PT Astra International Tbk. menyabet peringkat 118 dalam nominasi World Best Companies Asia Pacific 2025 versi Majalah Time. Perusahaan multinasional ini masuk menjadi salah satu dari 500 perusahaan di Asia Pasifik yang dirangking oleh mingguan asal Amerika Serikat itu. Penilaian didasarkan pada tiga aspek, yakni survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi keberlanjutan atau data mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dari kriteria itu, perusahan yang didirikan sejak 1957 ini memperoleh nilai 88.26. Head of Corporate Communications Astra International Boy Kelana Soebroto menyambut baik pengakuan oleh Majalah Time yang bekerja sama dengan Statista, lembaga riset penyedia data dan pemeringkat pasar serta konsumen itu. Pengakuan ini, ujar dia, bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-68 Astra pada Februari 2025.

“Semoga dapat menjadi motivasi untuk Insan Astra yang senantiasa menjadi kekuatan dan mengantarkan Astra dapat bergerak bersama hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Boy dalam keterangan resminya, Kamis, 13 Februari 2025. Dalam daftar ini, separuh dari 10 perusahaan teratas merupakan perusahaan perbankan atau perusahaan yang bergerak di jasa keuangan. DBS, bank asal Singapura, menempati peringkat pertama. Ia disusul Maybank dari Malaysia yang menduduki peringkat kedua. Dari 10 perusahaan teratas, tiga di antaranya adalah perusahaan otomotif yang memimpin transisi ke kendaraan listrik (EV). Kia, produsen otomotif asal Korea Selatan, menempati posisi ketiga dalam datar tersebut. Nissan Motor Corporation dari Jepang dan Hyundai dari Korea Selatan menyusul di peringkat 9 dan 10. World's Best Companies oleh Majalah Time adalah daftar tahunan yang merangkum perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai penjuru dunia. Daftar ini disusun berdasarkan hasil survei oleh Majalah Time bekerja sama dengan lembaga riset Statista. Tahun lalu, Astra juga masuk dalam jajaran perusahaan terbaik dunia atau “World’s Best Companies of 2024” versi Majalah Time. Saat itu, Astra menempati posisi ke-435 dari 1.000 perusahaan global. (Yetede)

Tarif Trump Kawan dan lawan terimbas. Tarif menjadi ciri khas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak dilantik. Berbagai negara mencari siasat untuk lolos dari imbas kebijakan tanpa pandang bulu itu. Kebijakan terbaru Trump diberlakukan untuk semua impor baja dan aluminium. Pada Senin (10/2/2025) waktu Washington DC atau Selasa pagi WIB, Trump mengumumkan kebijakan yang menyasar kawan dan lawan AS itu. ”Kita dihantam teman dan lawan dalam hal ini. Sekarang waktunya mengembalikan kejayaan industri Amerika Serikat,” kata Trump. Cuma Australia yang mungkin selamat dari kebijakan itu. ”Di dalam neraca perdagangan AS-Australia, AS surplus sehingga kita tak perlu memberi mereka tarif,” kata Trump Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott mengatakan, RI-Australia perlu bekerja sama menghadapi perkembangan ini. ”Kunci menghadapi ancaman penjatuhan tarif impor oleh Trump ialah kemampuan bernegosiasi dengannya. Pada masa jabatan Trump sebelumnya (2017-2021), Indonesia dan Australia bisa melakukannya,” ujarnya.

Terlepas dari kemampuan bernegosiasi dengan Trump, Westacott menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dua arah Indonesia dan Australia. Keragaman sektor investasi akan memajukan perekonomian kedua negara dan memperkuat ketahanan pembangunan. Para pengamat ekonomi mengkritik kebijakan Trump. Sebab, ia menggunakan tarif sebagai satu senjata untuk menyelesaikan semua persoalan. Apabila mengamati perkembangan soal tarif ini, terlihat setidaknya ada tiga kegunaan tarif oleh Trump. Pertama, ia memakainya sebagai senjata politik untuk menekan. Ini  terlihat dari tarif yang dijatuhkan kepada Kanada dan Meksiko, tetangga langsung AS yang terikat perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Penjatuhan tarif ini kemudian ditangguhkan 30 hari menyusul perundingan terpisah dengan Kanada dan Meksiko. 

Kementerian Kesehatan tengah merampungkan pembahasan mengenai perubahan mekanisme tarif layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Besaran tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis rumah sakit, tetapi pada jenis penyakit yang dilayani. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (11/2/2025), mengatakan, mekanisme pembayaran tarif layanan ke faslitas kesehatan akandiubah dari yang sebelumnya berdasarkan tarif INA-CBGs atau Indonesia Case Based Group menjadi iDRG atau Indonesia Diagnosed Related Group. Tarif INA CBGs dalam pelaksanaan JKN mempertimbangkan jenis rumah sakit yang memberikan pelayanan. Terdapat enam jenis rumah sakit saat ini, yakni kelas D, kelas C, kelas B, dan A, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Tarif ini juga disusun berdasarkan kelas perawatan, yakni perawatan untuk kelas 1, 2, dan 3.

Namun, mekanisme tersebut akan diubah dalam mekanisme iDRG. Tarif berdasarkan iDRG akan dibayarkan berdasarkan kesamaan klinis dan kemiripan penggunaan sumber daya dalam perawatan pasien. Dengan perubahan mekanisme tarif pembayaran layanan ini pula, klasifikasi rumah sakit dengan tipe A, B, C, dan D akan dihapus. Jenis rumah sakit akan dibedakan berbasis kompetensi, mulai dari dasar, madya, utama, dan paripurna. ”Kami mau mengubah pengelompokan tarif yang selama ini namanya INA CBGs, kami mau ubah menjadi Indonesia DRG. Kenapa? Sebab, INA CBGs itu kami ambil modelnya dari Malaysia. Kita impor saja. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan kemudian paket-paketnya juga enggak cocok,” tutur Budi. Kelas standar Budi mengatakan, perubahan tarif layanan ini akan disesuaikan dengan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) yang, menurut rencana, mulai diterapkan secara menyeluruh pada Juli 2025. Sebanyak 21,6 persen dari total rumah sakit atau 600 rumah sakit telah mengimplementasikan semua kriteria KRIS.

Sementara sebanyak 43,6 persen rumah sakit baru sebagian menerapkan kriteria KRIS dan 34,3 persen belum mengimplementasikan KRIS. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan, penerapan kelas standar akan berpengaruh dengan tarif layanan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya kelas standar, itu berarti akan diterapkan satu tarif pelayanan. ”Jadi, nanti semuanya satu tarif. Misalnya, sectio (sectio caesarea/operasi sesar), mau dilakukan di RSCM atau di RSUD, pokoknya tarif sectio sama,” ujarnya. Ia menambahkan, ”Kelas rawat inap standar ini juga berarti untuk BPJS tidak ada lagi kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Semuanya kelas standar sehingga tarifnya satu.” Merujuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, telah diatur 12 kriteria ruang rawat inap dalam KRIS. Kriteria tersebut, antara lain, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi; terdapat ventilasi udara; pencahayaan ruangan; nakas per tempat tidur; temperatur ruangan; ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, dan penyakit infeksi atau noninfeksi; kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. (Yoga)

Wartawan menjadi garda terdepan dalam mendorong kesehatan mental masyarakat. Namun, siapa yang peduli dengan kesehatan mental jurnalis? Pers dibangun dengan cita-cita ideal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi pilar keempat demokrasi. Karena itu, media dan pekerja pers senantiasa dituntut bekerja penuh dedikasi dan berintegritas. Idealisme itu membuat pekerja pers, baik wartawan maupun editor, bekerja penuh tekanan hingga memengaruhi kesehatan mental mereka. Pekerjaan jurnalistik membuat banyak wartawan terpapar dengan berbagai peristiwa traumatis yang membekas dalam jiwa mereka. Dalam situasi tertentu yang membuat banyak orang menghindar, seperti bencana alam atau teror bom, wartawan justru harus maju paling depan untuk jadi saksi utama atas peristiwa yang terjadi sehingga bisa melaporkan kepada masyarakat dengan akurat.

Menyaksikan penderitaan manusia, mulai dari kematian, kecelakaan, penyakit kronik, gangguan mental, bencana, kekerasan, ketidakberdayaan, kejahatan, terorisme, hingga perang, bisa memunculkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Masalahnya, paparan peristiwa traumatik ini kerap dianggap wajar, bahkan heroik. Data Dart Center, Sekolah Jurnalistik Columbia, New York, Amerika Serikat, berdasarkan sejumlah studi tahun 2001-2011, menunjukkan 80100 persen wartawan pernah terpapar peristiwa traumatik yang terkait pekerjaannya. Sebanyak 92 persen wartawan melaporkan paparan peristiwa traumatik itu berlangsung berulang minimal empat kali. Studi kesehatan mental wartawan yang dilakukan psikolog klinis dan mitra pendiri lembaga layanan psikologi Enlightmind, Nirmala Ika Kusumaningrum, juga menemukan hal sama. ”Wartawandipandang sebagai sosok yang harus kuat sehingga mereka terus dibebani dengan hal sama meski itu menimbulkan trauma,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Pemerintah Provinsi Jakarta akan membuat quick response code atau kode QR untuk warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kilogram. Langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho mengatakan, saat ini warga hanya perlu menunjukkan KTP untuk membeli elpiji 3 kilogram (kg). Namun, mekanisme penggunaan KTP belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta. ”Nanti kami atur. Kami hitung ada berapa pengguna elpiji 3 kg yang ada di Jakarta, dan siapa yang berhak menerima. Database-nya kami lengkap. Nanti mau dibikin seperti QRIS,” kata Hari, Selasa (11/2/2025). Nantinya, kode QR tersebut tidak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat, tetapi juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

”Ini tidak bisa langsung seketika. Kami perlu lakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Kemudian, sistemnya harus pas juga,” kata Teguh. Pemprov Jakarta akan terus memantau ketersediaan stok gas elpiji 3 kg selama Ramadhan hingga IdulFitri 2025. Pemprov Jakarta juga akan melakukan diskusi ulang bersama pemerintah pusat soal kuota gas bersubsidi untuk warga Jakarta. Jakarta mengajukan usulan kuota sebesar 433.933 metrik ton (MT) atau 4 persen lebih besar dari realisasi 2024. Namun, kuota yang disetujui untuk Jakarta pada 2025 hanya sebesar 409.244 MT (kurang lebih 5 persen lebih rendah dari usulan). Operasi pasar Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merevisi Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 terkait klasifikasi pengguna atau penerima gas elpiji 3 kg. Sebab, penting bagi Pemprov Jakarta menyiapkan langkah preventif mengantisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Selainitu, sangat penting juga bagi Disnakertransgi Jakarta memastikan keamanan tabung gas elpiji 3 kg. Sebab, sering terjadi kasus kebakaran akibat ledakan gas elpiji 3 kg. (Yoga)

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara disetujui menjadi undang-undang pada 18 Februari 2025. Sementara pemerintah masih menyelaraskan usulan pengelolaan tambang ke perguruan tinggi dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk dibahas bersama legislatif. Rencana target itu disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan dalam agenda rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung. Hadir pula perwakilan Kementerian Sekretaris Negara. Agenda rapat terbuka untuk umum di Jakarta, Selasa (11/2/2025), itu membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). ”Baleg telah menyusun jadwal pembahasan selama masa persidangan II tahun 2024-2025 ini. Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang,” tuturnya.

Meskipun demikian, Baleg memutuskan menunda rapat kerja itu karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI belum menyerahkan DIM. Sebagaimana disampaikan perwakilan eksekutif, Baleg menyepakati agar DIM segera diparaf pemerintah dua hari ke depan. Yuliot Tanjung menjelaskan, Kementerian ESDM sudah mengeluarkan DIM dari seluruh perubahan pasal yang diusulkan DPR. Namun, pemerintah masih perlu waktu untuk menampung masukan dari pihak antarkementerian dan lembaga terkait. ”DIM ini juga perlu dilihat masukan antarkementerian lembaga. Kami memberikan batas waktu besok pagi untuk bisa disampaikan oleh kementerian dan lembaga,” kata Yuliot. Menanggapi target DPR untuk segera mengesahkan RUU Minerba, Yuliot mengakui, mereka akan mencoba mengikuti jadwal yang ditetapkan DPR. Hal ini juga dipastikan Supratman Andi Agtas saat ditemui wartawan secara terpisah. ”Tergantung DPR karena yang punya agenda DPR, inisiasi ini dari DPR. Pemerintah tetap sesuai arahan Presiden, sesegera mungkin kami selesaikan DIM-nya,” katanya. 

Setelah mencatatkan kinerja positif pada 2024, sektor jasa keuangan dihadapkan pada sejumlah dampak dari risiko ketidakpastian global pada 2025. Program prioritas pemerintah dapat menjadi peluang bagi industri jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan. Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 tercatat 5,03 persen secara tahunan. Sejalan dengan itu, indikator kinerja sektor dasar keuangan tetap positif didukung oleh permodalan yang solid, likuiditas yang mencukupi, serta profil risiko yang terkelola dengan baik. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, indikator likuiditas berada di atas ambang batas minimum dengan solvabilitas terpantau solid.Bahkan, sektor perbankan mencatat rasio permodalan (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 26,69 persen atau tertinggi di antara negara-negara kawasan. ”Kondisi ini tentunya merupakan modalitas bagi sektor jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan dalam menghadapi kerentanan dan guncangan eksternal,” katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Pada kesempatan itu, Mahendra Siregar bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK meluncurkan Sistem Informasi Pelaku (Sipelaku) dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Sistem informasi tersebut untuk mencegah penipuan (fraud) di sektor jasa keuangan. Ketahanan industri jasa keuangan ini, lanjut Mahendra, tecermin dari industri perbankan yang pada Desember 2024 tercatat menyalurkan kredit senilai Rp 7.827 triliun atau tumbuh sesuai target 9-11 persen, yakni 10,39 persen secara tahunan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 4,48 persen secara tahunan. Di sisi lain, penghimpunan dana di pasar modal pada 2024 tercatat Rp 259,24 triliun, melampaui target Rp 200 triliun. Dari sisi permintaan, jumlah investor pasar modal tumbuh enam kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor. Kendati demikian, tantangan dari ketidakpastian global masih berlanjut pada 2025 yang eskalasinya berpotensi meningkat. Hal ini, antara lain, tecermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan terbatas, perlambatan normalisasi suku bunga negara maju, serta divergensi pemulihan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap arus modal. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan struktural terkait penyerapan tenaga kerja sektor formal dan pemulihan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah.

\

Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott kembali mengunjungi Indonesia. Ia membawa 39 orang dalam delegasi perdagangan di lawatan pada 10-13 Februari 2025. ”Sejak tahun 2024, investasi Australia ke Indonesia meningkat 34 persen. Antusiasme pengusaha Australia terhadap Indonesia naik, demikian pula sebaliknya,” kata Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Western Sydney itu, Selasa (11/2/2025), di Jakarta. Neraca perdagangan Indonesia dan Australia pada 2023 sebesar 26,7 miliar dollar Australia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang senilai 18,3 miliar dollar Australia. Ia menjelaskan, minat ini tumbuh pesat setelah para pengusaha Australia mempelajari bahwa Indonesia negara yang stabil. Di tengah berbagai gejolak politik dan perang dagang internasional, Indonesia terbukti selalu tenang. Bahkan, di setiap pergantian pemerintahan pun tidak ada persoalan besar yang mengganggu iklim investasi dan perdagangan antarnegara.

Selain itu, setiap pemerintahan yang baru tetap memiliki ambisi untuk meningkatkan perekonomian. Garis merah yang dicermati oleh Australia ialah komitmen Indonesia membangun kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan penguasaan teknologi.Westacott menyebutkan, sektor pertambangan masih jadi idola. Baik perusahaan Australia maupun Indonesia saling berinvestasi di kedua negara. BNI, misalnya, kini memiliki kantor cabang di Australia. Sejumlah perusahaan Indonesia juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan tambang di Australia utara. Salah satu kesempatan besar di sektor pertambangan ialah pengolahan mineral untuk baterai kendaraan listrik. Ekspor Indonesia ke Australia di sektor ini tidak dikenai tarif. Westacott mengakui, masih ada pertanyaan dari para pengusaha Australia kenapa pengolahan dan hilirisasi harus dilakukan di Indonesia. Beberapa pengusaha hanya mau mengimpor bahan baku. ”Kami menjelaskan, justru di dalam proses hilirisasi di Indonesia itu ada banyak sekali ruang bagi Australia untuk berinvestasi. Ini situasi win-win. Investasi bisa di bidang sumber daya manusia sampai dengan alih teknologi,” ujarnya.

Sektor lain Westacott menerangkan, di luar pertambangan dan mineral, sektor pendidikan, kesehatan, dan energi bersih juga diminati. Selama di Indonesia, Westacott meresmikan pembukaan Universitas Western Sydney Surabaya di Jawa Timur. Ini adalah perguruan tinggi asing pertama yang diizinkan membuka program sarjana strata satu di Indonesia. Menyusul Universitas Western Sydney, ada Universitas Deakin di Bandung, Jawa Barat, dan Universitas Central Queensland di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut dia, semua universitas itu mengembangkan program 2+2, yaitu dua tahun berkuliah di Indonesia dan dua tahun di Australia. Tujuannya agar mahasiswa memiliki wawasan internasional. ”Kami kini mengupayakan agar para mahasiswa bisa magang di perusahaan-perusahaan Australia supaya benar-benar mengalami pengalaman kerja yang global,” ujarnya. Terdapat pula minat untuk mengembangkan kerja sama pendidikan pada jurusan keguruan dan keperawatan. Skemanya tidak hanya untuk program sarjana dan pascasarjana, tetapi juga program kursus singkat ataupun pertukaran yang lebih intensif. ”Sumber daya manusia ini modal dasar dalam kemajuan bangsa,” katanya. (Yoga)

Sekretaris Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Banten, Ujang Karta, terseret dalam kasus pagar laut. Keberadaan Ujang juga tak terlihat di Desa Kohod sejak rumahnya digeledah oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Senin malam lalu, 10 Februari 2025. Warga Kohod Aman Rizal menceritakan peran Ujang Karta sebagai sekdes dalam kasus pagar laut. "Warga Kohod banyak jadi korban penipuan Ujang Karta. Saya tertipu diminta uang untuk membuat Akta Jual Beli (AJB), hingga hari ini tidak ada suratnya, hanya diberikan Nilai Objek Pajak yang ternyata setelah saya cetak atas nama orang lain," kata Aman kepada Tempo Rabu, 12 Februari 2025. Aman mengatakan atas permintaan Ujang Karta, ia telah mentransfer sebanyak Rp 33,8 juta dalam beberapa kali termin untuk pengurusan AJB tersebut. Bukti pengiriman uang itu ditunjuan kepada Tempo.