Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang pada Kamis (26/06/2025) mendesak Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB meningkatkan dukungannya teradap Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) yang digawangi oleh China. Dalam pidatonya pada upacara pembukaan pertemuan tahunan ke-10 bank tersebut di Beijing, Li memanfaatkan momentum mengendurnya dukungan AS terhadap lembaga-lembaa yang dipimpin Barat, seperti Bank Dunia dan IMF. Presiden Donal Trump menyebut kedua kreditor internasional tersebut lebih menguntungkan negara-negara lain. "Saya berarap AIIB akan tetap berkomitmen untuk membuka regioanalisme dan komunikasi di antara negara-negara Asia dan negara-negara d seluruh dunia," kata Li. Penting juga, tambah dia, untuk meperkuat sinergi antara AIIB dan Prakarsa Sabuk dan Jalan serta Prakarsa Pembangunan yang digawangi oleh China. "Komentar Perdana menteri Li menandakan upaya berkelanjutan dari China untuk memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan dan ekonomi Trump," kata Stephen Olson, Peneliti senior tamu di Institut Studi Asia Tenggara  dan mantan negosiator perdagangan AS. (Yetede)

Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) di Asia melonjak pesat pada paruh pertama 2025, dengan total nilai transaksi mencapai US$ 650 miliar, naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menurut data LSEG Reuters. Jepang menjadi motor utama lonjakan ini, mencatat nilai transaksi M&A sebesar US$ 232 miliar—lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Para ekonom mengkhawatirkan adanya efek domino jika perang tak reda, karena bakal berujung pada terjadinya PHK massal. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic dan Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, perang bisa berdampak pada industri manufaktur seperti biaya bahan baku dan energi yang akan naik signifikan. "Industri bisa saja lakukan efisiensi ekstrem dengan menekan biaya operasional seperti biaya tenaga kerja. Imbasnya PHK sektor manufaktur meningkat tajam hingga akhir tahun 2025," Kepala Ekonom Permata Bank Yosua Perdede juga mengatakan, konflik Iran-Israel memliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, terutama lonjakan harga minyak dunia. "Dampak terhadap sektor manufaktur diperkirakan signifikan, terutama jika konflik berlangsung dalam jangka panjang," tukasnya. Yosua mengatakan selain tekanan pada margin, peningkatan biaya produksi juga berpotensi memicu perlambatan aktivitas manufaktur secara keseluruhan, mengurangi kapasitas produksi, hingga berisiko menyebabkan PHK. (Yetede)

Menghadapi gejolak politik di Timur Tengah saat ini yang dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak dunia hingga krisis energi global, pemerintah diminta menyiapkan skenario krisis yang terukur, terutama mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan di dalam negeri. Harga minyak dunia sempat melonjak sebagai dari respons pasar terhadap perkembangan konflik fi Timur Tengah, khususnya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Harga minyak Brent berjangka sempat menyentuh US$ 77,10 per barel pada akhir pekan lalu. Namun, pada Selasa (24/06/2025), harga kembali turun diksaran US$ 68 per barel menyusul isu gencatan senjata. Hal yang paling dikhawatirkan dari perang Iran-Israel yang terjadi saat ini adalah adanya ancaman Iran yang berencana menutup jalur perdagangan Selat Hormus. Rencana penutupan tersebut merupakan respons atas serangan udara AS terhada[ tiga lokasi pengembangan nuklir strategis milik Iran. Jika ini terjadi, maka sejumlah analis memperkirakan harga minyak bisa menyentuh US$ 100 per barel. Selat Hornuz merupakan jalur perdagangan energi yang sangat vital di dunia, termasuk untuk distribusi minyak global. Sekitar 30% jalur logistik minyak dunia melewati Selat Hormuz, termasuk Indonesia. (Yetede)

Aksi mogok supir truk yang menuntut revisi  aturan Over Dimension Over Load (ODOL)  dapat menyebabkan terhambatnya jalur logistik nasional. Seluruh pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi supir truk harus bisa duduk bersama mencari solusi dari permasalahan tersebut.  Ratusan sopir truk dari berbagai daerah, antara lain Jawa Barat dan Jawa Timur, menggelar aksi demonstratif menolak penerapan aturan kelebihan muatan dan kelebihan dimensi atau biasa disebut ODOL. Aksi ini merupakan protes atas kebijakan yang dinilai memberatkan para pengemudi dan pengusaha angkutan barang, khususnya yang selama ini bergantung pada kendaraan dengan dimensi dan muatan yang diluar ketentuan. Demonstran berlangsung di sejumlah titik strategi sepertii Tol Palimanan (Cirebon), Surabaya Kudus, Bandung, dan wilayah lainnya. Aksi ini telah dimulai sejak 19-20 Juni 2025 dan berlanjut di Semrang pada Senin (23/06) kemarin, seiring belum adanya respons konkret dari pemerintah terkait tuntutan mereka.  Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Suroso jelaskan bahwa para sopir truk opada dasarnya tidak menolak Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  namun pihaknya menilai penerapan aturan Zero ODOL tersebut akan semakin memberatkan para pengemudi, khususnya disektor logistik. (Yetede)

Upaya banding yang dilakukan Google Indonesia demi lolos dari putusan denda senilai Rp202,5 miliar yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kandas. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat (PN Jakpus) justru menguatkan putusan KPPU, dalam kasus dugaan monopoli terkait penerapan Google Play Billing System (GPB System). Dalam putusan atas Perkara Keberatan No. 1/Pdt.Sus KPPU/2025/PD.Jkt.Pst tersebut, Pengadilan Niaga menolak permohonan keberatan dari Google LLC seluruhnya, atas putusan yang menyatakan perusahaan tersebut melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. "Putusan atas keberatan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elitigasi kemarin, 19 Junii 2025 di Jakarta," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur. Menurut Deswin, kasus ini bermula dari inisiatif KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruff a dan huruf b UU No.5 Tahun 1999 oleh Google LLC itemukan bahwa Google LLC mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan GPB System dan menjatuhkan sanksi apabila developer aplikasi tidak patuh berupa penghapusan aplikasi tersebut dari Google Play Store. (Yetede)

Konflik geopolitik silih berganti mengganggu stabilitas ekonomi dunia, mendorong Indonesia untuk lebih memperkuat ekonomi dalam negeri. Menghadapi situasi ini, pemerintah tetap membuka kerja sama antar negara yang bebas aktif dan mengembangkan hilirisasi demi keberlanjutan ekonomi. Hal itu mengemuka dalam sambutan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mewakili presiden Prabowo dalam pembukaan acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025(JGF 2025) yang diselenggarakan Lemhannas di Jakarta, Selasa (24/6). Bahlil menyoroti ketidakpastian yang tengah melanda dunia akibat dinamika geopolitik yang dinamis dan tidak terduga. ”Awalnya kita ingin bergabung bersama kawasan-kawasan ekonomi dengan harapan saling mendukung. Sekarang hampir semua negara memikirkan kepentingan negaranya masing-masing. Ada koreksi pertumbuhan ekonomi global dampak dari ketidakpastian itu,” kata Bahlil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia masih membuka kerja sama dengan banyak negara, seperti Rusia, AS dan China. Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, juga digandeng untuk membangun kekuatan kawasan regional. Hal itu ditunjukkan lewat kunjungan Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri ke Rusia, membahas peluang kerja sama di sejumlah sektor. Indonesia juga menandatangani kesepakatan dengan Singapura dalam bidang energi terbarukan. ”Kita melakukan kerja sama karena politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak pada negara mana pun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung. Ini juga terkait bagaimana kita melakukan proses kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita,” ucapnya. Kerja sama itu dimungkinkan dengan memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam dengan hilirisasi sebagai strategi utama ransformasi ekonomi nasional. (Yoga)

Kebijakan politik pangan pemerintah, antara lain tercermin dari besarnya anggaran untuk sektor tersebut, turut memicu optimisme ramalan produksi beras nasional oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), di samping faktor iklim yang relatif kondusif. Di laporan terbaru yang dirilis Juni 2025 berjudul Food Outlook: Biannul Report on Global Food Markets, FAO memperoyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026, RI  ditempatkan sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Bangladesh. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Tauhid Ahmad, dukungan penuh pemerintah untuk program produksi pangan, utamanya beraras sangat kentara di era pemerintahan saat ini. Bukan dari sisi anggaran tapi tercermin dari sisi anggaran yang mendukung, termasuk upaya mengerahkan TNI/Polri untuk turut serta dalam program ketahanan pangan yang diusung pemerintah. "Yang pertama memang  dukungan penuh pemerintah  untuk program produksi ya, program pemerintah itu cukup berbasislah, untuk apa saja, untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi di beberapa tempat. Bahkan, banyak support  dari tentara dan polisi sampai ikut menanam. Jadi pemerintah kita kuat disitu," kata Tauhid. (Yetede)

Maskapai Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji asal Indonesia sepanjang pekan lalu dia kali mengalami teror bom. Sebagai langkah antisipasi pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya memastikan bahwa proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter)  33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi berjalan lancar, aman dan selamat menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV-5688.

Meski demikian, kata Lukman, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi insentif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan serta memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. "Di sisi lain paling utama adalah bagaimana semua prosedur berjalan dan tetap mengedepankan keselamatan," ujarnya di Jakarta. Untuk diketahui, pada Sabtu (21/6) lalu, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah-Muscat-Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telpon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Are Kontrol Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC. Berdasarkan prosedur keamanan pilot memutuskan untuk mengalihkan  rute (divert) ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan, untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru. (Yetede)

Pertamina memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional mencukupi. Perusahaan energi plat merah itu pun sudah mengantisipasi rencana Pemerintah Iran dalam  menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayanan strategis. Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Semenanjung Arab yang menghubungkan Teluk Persia ke Samudera Hindia. Pada Minggu (22/6), Parlemen Republik Islam Iran telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Keputusan akhir mengenai hal tersebut akan ditetapkan oleh Dewan Keamanan tertinggi nasional. Pengamat Maritim Capt Marcellus Hakeng mengatakan penutupan Selat Hormuz termasuk dalam kondisi kahar (force majeur) dalam sektor logistik. Situasi ini berdampak pada biaya logistik. Situasi ini berdampak pada  biaya logitik. "Yang menanggung biaya logistik tergantung isi kontraknya menyatakan seperti apa. Bisa jatuh ke pemilik barang/kapal dan juga bisa kepada pihak asuransi," kata Captain Hakeng. (Yetede)