Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1352 )

Bongkar Pagar Laut dan Perusahaan Aguan, Demo PSN PIK 2, hingga Kisruh LPG 3 Kg

KT1 05 Feb 2025 Tempo

Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi, demo ribuan warga Banten melakukan aksi menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, hingga kisruh langkanya liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi 3 kilogram (kg) buntut haram dijual eceran, mewarnai kabar ekonomi sepekan lalu. Dikerjakan mulai 18 Januari 2025 lalu, pembongkaran pagar laut di Tangerang yang berpolemik setidaknya telah tercabut 18,7 kilometer dari 30,16 kilometer hingga 28 Januari. Namun, operasi tersebut berhenti selama 7 hari berturut-turut hingga Senin kemarin, 3 Februari 2024. Di sisi lain, kendati sudah disegel oleh dua kementerian, pagar laut di perairan Bekasi juga tak kunjung dibongkar. Pagar bambu sepanjang dua kilometer dan lebar 70 meter yang membentang di perairan di Desa Segarajaya itu tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Sementara itu, ribuan warga Banten dilaporkan melakukan demonstrasi pada akhir pekan, Sabtu, 1 Februari. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menolak dan membubarkan pembangunan PSN PIK 2. Teranyar, masyarakat mengeluhkan langkanya gas melon, sebutan lain LPG 3 kg. Pemerintah membantah kelangkaan disebabkan kurangnya pasokan. Belakangan ternyata pemangku kebijakan melarang gas melon dijual lewat pengecer alias kudu langsung beli di pangkalan. Pagar laut Tangerang membuat terungkap perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna bangunan (HGB) atasnya. Pemilik saham PT Cahaya Inti Sentosa adalah PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI), PT Agung Sedayu, dan PT Tunas Mekar. Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan dan Salim Group milik Anthoni Salim menjadi pemegang saham di PANI. PT PANI ini memiliki 88.500 lembar saham atau senilai Rp 88 miliar.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat dua perusahaan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang itu. Lantas, perusahaan mana yang menjadi dalang dari pagar laut tersebut? Dikutip dari Antara, pagar laut di Tangerang dikuasai perusahaan PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Tak hanya dimiliki dua perusahaan, sertifikat itu juga dimiliki perorangan, yakni sebanyak sembilan bidang dan Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang. Secara total, jumlah pagar laut di Tangerang memiliki sertifikat HGB hingga 263 bidang. (Yetede)

Ekonomi

Kunjungan Masyarakat ke Kawasan Inti IKN Ditutup Dua Hari

KT1 05 Feb 2025 Tempo

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menutup kunjungan masyarakat ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN selama dua hari pada Rabu-Kamis, 5-6 Februari 2025. Penutupan sementara dilakukan seiring proses pemeliharan infrastruktur dasar di wilayah Plaza Seremoni. Dalam rilis informasi pada Rabu, 4 Februari 2025, Otorita IKN menyampaikan kawasan yang ditutup sementara mencakup kawasan Rest Area Nusantara, Taman Kusuma Bangsa, serta kawasan Kementerian Koordinator. Selanjutnya, masyarakat bisa kembali berkunjung pada 7 Januari 2025 dengan sebelumnya mendaftar melalui aplikasi IKNow.

Adapun sebelumnya, Otorita IKN membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa untuk umum sejak 16 September 2024. Masyarakat pun bisa berkunjung setiap hari pada pukul 09.00-17.00 WITA. Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan pembukaan kunjungan ini dilakukan agar masyarakat bisa langsung melihat pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW. Meski dibuka untuk umum, kunjungan dibatasi maksimal 300 orang per hari. Troy mengatakan pembatasan dilakukan karena Otorita IKN mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan, karena proses pembangunan masih berlangsung.

Selama kunjungan, Troy mengatakan, pengunjung wajib menggunakan transportasi umum yang disediakan di titik kumpul, menjaga kebersihan, dan mematuhi arahan petugas di lapangan. “Pengunjung juga dilarang merokok dan memasuki area yang bukan termasuk area kunjungan,” kata Troy melalui keterangan tertulis, Ahad, 15 September 2024. Pengunjung wajib terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW sebelum waktu kunjungan ke Nusantara Titik parkir kendaraan pengunjung sekaligus sebagai titik kumpul awal masuk kunjungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara ada di Rest Area IKN dan Simpang Trunen (samping RS Hermina) Di titik kumpul pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran IKNOW yang valid kepada petugas liaison officers (LO) Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi LO melakukan peperjalanan menggunakan electric vehicle (EV) bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. (Yetede)

Ekonomi

China Balas Serangan Tarif AS Dengan Cara yang Sama

KT1 05 Feb 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah China memberlakukan tarif retaliasi yang menyasar ke barang-barang impor Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/2/2025). Negeri Tirai bambu itu juga memasukkan beberapa perusahaan AS, termasuk Google, dalam status kemungkinan terkena sanksi sebagai bentuk respons terukur atas tarif impor yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada China. Tindakan balasan terbatas China terhadap pengenaan tarif 10% oleh Trump makin memperkuat upaya para pembuat kebijakan China untuk mengajak Trump bernegosiasi, guna menghindari perang dagang antara dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan proyeksi Capital Economics, tarif tambahan dari China akan berlaku untuk sekitar US$ 20 miliar impor tahunan. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan US$ 450 miliar barang-barang China yan terkena tarif oleh Trump, yang mulai berlaku pada Selasa pukul 00.01 dini hari waktu AS. "Langkah-langkah ini cukup sederhana, setidaknya relatif terhadap langkah AS, dan telah dikalibrasi untuk mengirim pesan ke AS," ujar Julian Evans Pritchard, kepada China Economics, yang dilansir Reuters. (Yetede)

Ekonomi

Target Tarif Trump Selanjutnya: Uni Eropa

HR1 04 Feb 2025 Kontan

Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif impor terhadap Uni Eropa, dengan alasan defisit neraca dagang AS yang besar terhadap kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa tidak membeli cukup produk AS, seperti mobil dan produk pertanian. Meskipun Trump belum menyebutkan kapan tarif ini akan diberlakukan, tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan mulai berlaku pada 3 Februari 2025.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Menteri Ekonomi Spanyol, Carlos Cuerpo, mendesak Uni Eropa untuk bersatu dalam merespons ancaman tarif dan melindungi kepentingan pebisnis di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa mendukung globalisasi pasar, tetapi tetap harus menjaga daya saing bisnis mereka.

Sementara itu, Gubernur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, yang juga anggota dewan European Central Bank (ECB), menilai tarif tinggi Trump dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan berpotensi merugikan semua pihak dalam perang dagang ini. Ia memperingatkan bahwa jika Uni Eropa terkena tarif, sektor otomotif bisa sangat terdampak.

Para ekonom memperkirakan bahwa tarif 25% terhadap barang impor dari Kanada dapat menyebabkan penurunan ekonomi negara tersebut hingga 2-4 poin persentase. Meskipun Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan, Villeroy menekankan pentingnya memperkuat ekonomi internal kawasan sebagai langkah utama dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS.

Ancaman tarif dari Trump semakin memperbesar risiko perang dagang global yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memicu resesi global.

Ekonomi

Komisi XIII apresiasi Menteri Imipas tindak tegas pungli di Soetta

ajisao94 02 Feb 2025 antaranews

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto atas tindakan tegasnya dalam menindak kasus pungutan liar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Almuzzammil Yusuf dari Komisi XIII menyatakan bahwa penegakan hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat negara, terutama di bandara sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia. Dia juga menekankan perlunya perbaikan sistem keimigrasian agar transparan, bersih, dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi negara dari ancaman masuk melalui jalur udara.

Ekonomi

Ekonomi China dan AS Tumbuh, Eropa Masih Terpuruk

HR1 01 Feb 2025 Kontan

Pertumbuhan ekonomi global pada kuartal IV 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Amerika Serikat (AS) dan China masih mencatatkan pertumbuhan yang solid, sementara Uni Eropa mengalami stagnasi akibat krisis politik di Jerman dan Prancis.

Menurut laporan Bloomberg, PDB AS tumbuh 2,3% secara tahunan, didorong oleh belanja konsumen yang meningkat 4,2% year on year (yoy). Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi AS meskipun inflasi masih tinggi dan biaya pinjaman mahal. The Fed pun tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga.

Sementara itu, PDB China tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 4,5%. Meski sesuai target pemerintah, ekonomi China masih menghadapi tantangan besar, terutama dari ancaman tarif baru yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Hal ini berpotensi memperlambat ekspor China di tengah krisis properti yang belum pulih.

Di sisi lain, PDB Uni Eropa stagnan, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 hanya 0,7%, menurut laporan Eurostat. Krisis politik di Jerman dan Prancis menurunkan kepercayaan bisnis dan konsumen, sementara sektor manufaktur Jerman melemah. Italia dan Austria juga mengalami stagnasi. Untuk merespons situasi ini, Bank Sentral Eropa (ECB) menurunkan suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75% guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun AS dan China masih tumbuh cukup kuat, tantangan global seperti kebijakan proteksionis, inflasi, serta ketidakpastian politik di Eropa berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.

Ekonomi

PBB Butuh Tambahan Pendanaan Global

HR1 31 Jan 2025 Kontan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta tambahan anggaran sebesar US$ 500 juta untuk tahun 2025. Dana itu akan digunakan untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia mulai dari Suriah hingga Sudan.

Kantor HAM PBB tengah bergulat dengan kekurangan dana yang cukup kronis dan sangat mengkhawatirkan. Ini karena pemotongan anggaran dari donor utama yakni Amerika Serikat (AS). Sejak di bawah pemerintahan Donald Trump, AS mengaku akan banyak mengurangi sumbangan ke organisasi internasional.

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk dalam pidatonya di Jenewa bilang, pada 2025, tantangan besar terhadap hak asasi manusia diperkirakan akan terus berlangsung. "Saya sangat khawatir jika kami tidak mencapai target pendanaan pada tahun 2025, kami akan membiarkan orang-orang berjuang dan mungkin gagal, tanpa dukungan yang memadai," ujar dia dikutip Reuters.

Politik dan Birokrasi

Indonesia Bisa Desak AS Bayar Pajak Global

HR1 22 Jan 2025 Kontan

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak penerapan pajak minimum global sebesar 15% yang diinisiasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Trump menilai kesepakatan pajak global yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya (Joe Biden) membatasi kebijakan domestik AS dan merugikan perusahaan serta pekerja Amerika. Pemerintahannya bahkan memerintahkan penyelidikan terhadap negara-negara yang dianggap memiliki aturan pajak diskriminatif terhadap perusahaan AS.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerapkan pajak minimum global mulai Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024. Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji, menyatakan bahwa penolakan AS terhadap Pilar Satu kesepakatan pajak global dapat menghambat implementasi global, karena membutuhkan dukungan negara-negara besar. Namun, Pilar Dua yang mengatur pajak minimum global masih dapat diterapkan oleh negara lain.

Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, menambahkan bahwa mekanisme pemaksaan dalam Pilar Dua memungkinkan penerapan pajak global tetap memberikan keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, meskipun AS tidak berpartisipasi. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pajak global Indonesia dari perusahaan multinasional, termasuk yang berasal dari AS.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Diskriminasi UE, Aturan Perdagangan Harus Diubah

HR1 18 Jan 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa putusan ini mencegah kebijakan diskriminatif dan proteksionis yang berdampak pada perdagangan global. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan memantau perubahan regulasi UE untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan WTO.

Sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi biofuel berbahan baku sawit hingga 7% dan mengategorikan sawit dalam risiko alih fungsi lahan tinggi (high ILUC-risk), yang dianggap proteksionis dengan dalih kelestarian lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Malaysia dengan membahas lebih lanjut kebijakan UE berdasarkan putusan WTO. Jika laporan Panel WTO tidak diajukan banding, UE harus mengambil langkah konkret dalam waktu 60 hari untuk mematuhi kewajiban yang diatur WTO.

Keberhasilan ini, menurut Budi, adalah hasil koordinasi intensif antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi kelapa sawit, tim ahli, dan kuasa hukum. Putusan ini diharapkan mengurangi hambatan perdagangan bagi CPO Indonesia di pasar internasional.

Ekonomi

Pemulangan Sandera Disepakati oleh Kedua Belah Pihak (H)

KT3 18 Jan 2025 Kompas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, kesepakatan untuk memulangkan sandera yang ditawan di Jalur Gaza telah tercapai. Pembebasan sandera akan dilakukan bertahap, dimulai pada Minggu (19/1/2025), sesuai kesepakatan. ”Berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian, pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai kerangka kerja yang direncanakan sehingga para sandera diharapkan dibebaskan paling cepat pada Minggu,” kata kantor Netanyahu, Jumat (17/1). Sementara itu, di Jakarta, Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel tidak tercederai kembali, yang berujung pada terhambatnya upaya pengiriman bantuan kemanusiaan dan terhambatnya penghentian perang di Jalur Gaza.

”Kami berharap sampai kesepakatan itu berlaku efektif, kedua pihak memegang kesepakatannya masing-masing sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menghambat pelaksanaan gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono seusai diskusi terbatas dengan sejumlah media di Jakarta. Dalam gencatan kedua ini, disepakati 33 sandera akan dibebaskan. Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Pembebasan sandera ini akan berlangsung bertahap dengan di tahap pertama gencatan senjata yang direncanakan berlangsung 42 hari. Sekitar 250 orang disandera di Gaza dalam serbuan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 108 sandera dibebaskan dalam gencatan senjata Hamas-Israel pada November 2023. Dari sekitar 100 sandera yang masih ditawan di Gaza, sepertiga di antaranya diyakini telah tewas. Di tengah besarnya desakan komunitas internasional dan warga Israel, Netanyahu mengatakan, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel.

Ia melanjutkan pertemuan dengan pemerintah untuk menyetujui kesepakatan pembebasan sandera. Dengan tercapainya kesepakatan pemulangan sandera, Netanyahu pun menginstruksikan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima para sandera yang kembali dari Gaza. Keluarga para sandera sudah diberi tahu bahwa kesepakatan itu telah tercapai. Angin segar Kabar ini menjadi angin segar karena sejak gencatan senjata Gaza diumumkan, Rabu (15/1), Israel terus menyerang sejumlah wilayah di Gaza. Serangan yang terjadi sampai Kamis (16/1) itu menewaskan hampir 100 warga Palestina di Jalur Gaza. Kala itu, media Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan, Netanyahu dan kabinetnya tidak kunjung rapat untuk mengesahkan gencatan senjata. Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. Kelompok perjuangan Gaza ingin hak yang sama dengan Israel: menentukan siapa yang Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. (Yoga)