Perusahaan pelopor sistem pembayaran dan prinsipal layanan ATM Bersama, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dan PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) sebagai penyedia layanan solusi total teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berkolaborasi menghadirkan layanan baru, Third Party Card Management (TPCM). Kolaborasi konsorsium ini didukung PT Worldline Internasional Indonesia (Worldline). Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar mengungkapkan, TPCM merupakan solusi lengkap untuk pengembangan proses bisnis produk berbasis kartu kredit hingga paylater account. “Layanan Third Party Processor (TPP) pertama di Indonesia ini terbilang lengkap dengan cakupan layanan aktivasi, transaksi, pembuatan tagihan, hingga pengawasan dari fraud,” kata Arya melalui virtual conference, Kamis, (22/7). Dia mengatakan, salah satu pilihan efisien yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga yang dapat mendukung sistem dan menangani operasional dari proses bisnis berbasis kartu hingga paylater account. “Untuk itu, layanan TPCM ini menjadi jawaban atas kebutuhan institusi perbankan ataupun institusi keuangan lainnya,” tandas Arya. 

(Oleh - HR1)

Sudah hampir 1 tahun terakhir, Febriawan (41 tahun) menjajal layanan peer-to-peer lending yang ditawarkan satu perusahaan. Pria yang sehari-hari berbisnis jual beli ponsel itu bertindak sebagai pemberi dana alias lender.Dalam skema bisnis peer-to-peer (P2P) lending, sebutan lender mengacu pada orang atau insitusi yang memberikan pinjaman kepada pencari dana atau peminjam (borrower). Jenis borrower pun bisa bermacam-macam.Kalau mekanisme P2P yang Febriawan ikuti adalah perusahaan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Bermodal Rp3 juta, dia memberikan pinjaman ke pelaku UMKM dengan tujuan berdagang buah. Daftar pencari pinjaman itu bisa dilihat dari marketplace perusahaan P2P lending yang di mana dia tercatat sebagai penggunanya.Bagi sebagian kalangan, khususnya milenial yang lagi demen investasi atau generasi ‘rebahan’ yang saat pandemi seperti sekarang ini ingin tetap mengembangkan dananya, berinvestasi sebagai lender melalui P2P lending dapat menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Dari cerita itu saja, imbal hasil yang dapat dikantongi pendana berada di kisaran 10%—12%. Tentu, angka itu lebih menarik dari bunga simpanan berjangka yang per April 2021 rata-rata berada di level 5,05% untuk jangka 1 tahun.

PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai salah satu pemain besar dari klaster pendanaan produktif, memilih berfokus menerima pengajuan pembiayaan berisiko rendah, dari industri tertentu yang minim terdampak pandemi.Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan bahwa dengan dominasi produk invoice financing mencapai 87% dari seluruh pinjaman yang ditawarkan, Investree juga terus memerhatikan kondisi borrower, beserta payor yang sudah teruji rekam jejaknya seperti pihak pemerintahan, BUMN, dan perusahaan besar.“Investree senantiasa menunjukkan performa yang baik, menawarkan peluang pendanaan yang berkualitas serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara konsisten dan komprehensif. Hingga saat ini pun, rata-rata imbal hasil atas pendanaan di Investree masih mencapai 16,7% p.a,” jelas Adrian kepada Bisnis beberapa waktu lalu.Platform yang telah melebarkan sayap hingga Filipina dan Thailand telah menggandeng lebih dari 31.000 entitas unique lender untuk platform Indonesia, di mana 99% merupakan lender ritel atau perorangan yang bisa mendanai mulai dari Rp1 juta.

Para pemain video langganan sesuai permintaan atau streaming video on demand/VoD lokal bakal memanfaatkan momen pembatasan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan penetrasi pasarnya.Adapun, berdasarkan data Statista, pendapatan segmen video streaming sesuai permintaan (SVoD) di Indonesia diproyeksikan mencapai US$411 juta pada 2021 dengan penetrasi pengguna menjadi 16,5% pada 2021 dan 20,4% pada 2025.Sementara itu, perusahaan khusus yang menganalisis optimasi layanan video daring, Conviva, menemukan terdapat peralihan kebiasaan streaming on demand pada masyarakat di Asia.Conviva mendapatkan dua pola utama konsumsi layanan video streaming di Asia. Pertama, layanan on demand meningkat dibanding siaran langsung. Kedua, pengguna yang tadinya menggunakan ponsel dan desktop beralih ke layar yang lebih besar di rumah.

Sementara itu, Chief Executive Officer GoPlay Edy Sulistyo mengatakan sejak memasuki 2021, perusahaan makin fokus mengembangkan layanan live stream (siaran langsung) interaktif GoPlay Live yang hadir pertama kali sejak pertengahan 2020.Dia menjelaskan perusahaan mengemas berbagai macam konten hiburan siaran langsung untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dan penggemar konten selama PPKM Darurat, mulai dari talkshow hingga pertandingan sepak bola.“Dari Mei—Juni 2021, telah terjadi peningkatan monthly active user yang hampir menca­pai 200%,” ujarnya.Lebih lanjut, dia mengatakan para pengguna aplikasi GoPlay menyambut konten-konten hiburan interaktif dengan jenis acara yang paling banyak ditonton adalah acara talkshow dan gelaran permainan (game show) interaktif.

JAKARTA — PT Oneject Indonesia (Oneject), sister company PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA), tahun ini akan merampungkan pembangunan pabrik baru di Cikarang. Produksi pabrik ini bisa memenuhi kebutuhan jarum suntik vaksinasi di Indonesia.Sejalan dengan selesainya pabrik tersebut, perusahaan mendapat tambahan 900 juta alat suntik sekali pakai atau auto disable syringe (ADS) sehingga kapasitas produksi total mencapai 1,2 miliar jarum suntik ADS dan safety needle per tahun dan menempatkan perusahaan sebagai produsen jarum suntik terbesar di Asia untuk jarum suntik ADS dan safety needle.Direktur Utama PT Oneject Indonesia Jahja Tear Tjahjana mengungkapkan pembangunan yang dimulai pada 2019 tersebut menghabiskan anggaran Rp350 miliar.Pembangunan pabrik yang semula direncanakan 3 tahun yang disesuaikan dengan pertumbuhan konsumsi jarum suntik ADS baik domestik dan juga global kala itu. Namun, pandemi Covid-19 dan upaya vaksinasi massal secara global membuat pembangunan dipercepat guna memenuhi kebutuhan jarum suntik yang meningkat signifikan.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Pemerintah, pelaku industri pelayaran, eksportir, dan importir perlu mewaspadai kelangkaan kontainer jilid II. Merebaknya gelombang kedua (second wave) pandemi Covid-19 dapat mendorong negara-negara maju melakukan kembali penguncian wilayah (lockdown). Kondisi itu bisa memicu kelangkaan kontainer seperti tahun lalu, sehingga kegiatan ekspor-impor dan angkutan pelayaran di dalam negeri terganggu. Akibatnya, pemulihan ekonomi nasional bisa terhambat. Kelangkaan kontainer terjadi sejak Juni 2020 dan mencapai puncaknya pada September-Desember 2020, lalu berlanjut ke Januari 2021. Saat itu, biaya muat kapal (freight) ke berbagai negara melonjak 400-600%. Pasokan kotainer sampai sekarang belum normal, meski sedikit membaik. Tarif freight juga masih tinggi, berkisar 50-200% lebih mahal dari kondisi normal. Untuk mengantisipasi kelangkaan kontainer, pemerintah perlu memfasilitasi kontrak angkut para eksportir dan importir dengan operator pelayaran jalur utama (main line operator/MLO), serta memberikan insentif bagi reposisi peti kemas kosong dari daerah surplus ke daerah defisit (empty container repositioning). Pemerintah juga harus memastikan jumlah kontainer di dalam negeri mencukupi dengan menyediakan informasi ekosistem platform pergerakan kontainer kosong secara global.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang tas merek Balenciaga yang merupakan barang rampasan dari terpidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan tas warna abu-abu itu dilelang dengan harga limit yang ditawarkan Rp14,8 juta dan uang jaminan Rp4 juta. “Calon peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang pada Jumat, 9 Juli 2021 Pukul 10.00—12.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Ipi dalam keterangannya, Selasa (6/7). KPK melelang eksekusi barang rampasan tersebut bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.

Ipi menambahkan bahwa pelaksanaan lelang yakni pada Senin (12/7) menggunakam metode close biding dengan mengakses www.lelang.go.id Sementara, untuk batas akhir penawaran yakni pada pukul 13.30 WIB. Dalam putusan PK Mahkamah Agung, hukuman Sri Wahyumi, yang semula divonis hakim tipikor 4 tahun 6 bulan penjara, dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Di tingkat pertama, pada 9 Desember 2019, Sri Wahyumi telah divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima berbagai hadiah, termasuk tas mewah dan perhiasan senilai total Rp491 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Sri Wahyumi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan tidak pernah mengubah atau memanipulasi data terkait nilai realisasi dari penanaman modal asing (PMA). Sebab, data yang diterima Kementerian Investasi/ BKPM merupakan data asli yang langsung berasal dari perusahaan. Kabar memanipulasi data PMA berkembang sejalan dengan dipublikasikannya Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang dilakukan BPK atas pengelolaan penanaman modal periode 2019-2020. Pemeriksaan BPK mencatat, terdapat 4.103 penanaman modal asing (PMA) yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal dengan total realisasi investasi mencapai Rp 75,94 triliun.

Kementerian Investasi selalu menghimbau para pelaku usaha penanaman modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara triwulanan. Hal ini untuk memudahkan Kementerian Investasi/BKPM dalam melakukan pemantauan perkembangan realisasi investasi perusahaan terkait ekspansi perusahaan dan segera melakukan penyelesaian terkait kendala, hambatan yang dialami perusahaan. Ia mencontohkan misalnya dalam menjalankan usahanya justru terkena pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka investor dapat melaporkannya. “Prinsip penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui sistem Online Single Submission (OSS) ini yaitu self declaration, dimana para pelaku usa ha memiliki kuasa penuh dalam mengisi perkembangan rea liasi investasinya sendiri,” tutur dia. Sebagai informasi, penyampaian LKPM triwulan II tahun 2021 dapat mulai dilakukan pada tanggal 1-10 Juli 2021 melalui situs https://oss.go.id atau https://lkpmonline.bkpm.go.id 

Sebelumnya, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester (IHPS) II/2021 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditemukannya permasalahan signifikan di antaranya pertama, target dan realisasi penanaman modal tahun 2019 yang dicantumkan pada Laporan Kinerja BKPM tidak menunjukkan kondisi senyatanya. Kedua, sebanyak 1.086 pelaku usaha memiliki 1.251 izin usaha efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal. Ketiga, sebanyak 4.103 penanam modal asing yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal telah melaporkan realisasi senilai Rp 75,94 triliun. 

(Oleh - HR1) 

Jakarta, Pemerintah menargetkan program Satu Data Indonesia (SDI) berjalan efektif di tahun 2021 ini. Pelaksanaan program satu data ini agak terlambat mengingat aturan terkait SDI sudah terbit pada 2019 lalu lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019. Hal ini juga karena terganjal Pandemi Covid-19. Dalam rapat konsultasi terakhir pekan lalu menyimpulkan, pemerintah akan melakukan upaya percepat pelaksanaan SDI pada tahun ini. Oktorialdi Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan sekaligus Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan, program SDI ini seharusnya sudah berjalan cepat setelah aturan ini keluar, Penundaan yang dilakukan membuat realisasi pelaksanaan SDI harus di kejar lagi tahun ini.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Keputusan yang diumumkan langsung Presiden Jokowi itu diambil karena kasus positif Covid-19 terus melonjak, terutama setelah varian baru masuk ke Indonesia dan menyebar amat cepat. Bersamaan dengan diterapkannya PPKM Darurat, pemerintah menambah stimulus untuk masyarakat, di antaranya perpanjangan diskon listrik dan penambahan Bantuan Sosial (Bansos) Tunai selama dua bulan ke depan. Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, mengoptimalkan Kartu Sembako, dan memperbaiki data penerima bansos. Dengan diterapkannya PPKM Darurat, mobilitas masyarakat dibatasi lebih ketat. Kegiatan di sektor non-esensial wajib dilakukan 100% dari rumah (work from home/WFH). Sedangkan kegiatan sektor esensial boleh dikerjakan di kantor work from office (WFO) maksimal 50%. Hanya sektor kritikal yang boleh 100% WFO, itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Kecuali itu, jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%. Adapun kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. Kegiatan makan/minum di tempat umum, baik di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Menurut Presiden Jokowi, PPKM Darurat diterapkan karena kasus positif Covid melonjak dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah varian baru masuk ke Indonesia. "Situasi ini mengharuskan kita mengambil langah-langkah tegas agar dapat membendung Covid," kata Presiden saat mengumumkan kebijakan PPKM Darurat melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/). Presiden menjelaskan, PPKM Darurat diputuskan setelah pemerintah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak. "Setelah mendapatkan banyak masukan, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," tutur dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Qlue, perusahaan penyedia ekosistem smart city asal Indonesia, mengumumkan kolaborasinya dengan Intellectual Capital Management Group (ICMG) dan Kota Minamichita, Prefektur Aichi, Jepang. Aplikasi Qlue akan digunakan Kota Minamichita. Kolaborasi itu telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Founder dan CEO Qlue Rama Raditya mengatakan, Qlue sangat antusias berpartisipasi dalam program Co-Creation dari ICMG untuk membantu Kota Minamichita mendapatkan solusi perkotaan dengan memanfaatkan teknologi smart city Qlue.

Qlue juga menargetkan dapat mengimplementasikan solusi smart city-nya di lima kota lainnya di Jepang, Malaysia, dan Filipina. Hal ini sejalan dengan target perusahaan dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis yang mencapai 70% pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan solusi yang akan digunakan dalam kolaborasi tersebut meliputi (QlueApp), sebagai aplikasi platform digital yang dapat digunakan oleh penduduk Kota Minamichita untuk mengirimkan ide dan usulan terkait pembangunan kota.

(Oleh - HR1)