Perjalanan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dinilai masih sangat panjang. Hal ini mengingat laju pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia tumbuh melambat. Bank Dunia menyatakan, lebih dari 108 negara, termasuk Indonesia, China, Argentina, Brasil dan India masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income countries) dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita berkisar US$ 1.136 hingga US$ 13.845. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk World Development Report 2024: The Middle Income Trap, negara-negara ini merupakan rumah bagi 6 miliar orang yang setara  75% populasi global, serta menghasilkan lebih dari 40% PDB global. Dalam laporan tersebut, Indonesia memang masuk kategori upper middle income countries atau negara berpendapatan menengah-atas. GNI per kapita Indonesia mencapai US$ 4,870 pada tahun 2023. Namun, posisi Indonesia paling rendah dibandingkan 11 negara lain yang masuk kategori ini. Misalnya, Rusia mencatatkan GNI per kapita US$ 14.250.

Kemudian China membukukan US$ 13.400. Bahkan Malaysia mencatat GNI per kapita jauh di atas Indonesia, yakni US$ 11.970. Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill memprediksi Indonesia setidaknya membutuhkan waktu 70 tahun untuk bisa mencapai pendapatan per kapita setara negara maju alias high income countries. Bank Dunia menilai ada sejumlah faktor yang membuat negara-negara berpendapatan menengah terjebak dalam stagnasi ekonomi, mulai dari penuaan populasi, peningkatan proteksionisme, serta kebutuhan transisi energi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menghitung, jika pertumbuhan GNI per kapita Indonesia ke depan masih sama dengan rata-rata pertumbuhan dalam satu dekade terakhir di level 2,75% per tahun, maka perlu 39 tahun bagi Indonesia untuk memasuki era pendapatan kelas atas atau US$ 14.005 per kapita. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menambahkan, program pembangunan infrastruktur secara merata harus tetap dilakukan. Juga memacu hilirisasi bukan hanya di sektor pertambangan, namun juga pertanian dan perkebunan.

Menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian nasional diindikasikan dengan penurunan atau stagnansi penghasilan masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi, yang menyebabkan konsumen mencari alternatif belanja murah. Hal ini turut menggerus pendapatan produsen barang konsumen. Perekonomian Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi, di kisaran 5 %, untuk tahun 2024 dan 2025. Angka pertumbuhan ini diharapkan ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang memberikan kontribusi 50 %. Sayangnya, berdasarkan data BPS, pertumbuhan konsumsi belum melampaui level 5 % sejak 2022. Pada triwulan I-2024, konsumsi bahkan hanya tumbuh 4,97 % meski didukung pemilu dan Ramadhan.

Menggunakan mahadata, Mandiri Shopping Index (MSI), ekonom Bank Mandiri, Bobby Hermanus dan Andry Asmoro, mengatakan, ada hubungan antara penurunan pertumbuhan konsumsi dan penyusutan jumlah masyarakat berpendapatan menengah atau kelas ekonomi menengah. ”Dengan menggunakan definisi kelas konsumen menurut Bank Dunia, hanya kelas atas dan kelas bawah yang  mengalami perubahan proporsi relatif kecil antara periode sebelum dan sesudah pandemi. Sementara proporsi kelas menengah Indonesia turun dari sekitar seperlima (21,4 %) sebelum pandemi menjadi kurang dari seperlima (17,4 %) saat ini,” kata Andry, Kamis (25/7).

Sebanyak 4 poin persentase jumlah masyarakat kelas menengah yang hilang sebagian besar berpindah ke kelas ekonomi yang lebih rendah, terlihat dari peningkatan proporsi kelas atas yang hanya 0,1 poin persentase. Adapun proporsi calon kelas menengah semakin meningkat, yaitu naik 1,3 poin persentase menjadi 49,5 %. Di sisi lain, sebagian calon kelas menengah turun ke kelas bawah atau rentan, menyebabkan jumlahnya meningkat 2,7 poin persentase sehingga pangsa kelas ini meningkat menjadi 23,3 % pada tahun 2023. ”Jika proporsi kelas menengah turun, sementara konsumsi rumah tangga secara keseluruhan turun, menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki pendapatan lebih sedikit sehingga menurunkan daya beli konsumen secara keseluruhan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan perekonomian,” tuturnya. (Yoga) 

Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Kepercayaan konsumen, walau optimis, melemah. Indikator industri manufaktur (Purchasing Management Index/PMI), di angka 50,7, masih ekspansi, juga mengalami pelemahan. PHK semakin banyak, terutama di industri tekstil dan pakaian. Sementara nilai rupiah mengalami depresiasi dan tekanan. Inflasi relatif rendah 2,5 %, tetapi deflasi dua bulan berturut-turut menunjukkan indikasi pelemahan daya beli konsumen. Sekalipun inflasi relatif rendah, BI belum berani menurunkan suku bunga. Kekhawatirannya adalah pada rupiah yang semakin tertekan dan sulit dijaga. Beberapa bank sentral, seperti bank sentral Eropa, Swiss, Swedia, dan Brasil, telah menurunkan suku bunganya. BI menunggu bank sentral AS, The Fed, menurunkan suku bunga kemudian mengikutinya.

Padahal, para pelaku ekonomi menanti penurunan suku bunga untuk mendorong kegiatan usaha. Dengan cadangan devisa yang tidak besar, walau memadai, BI menjaga stabilitas rupiah dengan intervensi langsung, penerbitan obligasi rupiah dan dollar, serta meningkatkan domesticnon-delivery forward market untuk membantu stabilitas rupiah. Namun, ini belum memadai. BI praktis menjadi pemegang Surat Berharga Negara (SBN) terbesar, sekitar 24 %. Rupiah masih akan mengalami tekanan sampai The Fed menurunkan suku bunga. The Fed tidak menurunkan suku bunga karena inflasi masih di atas 2 %. Tingginya suku bunga membuat bank semakin bersaing untuk mendapatkan dana tambahan. Margin pun turun. Sementara debitor menunggu turunnya suku bunga untuk mengajukan kredit baru yang lebih besar.

Mereka juga menunggu kebijakan pemerintahan baru yang diharap lebih menjanjikan. Nasabah UMKM masih meminta restrukturisasi kredit, untuk mendapat perpanjangan. Konsumen berpendapatan menengah dan tinggi cenderung menahan pengeluaran. Mereka lebih suka menabung dananya dengan lebih tingginya suku bunga. Secara makro, ekonomi terlihat baik-baik saja. Namun, berbeda secara sektoral, terutama industri manufaktur, apalagi mikro, yang membutuhkan perhatian tinggi. Tanggapan kebijakan makro dan sektoral yang fasilitatif dibutuhkan untuk restrukturisasi dan transformasi. Tentu saja inisiatif di tingkat mikro perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi. (Yoga)

Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD yang terus melemah. Meski BI berusaha menahan laju pelemahan itu dengan melakukan intervensi, rupiah terus tertekan hingga Rp 16.500 per USD pada pertengahan Juni 2024. Dalam beberapa bulan ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar akan berkurang karena dalam waktu dekat bank sentral AS alias Federal Reserve Bank (The Fed) berpotensi memo tong suku bunga USD. Penurunan suku bunga USD akan membuat USD melemah dan rupiah bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Ancaman yang sesungguhnya terhadap rupiah bakal terjadi setelah pemilihan presiden AS pada November mendatang.

Siapa pun presiden terpilih akan menjadi seperti buah simalakama bagi rupiah. Keduanya akan menempuh kebijakan merangsang ekonomi AS. Jika Joe Biden terpilih, dia akan mendorong belanja negara secara besar-besaran. Jika Donald Trump terpilih, dia bakal mendorong pengurangan pajak besar-besaran.  Stimulus akan memicu kembali pertumbuhan ekonomi AS pada 2025. Namun, pertumbuhan itu akan memicu efek beruntun, dan inflasi di AS akan kembali melejit. Akibatnya, The Fed akan terpaksa kembali menaikkan suku bunga USD, sehinga USD menguat dan membuat rupiah terpuruk. Anjloknya rupiah pada 2025 akan menimbulkan gejolak, bahkan ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Biaya impor, terutama minyak mentah dan BBM membengkak. BI akan terpaksa menaikkan suku bunga rupiah, yang membuat biaya modal bagi dunia usaha ataupun konsumen meningkat

Di awal era reformasi, Indonesia pernah mengalami situasi serupa, yaitu meroketnya USD. Ada tiga masalah fundamental yang menjadi penyebab krisis ekonomi 1997-1998, yaitu (1) ketergantungan terhadap utang luar negeri, (2) lemahnya regulasi, dan (3) crony capitalism. Utang luar negeri yang diterima perbankan dan sektor swasta ini kebanyakan mengalir ke kroni-kroni pemerintah dan bukan ke institusi / orang yang layak mendapat kredit. Puncaknya, saat mata uang baht Thailand dan won Korea ambruk, muncul keraguan terhadap negara lain di Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan krisis kepercayaan, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Ujung-ujungnya penarikan tabungan masyarakat dari bank-bank karena hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan akhirnya pada seluruh perekonomian Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dari Rp 2.000 per USD pada Agustus 1997 menjadi Rp 16.000 per USD pada Juni 1998. Di era sekarang, pemerintah tidak perlu menunggu sampai krisis melanda. Belajar dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah bisa secara proaktif dan preventif memulai proses amputasi bisnis yang tidak sehat pada 2024-2025. Jangan terlambat bertindak karena dipaksa oleh kepanikan di pasar uang dan pasar modal untuk mengambil langkah drastis. Yang menjadi sumber utang bermasalah adalah BUMN dan pemerintah. Kondisi keuangan masyarakat juga bermasalah karena daya belinya terpuruk dan semakin terjerembap pinjaman online serta judi daring. (Yoga)

Pemerintah mengklaim kenaikan ranking daya saing Indonesia. Namun, fundamental ekonomi Indonesia dinilai pengamat masih tak meningkat signifikan. Presiden Jokowi dengan gembira menyebutkan kenaikan daya saing Indonesia dalam pemeringkatan daya saing yang dikeluarkan Institute for Management Development (IMD). Dari 67 negara, Indonesia berada di posisi ke-27 mengalahkan Inggris di peringkat ke-28, Malaysia di urutan ke-34, Jepang di nomor 38, Filipina di posisi ke-52, dan Turki di urutan ke-53. Dalam situs IMD, imd.org, peringkat teratas tetap Singapura yang diikuti secara berturut-turut Swiss, Denmark, Irlandia, Hong Kong, Swedia, Uni Emirat Arab, Taiwan, Belanda, dan Norwegia. Adapun Thailand ada di posisi ke-25.

”(Posisi) Jepang turun karena pelemahan mata uang dan penurunan produktivitas. Malaysia (turun) karena pelemahan mata uang dan stabilitas politik. Artinya, stabilitas politik penting, stabilitas mata uang penting, peningkatan produktivitas juga penting,” tutur Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6). Presiden menilai kenaikan daya saing Indonesia karena pemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi Indonesia dinilai baik. ”Karena UU Cipta Kerja, kita mengalami peningkatan, karena dunia bisnis kita semakin kompetitif, tenaga kerja dan produktivitas kita naik 6,” katanya.Namun, beberapa indikator yang dinilai masih lemah adalah kesehatan, pendidikan, sains, dan teknologi. Seusai sidang kabinet, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi ekonomi tidak menentu di tengah kondisi geopolitik saat ini masih panjang.

Penguatan dollar AS dan suku bunga di negara maju yang masih dipertahankan tinggi masih akan terjadi. Karena itu, depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah, masih terjadi. Harga beberapa komoditas yang naik, seperti CPO, nikel, dan tembaga, diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh di 5,11 %. Adapun kredit restrukturisasi akibat Covid-19 seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024. Presiden, kata Airlangga, mengarahkan supaya diusulkan ke OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Gubernur BI supaya diundurkan ke 2025. Langkah lainnya, kata Airlangga, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan penerbitan Sistem Pembayaran BI (SPBI) dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) disinkronkan dengan penerbitan Surat Berharga Negara dari Kemenkeu. ”Dari segi fundamental ekonomi kita dibandingkan negara lain relatif baik,” ujar Airlangga. (Yoga)

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bakal berat. Di tengah kondisi ekonomi masih labil, anggaran negara tahun depan akan menggotong program populis pemerintah baru, selain membiayai belanja rutin hingga mandatori seperti gaji pegawai, dana pendidikan, kesehatan hingga bayar utang. Salah satu program populis yang pasti akan diusung adalah makan bergizi gratis. Pemerintah bahkan sudah menetapkan pagu anggaran program ini untuk tahun pertama, yakni Rp 71 triliun dalam  RAPBN 2025. 

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pemerintah sudah menetapkan belanja, mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga infrastruktur. Angkanya meningkat dibandingkan tahun 2024. Belum lagi, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo yang nilainya fantastis tahun depan, yakni Rp 800 triliun. Belanja-belanja ini tentu bakal membebani APBN di saat kemampuan menggali penerimaan negara lemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran program makan gratis akan masuk pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), lantaran belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.

Namun, pemerintah akan melakukan sinkronisasi sampai program ini disusun tim presiden terpilih. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap berkomitmen atas target defisit yang sudah direncanakan pemerintah dan DPR. Thomas juga bilang, pihaknya terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025 yang bergulir antara pemerintah saat ini dan DPR, termasuk alokasi anggaran makan gratis. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengkritisi banyaknya belanja yang ingin dicapai pemerintah baru.

Dengan rencana belanja negara 2025 sekitar Rp 3.500 triliun - Rp 3.540 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp 840 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 500 triliun belanja subsidi dan kompensasi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai anggaran program makan gratis di tahun pertama Prabowo - Gibran membebani APBN. Ekonom Celios Nailul Huda melihat, beban anggaran 2025 tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang kuat. Otomatis anggaran 2025 masih akan mengandalkan utang. Padahal, estimasi dia,  rasio pembayaran bunga utang saat ini telah mencapai 14%-15% APBN.

Hasil survei Kompas mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan dua potret persepsi. Meski masyarakat kelas bawah mengaku puas atas capaian pemerintah, tidak demikian halnya dengan kelas menengah dan atas. Semakin tinggi kelas sosial dan latar pendidikannya, semakin rendah persepsi kepuasan yang muncul. Secara umum, berdasarkan hasil survei berkala periode Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi sebesar 65,1 %, tertinggi yang dicapai selama Jokowi-Amin menjabat atau dalam 4,5 tahun terakhir. Namun, jika diperhatikan lebih detail, tingkat kepuasan publik itu tidak merata di seluruh kelas sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.

Kelompok responden yang memiliki kepuasan tertinggi atas capaian ekonomi rezim Jokowi adalah kelas sosial-ekonomi bawah dengan tingkat kepuasan 69,8 %. Semakin tinggi kelas sosial-ekonominya, semakin rendah tingkat kepuasannya. Kelas menengah-bawah mencatat kepuasan 63,8 %, menengah-atas 60,1 %, dan kelas atas 52 %. Responden dengan latar belakang pendidikan dasar mencatat kepuasan tertinggi sebesar 69,2 %, pendidikan menengah 66 % dan responden pendidikan tinggi 46,3 %. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah kepuasannya atas capaian pemerintah. Ada dua realitas ekonomi berbeda yang dirasakan masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi bawah dan menengah-atas.

Keduanya sama-sama valid. Namun, hasil survei itu semakin menegaskan potret keresahan masyarakat kelas menengah yang belakangan semakin banyak terdengar di ruang-ruang publik dan linimasa media sosial. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, PHK di sektor-sektor padat karya, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memang lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah dan kelompok atas. ”Sementara kelompok bawah masih puas dengan kinerja ekonomi pemerintah karena negara hadir untuk kelompok ini dengan berbagai bansos yang ada sehingga berbagai gejolak ekonomi masih bisa teredam oleh bansos,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Keberpihakan pemerintah itu yang belum dirasakan kelompok menengah-atas yang berhadapan dengan berbagai gejolak ekonomi itu dalam keseharian, dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, cicilan kredit kendaraan bermotor dan KPR yang semakin berat, serta ancaman kehilangan pekerjaan dan upah. Berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah-atas tak mendapat bantuan atau kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk meredam persoalan ekonomi tersebut, tidak heran jika persepsi kepuasan dari kelompok menengah dan atas jauh lebih rendah dibanding persepsi kelompok bawah. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk meredam keresahan itu, menurut Teguh, adalah menunda kebijakan yang bisa semakin membebani masyarakat kelas menengah. Misalnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025. (Yoga)

Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)

Masalah kredit macet membengkak juga dirasakan industri multifinance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan atau multifinance pada April 2024 mencapai 2,82%, naik dari bulan sebelumnya di 2,45%. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berujar, kenaikan NPF disebabkan penurunan penjualan mobil dan kondisi ekonomi. "Bukan karena pencabutan restrukturisasi kebijakan Covid-19," ujar dia, kemarin. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, juga menyebut pencabutan relaksasi restrukturisasi Covid-19 tak ada kaitannya dengan kenaikan NPF multifinance. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) juga menyebut tingkat NPF meningkat. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan, tingkat NPF per Mei 2024 tercatat sebesar 1,16%.

"Memang harus diakui jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ada kenaikan dari 1,05%. Sementara NPF per Mei 2023 sebesar 1,26%," ujar dia. Faktor lain adalah banyak hari libur, sehingga operasional cukup terganggu. "Banyak hari libur sangat bagus untuk perekonomian Indonesia, khususnya pariwisata, tetapi hal ini menjadi tantangan bagi kami," tutur Ristiawan. Untuk menekan NPF, dia mempertahankan underwriting customer secara cermat. PT BCA Finance mencatat tingkat NPF pada April 2024 sebesar 1,93%. Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim menyampaikan, nilai tersebut meningkat dibandingkan Maret 2024 di 1,87%. PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengatakan NPF per Mei 2024 sebesar 1,52%, naik 0,2% dari April 2024. Stanley S. Atmadja, Direktur Utama MUF, menerangkan, peningkatan NPF terjadi karena peningkatan suku bunga dan depresiasi rupiah. Dia menyebut, MUF meningkatkan kerjasama dengan Bank Mandiri dan BSI untuk menjaga kualitas pembiayaan.

Pemerintah mesti mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyarakat. Sebab, sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kunci penting pertumbuhan ekonomi, menunjukkan gelagat kelesuan. Menilik hasil survei konsumen lansiran Bank Indonesia periode Mei 2024, baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) memang masih berada di zona optimistis alias di atas 100. Namun, jika melihat tren bulanan, maka akan tampak bahwa ada indikasi penurunan optimisme konsumen. IKK pada Mei 2024 misalnya, turun 2,5 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan IKE yang melorot 4 poin, sedangkan IEK turun 1 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan optimisme konsumen pada bulan lalu memang wajar, mengingat ada tantangan yang cukup berat, terutama kurs rupiah yang masih loyo terhadap dolar Amerika Serikat. Efeknya menjalar ke produsen, lantaran kenaikan ongkos produksi akibat harga bahan baku yang kian mahal. Imbasnya, konsumen pun menanggung kenaikan harga. Situasi tersebut berkelindan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang membuat tantangan ke depan makin besar. 

Faktanya, bank sentral AS, Federal Reserve, belum berselera untuk menurunkan suku bunga acuan. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (12/6) waktu AS, memutuskan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) di kisaran target 5,25%—5,5%. Demikian pula Bank Indonesia yang belum leluasa untuk menurunkan suku bunga acuan, sejak penaikan BI Rate menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah itu ditempuh BI demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya BI untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran, yakni 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Penguatan daya beli jelas masih diperlukan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun kelas menengah. Adapun, salah satu solusinya adalah melalui kebijakan fiskal yang responsif, misalnya penguatan bantalan sosial. Demikian pula bagi sektor produksi, insentif tetap dibutuhkan oleh dunia usaha. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah memastikan harga barang/jasa yang diatur pemerintah maupun harga pangan tetap stabil. Sebab, lonjakan harga keduanya, akan membuat inflasi turut melesat.