Kinerja emiten telekomunikasi di kuartal III-2024 mengalami tekanan akibat daya beli masyarakat yang melemah, persaingan ketat, dan musim yang kurang menguntungkan dibandingkan kuartal sebelumnya. Nicholas Santoso, analis Verdhana Sekuritas, menyebut bahwa kondisi ini menyulitkan operator menaikkan harga layanan seluler, sehingga berdampak pada profitabilitas mereka. Emiten seperti PT Indosat Tbk (ISAT) mencatat laba bersih Rp 1,1 triliun, turun 21% secara kuartalan meskipun meningkat 30% secara tahunan. Di sisi lain, laba konsolidasi TLKM juga turun 12,3% yoy menjadi Rp 5,9 triliun pada kuartal tersebut.

Setelah mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulanan sebesar 0,08% pada Oktober 2024. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa inflasi ini menandai berakhirnya tren deflasi, dengan kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,93 pada September menjadi 106,01 pada Oktober. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencatat inflasi 0,94% secara bulanan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kenaikan IHK mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat, meski angkanya masih kecil. Ia berharap tren ini dapat mendorong pemulihan aktivitas produksi di berbagai sektor. Namun, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan bahwa terlalu dini untuk menganggap inflasi ini sebagai pemulihan daya beli yang solid. Ia menekankan bahwa kenaikan harga masih terkonsentrasi pada kebutuhan pokok yang sifatnya inelastis, sementara ketidakpastian ekonomi terlihat dari inflasi pada harga emas.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan bahwa inflasi inti, yang mencerminkan permintaan barang dan jasa, juga mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan permintaan pada beberapa komponen barang dan jasa. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap risiko penurunan daya beli dengan memperkuat investasi dan konsumsi, khususnya di kelas menengah.

Pemerintahan Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20% untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberi stimulus pada dunia usaha. Hashim Djojohadikusumo menekankan bahwa tarif yang lebih rendah akan membuat Indonesia lebih kompetitif, mendekati negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong. Anggawira, dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memberi ruang pada korporasi untuk ekspansi dan penciptaan lapangan kerja.

Optimisme konsumen Indonesia kembali menurun pada September 2024, mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan penurunan indeks keyakinan konsumen dari 124,4 pada Agustus menjadi 123,5. Laporan Bank Indonesia menunjukkan melemahnya ekspektasi penghasilan dan daya beli, khususnya di kalangan kelas menengah ke bawah. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, mengaitkan pelemahan ini dengan tingginya suku bunga dan kenaikan harga bahan bakar, membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja, terutama barang tahan lama.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan bahwa penurunan indikator ekonomi berdampak pada minat ekspansi bisnis, karena lemahnya permintaan memicu pengusaha untuk menunda ekspansi. Hariyadi juga menyoroti ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja yang menyebabkan lebih banyak pekerja masuk ke sektor informal, yang memiliki daya beli lebih rendah. Ia mendorong peningkatan lapangan kerja formal untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, menyebut pelemahan indikator ekonomi sebagai ancaman serius bagi dunia usaha karena dapat menekan omzet dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja. Sarman berharap Pilkada November serta musim libur akhir tahun dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal melalui belanja kampanye dan konsumsi musiman.

Awal Oktober 2024 ditandai dengan tanda-tanda penurunan daya beli dan kontraksi produksi sektor manufaktur, menambah tantangan bagi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, yang akan dilantik dalam 17 hari ke depan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya deflasi sebesar -0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi selama lima bulan berturut-turut. BPS mencatat deflasi saat ini disebabkan penurunan harga komoditas pangan yang mencukupi dari sisi suplai, berbeda dengan deflasi pada krisis 1999 yang diakibatkan depresiasi rupiah.

Deflasi ini juga bersamaan dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia yang mencatat kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, mencapai angka 49,2 di bulan September. S&P Global melaporkan bahwa penurunan PMI tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang lesu. Para pejabat mencoba membantah bahwa deflasi dan kontraksi manufaktur disebabkan oleh penurunan daya beli, mengacu pada inflasi inti yang masih naik. Namun, para ekonom memandang deflasi beruntun ini sebagai sinyal bahwa ekonomi sedang tidak baik, mengingat adanya ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan permintaan yang melemah.

Tantangan ekonomi ini akan menjadi pekerjaan besar bagi Prabowo Subianto setelah menerima estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, di tengah penurunan daya beli dan produksi serta beban defisit anggaran yang juga harus diatasi pada tahun pertama kepresidenannya.