Perusahaan induk atau holding badan usaha milik negra (BUMN) bidang pelabuhan akan meneruskan berbagai proyek prioritas. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II, Arif Suhartono, memastikan proyek yang sudah dimulai akan tetap berjalan hingga selesai yang baru atau belum berjalan akan kami evaluasi," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Salah satu proyek besar Pelindo III adalah membangun pelabuhan kapal pesiar di Tanjungan Benoa, Bali, yang ditargetkan beroperasi pada 2023. Hingga bulan lalu, pembangunan pelabuhan yang menjadi bagian dari Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) itu sudah rampung 36 persen. Pelindo III juga ditunjuk sebagai operator sementara Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sedang menyiapkan alih kelola perlabuhan besar milik pemerintah kepada perusahaan korporasi, termasuk Pelindo. Selain untuk memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), rencana ini dilakukan guna meringankan beban anggaran yang dipakai untuk unit teknis di daerah. "Banyak pelabuhan, seperti yang di Papua, akan dialihkan pengelolahannya supaya tidak membebani pemerintah, "ujar dia, beberapa waktu lalu. 

(Oleh - HR1)

Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai rencana pemerintah menutup mal selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, penutupan mal akan membuat kegiatan usaha terhenti dan menekan arus kas pengusaha pusat perbelanjaan. "Kalau kegiatan usaha terhenti maka akan terjadi kembali pekerja yang dirumahkan dan kalau ternyata nantinya berkepanjangan maka akan terjadi kembali gelombang PHK," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/6).

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10 ribu per hari. Cakupan Area kebijakan tersebut adalah 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali. Dalam dokumen tersebut, pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan disebut akan ditutup dan restoran serta rumah makan hanya boleh melayani pesan antar atau pesanan dibawa pulang. Kemudian Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan tempat peribadatan ditutup sementara. Begitu pula fasilitas umum.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga pejabat PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo terkait dugaan tindak pidana korupsi pada anak usaha PT Askrindo Mitra Utama (AMU).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan ketiga pejabat tersebut adalah mantan Pimpinan Cabang KCU PT Askrindo Agus Hartana dan Adi Kusuma Wijaya, serta Novian Prihantono (NP) selaku Kepala Divisi Pemasaran Ritel dan Jaringan PT Askrindo.Menurut Leonard, kedua mantan Pimpinan Cabang diperiksa terkait dengan penyerahan komisi dari perwakilan PT AMU kepada Pimpinan Cabang KCU PT Askrindo.

(Oleh - HR1)

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih pendapatan usaha Rp2,76 triliun pada kuartal I 2021 di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari 2021 dan PPKM mikro mulai Februari 2021. "Jasa Marga mencatat pendapatan usaha sebesar Rp2,76 triliun atau meningkat 0,80 persen dari kuartal I tahun 2020 sebesar Rp2,73 triliun," ujar Corporate Secretary Jasa Marga Reza Febriano dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin. Menurut dia, angka tersebut berasal dari kontribusi pendapatan tol sebesar Rp2,54 triliun atau naik 0,36 persen dari kuartal I 2020 sebesar Rp2,53 triliun seiring pengoperasian jalan tol baru dan pendapatan usaha lain Rp215,60 miliar, tumbuh 6,23 persen dari kuartal I 2020 sebesar Rp203 miliar.

(Oleh - HR1)

AKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan tiga hal untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tiga hal tersebut yaitu memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, keselarasan informasi capaian tujuan target, dan proses penyusunan Voluntary National Review (VNR) SDGs tahun 2021. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hasil reviu VNR SDGs tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil reviu sebelumnya serta hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implementasi SDGs yang telah disampaikan. “Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan reviu BPK tersebut akan terus kami pantau bersama untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target VNR yang semakin berkualitas,” ucap Agung dalam acara Penyerahan LHR atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 pada Rabu (23/6).

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Para nasabah korban gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta meminta dana mereka segera dikembalikan oleh koperasi tersebut. Mereka berharap KSP Indosurya memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua dana mereka sesuai perjanjian awal saat menaruh dana di koperasi tersebut. Di antara para nasabah yang menuntut pengembalian dana adalah SR, ER, PT CPI, dan PT SII, dengan total keseluruhan dana yang ditempatkan pada KSP Indosurya Cipta sebesar Rp 33,210.000.000,-. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. “Klien kami telah berupaya menghubungi pengurus Koperasi, RM area Malang maupun Henry Surya (via WA) menanyakan kejelasan dan kepastian pembayaran dan/atau pengembalian uang simpanan klien kami di KSP Indosurya Cipta namun tidak ada tanggapan dan jawaban sama sekali. Atas dasar hal-hal tersebut, kami akhirnya datang membuat pengaduan ini,” jelas dokumen keterangan kuasa hukum SR, ER, PT CPI, dan PT SII, yang diterima Investor Daily, belum lama ini. Pada Februari 2020, sebagian nasabah KSP Indosurya tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang telah jatuh tempo di koperasi tersebut dengan jumlah mencapai Rp 14,6 triliun. Total nasabah koperasi ini sekitar 5.700 dan terus meningkat hingga menembus 6.000 nasabah. Koperasi ini menjanjikan imbalan bunga yang tinggi, yakni 9-12%. Jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7% setahun. Kasus gagal bayar terjadi ketika nasabah besar menarik kembali dananya. Dengan rush yang cukup besar, KSP Indosurya mengalami mismatch. Tagihan lebih besar dibandingkan dana kas yang tersedia. Gagal bayar tidak terelakkan dan fakta itu memicu gelombang penarikan dana yang lebih besar. Pada Juni 2020, pendiri dan mantan pengurus KSP Indosurya Cipta Henry Surya buka suara perihal gagar bayar KSP Indosurya yang mencapai Rp 15 triliun. Menurut dia, ada ketidakadilan yang dialami koperasi tersebut.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per Kamis (10/6) telah menangkap 113 unit kapal ikan pelaku praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Praktik IUU Fishing masih saja terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal berbendera asing maupun kapal-kapal Indonesia, apabila dibiarkan hal itu tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi maupun sosial, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik IUU Fishing di WPPNRI. Beragam strategi diterapkan, mulai dari menambah jumlah armada dan jam patroli, penggunaan teknologi, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain yakni TNI AL, Polri serta Bakamla, hingga strategi diplomasi. “Kapal-kapal illegal fishing yang berhasil ditangkap tim patroli KKP selama kurun waktu 2021 menjadi 113 unit kapal ikan. Ini menunjukkan KKP serius memberantas IUU Fishing di WPPNRI,” kata Trenggono di Jakarta, kemarin.

Terkait kapal-kapal yang berhasil ditangkap, Trenggono sudah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar sebagian dapat diberikan kepada nelayan tradisional untuk mendorong peningkatkan kesejahteraan. Tentunya pemberian bisa dilakukan setelah kapal diperbaiki, khususnya alat tangkapnya menjadi lebih ramah lingkungan. “Tapi prosesnya tidak begitu mudah karena ada payung hukum yang tidak bisa kita langgar dan kami harus berkoordinasi dengan aparat lainnya," kata Trenggono. Selama ini, kapalkapal hasil tangkapan sebagian dimusnahkan dan diberikan ke lembaga pendidikan untuk praktik atau riset.

(Oleh - HR1)

PURWAKARTA — Pemkab Purwakarta melansir populasi hewan ternak jenis domba terus meningkat setiap tahunnya, di mana hingga Mei 2021 populasinya tercatat 5,9 juta ekor. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan pihaknya terus mendorong supaya masyarakat lebih produktif mengembangbiakkan ternak.“Di kita ada program pendidikan berkarakter yang didalamnya mendorong pelajar supaya berminat di sektor peternakan. Dalam program tersebut, para pelajar yang terpilih juga diberi bantuan domba untuk diternak,” ujar Anne, Rabu (2/6).

“Sektor pertanian dan peternakan bisa menjadi salah satu andalan peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini,” jelas dia.Selain domba, lanjut Anne, dari laporan yang diterimanya dari dinas terkait, populasi hewan ternak jenis sapi juga turut meningkat tajam dalam kurun beberapa tahun terakhir. Hingga 2019 kemarin saja, kata dia, populasinya mencapai 15.000 ekor.“Setiap tahun populasinya terus meningkat. Di 2018, angkanya di kisaran 12.000 ekor, kemudian di 2019 kemarin, itu naik lagi jadi 15.000 ekor. Artinya, angka kelahiran anak sapi [pedet], sejauh ini juga terbilang tinggi,” kata Anne.

Anne menambahkan, untuk pengembangan hewan ternak jenis sapi di wilayah ada beberapa daerah yang potensial seperti Kecamatan Tegalwaru, Maniis, Sukasari, Campaka dan Kecamatan Cibatu. Untuk memfasilitasi para peternak, Pemkab Purwakarta juga telah meresmikan Pasar Dombret yaitu pasar domba murah berinternet.Selain domba, pasar berbasis digital ini juga menjual ternak lainnya, seperti sapi, kerbau, dan kambing.Pasar Dombret ini melayani transaksi jual beli hewan ternak, baik secara online maupun offl ine yang menyasar pedagang ternak dan masyarakat umum.Keberadaan Pasar Dombret ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat terutama saat musim pandemi Covid-19 ini.Inisiator Pasar Dombret Robi Nurhadi mengatakan pasar ini menjadi titik harapan bagi semua, utamanya warga sekitar untuk memulai langkah lebih baik di tengah situasi pandemi.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), memimpin pendanaan Seri B senilai US$ 65,5 juta atau setara Rp 942 miliar untuk TaniHub Group, start-up agritech yang membawahkan TaniHub, TaniFund, dan TaniSupply. Beberapa investor baru maupun lama juga turut berpartisipasi, yaitu Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), BRI Ventures, Flourish Ventures, Add Ventures, Intudo Ventures, Openspace Ventures, Tenaya Capital, UOB Venture Management, dan Vertex Ventures. CEO TaniHub Group Pamitra Wineka mengatakan, agar dapat menciptakan dampak sosial yang lebih luas, TaniHub Group akan menggunakan pendanaan ini untuk ekspansi geografis melalui pembangunan berbagai fasilitas mini hub, dengan dukungan pemerintah lokal di seluruh Indonesia. Seiring dengan langkah tersebut, perusahaan juga akan melakukan pengembangan produk dan layanannya melalui penguatan teknologi pada berbagai lini bisnis. Seluruh inisiatif tersebut merupakan upaya ekosistem TaniHub Group dalam menyerap produksi UMKM pertanian dan petani Indonesia yang tidak hanya ditujukan bagi konsumsi dalam negeri, tapi juga untuk pasar internasional.

Dia mengakui, pendanaan ini memiliki kesan tersendiri bagi TaniHub Group. Pertama, karena adanya dukungan dari MDI Ventures, sebuah corporate venture capital milik Telkom Group yang dikenal terdepan dalam bidang teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. Kedua, bergabungnya Flourish Ventures, investor global terkemuka karena kepeduliannya terhadap dampak sosial, salah satu pilar TaniHub Group yang sudah menjadi DNA bagi seluruh TaniSquad (sebutan untuk karyawan TaniHub Group). Sementara itu, Direktur Portfolio MDI Ventures Sandhy Widyasthana mengatakan, dengan pendanaan baru yang dipercayakan kepada MDI dari Telkom dan Kementerian BUMN, MDI akan terus fokus berinvestasi kepada sejumlah start-up teknologi yang mempunyai peran besar di berbagai sektor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan dapat membuat perbedaan besar di Indonesia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Jumlah penonton platform video streaming sesuai permintaan atau SVoD mulai kembali normal setelah sempat melonjak saat pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat yang berangsur normal menjadi penyebabnya.Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Joewono mengatakan keadaan pelanggan saat ini sudah mengalami saturasi sesuai dengan pertumbuhan jaringan optik dan merenggangnya kebijakan bekerja dari rumah. Bahkan, kegiatan di luar rumah sudah kembali normal.Menurutnya, setiap pemain sebaiknya melakukan kerja sama lebih intens tidak hanya dengan operator telekomunikasi, melainkan juga dengan operator optik agar penjualannya menjadi bagian paket langganan.“Performa mereka untuk meraup jumlah pengguna baru bisa meningkat 10%-20%,” katanya, Minggu (23/5).Dikutip melalui Bloomberg, penyedia layanan streaming film over the top (OTT) Disney+ melaporkan kenaikan jumlah pelanggan pada kuartal I/2021 hanya menjadi 103,6 juta pengguna. Angka ini jauh di bawah perkiraan yang sebesar 109 juta pelanggan.

Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia periode 2018-2021 Kristiono mengatakan hal ini sejalan dengan mulai diperlonggarnya aktivitas diluar rumah sehingga orang sudah berangsur beraktivitas secara normal.“Fase pembatasan ruang gerak [PSBB] dan pengetatan aktivitas diluar rumah kan dampaknya ke tingkat stres dan pelariannya mencari hiburan yang bisa dinikmati di rumah. Jadi, ketika ini mulai longgar, efeknya [bagi SVoD] juga terasa,” ujarnya.Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa tidak ada yang aneh dari peningkatan jumlah pengguna di layanan video streaming. Yang terjadi hanya kembali normal seperti seharusnya.“Bukan perlambatan, tetapi analis saja yang terlalu optimis. Kalau tidak pandemi, kemungkinan temponya memang perlahan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa tidak ada yang aneh dari peningkatan jumlah pengguna di layanan video streaming. Yang terjadi hanya kembali normal seperti seharusnya.Sementara itu, CEO GoPlay Edy Sulistyo optimistis pertumbuhan pengguna layanan streaming masih akan terus meningkat ke depannya.Dia mengatakan GoPlay fokus mengembangkan layanan live stream interaktif melalui GoPlay Live dengan menghadirkan beragam konten live show sebagai strategi menjaga pertumbuhan jumlah pengguna.“Bukan perlambatan, tetapi analis saja yang terlalu optimis. Kalau tidak pandemi, kemungkinan temponya memang perlahan,” ujarnya.