JAKARTA, ID – Jurus jitu Menteri BUMN Erick Thohir dalam mentransformasi BUMN membuahkan hasil. Terbukti, selama tiga tahun terakhir, akumulasi kontribusi BUMN ke pemasukan negara dalam bentuk setoran pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 1.198 triliun, naik Rp 68 triliun dibandingkan perolehan 2016- 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. “Sementara itu, kalau kita melihat buku BUMN, laba bersih tahun ini naik signifikan sekitar Rp 144 triliun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Erick saat berkunjung ke kantor Berita Satu Media Holdings (BSMH), Jakarta, Kamis (15/9). Bila BUMN sehat bugar, tutur Erick, program ekonomi kerakyatan juga akan dapat mudah terealisasi. Salah satunya merger PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) dan PT Pegadaian untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai ujung tombak ekonomi.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi penerimaan negara hingga Juli 2022 sebesar Rp 1.213,5 triliun. Kinerja tersebut sudah mencapai 68% dari target setoran di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun. Angka ini tumbuh 25,8% yoy dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun lalu. Perincian penerimaan negara ditopang oleh penerimaan pajak dan juga penerimaan dari kepabeanan dan cukai. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, ada sekitar 90 perusahaan pertambangan yang tidak patuh menyetorkan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara, dengan potensi PNPB dari mereka mencapai Rp 1 triliun. Kemenkeu mengatakan, perusahaan tersebut terancam tidak bisa melakukan ekspor karena tidak melaksanakan kewajibannya. Hal itu disampaikan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Direktorat Jenderal Anggaran , Kemenkeu, Kurnia Chairi dalam media briefing, Kamis (4/8).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kekayaan negara dipisahkan (KND) melonjak 122,9% menjadi Rp 35,5 triliun semester I tahun ini, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 15,9 triliun, ditopang besarnya setoran dividen sejumlah BUMN. Jumlah ini setara 95,7% dari target Rp 37,1 triliun. "Terima kasih kepada Kementerian BUMN dan Ditjen Kekayaan Negara yang mempercepat pembayaran dividen kepada pemegang saham atau pemerintah, sehingga PNBP KND sudah terkumpul 95,7% dari target," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta, Kamis (4/8). Pada kesempatan yang sama, Direktur PNBP SDA dan KND Ditjen Anggaran (DJA) Kemenkeu Kurnia Chairi mengatakan, setoran dividen BUMN yang sudah diterima Kemenkeu mencapai Rp 24,5 triliun. Perinciannya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI/ BBRI) menyetorkan dividen paling besar, Rp 14 triliun, PT Bank Mandiri Tbk Rp 4,7 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk Rp 1,6 triliun. (Yetede) 

Harga minyak dunia yang tinggi dan keberhasilan dalam menerapkan efisiensi hulu migas telah memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Hingga Juni 2022,penerimaan negara hulu migas sudah mencapai US$ 9,7 miliar atau setara dengan Rp 140 triliun dan sudah mencapai 97,3% dari target penerimaan negara pada APBN 2022 yang ditetapkan sebesar US$ 9,95 miliar. "Kami bersyukur di tengah situasi perekonomian nasional yang belum pulih serta masih terkendalanya operasional hulu migas akibat  pandemi Covid-19, industri hulu migas tetap mampu memberikan  penerimaan negara yang optimal dan menjadi katalisator bagi pembangunan nasional dan menjaga  keberlanjutan usaha industri penunjang sosial," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan dan Gas Bumi Dwi Soetjipto. Dwi menambahkan untuk realisasi produksi dan lifting masih lebih rendah  dibandingkan target APBN, salah satu sebabnya adalah karena adanya upplaned shutdown dan mundurnya penyelesaian proyek strategis nasional hulu migas yaitu Jambaran Tiung Biru dan Tangguh Train 3 yang telah dimasukkan dalam  perhitungan pada penyusunan target lifting di APBN 2022.(Yetede)

Lonjakan harga komoditas kembali menjadi penyelamat kinerja penerimaan negara dari perpajakan, di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Selain lonjakan harga komoditas di pasar global, proyeksi meningkatnya penerimaan negara dari perpajakan tahun ini dan tahun depan juga ditopang oleh membaiknya perekonomian di dalam negeri. Rasio pajak diproyeksikan juga sudah pulih ke level sebelum pandemi pada tahun 2022 ini. Tahun ini pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan tumbuh 15,3 % dari realisasi 2021 yang Rp 1.784 triliun. Pertumbuhan ini melampaui angka sebelum pandemi dan di atas rata-rata periode 2017-2019, sebesar 6,5 %. Tahun lalu penerimaan perpajakan tumbuh 20,4 %, tetapi lebih karena penerimaan perpajakan tahun sebelumnya terkontraksi 16,9 % akibat dampak pandemi.

Di satu sisi, kita mensyukuri rezeki nomplok dari boom komoditas ini. Lonjakan harga komoditas memicu surplus neraca transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendongkrak kemampuan pemerintah membiayai berbagai program perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak oleh lonjakan harga energi dan pangan global. Kita harus memanfaatkan surplus devisa dari komoditas dengan mengalokasikan ke sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang memiliki efek berantai tinggi. Namun, masih tingginya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga memicu kekhawatiran akan terjadinya Dutch disease. Boom komoditas membuat kita lupa membangun industri dan menuntun pada deindustrialisasi, tercermin dari sumbangan manufaktur ke pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun, selain jumlah pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan yang juga terus menyusut beberapa tahun terakhir. (Yoga)

Pemerintah optimistis penerimaan perpajakan di sepanjang tahun 2022 dapat melampaui target yang sudah dicanangkan dalam APBN 2022. Optimisme terbangun karena di tengah ketidakpastian yang meliputi dunia saat ini penerimaan Indonesia diyakini tetap akan terkerek tren kenaikan harga komoditas global. Dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (13/6) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan penerimaan perpajakan tahun ini tumbuh 15,3 % dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, mencapai Rp 1.784 triliun. Penerimaan ini meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun serta penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun. Adapun target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2022 tercatat hanya sebesar Rp 1.506,9 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengakui bahwa saat ini penerimaan negara dari komoditas memang masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan negara akan rentan apabila hanya bergantung pada lonjakan harga komoditas yang terjadi secara musiman. Siklus kenaikan harga komoditas, lanjutnya, tidak menentu karena dipengaruhi beragam faktor. Salah satunya, ketersediaan pasokan dari komoditas serta peningkatan permintaan dari komoditas tersebut. Agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah disarankan mengubah struktur perekonomian yang didasarkan atas komoditas menjadi nonkomoditas. (Yoga)

PT Freeport Indonesia memperkirakan bisa menyetor penerimaan negara US$80 miliar hingga akhir masa izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 2041 dari investasi smelter konsentrat tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (31/5). Setoran kas negara tersebut setara Rp1.165,6 triliun dengan menggunakan asumsi kurs Rp14.570. Menurutnya, pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat tembaga di Gresik merupakan waktu yang tepat di tengah meningkatnya permintaan komoditas tembaga di pasar global. Kenaikan harga tersebut karena adanya momentum peralihan rantai pasok dunia pada industri yang berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Selain itu, dia mengatakan, smelter PTFI itu bakal rutin mencetak keuntungan bagi negara dari porsi dividen, pajak, royalti hingga pungutan dengan rata-rata nilai mencapai US$1 miliar setiap tahunnya. Adapun, PTFI sedang menggenjot pembangunan smelter di Gresik dengan target capaian progres 50% pada akhir 2022 dan saat ini sudah mencapai 30%. VP Corporate Communication PTFI Riza Pratama mengatakan pembangunan smelter berkapasitas 1,7 juta ton menelan investasi US$3 miliar atau sekitar Rp43 triliun. Untuk mencapai progres pembangunan hingga 50%, dibutuhkan investasi sekitar US$1,6 miliar.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali mencatatkan surplus pada Februari 2022 sebesar Rp28 triliun. Surplus disebabkan oleh realisasi penerimaan negara yang mencapai Rp156 triliun lebih tinggi 37 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, realisasi belanja mencapai Rp282 triliun atau sama dengan tahun lalu. Kenaikan penerimaan negara tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas yang terjadi pada 2 bulan awal 2022. Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menggerek harga energi dan komoditas melonjak tinggi. Harga rata-rata minyak mentah tembus US$93 per barel pada Februari meningkat dibandingkan dengan Januari yang mencapai US$83/barel. Kondisi ini mendorong penerimaan pajak minyak dan gas tumbuh hingga 162 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pos yang sama tahun lalu. Dalam konteks APBN, hal ini dapat bermuara pada windfall kondisi di mana APBN mendapatkan keuntungan yang tidak diduga sebelumnya akibat lebih tingginya harga komoditas dari yang diproyeksikan sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2022 mencapai US$ 413,6 miliar. Posisi ini turun baik ketimbang Desember 2021 maupun periode yang sama ada tahun lalu. Posisi ULN tersebut turun 0,41% dibandingkan dengan Desember 2021 yang sebesar US$ 415,3 miliar. Sementara itu, jika dibandingkan dengan akhir Januari 2021, posisi tersebut turun 1,7%. Bahkan, penurunannya lebih dalam dibandingkan penurunan pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,4% year on year (yoy). Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (15/3) menyebut penurunan terjadi pada posisi ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral maupun swasta.

Penurunan karena ada beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dollar Amerika Serikat (AS). Selain itu, ada juga penurunan neto pinjaman bilateral seiring dengan pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Dengan penurunan nilai utang ini, Analis makroekonomi Bank Danamon Irman Faiz optimistis, tren utang ke depan berpotensi kembali menurun sejalan dengan potensi moncernya penerimaan negara yang didorong oleh kenaikan harga komoditas.