbanyak di wilayah manapun secara global, dan lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama di pada 2022. Disebutkan dalam laporan Moody's perusahaan  penyediaan layanan medis darurat, Envision Healtcare mengalami kebangkrutan terbesar pada Mei. Perusahaan ini didebut memiliki utang lebih  dari US$ 7 miliar saat mengajukan pailit. (Yetede)

Pemerintah sedang menyiapkan lima rancangan Permen sebagai turunan PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sementara itu, polemik publik terkait pemanfaatan dan ekspor pasir laut masih terus bergulir. Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengemukakan, pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dinilai mendatangkan dua komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yakni dari tarif PNBP untuk harga pasir laut dan tarif izin reklamasi. ”Jadi negara seharusnya mendapatkan keuntungan yang besar,” katanya saat dihubungi pada Rabu (21/6/2023). Tarif PNBP untuk pemanfaatan pasir laut diatur dalam Kepmen KP No 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP yang diteken pada 18 September 2021, dimana tarif PNBP untuk pemanfaatan pasir laut dalam negeri Rp 188.000 per meter kubik dan untuk ekspor dipatok Rp 228.000 per meter kubik.

Menurut Huda, optimalisasi sedimentasi laut dapat dilakukan pada lokasi dumping sedimentasi dan di luar dumping. Material sedimentasi yang begitu banyak dan mengganggu akan dikeruk untuk kebutuhan reklamasi. Adapun ekspor pasir laut menjadi pilihan terakhir. ”Ekspor adalah pilihan terakhir karena kebutuhan reklamasi, pembangunan infrastruktur, prasarana, dan sarana cukup banyak,” katanya. Pihaknya tengah menyiapkan lima rancangan Permen sebagai aturan turunan PP 26/2023, meliputi tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, ketentuan mengenai permintaan hasil sedimentasi di laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, laporan realisasi volume pengangkutan, dan penempatan di tujuan pengangkutan. Rancangan Permen juga terkait tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tata cara pengenaan sanksi administratif. (Yoga)