Hasil survei Kompas mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan dua potret persepsi. Meski masyarakat kelas bawah mengaku puas atas capaian pemerintah, tidak demikian halnya dengan kelas menengah dan atas. Semakin tinggi kelas sosial dan latar pendidikannya, semakin rendah persepsi kepuasan yang muncul. Secara umum, berdasarkan hasil survei berkala periode Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi sebesar 65,1 %, tertinggi yang dicapai selama Jokowi-Amin menjabat atau dalam 4,5 tahun terakhir. Namun, jika diperhatikan lebih detail, tingkat kepuasan publik itu tidak merata di seluruh kelas sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.

Kelompok responden yang memiliki kepuasan tertinggi atas capaian ekonomi rezim Jokowi adalah kelas sosial-ekonomi bawah dengan tingkat kepuasan 69,8 %. Semakin tinggi kelas sosial-ekonominya, semakin rendah tingkat kepuasannya. Kelas menengah-bawah mencatat kepuasan 63,8 %, menengah-atas 60,1 %, dan kelas atas 52 %. Responden dengan latar belakang pendidikan dasar mencatat kepuasan tertinggi sebesar 69,2 %, pendidikan menengah 66 % dan responden pendidikan tinggi 46,3 %. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah kepuasannya atas capaian pemerintah. Ada dua realitas ekonomi berbeda yang dirasakan masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi bawah dan menengah-atas.

Keduanya sama-sama valid. Namun, hasil survei itu semakin menegaskan potret keresahan masyarakat kelas menengah yang belakangan semakin banyak terdengar di ruang-ruang publik dan linimasa media sosial. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, PHK di sektor-sektor padat karya, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memang lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah dan kelompok atas. ”Sementara kelompok bawah masih puas dengan kinerja ekonomi pemerintah karena negara hadir untuk kelompok ini dengan berbagai bansos yang ada sehingga berbagai gejolak ekonomi masih bisa teredam oleh bansos,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Keberpihakan pemerintah itu yang belum dirasakan kelompok menengah-atas yang berhadapan dengan berbagai gejolak ekonomi itu dalam keseharian, dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, cicilan kredit kendaraan bermotor dan KPR yang semakin berat, serta ancaman kehilangan pekerjaan dan upah. Berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah-atas tak mendapat bantuan atau kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk meredam persoalan ekonomi tersebut, tidak heran jika persepsi kepuasan dari kelompok menengah dan atas jauh lebih rendah dibanding persepsi kelompok bawah. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk meredam keresahan itu, menurut Teguh, adalah menunda kebijakan yang bisa semakin membebani masyarakat kelas menengah. Misalnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025. (Yoga)