Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mencari solusi guna mengatasi permasalahan di subsektor kelapa sawit setelah sebelumnya mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti". " Ada beberapa hal seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi,...". Terdapat beberapa permasalahan di subsektor sawit dan ada 5-6 kriteria yang harus dipenuhi para pemangku kebijakan. Luhut menjelaskan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81% (perkebunan sawit) tidak memenuhi ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasma dan lainnya.

Indonesia meningkatkan tekanannya kepada Uni Eropa dengan menyiapkan pengalihan impor pesawat terbang dari Airbus ke Boeing asal AS. Hal itu dilakukan setelah Uni Eropa (UE) selalu mempermasalahkan dan menghambat impor produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya asal Indonesia. Setelah mengalihkan permintaan terhadap minuman beralkohol, buah-buahan dan produk susu dari UE, Indonesia siap menambahnya dengan produk pesawat terbang.  Proses pengalihan pemesanan pesawat terbang maskapai Indonesia dari Airbus ke Boeing akan dibicarakan lebih dulu kepada seluruh pihak terkait. Adapun saat ini fokus Indonesia untuk melakukan pengalihan impor dari UE akan diterapkan pada produk susu dan buah-buahan.  Namun Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menilai pemerintah tak berhak mencampuri maskapai dalam menentukan pembelian pesawat dari pabrikan tertentu.

Presiden Joko Widodo bertekad agar kebijakan B50 atau mencampur 50% biodiesel ke dalam bahan bakar minyak (BBM) berlaku pada akhir 2020, setelah B30 ditargetkan awal tahun depan.  Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kebijakan pencampuran biodiesel ke BBM ini merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil serta mengurangi impor minyak. Di samping itu, Presiden Jokowi menyatakan B20 akan menciptakan permintaan domestik terhadap minyak sawit (crude palm oil/CPO). Besarnya permintaan itu akan menimbulkan efek berganda terhadap petani, pekebun, dan pekerja di industri kelapa sawit.  

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) untuk komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20% dari sebelumnya 10%. Kenaikan pajak tersebut dipicu oleh adanya kesalahpahaman terkait minyak sawit yang dianggap tidak sehat. Oleh karenanya, Indonesia harus berencana untuk melakukan upaya bernegosiasi dengan Pemerintah Rusia.

Ekspor minyak kelapa sawit mentdah dan produk turunannya dari Indonesia menuju India masih diliputi ketidakpastian, kendati Indonesia telah merelakan bea masuk gula mentah asal negeri Bollywood untuk diturunkan. Indonesia telah menurunkan bea masuk gula mentah dari 10% menjadi 5% untuk bahan baku gula kristal rafinasi. Pemerintah India berencana untuk mengenakan tambahan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk produk minyak sawit olahan yang diimpor. Pendekatan yang dilakukan sekarang tidak hanya melalui pemerintah ke pemerintah, melainkan dari pengusaha ke pengusaha. Dewan Minyak Sawit Indonesia terus melakukan pendekatan kepada perusahaan domestik India untuk meningkatkan permintaannya terhadap CPO dan produk turunannya dari Indonesia.

Pemerintah siap menggulirkan penggunaan campuran minyak sawit dalam solar sebesar 30% atau biodiesel 30 (B30). Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyambut positif kebijakan ini karena tiga hal. Pertama, penerapan B30 diklaim mampu menekan emisi karbon 29%. Kedua, menjaga defisit neraca dagang. Ketiga, menjaga stabilitas harga minyak sawit. Dukungan juga disampaikan oleh Gabungan Industri Otomotif Indonesia

Mandatori B30 atau Biodiesel 30% dalam setiap liter solar bisa menjadi salah satu solusi mengatasi defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Penerapanya diperkirakan mengurangi impor solar sebanyak 8 juta kiloliter sampai dengan 9 juta kiloliter per tahun. Nilainya setara dengan kira-kira Rp 70 triliun. 

Kemarin pemrintahmenguji coba mandatori B30 untuk kendaraan. Rencana penerapan mandatori B30 akan dimulai pada 2020. Menurut Menteri ESDM Ignatius Jonan, hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan B30 adalah mesin yang diproduksi produsen otomotif haris dapat menerima solar dengan campuran 30% biodiesel. Selain itu performa kendaraan yang menggunakan B30 juga tidak menurun atau banyak berubah.

Indonesia telah bergantung ke perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi modal pembangunan di daerah pada masa lalu, ceruk devisa nonmigas di masa kini, dan ketahanan energi di masa depan. Salah seorang petani yang sudah menikmati hasil dari kelapa sawit yaitu I Made Gunartha (55) seorang petani di Desa Belantik, Pasangkayu, Mamuju. Setelah 30 tahun, hidup sebagai seorang transmigran di Mamuju, sekarang sudah hidup jauh dari kekurangan. Pasalnya, pendapatannya sudah Rp50 juta per bulan. Belum lagi aset berupa bangunan di Denpasar Rp1,4 miliar, tanah di Nusa Penida Rp6 miliar, kebun sawit seluas 20 ha di Mamuju dan 200 ha di Sampit. Selain itu, masih terdapat bisnis batu bara dan sarang walet yang dirintisnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sedikitnya ada 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan sebagai akibat ekpansi bisnis sawit sejak 2000. Sementara itu, sebanyak 1,3 juta orang diantaranya terdampak langsung keluar dari garis kemiskinan. Industri kelapa sawit juga menyerap 7,5 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki 2,6 juta unit usaha yang mempekerjakan 4,6 juta orang.

BPS mencatat bahwa nilai ekspor minyak sawit tertinggi pada 2017 mencapai US$22,97 miliar. Namun 2018 mengalami penurunan menjadi US$20,34 miliar akibat melemahnya harga global. Kendati kinerja ekspor minyak sawit tengah tidak menentu dalam 1 tahun terakhir akibat perang dagang AS-China, sentimen negatif Uni Eropa dan produksi yang melonjak tajam, namun pada awal 2019, sektor minyak sawit ikut berkontribusi dalam menjaga cadangan devisa. Penyebabnya, impor migas tertekan turun, efek dari pemanfaatan bauran 20% bahan bakar nabati atau biodiesel (B20) telah menurunkan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). 

Dewan negara-negara produsen minyak sawit (CPOPC) menggelar pertemuan dengan pemangku kebijakan Uni Eropa untuk membahas kebijakan UE terkait kelapa sawit yang dinilai diskriminatif. Indonesia dan Malaysia mencoba meyakinkan UE agar mempertimbangkan ulang kebijakan soal sawit. Jika aturan sawit disahkan UE, Indonesia akan meninjau ulang hubungan RI-UE. Bagi Indonesia, industri kelapa sawit adalah komoditas penting karena menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta dalam upaya pencapaian UN Sustainable Development goals (UN SDGs). Kebijakan Uni Eropa yang berkembang saai ini disampaikan tidak menampung pandangan berimbang terkait sawit Indonesia.

Sekjen kementerian industri primer malaysia Tan Yew Chong mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah kompetisi sehat dan adil. Kadang-kadang kita bekerjasama, kadang-kadang kita berkompetisi. Tetapi kita punya tujuan jelas untuk membangun kompetisi yang sehat. 

Pemerintah Indonesia melayangkan protes ke Uni Eropa atas rencana kebijakan pembatasan produk minyak sawit dalam Renewable Energy Directive (RED II). Indonesia bersama Malaysia mengirimkan surat protes yang resmi diteken Presiden Joko Widodo dan PM Mahatir Mohammad. Jika surat tersebut tidak mendapat tanggapan yang memadai, pemerintah bersiap mengambil langkah terburuk, keluar dari Paris Agreement. Perjanjian Paris adalah komitmen negara-negara untuk mengurangi panas bumi dari 2 derajat Cecius menjadi 1,5 derajat Celcius. Ekonom Core, Piter Abdullah, berpendapat keluarnya Indonesia dari Perjanjian Paris tidak akan terlalu berdampak banyak. Namun yang perlu dikhawatirkan apabila keluarnya Indonesia direspon negarif pasar non Eropa. Piter menilai posisi tawar Indonesia sangat kuat terkait CPO karena Indonesia adalah produsen terbesar CPO dan CPO adalah produk nabati paling efisien dibandingkan minyak nabati dari bunga matahari dan kedelai.