;
Tags

Umum

( 784 )

Penguatan Aliran Masuk Modal Asing Berlanjut

KT1 09 Sep 2021 Investor Daily, 6 September 2021

Aliran masuk modal asing (capital flow) ke pasar keuangan Indonesia selama periode 30 Agustus hingga 2 September 2021 tercatat Rp 11,63 miliar. Nilai ini melanjutkan tren peningkatan capital inflow pada pekan-pekan sebelumnya yaitu dari Rp 3,49 trilliun pada periode 16-19 Agustus 2021, menjadi lebih dari dua kali lipat pada periode 23-26 Agustus 2021 yaitu sebesar Rp 7,67 triliun. BI memaparkan, berdasarkan data transaksi  nonresiden di pasar keuangan domestik, capital inflow Rp11,63 triliun itu meliputi beli neto Rp 10,57 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli neto di pasar saham Rp 1,06 triliun. "Sehingga, berdasarkan data setelmen selama 2021 atau year to date (ytd), nonresiden beli neto mencapai Rp27,24 trilliun," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan, pekan lalu.

"Penyebab aliran modal asing masuk (inflow) adalah berkurangnya supply SBN sebagai akibat dari SKB III, di mana proses  pembelian SBN dilakukan via private placement. Akibatnya, harga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun terus naik dan yield-nya turun ke level 6,02%," jelas Haryadi kepada Investor Daily, akhir pekan lalu . Menurut dia, rupiah yang menguat dan derasnya aliran modal asing itu di topang oleh hasil ekspor dan tambahan alokasi dari special drawing rights (SDR) serta pinjaman program. Semua ini akan menopang peningkatan cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 yang diperkirakan akan berada diatas US$ 140 miliar atau meningkat dibandingkan posisi cadangan devisa Juli 2021 yang tercatat US$137,3 miliar.

Sementara itu, terkait isu pengurangan likuiditas (tapering off) oleh bank sentral AS, The Fed, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan bahwa investor sudah melakukan antisipasi sejak sinyal tapering off menguat di awal 2021. Sebagai contoh, porsi SBN yang dipegang asing sudah mengalami penurunan dari 30,17% per 30 Juni 2020, menjadi 22,88% pada 22 Juni 2021. Di pasar modal terdapat kecenderungan investor asing justru masuk disaat rencana tapering off The Fed menguat,"Pungkas Bhima. (YTD)

Problem Korupsi yang Terus Berulang

HR1 08 Sep 2021 Kompas, 31 Agustus 2021

Dalam empat tahun terakhir, penangkapan kepala daerah oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan telah berulang kali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di salah satu kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Hasilnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya, yang juga anggota DPR, Hasan Aminuddin, diboyong KPK ke Jakarta. Mereka diduga terkait dengan kasus jual beli jabatan. Dalam empat tahun terakhir, penangkapan kepala daerah oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan berulang kali terjadi. Belum lama, Mei 2021, KPK bersama Badan Reserse Kriminal Polri melakukan OTT terhadap Bupati Kabupaten Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Novi diduga menerima uang terkait lelang jabatan.

Dari pemeriksaan, diduga para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya terkait mutasi dan promosi jabatan serta pengisian jabatan di tingkat kecamatan. Bahkan, setoran juga diberikan oleh pejabat di tingkat perangkat desa dengan jumlah setoran jutaan rupiah. Sementara itu, hasil penelitian KASN mengenai persepsi pemangku kepentingan tentang transaksi jabatan struktural di semua instansi pemerintah sepanjang 2019 mengungkapkan, jual beli jabatan terjadi di sebagian besar pengisian jabatan pimpinan tinggi, administratur, dan pengawas. Yang terbanyak terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota, yaitu mencapai 95 persen, disusul oleh pemerintah provinsi sebesar 89,5 persen.Pada tingkat lembaga, jual beli jabatan terjadi di 49 persen lembaga. Adapun di tingkat kementerian, jual beli jabatan terjadi di sekitar 39,5 persen instansi kementerian (Kompas, 2/8/2019).

Pembatalan Polis Unitlink Mulai Marak

HR1 08 Sep 2021 Kontan, 31 Agustus 2021

Imbal hasil investasi yang menurun mulai menggerus daya tarik produk unitlink. Hal ini terlihat dari masyarakat yang melakukan pembatalan polis sebelum waktunya atau nilai tebus (surrender). 

Direktur Keuangan BNI Life Eben Eser Nainggolan menceritakan beberapa nasabah yang mengajukan surrender. Hal ini membuat adanya penurunan pemegang polis unitlink. Sampai dengan Juli 2021, pemegang polis unitlink ada sebanyak 114.560 polis atau turun 4,83%. Untuk pendapatan premi dari produk unitlink mencapai Rp 867 miliar sampai Juli 2021 ini. "Kondisi pandemi saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat penghasilan dari usahanya maka untuk kelangsungan hidup mereka biasanya mencairkan dananya," ujar Eben kepada KONTAN, Senin (30/8). 

Adapun, hingga akhir tahun BNI Life menargetkan pendapatan premi unitlink bisa mencapai sebesar Rp 1,58 triliun. Namun, produk tradisional BNI Life masih memberikan kontribusi sebesar 67% dari total pendapatan premi.


Rencana Amandemen UUD 1945 Tuai Pro-Kontra

HR1 08 Sep 2021 Kontan, 6 September 2021

Keinginan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mulai menuai pro dan kontra. Pada rancangan awal amandemen UUD 1945 hanya dilakukan secara terbatas dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun belakangan muncul tudingan amandemen untuk mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Menanggapi ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, MPR terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terkait PPHN. Menurutnya, dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar PPHN ini.


Modal Ventura Gojek Ikut Pimpin Pendanaan untuk Noice Milik Mahaka

KT1 08 Sep 2021 Investor Daily, 7 September 2021

Go-Ventures, perusahaan modal ventura milik Gojek, memimpin putaran pendanaan pra-seri A untuk Noice,  platform audio on demand milik PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI). Selain Go-Venture, pendanaan ini juga dipimpin oleh Alpha JWC Ventures. Alpha JWC Ventures merupakan investor sebelumya di Noice. Beberapa investor lain juga kembali berpartisipasi pada putaran ini, yaitu Kinesys Group dan Kenangan Kapital. Namun nilai pendanaannya masih dirahasiakan. SVP of Invesments Go-Ventures Aditya Kumar mengatakan, kenaikan komsumsi konten digital di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan cukup signifikan dari segmen konten audio.

"Kebutuhan konten hiburan berkualitas meningkat, karena semakin banyak kegiatan kerja dan belajar yang dilakukan dari rumah. Noice hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (6/9). Visi Noice untuk menciptakan ekosistem konten audio menjadi alasan kuat yang meyakinkan kami terhadap potensi Noice sebagai yang terbaik di ranah lokal. Apa yang ditawarkan Noice kedepannya sangat menarik dan ini akan membawa perubahan besar bagi industri konten di Indonesia.

Selain Noice Rahaka Radio juga memiliki radio Gen Fm, Jak fm, Hot Fm, Kis Fm, Mustang Fm, Prambors, Delta FM, Female Radio, dan Most Radio. Mahaka Radio melalui radio-radionya tengah mempersiapkan berbagai konten yang melibatkan kolaborasi dengan musisi , salah satunya melalui Radio Fest. Program ini disipakan sebagai virtual event terbesar yang diproduksi oleh Group Mahaka Radio dengan unit usaha lainnya, yaitu Showbeast dan Noice. Sedangkan untuk Business to Custumers (B2C), perseroan juga tengah memperisapkan  kolaborasi terbarunya bersama para label rekaman Indonesia untuk Anak Radio Store, sebuah usaha ritel penjualan merchandise resmi dari radio milik Mahaka Radio dan musisi lokal Indonesia. (YTD)

Kebocoran Data Seolah Dibiarkan Terus Terjadi

HR1 04 Sep 2021 Kompas, 2 September 2021

Instansi pengelola data pribadi tak belajar dari kasus-kasus kebocoran sebelumnya. RUU Perlindungan Data Pribadi tak kunjung dituntaskan. Kebocoran data pribadi masih terus terjadi. Sebelum dugaan kebocoran dalam aplikasi e-HAC yang dikelola Kementerian Kesehatan, kebocoran data pribadi berturut-turut terjadi di sejumlah instansi publik dan swasta. Kebocoran berulang menunjukkan tak adanya upaya sungguh-sungguh dari instansi pengelola data pribadi untuk menjaga sistemnya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diyakini bisa meminimalkan kebocoran data pribadi tak kunjung dituntaskan pemerintah dan DPR.

Data pribadi dalam aplikasi e-HAC diketahui bocor pada Selasa (31/8/2021). Sebuah situs pengulas perangkat lunak VPN, vpnMentor, memublikasikan temuan kebocoran pada bank data e-HAC yang pertama kali diketahui pada 15 Juli 2021. VpnMentor menjelaskan, kebocoran data aplikasi e-HAC terjadi karena pengembang gagal mengimplementasikan protokol privasi data yang memadai. Ruang lingkup data pribadi yang bocor mencakup data hasil tes Covid-19, akun e-HAC, rumah sakit, data pribadi pengguna (nomor induk kependudukan atau NIK, paspor, nama lengkap, nomor telepon,tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nama orangtua), serta data petugas pengelola e-HAC.

Korsel Sahkan UU Antimonopoli Aplikasi Pembayaran

HR1 02 Sep 2021 Investor Daily, 1 September 2021

Parlemen Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (31/8) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang Apple dan Google memaksa para pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran milik perusahaan dimaksud. Keputusan ini secara efektif menyatakan monopoli oleh App Store dan Play Store adalah ilegal. RUU itu disetujui oleh penuh 180 suara di Majelis Nasional. Sehingga menjadikan Korsel sebagai negara ekonomi besar pertama yang meloloskan RUU tentang masalah ini. Satu langkah Korsel ini dipercaya dapat menjadi preseden bagi yurisdiksi lain di seluruh dunia. Di Amerika Serikat (AS), tiga senator bulan ini memperkenalkan RUU untuk melonggarkan cengkeraman perusahaan teknologi mereka. Sementara di Eropa anggota parlemen memperdebatkan undang-undang (UU) yang dapat memaksa Apple untuk membawa alternatif ke App Store."Undang-undang ini tentu akan menjadi preseden bagi negara lain, serta pengembang aplikasi, dan pembuat konten di seluruh dunia," kata Kang Ki-hwan dari Asosiasi Bisnis Internet Seluler Korea (KMIBA) kepada AFP, Selasa (31/8).Menurut laporan di sana, UU ini diharapkan mulai berlaku pada September 2021. Akhir tahun ini Google berencana untuk memberlakukan persyaratan bagi pengembang untuk menggunakan sistem pembayarannya secara global, untuk pembelian dalam aplikasi. Perusahaan menerima komisi 30% di atas ambang batas tertentu.


Memanas Lagi Terkait Pengaruh di Asia

HR1 26 Aug 2021 Investor Daily, 26 Agustus 2021

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Rabu (25/8) mengatakan pihaknya akan menemukan cara baru untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Tiongkok. Ia menuduh pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi di perairan Asia yang dipersengketakan. Dan ia kedua kalinya dalam dua hari terakhir mengatakan hal itu. Selama pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Harris mengatakan AS akan terus menantang tuntutan dan klaim maritim berlebihan oleh pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS). “Kita perlu menemukan cara untuk menekan dan meningkatkan tekanan, secara terang-terangan, terhadap Tiongkok untuk mematuhi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS),” tukasnya, Rabu (25/8).

Kedatangan pemerintah AS ke Vietnam dalam tur Asia telah memicu kritik setelah evakuasi yang tidak berjalan mulus di Afghanistan, membandingkannya dengan trauma eksodus Saigon 1975. Saat itu, helikopter AS mengangkut pengungsi terakhir dari atap kedutaan di hari-hari terakhir Perang Vietnam. Harris menghindari terulangnya peristiwa bersejarah di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City. Sebagai gantinya ia menekankan komitmen pemerintah AS terhadap kawasan itu, saat ia membuka cabang Kontrol Pusat Penyakit AS (CDC) di Hanoi.

Beleid Perlindungan Data Tak Kunjung Paripurna

HR1 24 Aug 2021 Kontan

Pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih terus berjalan antara DPR dan pemerintah. Beleid yang telah dibahas sejak tahun 2020 lalu ini memuat sejumlah poin penting seperti jenis data yang perlu dilindungi, pemberian sanksi bila terjadi pelanggaran, penghapusan data oleh pengendali data bila pemilik data meminta data dihapus atau data sudah tak lagi berguna, kewajiban pengendali data untuk mengumumkan bila terjadi kebocoran data dan upaya pemulihannya, serta rencana membentuk lembaga otoritas pengawasan perlindungan data pribadi.



KSPI: Hampir 50 Ribu Pekerja Kena PHK Sejak Awal Tahun

HR1 23 Aug 2021 CNN Indonesia

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat, sepanjang tahun ini, nyaris 50 ribu pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19. "Kalau dikumpulkan (mulai awal 2021) hampir 50 ribu orang kena PHK," kata Presiden KSPI Said Iqbal pada konferensi pers daring, Senin (23/8). Said mengaku belum dapat merincikan angka PHK per sektor karena data sedang dihimpun. Namun, ia berjanji akan mempublikasikan data nanti beserta nama perusahaan yang melakukan PHK. Secara garis besar, ia menjelaskan ada tiga sektor atau industri berorientasi ekspor yang paling banyak melakukan PHK, yakni tekstil, garmen, dan sepatu. Ia menyebut terjadi penurunan order dari konsumen di luar negeri yang kemudian berdampak pada kapasitas produksi. Dari sana lalu terjadi pengurangan jumlah karyawan.