Bank Dunia mengingatkan, tanpa lompatan pertumbuhan ekonomi, sulit bagi Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill, bersama Homi Kharas memperkenalkan konsep MIT, dalam laporan ”Jebakan Pendapatan Menengah” mengingatkan, jalan yang dihadapi Indonesia dan 107 negara lain untuk keluar dari MIT sangat terjal, kecuali ada terobosan kebijakan luar biasa. Untuk bisa naik kelas, tak semudah 3-5 dekade lalu. Tiga kendala utama: populasi yang menua semakin cepat, meningkatnya proteksionisme negara maju, dan kebutuhan dana yang makin besar untuk transisi energi (Kompas, 14/8/2024).

Per1Juli 2023, kita kembali ke status negara berpendapatan menengah atas. Namun, tak berarti kita sudah di rel yang tepat menuju Indonesia negara maju 2045. Dengan laju seperti sekarang, tanpa inovasi kebijakan, butuh 70 tahun hanya untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS sekarang. Artinya, Indonesia Emas 2045 bisa tinggal mimpi. Pada 1960-an, Indonesia dan Korsel sama-sama negara miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 USD. Tapi, Korsel jauh meninggalkan kita.

Tahun 2023, Korsel mencapai 35.569 USD, kita baru 4.941 USD. Padahal, Korsel terbilang miskin sumber daya alam. Untuk bisa keluar dari MIT, pertumbuhan ekonomi kita minimal harus 7-8 % per tahun selama 10 tahun ke depan. Sementara kurun 2005-2024, pertumbuhan kita rata-rata hanya 4,98 % dan cenderung terus melambat. Hampir semua target pertumbuhan tak tercapai. Hal sama terjadi pada PDB per kapita. Laporan Bank Dunia mengingatkan kita, Indonesia Emas 2045 tak bisa dicapai hanya dengan business as usual. (Yoga)

Kinerja ritel modern tengah tergerus pelemahan daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas. Kondisi itu menjadi beban bagi para peritel modern di tengah tantangan perubahan perilaku belanja konsumen di era perkembangan teknologi digital. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan kinerja ritel modern semester I-2024 hanya tumbuh 4,8-4,9 % secara tahunan. Pada semester II-2024, pertumbuhannya diperkirakan stagnan, bahkan berpotensi turun. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, Rabu (14/8) mengatakan, perlambatan pertumbuhan kinerja ritel pada 2024 dipengaruhi pelemahan daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas. Lesunya daya beli masyarakat itu terlihat dari sejumlah indikator.

Salah satunya adalah deflasi yang terjadi tiga bulan beruntun. Dari data BPS, Indonesia mengalami deflasi pada Mei, Juni, dan Juli 2024 masing-masing 0,03 %, 0,08 %, dan 0,18 %. Menurut Roy, deflasi tersebut lebih mencerminkan penurunan permintaan, bukan kelebihan penawaran. Permintaan turun lantaran banyak pekerja yang mengalami PHK, yakni sekitar 30.000 orang sejak awal 2024. Selain itu, jumlah pekerja informal juga semakin bertambah. ”Mereka yang di-PHK tidak akan memprioritas belanja makanan dan minuman ketimbang belanja lainnya. Para pekerja informal juga kurang lebih sama,” katanya dalam Gambir Trade Talk #15 bertajuk ”Transformasi Ritel Modern di Era Digitalisasi: Peluang dan Tantangan” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan, Rabu, di Jakarta.

”Selain deflasi, pelemahan daya beli juga terindikasi dari tergerusnya tabungan kelas menengah. Tidak mengherankan jika muncul istilah mantab atau makan tabungan,” kata Roy. Di samping lesunya daya beli, Roy juga menyebutkan peredaran barang ilegal dan bekas turut menggerus kinerja ritel modern. Barang-barang impor tersebut masuk ke Indonesia tanpa terpantau dengan baik. Barang-barang itu juga dijual dengan harga relatif murah, baik secara daring maupun luring. Aprindo berharap ada penguatan daya beli, terutama bagi kelas menengah dan bawah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan perdagangan barang-barang ilegal dan pakaian bekas agar tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri. (Yoga)

PPN kemungkinan besar tetap naik menjadi 12 % tahun depan. Untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar tak terlalu tertekan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan fiskal lain, seperti keringanan pajak bagi masyarakat dan sektor tertentu. Sinyal PPN tetap naik dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (8/8). Menurut Airlangga, kenaikan PPN merupakan mandat UU No 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dampak kenaikan PPN pasti akan dirasakan dan ditanggung langsung masyarakat. Pendiri Kantor Konsultan Pajak PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, kenaikan tarif pajak itu akan menambah inflasi antara 0,5 % dan 1 %. Sebab, imbas kenaikan tarif PPN adalah meningkatnya harga sejumlah barang dan jasa di pasaran. ”Harga-harga yang dibayar masyarakat setidaknya 1 % lebih mahal dari tahun 2024. Secara teoritis, kenaikan tarif PPN akan ditanggung langsung oleh konsumen akhir. Dampaknya ada di masyarakat,” kata Raden, Senin (12/8).

Beberapa jenis barang sehari-hari yang akan mengalami kenaikan harga antara lain pakaian, sepatu, alat elektronik, perlengkapan mandi dan kebersihan rumah tangga, obat-obatan yang dijual bebas (over the counter), dan kosmetik. Adapun kebutuhan pokok, seperti sembako dan beberapa jenis jasa, termasuk angkutan umum, dikecualikan dari pungutan PPN. Tekanan pada masyarakat akan semakin terasa karena akhir-akhir ini daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, sedang mengalami tren menurun. Indikasinya adalah laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan di bawah 5 % selama tiga triwulan terakhir secara berturut-turut. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024 diperkirakan sulit mencapai level 5 %. Berbagai indikator telah menunjukkan pelemahan, mulai kinerja industri manufaktur yang tak ekspansif sampai berlanjutnya tren pelemahan konsumsi masyarakat. Kebijakan yang tepat diperlukan untuk mengantisipasi perlambatan. Indikasi lesunya perekonomian triwulan III-2024 bisa dilihat dari kinerja dua kontributor utama pembentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, dari sisi lapangan usaha, industri manufaktur yang merupakan motor utama perekonomian mulai melambat pada triwulan III. Pada Juli 2024, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur yang dirilis S&P Global menunjukkan, performa industri manufaktur Indonesia masuk ke zona kontraksi di level 49,3.

Performa terendah dalam tiga tahun terakhir. Kedua, dari sisi pengeluaran, ada tren perlambatan konsumsi rumah tangga. Selama tiga triwulan terakhir, konsumsi masyarakat hanya bisa tumbuh di bawah level 5 %. Kontribusi konsumsi terhadap pembentukan PDB sangat dominan, yakni 54,53 %, di atas motor pertumbuhan lain, seperti investasi, ekspor, dan konsumsi pemerintah. Berdasar data historis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan III biasanya lebih rendah dari triwulan II, karena pada triwulan III tidak ada faktor musiman yang bisa mendongkrak belanja masyarakat, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan musim liburan sekolah.

Ini bukan indikasi yang menjanjikan. Sebab, pada triwulan II, konsumsi rumah tangga pun sudah melambat dan hanya mampu tumbuh 4,93 %. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, indikator-indikator tersebut membuat prospek pertumbuhan ekonomi ditriwulan III akan jauh lebih menantang dari sebelumnya. ”Ada potensi, terlebih kalau melihat kondisi PMI Manufaktur yang sudah mulai terkontraksi per Juli, pertumbuhan (triwulan III) bisa di bawah 5 %,” kata Josua, Minggu (11/8). Kinerja industri manufaktur triwulan III kemungkinan akan sedikit terbantu sinyal positif bank sentral AS, The Federal Reserve.

The Fed diperkirakan memangkas suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024, yang akan menjadi stimulus positif bagi perusahaan manufaktur. Sebab, ada indikasi rupiah menguat dan suku bunga kredit menurun menyusul kebijakan moneter The Fed yang lebih longgar, yang bisa membantu meringankan beban biaya produksi industri manufaktur. Namun, ancaman pelemahan tetap ada, khususnya akibat pertumbuhan ekonomi China yang pada triwulan II-2024 sudah di bawah 5 %. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, pelemahan ekonomi China akan berdampak pada permintaan ekspor Indonesia sehingga menurunkan kinerja industri pengolahan. (Yoga)

Perjalanan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dinilai masih sangat panjang. Hal ini mengingat laju pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia tumbuh melambat. Bank Dunia menyatakan, lebih dari 108 negara, termasuk Indonesia, China, Argentina, Brasil dan India masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income countries) dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita berkisar US$ 1.136 hingga US$ 13.845. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk World Development Report 2024: The Middle Income Trap, negara-negara ini merupakan rumah bagi 6 miliar orang yang setara  75% populasi global, serta menghasilkan lebih dari 40% PDB global. Dalam laporan tersebut, Indonesia memang masuk kategori upper middle income countries atau negara berpendapatan menengah-atas. GNI per kapita Indonesia mencapai US$ 4,870 pada tahun 2023. Namun, posisi Indonesia paling rendah dibandingkan 11 negara lain yang masuk kategori ini. Misalnya, Rusia mencatatkan GNI per kapita US$ 14.250.

Kemudian China membukukan US$ 13.400. Bahkan Malaysia mencatat GNI per kapita jauh di atas Indonesia, yakni US$ 11.970. Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill memprediksi Indonesia setidaknya membutuhkan waktu 70 tahun untuk bisa mencapai pendapatan per kapita setara negara maju alias high income countries. Bank Dunia menilai ada sejumlah faktor yang membuat negara-negara berpendapatan menengah terjebak dalam stagnasi ekonomi, mulai dari penuaan populasi, peningkatan proteksionisme, serta kebutuhan transisi energi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menghitung, jika pertumbuhan GNI per kapita Indonesia ke depan masih sama dengan rata-rata pertumbuhan dalam satu dekade terakhir di level 2,75% per tahun, maka perlu 39 tahun bagi Indonesia untuk memasuki era pendapatan kelas atas atau US$ 14.005 per kapita. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menambahkan, program pembangunan infrastruktur secara merata harus tetap dilakukan. Juga memacu hilirisasi bukan hanya di sektor pertambangan, namun juga pertanian dan perkebunan.

Menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian nasional diindikasikan dengan penurunan atau stagnansi penghasilan masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi, yang menyebabkan konsumen mencari alternatif belanja murah. Hal ini turut menggerus pendapatan produsen barang konsumen. Perekonomian Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi, di kisaran 5 %, untuk tahun 2024 dan 2025. Angka pertumbuhan ini diharapkan ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang memberikan kontribusi 50 %. Sayangnya, berdasarkan data BPS, pertumbuhan konsumsi belum melampaui level 5 % sejak 2022. Pada triwulan I-2024, konsumsi bahkan hanya tumbuh 4,97 % meski didukung pemilu dan Ramadhan.

Menggunakan mahadata, Mandiri Shopping Index (MSI), ekonom Bank Mandiri, Bobby Hermanus dan Andry Asmoro, mengatakan, ada hubungan antara penurunan pertumbuhan konsumsi dan penyusutan jumlah masyarakat berpendapatan menengah atau kelas ekonomi menengah. ”Dengan menggunakan definisi kelas konsumen menurut Bank Dunia, hanya kelas atas dan kelas bawah yang  mengalami perubahan proporsi relatif kecil antara periode sebelum dan sesudah pandemi. Sementara proporsi kelas menengah Indonesia turun dari sekitar seperlima (21,4 %) sebelum pandemi menjadi kurang dari seperlima (17,4 %) saat ini,” kata Andry, Kamis (25/7).

Sebanyak 4 poin persentase jumlah masyarakat kelas menengah yang hilang sebagian besar berpindah ke kelas ekonomi yang lebih rendah, terlihat dari peningkatan proporsi kelas atas yang hanya 0,1 poin persentase. Adapun proporsi calon kelas menengah semakin meningkat, yaitu naik 1,3 poin persentase menjadi 49,5 %. Di sisi lain, sebagian calon kelas menengah turun ke kelas bawah atau rentan, menyebabkan jumlahnya meningkat 2,7 poin persentase sehingga pangsa kelas ini meningkat menjadi 23,3 % pada tahun 2023. ”Jika proporsi kelas menengah turun, sementara konsumsi rumah tangga secara keseluruhan turun, menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki pendapatan lebih sedikit sehingga menurunkan daya beli konsumen secara keseluruhan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan perekonomian,” tuturnya. (Yoga) 

Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Kepercayaan konsumen, walau optimis, melemah. Indikator industri manufaktur (Purchasing Management Index/PMI), di angka 50,7, masih ekspansi, juga mengalami pelemahan. PHK semakin banyak, terutama di industri tekstil dan pakaian. Sementara nilai rupiah mengalami depresiasi dan tekanan. Inflasi relatif rendah 2,5 %, tetapi deflasi dua bulan berturut-turut menunjukkan indikasi pelemahan daya beli konsumen. Sekalipun inflasi relatif rendah, BI belum berani menurunkan suku bunga. Kekhawatirannya adalah pada rupiah yang semakin tertekan dan sulit dijaga. Beberapa bank sentral, seperti bank sentral Eropa, Swiss, Swedia, dan Brasil, telah menurunkan suku bunganya. BI menunggu bank sentral AS, The Fed, menurunkan suku bunga kemudian mengikutinya.

Padahal, para pelaku ekonomi menanti penurunan suku bunga untuk mendorong kegiatan usaha. Dengan cadangan devisa yang tidak besar, walau memadai, BI menjaga stabilitas rupiah dengan intervensi langsung, penerbitan obligasi rupiah dan dollar, serta meningkatkan domesticnon-delivery forward market untuk membantu stabilitas rupiah. Namun, ini belum memadai. BI praktis menjadi pemegang Surat Berharga Negara (SBN) terbesar, sekitar 24 %. Rupiah masih akan mengalami tekanan sampai The Fed menurunkan suku bunga. The Fed tidak menurunkan suku bunga karena inflasi masih di atas 2 %. Tingginya suku bunga membuat bank semakin bersaing untuk mendapatkan dana tambahan. Margin pun turun. Sementara debitor menunggu turunnya suku bunga untuk mengajukan kredit baru yang lebih besar.

Mereka juga menunggu kebijakan pemerintahan baru yang diharap lebih menjanjikan. Nasabah UMKM masih meminta restrukturisasi kredit, untuk mendapat perpanjangan. Konsumen berpendapatan menengah dan tinggi cenderung menahan pengeluaran. Mereka lebih suka menabung dananya dengan lebih tingginya suku bunga. Secara makro, ekonomi terlihat baik-baik saja. Namun, berbeda secara sektoral, terutama industri manufaktur, apalagi mikro, yang membutuhkan perhatian tinggi. Tanggapan kebijakan makro dan sektoral yang fasilitatif dibutuhkan untuk restrukturisasi dan transformasi. Tentu saja inisiatif di tingkat mikro perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi. (Yoga)

Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD yang terus melemah. Meski BI berusaha menahan laju pelemahan itu dengan melakukan intervensi, rupiah terus tertekan hingga Rp 16.500 per USD pada pertengahan Juni 2024. Dalam beberapa bulan ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar akan berkurang karena dalam waktu dekat bank sentral AS alias Federal Reserve Bank (The Fed) berpotensi memo tong suku bunga USD. Penurunan suku bunga USD akan membuat USD melemah dan rupiah bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Ancaman yang sesungguhnya terhadap rupiah bakal terjadi setelah pemilihan presiden AS pada November mendatang.

Siapa pun presiden terpilih akan menjadi seperti buah simalakama bagi rupiah. Keduanya akan menempuh kebijakan merangsang ekonomi AS. Jika Joe Biden terpilih, dia akan mendorong belanja negara secara besar-besaran. Jika Donald Trump terpilih, dia bakal mendorong pengurangan pajak besar-besaran.  Stimulus akan memicu kembali pertumbuhan ekonomi AS pada 2025. Namun, pertumbuhan itu akan memicu efek beruntun, dan inflasi di AS akan kembali melejit. Akibatnya, The Fed akan terpaksa kembali menaikkan suku bunga USD, sehinga USD menguat dan membuat rupiah terpuruk. Anjloknya rupiah pada 2025 akan menimbulkan gejolak, bahkan ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Biaya impor, terutama minyak mentah dan BBM membengkak. BI akan terpaksa menaikkan suku bunga rupiah, yang membuat biaya modal bagi dunia usaha ataupun konsumen meningkat

Di awal era reformasi, Indonesia pernah mengalami situasi serupa, yaitu meroketnya USD. Ada tiga masalah fundamental yang menjadi penyebab krisis ekonomi 1997-1998, yaitu (1) ketergantungan terhadap utang luar negeri, (2) lemahnya regulasi, dan (3) crony capitalism. Utang luar negeri yang diterima perbankan dan sektor swasta ini kebanyakan mengalir ke kroni-kroni pemerintah dan bukan ke institusi / orang yang layak mendapat kredit. Puncaknya, saat mata uang baht Thailand dan won Korea ambruk, muncul keraguan terhadap negara lain di Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan krisis kepercayaan, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Ujung-ujungnya penarikan tabungan masyarakat dari bank-bank karena hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan akhirnya pada seluruh perekonomian Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dari Rp 2.000 per USD pada Agustus 1997 menjadi Rp 16.000 per USD pada Juni 1998. Di era sekarang, pemerintah tidak perlu menunggu sampai krisis melanda. Belajar dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah bisa secara proaktif dan preventif memulai proses amputasi bisnis yang tidak sehat pada 2024-2025. Jangan terlambat bertindak karena dipaksa oleh kepanikan di pasar uang dan pasar modal untuk mengambil langkah drastis. Yang menjadi sumber utang bermasalah adalah BUMN dan pemerintah. Kondisi keuangan masyarakat juga bermasalah karena daya belinya terpuruk dan semakin terjerembap pinjaman online serta judi daring. (Yoga)

Pemerintah mengklaim kenaikan ranking daya saing Indonesia. Namun, fundamental ekonomi Indonesia dinilai pengamat masih tak meningkat signifikan. Presiden Jokowi dengan gembira menyebutkan kenaikan daya saing Indonesia dalam pemeringkatan daya saing yang dikeluarkan Institute for Management Development (IMD). Dari 67 negara, Indonesia berada di posisi ke-27 mengalahkan Inggris di peringkat ke-28, Malaysia di urutan ke-34, Jepang di nomor 38, Filipina di posisi ke-52, dan Turki di urutan ke-53. Dalam situs IMD, imd.org, peringkat teratas tetap Singapura yang diikuti secara berturut-turut Swiss, Denmark, Irlandia, Hong Kong, Swedia, Uni Emirat Arab, Taiwan, Belanda, dan Norwegia. Adapun Thailand ada di posisi ke-25.

”(Posisi) Jepang turun karena pelemahan mata uang dan penurunan produktivitas. Malaysia (turun) karena pelemahan mata uang dan stabilitas politik. Artinya, stabilitas politik penting, stabilitas mata uang penting, peningkatan produktivitas juga penting,” tutur Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6). Presiden menilai kenaikan daya saing Indonesia karena pemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi Indonesia dinilai baik. ”Karena UU Cipta Kerja, kita mengalami peningkatan, karena dunia bisnis kita semakin kompetitif, tenaga kerja dan produktivitas kita naik 6,” katanya.Namun, beberapa indikator yang dinilai masih lemah adalah kesehatan, pendidikan, sains, dan teknologi. Seusai sidang kabinet, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi ekonomi tidak menentu di tengah kondisi geopolitik saat ini masih panjang.

Penguatan dollar AS dan suku bunga di negara maju yang masih dipertahankan tinggi masih akan terjadi. Karena itu, depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah, masih terjadi. Harga beberapa komoditas yang naik, seperti CPO, nikel, dan tembaga, diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh di 5,11 %. Adapun kredit restrukturisasi akibat Covid-19 seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024. Presiden, kata Airlangga, mengarahkan supaya diusulkan ke OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Gubernur BI supaya diundurkan ke 2025. Langkah lainnya, kata Airlangga, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan penerbitan Sistem Pembayaran BI (SPBI) dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) disinkronkan dengan penerbitan Surat Berharga Negara dari Kemenkeu. ”Dari segi fundamental ekonomi kita dibandingkan negara lain relatif baik,” ujar Airlangga. (Yoga)

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bakal berat. Di tengah kondisi ekonomi masih labil, anggaran negara tahun depan akan menggotong program populis pemerintah baru, selain membiayai belanja rutin hingga mandatori seperti gaji pegawai, dana pendidikan, kesehatan hingga bayar utang. Salah satu program populis yang pasti akan diusung adalah makan bergizi gratis. Pemerintah bahkan sudah menetapkan pagu anggaran program ini untuk tahun pertama, yakni Rp 71 triliun dalam  RAPBN 2025. 

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pemerintah sudah menetapkan belanja, mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga infrastruktur. Angkanya meningkat dibandingkan tahun 2024. Belum lagi, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo yang nilainya fantastis tahun depan, yakni Rp 800 triliun. Belanja-belanja ini tentu bakal membebani APBN di saat kemampuan menggali penerimaan negara lemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran program makan gratis akan masuk pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), lantaran belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.

Namun, pemerintah akan melakukan sinkronisasi sampai program ini disusun tim presiden terpilih. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap berkomitmen atas target defisit yang sudah direncanakan pemerintah dan DPR. Thomas juga bilang, pihaknya terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025 yang bergulir antara pemerintah saat ini dan DPR, termasuk alokasi anggaran makan gratis. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengkritisi banyaknya belanja yang ingin dicapai pemerintah baru.

Dengan rencana belanja negara 2025 sekitar Rp 3.500 triliun - Rp 3.540 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp 840 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 500 triliun belanja subsidi dan kompensasi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai anggaran program makan gratis di tahun pertama Prabowo - Gibran membebani APBN. Ekonom Celios Nailul Huda melihat, beban anggaran 2025 tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang kuat. Otomatis anggaran 2025 masih akan mengandalkan utang. Padahal, estimasi dia,  rasio pembayaran bunga utang saat ini telah mencapai 14%-15% APBN.