”Ini tahun yang sangat berat,” ucap Menkeu Sri Mulyani dalam rapat perdananya dengan Komisi XI DPR sejak ia dilantik kembali menjadi bendahara negara di kabinet Presiden Prabowo, Rabu (13/11). Menurut dia, sesuai prediksi yang dibuat pemerintah lima bulan lalu, penerimaan negara tahun ini tidak akan mencapai target. Pertumbuhan pajak negatif akibat turunnya harga sejumlah komoditas andalan Indonesia, seperti CPO dan batubara. Berdasarkan proyeksi tengah tahun Kemenkeu, setoran pajak hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya bisa mencapai Rp 1.921,9 triliun atau 96,6 % dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Sampai 31 Oktober 2024, dua bulan jelang akhir tahun, setoran pajak baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 %.

Sebagai perbandingan, tahun lalu, di periode yang sama per 31 Oktober 2023, penerimaan pajak sudah bisa mencapai 88,7 % dari target. Di sisi lain, ketika penerimaan seret, pemerintah tidak bisa membendung bengkaknya belanja sepanjang tahun ini. Prediksi tengah tahun Kemenkeu, belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 % target awal yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Akibat setoran pajak yang seret dan belanja yang bengkak itu, defisit anggaran pada akhir 2024 pun diperkirakan melebar menjadi 2,7 % dari dari PDB, dari rencana 2,29 % PDB. Pelebaran itu sangat signifikan karena nyaris menyentuh batas defisit yang diatur di undang-undang, yakni 3 % terhadap PDB.

Tak heran, menjelang akhir tahun, pemerintah tiba-tiba ”mengencangkan ikat pinggang”. Kemenkeu mengeluarkan SE No S-1023/MK.02/2024 yang meminta kementerian/lembaga (K/L) menghemat anggaran belanja perjalanan dinas hingga 50 % pada tahun anggaran 2024. SE itu meminta pimpinan K/L menyisir kembali belanja perjalanan dinas pada sisa tahun 2024 yang bisa dihemat minimal 50 % dari sisa pagu belanja perjalanan dinas di tiap K/L. Pembatasan belanja perjalanan dinas itu dilakukan secara mandiri oleh pimpinan tiap K/L melalui mekanisme revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). (Yoga)

Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menindak pengusaha nakal di sektor sawit yang mengemplang pajak. Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, mengungkapkan bahwa sekitar 300 pengusaha sawit telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 189 triliun diklaim siap dibayarkan oleh pengusaha, dan Kejaksaan Agung telah siap mengambil tindakan.

Pemerintahan Prabowo memetakan cara baru untuk mengerek penerimaan negara. Salah satunya dengan memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) yang potensi nilainya fantastis dan selama ini tak tersentuh negara. Namun, ada beberapa faktor yang bisa membuat eksekusinya terkendala di lapangan. Wamenkeu Anggito Abimanyu menuturkan, Prabowo dalam arahannya menyampaikan fokus kebijakannya, yakni mencapai swasembada energi dan pangan, menggencarkan hilirisasi, menyelesaikan proyek infrastruktur nasional, membenahi pendidikan, serta meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi berbagai program dan kebijakan itu butuh pendanaan besar. Untuk mencari sumber penerimaan negara yang baru, pemerintah menyasar ekonomi bawah tanah yang selama ini beroperasi diam-diam, ilegal, sehingga tidak bisa dipajaki, contohnya judi daring yang sudah sedemikian maraknya.

”Sudah ada angkanya, saya merinding melihat angka yang disampaikan Kominfo, jumlahnya banyak sekali, onshore dan offshore,” katanya, Senin (28/10). Menurut Anggito, kemenangan bertaruh di judi daring bisa dipajaki dalam bentuk PPh. Masalahnya, selama ini tidak mungkin bandar judi ataupun pesertanya melaporkan hasil penghasilan yang didapat dari berjudi. Contoh lain ekonomi bawah tanah yang belum dimanfaatkan adalah aktivitas gaming online. ”Teman-teman pajak mesti lebih pintar, ada tambahan superincome yang asalnya dari underground economy. Kita harus membuka mata bahwa sebenarnya banyak aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar, tercatat, dan tidak pernah bayar pajak. Ini harus kita pikirkan,” kata Anggito. (Yoga)

Perubahan signifikan dalam struktur koordinasi kabinet Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini langsung berada di bawah presiden, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan untuk menjajaki berbagai sumber penerimaan negara pada tahun pertama pemerintahannya. Dengan rencana kabinet yang besar, terdiri dari 49 menteri dan 59 wakil menteri, kebutuhan belanja pegawai diperkirakan akan meningkat signifikan, dari Rp 387,6 miliar di era Jokowi menjadi sekitar Rp 777 miliar. Ini menunjukkan adanya kenaikan estimasi biaya sebesar Rp 1,95 triliun dalam lima tahun hanya untuk gaji kabinet, belum termasuk operasional dan pegawai.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penarikan uang (prefunding) pada kuartal IV-2024. Hal ini agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan belanja pada awal tahun depan. Adapun pengumpulan penerimaan negara pada awal tahun baru akan terasa hasilnya pada Februari 2025. Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) diperkirakan akan terus menurunkan suku bunga acuan. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan aliran modal asing dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebelumnya, The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak awal pandemi Covid-19 pada Rabu (18/9/2024). Keputusan tersebut membuat suku bunga acuan The Fed menjadi berada di kisaran 4,75-5%. Pemerintah Indonesia mencoba menangkap peluang tersebut agar dapat meningkatkan aliran modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar obligasi. (Yetede)

Pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membentuk badan penerimaan negara yang baru, dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang saat ini hanya sekitar 10%, lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa badan ini akan memiliki menteri yang khusus menangani pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta unit yang fokus pada pendalaman keuangan.

Selain itu, ada rencana untuk memperkuat kelembagaan BUMN dan menciptakan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan. Burhanuddin menekankan bahwa implementasi program-program ini memerlukan anggaran yang memadai dan dukungan dari pemerintah.

Dalam diskusi yang sama, Dradjad Wibowo, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dapat membebani perekonomian, terutama di tengah penurunan kelas menengah. Dia menekankan perlunya reformasi fiskal daripada hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa keputusan tentang penerapan tarif PPN akan berada di tangan presiden terpilih, Prabowo. Kesimpulannya, keberhasilan rencana penguatan kelembagaan dan reformasi perpajakan dalam pemerintahan mendatang sangat bergantung pada dukungan anggaran dan kapasitas implementasi.

Sederet emiten berupaya mendongkrak kinerja dengan menjaring sumber pendapatan baru. Sebagian masih dalam tahap persiapan, namun ada juga yang telah terbukukan pada laporan keuangan. Terbaru, ada PT Green Power Group Tbk (LABA). Emiten ini akan memasuki tahap produksi baterai pack melalui anak usahanya, PT Green Power Battery (GPB). Direktur Utama Green Power Group William Ong mengatakan, GPB telah memperoleh kualifikasi pertama untuk memproduksi baterai pack kendaraan bermotor listrik. "Ditargetkan selesai pada Oktober 2024," ungkap William, Jumat (20/9). PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) tak mau ketinggalan mendulang sumber pendapatan baru. PKPK melalui anak usahanya, PT Tri Oetama Persada (Triop) telah melakukan pengapalan perdana batubara pada 8 September 2024. Batubara tersebut akan diekspor ke China Resources Group sebagai pembeli, dengan total kargo 48.000 ton. 

Atas pengapalan ini, Triop akan mendapatkan pendapatan dari penjualan batubara sebesar US$ 2,4 juta atau setara Rp 37,4 miliar. Potensi pendapatan dari penjualan tersebut bisa mencapai US$ 28,6 juta tahun ini dan US$ 156 juta di tahun depan. Founder Stocknow.id Hendra Wardana menilai, emiten yang berupaya mendongkrak kinerja melalui sumber pendapatan baru punya prospek yang cukup menjanjikan. Terutama bagi emiten yang melakukan diversifikasi ke sektor bisnis yang masih prospektif maupun sedang berkembang. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menyoroti diversifikasi yang berpotensi mendongkrak pendapatan, seperti pada LABA dan SINI. Apalagi performa keuangan keduanya masih lesu. "Pasar sangat minat pada saham yang kinerjanya berpeluang tumbuh, terutama bisa mengubah dari rugi menjadi laba," katanya. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi Agung Ramadoni menambahkan, investor perlu jeli mencermati bagaimana proses eksekusi emiten terhadap bisnis barunya.Termasuk sejauh mana bisnis baru itu berdampak pada laporan keuangan emiten.

Pemerintah ingin sumbangsih badan usaha milik negara (BUMN) terhadap penerimaan negara terus membesar. Terutama, melalui setoran dividen pelat merah yang ditargetkan Rp 90 triliun pada tahun depan. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati target dividen BUMN. Angka itu juga naik dibandingkan target dividen BUMN tahun ini sebesar Rp 85 triliun. "Saya rasa angka yang fantastis, kita coba kerja keras," kata Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (2/9). Erick menjelaskan, kontribusi BUMN kepada negara terdiri dari pajak, dividen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam kurun waktu tiga tahun, yakni 2020-2023, kontribusi pajak dari BUMN mencapai Rp 1.391,4 triliun, dividen Rp 194,4 triliun dan PNBP Rp 354,2 triliun. "Total kontribusi BUMN tahun 2020 hingga 2023 mencapai Rp 1.940 triliun," tambah dia. Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto meminta jangan ada lagi BUMN yang bangkrut dan terkena kasus hukum. "BUMN kena kasus hukum ke depan harus dicegah," kata dia. Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, target setoran dividen tahun depan masih di kisaran pencapaian dua tahun terakhir. Namun ia mengakui tak semua BUMN bisa stabil dan melanjutkan setoran dividen tinggi akibat beberapa hal. Salah satunya tren penurunan harga komoditas, meski harga minyak masih relatif tinggi.