;
Tags

Umum

( 784 )

Duit Negara untuk Jalan Tol

HR1 17 Sep 2021 Koran Tempo, 27 Agustus 2021

Beberapa badan usaha milik negara sektor konstruksi tengah menanti bantuan dana dari kas negara untuk penyelesaian proyek prioritas. Sebagian besar penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan BUMN konstruksi pada tahun ini maupun tahun depan akan dipakai untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, membenarkan bahwa Kementerian BUMN mengajukan PMN 2022 hingga Rp 72,9 triliun yang direncanakan untuk 12 BUMN. Namun, dalam rapat terakhir, baru tujuh BUMN yang dipertimbangkan mendapat alokasi Rp 38 triliun. “Kami masih mencari formula untuk pengalokasian anggarannya, karena fiskal 2022 sangat sempit,” ucap dia.

Adapun Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menilai penyaluran PMN jumbo saat pandemi bisa menjadi beban kas negara. Terlebih penerimaan pajak sedang lambat, sementara kebutuhan belanja negara masih besar. Jika tak waspada, ujarnya, upaya menekan defisit APBN di bawah 6 persen terhadap produk domestik bruto pada 2022 dianggap semakin sulit. "Kalau melihat BUMN yang masih kekanak-kanakan dengan meminta PMN sampai Rp 72 triliun atau dua kali lebih besar dari 2021, sepertinya defisit APBN berisiko melebar,” kata dia. 

(Oleh - HR1)

Peluang Cuan dari Dapur Awan

HR1 17 Sep 2021 Koran Tempo, 27 Agustus 2021

Persaingan bisnis kuliner cloud kitchen atau dapur awan kian sengit. Start-up pemula hingga perusahaan digital kelas unicorn atau yang memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar menjajal bisnis ini. Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, berujar bisnis cloud kitchen tidak terlepas dari adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari offline (takeaway, dine-in) menjadi online dengan aplikasi digital. Data Google, Temasek and Bain menunjukkan ada peningkatan permintaan layanan pesan antar makanan lebih dari 30 persen. Selain itu, Nailul menilai cloud kitchen mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan yang utama adalah membuat bisnis kuliner lebih efisien karena tidak memerlukan tempat yang cukup untuk dine-in ataupun takeaway. Biaya pengurusan izin buka restoran pun tidak diperlukan sehingga pengeluaran lebih efisien. Mitra usaha juga memiliki keuntungan bisa mengenalkan merek dagang dan menu lebih dulu sebelum membuka kios. "Istilahnya tes pasar," kata Nailul.  

(Oleh - HR1) 


Aplikasi Peduli Lindungi Jadi Syarat Perjalanan Internasional

KT1 17 Sep 2021 Investor Daily, 17 September 2021

Satgas Penanganan Covid-19 membuat adendum syarat perjalanan internasional dengan menambahkan ketentuan bagi pelaku serta operator moda transportasi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta pengawasan bagi kapal kargo. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perubahan bertujuan untuk optimalisasi kebijakan berlapis yang konprehensif dengan pendekatan digital (Peduli Lindungi) demi pengendalian Covid-19 yang lebih efisien, termasuk antisipasi masuknya virus varian baru ke Indonesia. "SE No 18/2021 tentang Protokoler Kesehatan Pelaku Perjalanan Internasional ini berubah sangat dinamis menyesuaikan perkembangan pandemi. Tujuannya untuk melakukan pemantauan pengendalian, dan evaluasi dalam mencegah penularan Covid-19," tutur Wiku dalam keterangannya resminya, Kamis (16/9).Wiku menambahkan detail dan teknis pengaturan pelaku perjalanan ini selanjutnya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai otoritas transportasi.

"Seperti biasanya Kemenhub secara bersamaan juga mengatur secara lebih teknis," ungkap Wiku. Selain surat edaran tentang pelaku perjalanan internasional, Satgas Penanganan Covid-19 juga menerbitkan Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid No 12/2021 tentang pintu Masuk Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi WNI pelaku perjalanan Internasional. Adapun Pintu Pelabuhan Laut hanya bisa melalui Batam Kepulauan Riau, dan Nunukan, Sulawesi Utara. Pintu kedatangan melalui darat adalah pos lintas batas Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat. Wiku menambahkan WNI pelaku perjalanan Internasional juga tetap diwajibkan melakukan karantina dengan waktu 8x24 jam dari negara dengan eskalasi tingkat positif tinggi. Kewajiban melakukan RT-PCR masih tetap berlaku. (yetede)

 


KLHK Mendorong Masuknya Karbon Biru ke Dokumen NDC

HR1 15 Sep 2021 Investor Daily, 10 September 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah untuk mendorong masuknya karbon biru dalam dokumen kontribusi penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) mengingat potensinya dalam menyimpan karbon. Karbon biru (blue carbon) adalah istilah yang digunakan merujuk pada karbon yang disimpan di dalam laut dan ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun. 

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan, potensi karbon biru yang dimiliki Indonesia ada di wilayah laut yang luas yang mana 23% mangrove di dunia berada di Nusantara. Ini merupakan hamparan luasan yang sangat signifikan bila dikaitkan dengan kebutuhan atau potensi penyerapan iklim, tidak hanya di Indonesia tapi juga kontribusi di tingkat global. “Di dalam dokumen NDC belum masuk blue carbon sebagai bagian dari perhitungan target NDC mitigasi. Tapi saat ini KLHK sebagai national focal point UNFCCC sudah mengembangkan atau melaksanakan langkah-langkah untuk kemudian memasukkan perhitungan atau potensi blue carbon dalam konteks NDC," kata dia seperti dilansir Antara.

“Di dalam dokumen updated NDC telah diuraikan beberapa program yang dikaitkan dengan adaptasi perubahan iklim, program-program kelautan yang dikontekskan dengan adaptasi perubahan iklim," kata Laksmi, kemarin. Beberapa program itu seperti pengarusutamaan adaptasi dalam kebijakan dan program di wilayah pesisir dan laut. Dalam dokumen kontribusi penurunan emisi (NDC) dijelaskan, Indonesia akan mengambil aksi seperti implementasi adaptasi berbasis ekosistem dalam pengembangan wilayah pesisir. Terkait pemanfaatan potensi karbon biru di pesisir RI, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti mengatakan, perlu keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekosistem laut.

Mitra Bukalapak Melakukan Transaksi Rp 23,9 Triliun

HR1 15 Sep 2021 Kompas, 14 September 2021

Total transaksi yang benar-benar terjadi atau total processing value Mitra Bukalapak pada semester I-2021 naik 227 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 atau menjadi Rp 23,9 triliun. Rata-rata nominal setiap transaksi (average transaction value) yang terjadi di Mitra Bukalapak meningkat 98 persen pada triwulan II-2021 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Pada akhir Juni 2021, jumlah warung/toko kelontong mitra terdaftar telah mencapai 8,7 juta unit usaha.

Persaingan Dompet Digital Makin Sengit

HR1 15 Sep 2021 Kontan

Persaingan dompet digital bakal semakin semarak. Apalagi, transaksi dompet digital meningkat pesat selama pandemi. Beberapa kali survei dari berbagai lembaga memang menunjukkan bahwa persaingan ketat terjadi diantara para pemain. Tiga pemain, yakni Ovo, Shopee dan Gopay, memang menjadi tiga besar penguasa pasar. Di tengah persaingan ini, para pemain terus menggenjot kinerja dengan berbagai strategi. Head of Corporate Communications Ovo Harumi Supit menjelaskan, saat ini, salah satu fokus strategi mereka adalah perluasan ekosistem dan peningkatan pemakaian untuk mendukung transformasi digital masyarakat. Selain itu, Ovo terus berupaya meningkatkan akses masyarakat kepada layanan finansial melalui produk baru mereka. 

Gopay juga sedang fokus meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital serta memberikan solusi untuk mitra UMKM dan konsumen dengan menggandeng seluruh ekosistem GoTo. "Sepanjang 2020, jumlah mitra usaha GoTo Financial meningkat tiga kali lipat dan total transaksi juga meningkat hampir enam kali lipat dibanding sebelum pandemi, ujar Winny Triswandhani sebagai Head of Corporate Communications GoPay. ShopeePay populer karena biaya top up rendah, hanya Rp 500. Kini, ShopeePay populer di kalangan konsumen e-commerce

(Oleh - HR1)

Pengawasan Bank Lemah, Dana Nasabah Melayang

HR1 15 Sep 2021 Kontan

Nyatanya, tak perlu serangan siber canggih untuk membobol bank di era digital. Di tengah euforia bisnis bank digital, dugaan pembobolan dana nasabah kembali terjadi. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa keuangan (OJK), Anto Prabowo bilang, regulator mendorong bank bersangkutan menjelaskan kepada para pihak terkait. Juga melakukan penggantian dana bila bank terbukti bersalah. 

Pengusaha properti asal Makassar, Andi Idris Manggabarani mengaku kehilangan dana deposito senilai Rp 45 miliar di Bank BNI. Nasabah BNI Emerald ini mengalihkan tabungannya di BNI ke dalam bentuk deposito sejak Juli 2020 dengan total Rp 70 miliar. Andi menerima bilyet giro layaknya deposan lain. Adapun suku bunga 3,5% hingga 6,6%, tergantung program yang sedang ditawarkan BNI Februari 2021, Andi berniat mencairkan depositonya Rp 30 miliar. Namun, ia hanya memperoleh Rp 25 miliar. Tak sesuai orderan, ia mendapati penjelasan manajemen BNI Makassar, deposito miliknya tak terdata di sistem BNI. "Andai saya hanya mencairkan Rp 20 miliar, saya tak pernah tahu dana deposito saya tak tercatat dalam sistem BNI," kata pemilik PT Anugerah Aset Utama ini, kepada KONTAN, Sabtu (11/9).

Bank punya pengawasan internal, penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai atas SOP adalah tanggung jawab internal bank. Sementara, bank dirugikan oknum pegawai yang melakukan tindakan melanggar ketentuan internal mereka. Sehingga termasuk ini yang dilaporkan, ujar Anto, kepada KONTAN. Nakalnya oknum bank bukan baru kali ini. Citibank, Maybank, Bank Mega pernah dibobol karyawan sendiri. Modus pembobolan hampir sama; memanfaatkan lengahnya pengawasan internal. Ada baiknya bank memperbaiki ini, mengingat bisnis bank adalah kepercayaan. Seperti rutin melakukan mutasi relationship manager dan melakukan pemeriksaan mendadak. 

(Oleh - HR1)

RI Akhiri Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia

KT1 13 Sep 2021 Investor Daily, 13 September 2021

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/Lol) antara Pemerintah RI dan Kerajaan Norwegia tentang Kerja sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emission From Deforestation and Forest Degradation/REDD+) terhitung mulai 10 September 2021. Pemutusan kerja sama REDD+ tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia dalam pemenuhan target pengurangan emisi. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan disampaikan melalui Nota Diplomatik, sesuai ketentuan Pasal XIII Lol REDD+, kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Norwegia menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung upaya Indonesia melindungi hutan dan lahan gambut pasca pemutusan REDD+. "Kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin dan kami siap untuk terus  mendukung upaya Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut, dalam langkah-langkah yang disepakati bersama." demikian isi pernyataan Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia seperti dilansir Antara, Sabtu (11/9). Norwegia menyatakan, tahun lalu pemerintahnya mengumumkan kontribusi 530 juta krona untuk hasil capaian pengurangan deforestasi Indonesia pada 2016/2017, sejalan dengan apa yang tertuang dalam Lol REDD+.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) telah memasuki babak baru, benar-benar hanya jadi holding, semua yang berbau operasional sepenuhnya diserahkan ke subholding. Dahlan juga mendengar selentingan bahwa setelah restrukturisasi, Pertamina lebih bisa mencari uang. Terutama dari pasar modal. Sub-sub holding itu bisa go public. Satu-persatu. Mereka sudah bukan BUMN, mereka sudah berstatus anak perusahaan. Bahkan anak-anak perusahaan subholding-cucu pertamina- juga bisa go public sendiri-sendiri, (YTD)

Merunut Konsolidasi Amandemen UUD 1945

HR1 12 Sep 2021 Kompas, 9 September 2021

Sejumlah pertemuan politik digelar Presiden Jokowi dengan elite partai pendukung pemerintah. Pertemuan ini sebagai upaya konsolidasi politik, terutama terkait wacana amandemen UUD 1945. Rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para tokoh politik dan parpol menyiratkan langkah besar yang akan diambil pemerintah. Bahasan di forum elit itu memicu isu persoalan kebangsaan, termasuk amandemen UUD 1945. Ketua umum didampingi para sekretaris jenderal dari partai pendukung koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/8/2021) lalu di Istana Merdeka. 

Sekjen partai Nasdem Johny G Plate maupun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait kerja pemerintah dan isu kebangsaan. Penjelasan mengenai pokok bahasan dalam diskusi elit yang diungkap ke muka publik itu menyisakan banyak pertanyaan. Terlebih, pembahasan wacana amandemen UUD 1945 pun kian menguat setelah pertemuan berakhir.

Selain PDIP dan Nasdem, ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai koalisi, yaitu Golkar, PPP, PKB, dan Gerindra turut hadir dalam forum tersebut. Hal yang juga menjadi perhatian adanya kehadiran ketua umum dan sekretaris jenderal PAN. Seperti yang diketahui, partai belambang matahari tersebut sejauh ini memilih dalam posisi partai non pendukung pemerintah. Meskipun demikian, sikap PAN juga tak secara tegas sebagai bagian dari oposisi pemerintah. 

Selesai rapat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang dibahas presiden dan lembaga negara tersebut. Mulai dari situasi penanganan Covid-19, rencana pemindahan ibu kota negara, hingga sinergisitas dan kekompakan lembaga-lembaga dalam pemerintah yang semestinya terus dioptimalkan. Terkait amandemen UUD 1945, politisi PDIP itu pun mengatakan tak ada dalam bahasan. Deretan pertemuan presiden berlanjut dengan mengundang partai-partai koalisi non parlemen. Sekalipun gagal menduduki kursi parlemen nasional, beberapa partai politik seperti Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan PKPI masih eksis ambil bagian di barisan pendukung kebijakan pemerintah.



Panen Raya, Pabrik Rokok Diminta Borong Tembakau Petani

HR1 10 Sep 2021 Bisnis Indonesia, 7 September 2021

Peme­rin­tah Provinsi Jawa Tengah meminta pabrik rokok untuk segera menyerap tem­­bakau hasil panen raya di daerah Te­­manggung Jawa Tengah dan sekitarnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano­wo mengatakan dari hasil pengecekan gudang tembakau di Temanggung Senin (6/9) menun­jukkan dua gudang pabrik rokok milik PT Djarum masih kosong yang berarti belum menyerap tembakau hasil panen dari petani. Dia mengatakan sudah berko­mu­nikasi dengan bos PT Djarum un­tuk membantu percepatan serapan tem­bakau petani agar roda ekonomi ber­ge­rak cepat. “Saya telepon pemiliknya agar segera menyerap tembakau pe­tani. Hari ini saya lihat isi gudangnya masih sedikit. Maka sa­ya minta ada percepatan,” kata Gan­jar dalam keterangannya, Senin (6/9).Ganjar kemarin mengecek sejumlah gudang tembakau milik perusahaan rokok di Temanggung. Dia mendatangi dua gudang tembakau milik PT Djarum yang berada di Jl Perintis Kemerdekaan dan Jl Raya Temanggung—Bulu serta satu gudang tembakau PT Gudang Garam.

“Momentumnya kan bagus, panen raya, cuaca bagus dan panennya juga sudah banter. Kalau pabrikan sudah menyerap, maka ekonomi masyarakat akan menggelinding. Ini penting karena saat ini lagi pandemi. Kalau ekonomi menggelinding, maka pemerintah juga akan terbantu,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum Aso­sia­si Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan petani tembakau saat ini diselimuti ke­khawatiran karena saat panen raya tiba justru serapan industri masih rendah.