Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir Oktober tahun ini masih moncer. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 494,2 triliun triliun hingga Oktober 2023. Angka ini tumbuh 3,7% secara tahunan (yoy). Angka tersebut sudah melampaui proyeksi atau 112% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Secara rinci penerimaan itu meliputi PNBP sumber daya alam (SDA) migas senilai Rp 97,8 triliun. Realisasi ini setara 74,6% target APBN 2023. Hanya saja, realisasi itu menyusut 16,5% (yoy) akibat penurunan Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi. Lalu, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 116,8 triliun atau 180,3% dari APBN 2023. Angka ini tumbuh 35,7% (yoy) terutama didorong penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara, sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 26/2022. Penerimaan selanjutnya adalah komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) sebesar Rp 74,1 triliun atau 150,9% dari APBN. Angka itu tumbuh 82,5%, yang disebabkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan non perbankan. "Setoran dividen terutama BUMN yang masih profitable seperti perbankan itu sangat positif," kata Sri. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, setoran PNBP yang melampaui target tahun ini dipicu bonanza harga komoditas. Namun, itu tidak bisa diandalkan karena tidak bisa berlangsung selamanya. Di sisi lain, Bhima menyebut, kinerja BUMN tahun depan juga akan terhambat oleh adanya restrukturisasi utang di BUMN Karya serta besarnya tekanan dari BUMN yang diberikan penugasan.

Reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak di persimpangan, menyusul terus mundurnya implementasi dua agenda besar yang akan memperkuat potensi penerimaan pajak yakni core tax system atau sistem inti perpajakan dan penggunaan identitas tunggal. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, kedua agenda besar itu akan diimplementasikan secara serempak yakni pada 1 Juli 2024. Dengan demikian, perluasan basis pajak lagi-lagi harus tertunda.Faktanya, penggunaan identitas tunggal melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seharusnya mulai berlaku pada 1 Januari 2024.Adapun, implementasi core tax systemsedianya telah direncanakan sejak 2019. Sayangnya, penggunaan sistem baru yang diklaim mampu meningkatkan efi siensi administrasi itu terus mundur.Di sisi lain, realisasi pemadanan NIK-NPWP sejauh ini memang masih jauh panggang dari api. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, per 20 November lalu realisasi pemadanan baru 59,31 juta.Angka itu baru setara dengan 82,40% dari target total yang mencapai 71,97 juta wajib pajak orang pribadi di dalam negeri.Sementara itu, 2023 hanya menyisakan sekitar satu setengah bulan sehingga pemerintah butuh napas tambahan untuk merealisasikan target pemadanan tersebut.Dari sisi teknis, implementasi serempak antara core tax system dan identitas tunggal wajib pajak memang lebih efi sien. Hal ini pun diamini oleh pemangku kebijakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan bahwa sebelum dilakukan implementasi penuh core tax system, otoritas pajak akan melakukan tiga langkah awal. Pertama, melakukan pengujian sistem inti perpajakan tersebut. Kedua, memberikan habituasi atau pembiasaan pada wajib pajak. Ketiga, memberikan kesempatan pemutakhiran NIK bagi wajib pajak orang pribadi dalam sistem Ditjen Pajak. Sejalan dengan itu, Ditjen Pajak pun meminta kepada wajib pajak badan untuk membantu pemadanan NIK dan NPWP karyawan sehingga identitas tunggal wajib pajak segera terlaksana. Sementara itu soal core tax system, diklaim menjadi solusi dari banyaknya praktik penghindaran pajak melalui aktivitas ekonomi yang tak tercatat alias shadow economy.Sistem inti ini mengubah sistem informasi DJP menjadi sistem informasi terintegrasi yang mencakup seluruh proses bisnis perpajakan berdasarkan basis data yang luas dan akurat. Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan bagian dari implementasi penggunaan identitas tunggal atau single identity number. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan integrasi NIK dan NPWP akan efektif memacu penerimaan apabila tingkat penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga diturunkan.

Di tengah tren kinerja penerimaan negara yang melambat, pemerintah optimistis dapat menekan penerbitan utang baru hingga 50 %. Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tahun ini akan ditopang oleh dana cadangan lewat saldo anggaran lebih yang disisihkan tahun lalu untuk mengantisipasi penerimaan tahun ini yang lesu/ Kemenkeu mencatat, semua pos penerimaan negara, baik perpajakan maupun nonperpajakan, menunjukkan penurunan meski sejauh ini masih bisa mengejar target yang dipasang  dalam APBN 2023. Pada Januari-Juni 2023, penerimaan perpajakan tumbuh 5,4 % sebesar Rp 1.105,6 triliun, turun signifikan dibandingkan pertumbuhan 54,3 % pada semester I- 2022.

Meskipun PNBP masih tumbuh positif, tren perlambatannya mulai diwaspadai pemerintah karena  pertumbuhan realisasi PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas anjlok dari 87,9 % pada semester I-2022 terkontraksi 19,9 % pada semester I tahun ini. PNBP sepanjang semester I masih bisa ditopang pendapatan SDA non-migas yang tumbuh 94,7 % meski trennya turun dari pertumbuhan 102,8 % tahun lalu. Menkeu Sri Mulyani, Senin (10/7) mengatakan, meski masih terjaga sampai paruh awal tahun ini, tren penerimaan yang melambat akibat kelesuan perdagangan global dan melandainya harga komoditas tetap diwaspadai, katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta untuk membahas realisasi dan proyeksi kinerja APBN 2023.

Di tengah tren perlambatan itu, pemerintah meyakini pembiayaan utang tahun ini bisa ditekan. Untuk semester II-2023, pemerintah memperkirakan pembiayaan utang bisa ditekan 41,6 % dari target, atau Rp 289,9 triliun dari target APBN sebesar Rp 696,3 triliun. Sepanjang semester I-2023, pembiayaan utang juga berhasil ditekan 15,4 % sebesar Rp 166,5 triliun dibandingkan pembiayaan utang pada periode yang  sama tahun lalu senilai Rp 196,9 triliun. Pada semester II-2023, pemerintah berencana hanya akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 362,9 triliun. Dengan kata lain, penerbitan utang baru lewat SBN bisa ditekan hingga 50,9 %, dibandingkan target awal di APBN 2023 sebesar Rp 712,9 triliun. ”Strategi kita menurunkan pembiayaan utang dan menurunkan penerbitan utang akan menempatkan kita dalam posisiyang relatif aman dan cukup kuat,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam waktu dekat. Pos penerimaan negara ini semakin tertekan oleh penurunan harga komoditas di pasar global belakangan ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 260,5 triliun selama Januari-Mei 2023. Kabar baiknya, realisasi PNBP telah melampaui separuh target 2023, tepatnya 59%. Bukan hanya itu, realisasi PNBP juga masih mencatatkan pertumbuhan dua digit, yakni 16,2% year-on-year (yoy). Namun pertumbuhannya paling rendah dibanding dua tahun terakhir. Di periode Januari-Mei 2022, realisasi PNBP tumbuh 33,7% yoy, sementara di periode sama tahun 2021 tumbuh 22,4% yoy. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu berhati-hati terhadap PNBP hingga akhir 2023 di sektor pertambangan dan migas. Sebab, sektor ini mengalami koreksi harga yang cukup dalam. Terutama harga minyak yang turun 36,7% yoy dan batubara yang turun 68% yoy. Terlebih, negara tujuan ekspor seperti AS, Jepang dan China akan mengalami perlambatan ekonomi. "Jadi kita harus bersiap ada koreksi PNBP yang cukup tajam dibandingkan 2022," kata dia kepada KONTAN, kemarin. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, setoran PNBP akan bertumpu pada pendapatan nonmigas. Hal ini mengingat PNBP migas terus menyusut. "Jika pendapatan SDA terus memburuk, saya rasa bisa membuat kinerja PNBP kita negatif," kata dia.

Penerimaan negara pada tahun ini diprediksi meningkat. Kondisi itu membawa berkah bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Sebab, defisit anggaran berpeluang kembali menyusut, lebih rendah dari target pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu memperkirakan defisit anggaran tahun ini akan jauh lebih rendah dari target Rp 598,2 triliun. Angka ini setara 2,84% dari produk domestik bruto (PDB). "Defisit mungkin cukup jauh di bawah 2,8% dari PDB. Ini karena penerimaan kita cukup bagus, dan saat kami desain APBN relatif konservatif, sehingga penerimaan kita memang masih ada momentum yang cukup bagus, dan akan mengurangi defisit," tutur Febrio, Rabu (31/5). Mengacu data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara periode Januari hingga April 2023 mencapai Rp 1.000,5 triliun, yang setara 40,6% dari target. Angka itu masih tumbuh dua digit atau 17,3% year-on-year (yoy), meski pertumbuhannya melambat dibanding periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 29% yoy. Pada tahun lalu, APBN juga mencatat surplus berturut-turut sejak Januari hingga September. Namun sejak Oktober hingga akhir 2022, APBN berbalik defisit. Per akhir Desember tahun lalu, defisit APBN mencapai Rp 464,33 triliun, yang setara 2,38% terhadap PDB, juga jauh lebih rendah daripada target yang sebesar Rp 840,2 triliun setara 4,5% terhadap PDB. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan defiist APBN 2023 akan turun menjadi 2,5% dari PDB. Bahkan berpotensi lebih rendah lagi. Sebab, dana yang dimiliki pemerintah dari penerimaan negara saat ini cukup besar.

JAKARTA, ID – Transformasi organisasi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sejak tahun 2020 membawa hasil. Tercatat pada 2022, industri sektor hulu migas menghasilkan kontribusi Rp 700 triliun kepada negara. “Kami bersyukur, berbagai langkah yang dilakukan SKK Migas melalui penyederhaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi dan integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terkait telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya dan kecepatan proses sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan,” kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi dalam keterangannya di Jakarta (08/05/2023). Kurnia menambahkan, hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp 700 triliun, terdiri atas hasil penjualan minyak dan gas bumi sekitar Rp 583 triliun termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil serta hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp 89 triliun yang meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB Migas, PDRD, dan Pajak Penghasilan migas serta pendapatan lainnya. Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan diantaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut. (Yetede)

Pemerintah perlu nampaknya mencari lagi kantong-kantong sumber penerimaan negara. Pasalnya, harga komoditas andalan ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Sementara ekspor komoditas masih menjadi andalan penerimaan negara. Asal tahu saja, harga batubara pada akhir Maret 2023 turun menjadi US$ 187,2 per metrik ton. Harga itu terpangkas 40,38% year on year (yoy). Sejak awal tahun hingga 25 April lalu, harga batubara telah turun 23,91% year to date (ytd). Begitu juga dengan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada akhir Maret 2023 yang kini berada di level US$ 972,1 per metrik ton, turun 45,30% yoy. Harga CPO pada tanggal 26 April dibanding awal tahun ini anjlok 13,43%. Sementara harga nikel anjlok 24,83% sejak awal tahun hingga 25 April lalu. Sementara batubara menjadi penopang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada tahun 2022 lalu, komoditas batubara menyumbang 80% dari nilai royalti PNBP. Sementara nikel berkontribusi 6% terhadap realisasi PNBP minerba tahun lalu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, normalisasi harga komoditas berpotensi menggerus nilai ekspor dan pendapatan negara hingga akhir tahun 2023. "Penerimaan pajak maupun bukan pajak akan menurun," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (27/4). Penurunan ini sebenarnya sudah terlihat dari realisasi penerimaan negara hingga akhir kuartal I-2023. Sebut saja penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada kuartal I-2023 yang tumbuh 113,6% yoy, melambat dari pertumbuhan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 150,8% yoy.

Pemerintah perlu mulai mewaspadai impak penurunan harga batu bara acuan terhadap penerimaan negara di tengah berbagai sentimen eksternal yang membuat harga emas hitam terus merosot di pasar global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menetapkan harga batu bara acuan atau HBA April 2023 yang kompak mengalami penurunan signifikan dari posisi bulan sebelumnya, mengikuti tren di pasar global. HBA untuk batu bara 6.322 GAR dipatok sebesar US$265,26 per ton. Harga acuan batu bara kalori tinggi itu susut 6,29% dari posisi perdagangan bulan sebelumnya di level US$283,08 per ton. Kemudian, HBA dalam kesetaraan nilai kalori 5.200 kcal per kilogram GAR ditetapkan US$102,53 per ton, turun 24,99% dari bulan lalu yang diputuskan US$136,7 per ton. Selanjutnya, HBA dalam kesetaraan nilai kalori 4.200 kcal per kilogram GAR diputuskan US$87,81 per kilogram, anjlok 14,13% dari bulan sebelumnya US$102,26 per ton. Sejumlah ekonom pun meminta pemerintah untuk mengantisipasi risiko susutnya penerimaan negara dari sektor batu bara selepas harga terkontrak komoditas itu yang mengalami tren pelemahan sejak akhir tahun lalu. Pasalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga saat ini sebagian besar ditopang oleh setoran sektor industri hulu tambang batu bara sejak siklus komoditas 2 tahun belakangan. 

“Tren penurunan harga batu bara sebetulnya sudah kelihatan jelas sekali dalam beberapa bulan terakhir, terutama kuartal IV/2022 lalu yang memang tajam, tidak lepas dari kekhawatiran pelemahan perekonomian Eropa dan Amerika Serikat,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal saat dihubungi, Rabu (19/4). Selain itu, Faisal menambahkan bahwa pencabutan kebijakan Zero Covid Policy dari China belakangan dianggap tidak sesuai dengan prediksi sejumlah analis ihwal pemulihan ekonomi pesat dari negara tersebut. Kekhawatiran yang sama disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyusul penurunan HBA bulan ini. Josua berpendapat, turunnya HBA April 2023 disebabkan oleh impor batu bara dari China yang lebih rendah dari pembelian sepanjang bulan sebelumnya. Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan proyeksi PNBP dari sektor batu bara bakal tetap stabil selepas formulasi perhitungan harga acuan sebagai tolok ukur pungutan royalti diubah bulan lalu.

Aktivitas ekonomi yang kian menggeliat dan harga komoditas yang masih cukup tinggi membuat pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan PNBP ikut bertumbuh. Situasi ini membuat APBN pada triwulan pertama tercatat surplus. Dalam jumpa pers APBN Kita secara daring, Senin (17/4) Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pertumbuhan pendapatan negara ditopang aktivitas ekonomi yang makin menggeliat seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan. Aktivitas ekonomi yang kian masif itu meningkatkan penerimaan pajak, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun produktivitas dari dunia usaha. Mengutip data Kemenkeu, sampai akhir Maret 2023, realisasi pendapatan negara Rp 647,2 triliun atau tumbuh 29 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian itu setara 26,3 % target APBN 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh Nonmigas Rp 225,95 triliun (tumbuh 31,03 % secara tahunan), PPN dan PPnBM sebesar Rp 185,7 trilun (tumbuh 42,37 % secara tahunan), PPh Migas sebesar Rp 17,73 triliun (turun1,12 % secara tahunan), PBB, serta pajak lainnya Rp 2,87 triliun (tumbuh 25,24 % secara tahunan). Selain dari penerimaan pajak, pertumbuhan pendapatan negara juga ditopang pertumbuhan PNBP. Sampai akhir Maret 2023, capaian PNBP tercatat Rp 142,7 triliun atau tumbuh 43,7 % secara tahunan, setara 32,3 % dari target APBN 2023. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan PNBP itu ditopang masih tingginya harga komoditas batubara yang mengerek PNBP dari sektor nonmigas dan juga harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang turut mengerek PNBP migas. (Yoga)

Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) menunjukkan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memberikan nilai tambah Rp 428 triliun atau 2,2 % terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2022. Tim peneliti LPEM FEB UI, Prani Sastiono, Rabu (29/3) menyebutkan, platform digital membantu perekonomian selama pandemi Covid-19 melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih mudah. Kegiatan bisnis mitra UMKM GoTo menciptakan tambahan kesempatan kerja bagi 1,7 juta orang dari total penduduk bekerja pada tahun 2022. (Yoga)