Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1352 )

Menyepi di Pura Taman Ayun Bali

KT1 08 Feb 2025 Tempo

PURA Taman Ayun tak sepopuler Pura Uluwatu yang berada di atas tebing atau Pura Ulun Danu yang gambarnya terdapat di pecahan uang Rp 50 ribu. Tapi pura ini punya dua hal menarik yang membuat saya mendatanginya dalam perjalanan ke Bali, akhir Januari 2025. Pertama, pura ini terdaftar sebagai warisan dunia Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Kedua, sejarahnya yang berkaitan dengan salah satu kerajaan besar di Bali pada masa lalu. Pura Taman Ayun, yang berarti pura dengan taman yang indah, merupakan peninggalan Kerajaan Mengwi yang dibangun pada 1634 oleh raja pertamanya, I Gusti Ngurah Made Agung. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mengwi menguasai hampir seluruh wilayah di Bali, termasuk Gianyar, Buleleng di utara, Jembrana di barat, bahkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Kekuasaan Mengwi runtuh setelah diserang kerajaan-kerajaan lain di Bali pada akhir abad ke-19. Kerajaan itu menyisakan Pura Taman Ayun. Pura ini bukan sekadar tempat ibadah keluarga Kerajaan Mengwi, melainkan juga pusat irigasi dan pemersatu rakyatnya. Di sekeliling pura terdapat kolam yang airnya mengalir ke sawah-sawah secara merata dengan sistem irigasi tradisional Bali, subak. Subak inilah yang membuat Pura Taman Ayun terdaftar dalam warisan dunia UNESCO sejak 2012. Warisan dunia Bentang Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana meliputi Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lanskap Subak dan Pura pada DAS Pakerisan, Caturangga Batukaru, dan Pura Taman Ayun itu sendiri. (Yetede)

Ekonomi

Pakar IT Ungkap Dua Modus Peretas Bjorka Dapatkan Database yang Diduga Nasabah BCA

KT1 07 Feb 2025 Tempo

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai 4,9 juta database Bank Central Asia (BCA) yang diklaim oleh peretas Bjorka tidak terlihat seperti data asli. Menurutnya, kalaupun data tersebut akurat bukan berarti peretas mendapatkannya dari bank. "Karena struktur database bank kan bisa dibedakan," ucap Alfons dalam keterangan resminya pada Jumat, 7 Februari 2025. Alfons mengungkap ada dua kemungkinan cara Bjorka mendapatkan database tersebut. Pertama, data itu merupakan data nasabah yang mengajukan pinjaman online (pinjol). Alfons curiga, yang membagikan data tersebut adalah perusahaan penyedia pinjaman online. "Data bocor dari nasabah yg mengajukan pinjol dan memberikan informasi rekening ini ke perusahaan pinjol. Kemudian data ini dibagikan oleh perusahaan pinjol," ujarnya.

Kemungkinan kedua, peretas mendapatkan data tersebut dari para pelaku penipuan atau phising. "Misalnya korban phishing petugas pajak yang mengelabui korbannya memasukkan kredensial M- Banking ke situs phishing." Kendati demikian, Alfons mengatakan pihak bank tetap harus melakukan investigasi kebocoran data sekaligus bertanggung jawab atas insiden ini. Menurutnya, sebagai pengelola data yang baik, pihak manajemen harus menghubungi para customer yang terkena kebocoran data untuk memberikan langkah antisipasi kerugian ke depannya. "Contohnya menginformasikan secara proaktif ke nasabah dan menonaktifkan sementara akun yg kredensial nya bocor. Meskipun ini bukan kesalahannya," kata dia.

Sebelumnya, data nasabah Bank Central Asia atau BCA menjadi target kelompok peretas Bjorka. Kelompok tersebut mengklaim memiliki akses 890 ribu akses dan 4,9 juta database milik BCA. Peringatan tersebut diunggah akun X (Twitter) @bjorkanesiaa yang juga menyebutkan akun X resmi BCA. “@BankBCA sebuah kejutan bagi perbankan di Indonesia, jika mereka tidak segera merespons hal ini maka Bank BCA akan mengalami pelanggaran data (pembobolan) besar-besaran,” demikian tertulis dalam akun Bjorka, Rabu, 5 Februari 2025. Bjorka juga menyatakan kemungkinan beberapa perbankan besar Indonesia kemungkinan menjadi target ransomware atau peretasan sistem oleh beberapa kelompok hacker. Sehingga meminta perbankan dan nasabah untuk waspada. “Kami Bjorka akan selalu menginformasikan kepada Anda jika negara Anda sedang dipantau oleh Ransomware Group, dan mereka memprioritaskan perbankan.” (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Didorong untuk Rombak Kabinet

HR1 07 Feb 2025 Kontan

Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat meskipun baru memasuki 100 hari kerja. Prabowo menegaskan bahwa ia akan menindak para pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ia menyebut telah memberikan waktu dan peringatan kepada para menteri dan pejabat negara, serta akan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet diperlukan karena beberapa menteri justru merusak reputasi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, misalnya, dinilai kurang aktif dibandingkan wakilnya, Immanuel Ebenezer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap gagal dalam tata kelola elpiji subsidi 3 kg. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan terkait kasus pagar laut. Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid masih dipertahankan karena dinilai responsif dalam menangani isu tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai beberapa menteri patut dicopot, seperti Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahkan, ia menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai kurang efektif dalam menangani polemik PPN 12% dan sistem Coretax.

Baik Dedi maupun Bhima sepakat bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar program kerja Prabowo bisa berjalan dengan lebih efektif dan membawa pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran Berimbas Pada Vaksin-Obat

KT3 07 Feb 2025 kompas

Efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan pada 2025 mencapai 19,6 triliun dari total belanja Rp 105,6 triliun. Efisiensi tersebut akan berdampak pada sejumlah pengadaan layanan kesehatan, termasuk pengadaan obat dan vaksin. Meski demikian, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan di masyarakat tidak berkurang. ”Kemarin kita sudah ajukan kepada DPR dan sudah disetujui efisiensi Rp 19,6 triliun. Ada yang disarankan bisa efisiensi dan tidak. Jadi, mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui seusai membuka acara ”Orientasi Pusat Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis di RSPPU”, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Meski begitu, ia mengatakan, realokasi anggaran yang dilakukan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penganggaran program prioritas.

Itu sebabnya pemangkasan anggaran belanja Kementerian Kesehatan juga dilakukan untuk pelaksanaan program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis. Dari anggaran pemeriksaan yang sudah diajukan sebelumnya dengan target sasaran 200 juta orang, itu akan dipangkas. ”Kalau yang lakukan (pemeriksaan) cuma 100 juta, kan, anggarannya bisa dikurangi. Tapi, kalau ternyata minatnya banyak, saya yakin pasti Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan akan kasih (tambahan anggaran),” kata Budi. Selain itu, efisiensi ini juga akan berdampak pada anggaran untuk pengadaan vaksin dan obat. Diharapkan, stok obat dan vaksin yang sudah tersedia untuk dua bulan bisa mengantisipasi pengurangan anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin pada tahun ini. ”Kita akan melihat lagi selama enam bulan realisasinya di bulan Mei atau Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi, yang bisa dipastikan adalah kami, pemerintah, Ibu Menteri Keuangan, Pak Presiden,tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan.

Tapi, kita memang harus melakukan penghematan karena memang opportunity untuk melakukan penghematan itu besar,” ujar Budi. Pendanaan luar negeri Terkait dengan rencana penutupan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) oleh Pemerintah AS, Budi mengatakan, kebi-

jakan itu pun akan berdampak pada pendanaan yang diberikan untuk Indonesia. Antisipasi pun telah dilakukan dengan membuka kerja sama bersama negara donor lainnya. ”Kita punya exposure (sumber pendanaan) dari mereka (USAID) sekitar 100 juta dollar AS atau hampir Rp 1 triliun. Beberapa tidak langsung diberikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi ke mitra-mitra pihak ketiga. Kekurangan ini pasti akan ada dampaknya, tetapi kita juga masih ada negara donor lain,” tuturnya. Budi mengatakan, pemerintah pun telah berupaya mencari sumber donor lain. Kerja sama telah dilakukan dengan Pemerintah Australia yang berkomitmen untuk pendanaan sekitar 130 juta dollar Australia. (Yoga)

Ekonomi

Hilangnya Gaji Ke-13 dan Ke-14 Perlu Diwaspadai

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Peniadaan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara berpotensi mengganggu pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Perekonomian di daerah tujuan mudik juga berpotensi akan terganggu saat kemampuan belanja aparatur sipil negara atau ASN berkurang. Hal itu dikemukakan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Ia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mengatakan, pemerintah sudah melakukan persiapan terkait rencana penghentian gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Namun, Airlangga enggan berkomentar lebih lanjut. ”Dari segi ASN tanyakan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Persiapan sudah ada, ya,” ujarnya singkat dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum mau berkomentar soal wacana penghentian gaji ke-13 dan ke-14. ”Saya belum bisa menanggapi, ya,” katanya.

Nailul Huda melanjutkan, sama seperti tenaga kerja pada umumnya, pegawai pemerintah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan secara agregat. Dengan adanya anggaran belanja ekstra bagi para ASN, akan terjadi pertumbuhan secara agregat. Berkaca pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, cairnya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau biasa disebut gaji ke-14 untuk para ASN membuat permintaan barang secara umum meningkat. ”Dampaknya di triwulan yang terdapat bulan Ramadhan dan Lebaran pasti lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya,” ujarnya. Bagaimanapun, katanya, ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak berkelanjutan ke sektor lainnya. Perekonomian di daerah yang banyak menjadi daerah tujuan mudik ASN berpotensi akan terganggu ketika ASN berkurang kemampuannya dalam berbelanja.

”Di periode-periode mudik Lebaran, ekonomi di daerah biasanya lebih hidup karena adanya aliran uang tunai yang menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi,” ujarnya. Setiap tahun, kebijakan pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN diatur dalam payung hukum berupa peraturan pemerintah. Pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN tahun lalu diatur dalam PP No 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Mengacu aturan tersebut, gaji ke-13 dan THRadalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja dan pengabdian ASN dalam komponen gaji pokok; tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 dan THR bagi ASN. (Yoga)

Ekonomi

Trump dan Pemangkasan Anggaran

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Berbagai kebijakan dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan investor di pasar modal. Pergerakan harga saham dalam Indeks Harga Saham Gabungan pun masih di zona merah dalam sebulan terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengakui, saat ini, ketidakpastian sedang melanda pasar global. Situasi ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (6/2/2025) menyentuh 6.870 atau turun lebih dari 2 persen dibandingkan posisi pembukaan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.024. Posisi pembukaan per Kamis ini membawa IHSG pada titik terendah sejak awal 2025. Terhitung sejak penutupan pada hari pertama bursa tahun ini di posisi 7.163, IHSG sudah mengalami pelemahan lebih dari 3 persen. Faktor utama yang memicu kondisi ini menurut Jeffrey, adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomiAS dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

Kebijakan yang telah diumumkan, tetapi kemudian ditunda, menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.Ketidakpastian di pasar global turut berdampak pada nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan rantai pasok global. Dinamika konstelasi ekonomi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di Indonesia. ”Dengan adanyketidakpastian ini, investor harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investa si, terutama dalam menghadapi kemungkinan fluktuasi yang lebih besar di pasar keuangan domestik,” tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, ketegangan dagang AS dengan mitra utama, seperti China, masih menjadi faktor besar yang memengaruhi pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik.

Tertekannya sektor manufaktur dan ekspor AS karena perang dagang berimbas pada bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang semakin sulit menentukan kebijakan suku bunga acuan. Kegamangan The Fed melanjutkan kebijakan pengetatan suku bunga guna menekan inflasi yang masih tinggi atau justru menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, menurut Andry, akan menentukan keputusan investor asing. Ketidakpastian itu bisa membuat investor asing menahan uangnya untuk masuk ke Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 5,03 persen atau melambat dari 5,05 persen pada 2023 dan 5,31 persen pada 2022 secara tahunan. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam rilis perdagangan bursa siang ini, menyampaikan, selain faktor ekonomi global, pasar juga khawatir pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa haru lalu. (Yoga)

Ekonomi

Efisiensi Subsidi Energi Agar Anggaran Tidak Bengkak

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Pemberian subsidi tanpa basis data yang diverifikasi akan membuat subsidi salah sasaran. Akibatnya, anggaran membengkak tanpa hasil yang optimal. Beberapa hari lalu, elpiji dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sulit didapat. Penyebabnya, pengecer dilarang menjual langsung ke publik. Masyarakat bisa membelinya di pangkalan resmi. Yang terjadi kemudian, antrean pembeli mengular di pangkalan resmi elpiji. Waktu yang dimiliki penjual gorengan, pemilik warung makan, dan rumah tangga pengguna elpiji 3 kg habis untuk mengantre. Padahal, pengusaha mikro dan ultramikro ini sangat bergantung pada gerak usaha. Usaha berhenti, maka pendapatan nol. Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kg, antrean masyarakat itu bagaikan dejavu. Berdasarkan arsip berita Kompas, pernah terjadi situasi serupa, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali pasokan atau jaringan pasokannya terganggu, antrean pembeli seketika muncul karena kebutuhan elpiji subsidi tersebut selalu ada.

Sebenarnya, elpiji subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti dituliskan di badan tabung. Namun, ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya. Sebab, elpiji 3 kg dijual di pasar secara bebas dan tidak dibatasi hanya untuk masyarakat miskin. Bisa saja, masyarakat yang mestinya tidak berhak mengonsumsi elpiji 3 kg justru menikmati subsidi lebih banyak karena memiliki kemampuan beli yang lebih besar. Mengutip laman Kementerian Keuangan, penyaluran subsidi elpiji terus meningkat, yakni 7,73 juta ton pada 2023 dan 7,9 juta ton pada 2024. Adapun pada 2025 direncanakan sebanyak 8,18 juta ton. Angka penyaluran subsidi elpiji ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus berkurang, yakni 25,9 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan 24,06 juta orang pada September 2024.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, ada target keluaran perlindungan sosial yang bertujuan mengentaskan warga dari kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Target itu, antara lain, program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program bantuan sosial sembako untuk 18,3 juta KPM, dan bantuan langsung tunai desa untuk 2,96 juta KPM. Penyaluran subsidi elpiji termasuk dalam target itu. Berbagai program perlindungan sosial itu mestinya berlandaskan data penerima yang sudah diverifikasi. Pertanyaannya, penerima subsidi elpiji termasuk penerima fasilitas perlindungan sosial yang mana? Jika data sudah ada, seharusnya segera diverifikasi agar tepat sasaran. Jika masih belum lengkap dan benar, benahi sesegera mungkin agar subsidi bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Masyarakat penerima bantuan berhak menerima subsidi tanpa berlama-lama mengantre dan kepanasan. Subsidi kepada yang berhak merupakan efisiensi yang sesungguhnya. (Yoga)

Ekonomi

Pasar Jadul Surabaya Tempat Berburu Jajanan ”Ndeso”

KT3 07 Feb 2025 Kompas (H)

Jalanan utama di kawasan Surabaya Barat, Sabtu (1/2/2025) sore, dipadati mobil dan motor pribadi. Daerah yang dulu berupa lembah dan rawa itu kini menjelma menjadi salah satu kawasan elite. Perumahan mewah, apartemen, perbelanjaan modern, hingga universitas tumbuh pesat menandai kencangnya laju modernisasi di kawasan itu. Dinding-dinding beton milik korporasi besar pun mulai mengimpit permukiman penduduk lokal. Namun, di balik dinding-dinding itulah tumbuh ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang mampu menciptakan destinasi wisata baru. Ada Pasar Lidah Ndonowati, Lidah Wetan; Pasar Ndeso Nyi Pandansari, Kelurahan Jeruk; serta Kampung Legenda, Lidah Kulon. Pasar-pasar yang diinisiasi warga lokal ini tak hanya memperkaya destinasi wisata Surabaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di kawasan yang punya nilai sejarah tinggi bagi Surabaya.

Ada apa saja di sana? Di Pasar Ndonowati sore itu, sejumlah perempuan berdandan rapi mengenakan kebaya dipadu kain panjang atau jarit. Penampilan mereka anggun, layaknya perempuandesa di Jawa pada zaman dahulu. Dengan cekatan, mereka menata lapak dan menyajikan aneka ragam hidangan. Ada gulali, getuk, pisang goreng, ote-ote, jemblem, klanting, cenil, wajik, wingko, rujak cingur, dan pecel. Juga aneka minuman seperti dawet, sinom, es tebu, beras kencur, teh, dan kopi. Selepas ashar, Pasar Ndonowati mulai ramai pengunjung. Sesampai di pintu masuk pasar, mereka diminta menukarkan uangnya dengan kepingan koin dari bambu agar bisa berbelanja. Satu kepeng atau koin setara dengan Rp 2.000. Kepeng koin ini menjadi satu-satunya alat transaksi. Harga jajanan mulai 1-4 kepeng. Sisa koin bisa ditukarkan lagi dengan uang. Namun, mayoritas pengunjung seperti Danendra (15), asal Sidoarjo, Jawa Timur, justru menambah koin setelah mencicipi jajanan ndeso di tempat itu.

Pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP) itu awalnya menukar Rp 20.000. Namun, setelah menikmati jajanan dan vibes pasar, tak terasa Danendra menghabiskan Rp 50.000. ”Seru, baru pertama ke sini, ternyata enak-enak makanan dan minumannya. Harganya murah,” ujarnya. Keseruan nguliner di Pasar Ndonowati juga dirasakan Ida (44), yang kinitinggal di Papua. Setiap kali pulang ke Surabaya, dia menyempatkan ke Pasar Ndonowati. ”Sudah tiga kali ke sini. Saya suka jajanan ndeso karena enak, bahannya alami dan segar, bahan langsung dimasak. Harganya murah, tapi kualitasnya tidak murahan,” kata Ida. Pasar Ndonowati ada di Gang 11 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri. Gang yang panjangnya sekitar 100 meter ini ditandai dengan gapura dari batang bambu. Di sepanjang gang berderet lapak pedagang yang beratap anyaman daun berhias ornamen dari bambu dan kayu. Total ada 34 pedagang. Semuanya warga lokal ditambah pengelola pasar. Para pengelola ini tidak digaji. (Yoga)

Ekonomi

Kabar Merger GoTo-Grab Berlanjut

KT3 07 Feb 2025 Kompas

Kabar merger GoTo-Grab terdengar ”naik turun”. Akan tetapi, kabar kali ini makin memastikan aksi korporasi tersebut bakal segera terlaksana. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo kembali diterpa kabar potensi merger dengan perusahaan jasa transportasi Grab di 2025, yang berpotensi melahirkan perusahaan dengan valuasi raksasa. Sementara isu ini keluar, kinerja keuangan dan saham GoTo tengah menunjukkan perbaikan yang mengungkit keyakinan investor. Kabar baru yang juga sempat beredar di tahun 2020 dan awal 2024 itu tersiar dari media Bloomberg, Selasa (4/2/2025). Mereka memberitakan, Grab Holdings Ltd sedang mempertimbangkan potensi pengambilalihan grup GoTo dengan valuasi lebih dari 7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 114,1 triliun (Kompas.id, 5/2/2025). Kabar kali ini berasal dari investor.

Mereka tentu berkepentingan dengan masa depan uang yang telah ditanam. Tanpa adanya langkah strategis mereka bakal gigit jari karena kedua perusahaan belum menghadirkan tanda-tanda bakal cerah. Apalagi, pengelolaan arus kas menjadi tantangan tersendiri ketika pendapatan masih tak bergerak naik sehingga waktu makin berkejaran. Pangkal masalahnya adalah persaingan kedua perusahaan di layanan yang nyaris tidak berbeda, seperti pengantaran orang, pengantaran makanan, pengantaran barang, dan lain-lain. Sejak lahir mereka bersaing terus sehingga mereka tidak bisa menaikkan harga. Konsumen menjadi sangat sensitif terhadap harga. Ketika salah satu platform menaikkan harga maka konsumen akan beralih ke layanan platform kompetitor. Salah satu cara keluar dari jebakan ini adalah bersekutu melalui langkah merger. Meski, secara kultur aksi korporasi ini akan sulit dilakukan. Kultur kedua perusahaan berseberangan sama sekali.

GoTo sangat berorientasi dan bangga sebagai karya anak bangsa sementara Grab cenderung menjadi perusahaan internasional. Latar belakang pendiri juga berbeda sehingga kultur perusahaan yang dibangun memiliki kekhasan masing-masing. Tantangan berikutnya, tingkat keberhasilan merger yang rendah. Berbagai masalah akan menyertai merger dan itu tak mudah diselesaikan. GoTo memiliki pengalaman yang takmudah ketika perusahaan ini lahir dari hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Hingga sebagian saham Tokopedia dijual ke Tiktok, merger ini belum sepenuhnya selesai. Merger dengan penguasaan pasar dari perusahaan hasil aksi korporasi sangat besar tentu berurusan dengan otoritas persaingan usaha. Di banyak negara merger seperti ini langsung pupus ketika penguasaan pasar diprediksi akan merugikan konsumen. Mereka mungkin memiliki lobi-lobi untuk mengegolkan rencana tersebut. Alasan bahwa telah banyak pemain yang sama mungkin akan dipakai, tetapi total penguasaan pasar tetap tinggi. (Yoga)

Ekonomi

Persetujuan Paris, AS, dan Kita Kesepakatan Mengenai Iklim

KT3 06 Feb 2025 Kompas

Amerika Serikat keluar dari Kesepakatan Paris. Ini sudah ketiga kalinya AS keluar dari kesepakatan internasional mengenai iklim. Akan tetapi, baru kali ini keluarnya AS dari kesepakatan iklim membuat Pemerintah Indonesia mempertimbangkan keikutsertaannya di kesepakatan itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertanyakan kenapa Indonesia tetap ikut di Persetujuan Paris (Paris Agreement/PA) bila AS tidak. Utusan Khusus yang juga adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahkan mengatakan PA tak lagi relevan bagi Indonesia. Agak aneh untuk bertanya seberapa relevan PA bagi Indonesia, di saat banyak tempat sedang dilanda bencana hidroklimat luar biasa secara hampir berbarengan. Walau mungkin belum sempurna, PA adalah langkah penting dari kerja sama dunia dalam menghadapi krisis iklim yang kian parah.

Sepanjang sejarah, AS memang tak pernah mau mengikat diri pada perjanjian internasional mana pun, dengan beberapa pengecualian. Mandat luar negerinya terlalu sempit untuk bisa bernegosiasi terlalu banyak. Contohnya, AS tak pernah, dan menjadi satu-satunya negara yang tak menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD). Bahwa AS menandatangani dan akhirnya meratifikasi PA, sebetulnya sebuah pengecualian ketimbang sesuatu yang biasa. Seberapa penting AS? Seberapa penting AS ada di PA untuk Indonesia? Penting, tetapi juga tak penting-penting amat. Pada 2023, AS menyumbang 5,9 miliar ton (gigaton/GT) emisi CO2, sekitar 12,6 persen emisi dunia, di bawahChina (14 GT, 32,9 persen) sebagai pengemisi terbesar saat ini. Walau cukup besar dan masih menduduki tempat kedua dunia, emisi AS sesungguhnya memperlihatkan penurunan dari 7 GT pada 2000. Empat dari 13 tahun antara 2010 dan 2023 (2016-2020), AS berada di luar PA.

Keluarnya AS dari PA hanya bisa dilakukan melalui proses exit selama empat tahun (2016-2020), di mana selama periode Trump emisi AS turun dari 6,1 GT menjadi 5,6 GT. Empat bulan setelah AS resmi keluar, Presiden Joe Biden memasukkan AS kembali ke PA di 2021. Emisi 2020-2023 malah naik dari 5,6 GT ke 5,9 GT. Saat AS keluar dari PA, China dan Uni Eropa segera mengambil alih kepemimpinan iklim dunia dengan cukup agresif. China memang masih menjadi sumber emisi terbesar dunia saat ini, tetapi sebagai sebuah negara, China pada 2024 justru telah mencapai target energi terbarukan yang seharusnya dicapai pada 2030. Enam tahun lebih cepat, dan telah memasang pembangkit surya dan bayu paling banyak sedunia. Emisi China meningkat rata- rata 7,4 persen per tahun pada 2000-2011, tetapi melambat menjadi 1,6 persen per tahun pada 2011-2023. Jadi, terlepas dari keluar-masuknya AS ke perjanjian iklim dunia, keekonomian memperlihatkan bahwa energi terbarukan telah meninggalkan energi fosil cukup jauh. Tahun lalu, 30 persen kapasitas pembangkitlistrik dunia adalah terbarukan. (Yoga)