Tantangan Meningkatkan Penerimaan Negara
Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan untuk menjajaki berbagai sumber penerimaan negara pada tahun pertama pemerintahannya. Dengan rencana kabinet yang besar, terdiri dari 49 menteri dan 59 wakil menteri, kebutuhan belanja pegawai diperkirakan akan meningkat signifikan, dari Rp 387,6 miliar di era Jokowi menjadi sekitar Rp 777 miliar. Ini menunjukkan adanya kenaikan estimasi biaya sebesar Rp 1,95 triliun dalam lima tahun hanya untuk gaji kabinet, belum termasuk operasional dan pegawai.
Selain itu, Prabowo juga harus memperhatikan pembayaran utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800,33 triliun, serta anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Target penerimaan negara yang ditetapkan sebesar Rp 2.996,87 triliun di 2025 akan sulit tercapai, menurut Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), yang mencatat bahwa penerimaan pajak tahun ini mungkin tidak mencapai target.
Fajry mendorong pemerintahan baru untuk mengoptimalkan dan mengintensifkan penerimaan pajak dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta menggali potensi pajak dari orang kaya dan sektor e-commerce. Analis kebijakan ekonomi Ajib Hamdani juga menekankan pentingnya memanfaatkan sistem pajak canggih (coretax) untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam dan BUMN, tanpa mengandalkan utang lebih lanjut. Keduanya sepakat bahwa meski ruang fiskal terbatas, struktur fiskal 2025 masih bisa dibuat lebih sehat dengan strategi yang tepat.
Tags :
#Penerimaan NegaraPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023