;

Optimalkan Realisasi Belanja Pemerintah

Optimalkan Realisasi
Belanja Pemerintah

Kinerja APBN selama semester I-2023 mencatat surplus Rp 152,3 triliun. Namun, surplus tersebut justru menggambarkan realisasi belanja pemerintah yang kurang optimal dan perlu diakselerasi di paruh kedua tahun ini. Sepanjang Januari-Juni 2023, realisasi belanja negara tercatat Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target di APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 891,6 triliun (39,7 % dari target APBN) dan transfer ke daerah Rp 364,1 triliun (44,7 % dari target APBN). Adapun pendapatan negara pada periode yang sama sebesar Rp 1.407,7 triliun atau 57,2 % dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.105,6 triliun (54,7 % daritarget) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 302,1 triliun (68,5 % dari target). Dengan realisasi pendapatan yang lebih besar dari belanja, kinerja APBN sampai semester I-2023 masih surplus Rp 152,3 triliun.

Adapun keseimbangan primer mencapai surplus Rp 368,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Wakil Direktur Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Selasa (18/7) mengingatkan, surplus tidak perlu terlalu dibanggakan. Meski di satu sisi menunjukkan pendapatan terjaga, surplus mencerminkan bahwa uang negara belum dibelanjakan secara optimal hingga pertengahan tahun dan berpotensi dikebut di akhir tahun. ”APBN  dihasilkan dari pungutan pajak dan non-pajak yang masuk ke kantong pemerintah. Harapannya, APBN tidak disimpan dan mengendap menjadi surplus, tetapi harus segera dibelanjakan, baik di pusat maupun daerah,” kata Eko dalam diskusi daring yang diselenggarakan Indef di Jakarta. Eko menilai, jika kas negara disimpan menjadi surplus hingga berbulan-bulan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil dari seharusnya dan membuat perekonomian tumbuh lebih lambat dari perkiraan. (Yoga)


Download Aplikasi Labirin :