Berlian buatan laboratorium (lab grown diamond) kini semakin diminati di pasar global, termasuk Indonesia, karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan berlian alam (natural diamond), namun tetap memiliki kualitas dan karakter fisik yang nyaris identik. Menurut Forbes, kontribusi lab grown diamond telah melonjak dari hanya 1% pada 2015 menjadi sekitar 20% dari total penjualan berlian pada 2024.

Nike April, Brand Development Manager Vue Jewelry, menyebut bahwa di Indonesia, popularitas lab grown diamond mulai naik, terutama di kalangan anak muda usia 23–34 tahun. Namun, sebagian besar pasar domestik masih memegang gengsi terhadap berlian alam yang sudah lama dianggap lebih eksklusif. Ia juga mengakui bahwa lab grown diamond belum memiliki pasar sekunder (buyback) yang kuat di Indonesia, sehingga sulit dijual kembali.

Dari sisi keuangan, perencana keuangan Aidil Akbar Madjid menekankan bahwa secara umum berlian bukan instrumen investasi yang ideal karena tidak memiliki harga pasar yang baku dan sifatnya sangat subjektif. Baik natural diamond maupun lab grown diamond mengalami depresiasi saat dijual kembali. Aidil juga menilai kehadiran lab grown diamond justru berpotensi mengikis eksklusivitas dan menahan laju kenaikan harga berlian secara keseluruhan.

Direktur OneShildt, Budi Raharjo, menambahkan bahwa jika ingin menjadikan berlian sebagai bentuk diversifikasi kekayaan, maka berlian alam tetap lebih layak dikoleksi karena nilai dan persepsinya lebih tinggi.

Meskipun lab grown diamond menawarkan alternatif lebih ekonomis dengan kualitas setara, kehadirannya tetap menghadapi tantangan dari segi persepsi konsumen dan pasar sekunder. Tokoh-tokoh seperti Nike April, Aidil Akbar, dan Budi Raharjo menyoroti sisi pasarnya, risiko investasi, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap nilai eksklusivitas berlian di era teknologi tinggi.

Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminya negara-negara mitra dagangnya menyodorkan penawaran terbaik pada Rabu (03/0602025). Pemerintah AS ingin mempercepat negosiasi dengan beberaoa negara mitra jelang tenggat waktu selama 90 hari. Draft surat dari kantor Perwakilan Dagangan AS (United States Trade Repressentative/USTR) kepada pada negara mitra  yang sedang bernegosiasi tarif memberikan gambaran tentang bagaimana Trump ingin menyelesaikan negosiasi dengan puluhan negara, Negosiasi ini sudah berlangsung sejak 9 April 2025, ketika Trump menunda sementara penerapan tarif "Liberation Day" selama 90 hari hingga 8 Juli 2025. Jeda tersebyut diambi setelah pasar saham, obligasi dan mata uang bergejolak. Belum diketahui negara mana  saja yang sudah menerima surat tersebut. Tetapi, surat itu ditujukan kepada negara-negara yang sedang melakukan pertemuan-pertemuan dan pertukaran dokumen. Sebagai informasi, AS sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, di antaranya dengan Uni Eropa, Jepang, dan India. Pihak UE mengaku belum menerima surat yang berisi permintaan dari pemerintahan Trump agar setiap negara yang sedang berunding menyampaikan penawaran terbaiknya. Setelah menelpon Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Trump menetapkan tenggat waktu 9 Juli 2025 untuk melanjutkan pembicaraan antara AS dan UE. (Yetede)

Kebijakan tarif resiprokal AS yang diinisiasi Presiden Donald Trump  menekan ekspor nasional. Pada April 2025, ekspor Indonesia turun 10% secara bulanan (moth to month/mtm) menjadi US$ 20,7 milira dari US$ 23,2 miliar. Pada bulan itu, berdasarkan data BPS, ekspor nonmigas Indonesia ke AS turun 20,8% menjadi US$ 2 miliar dari US$ 2,6 miliar. AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia selain Asean, Uni Eropa China, Jepang, dan India. Ekspor ke Uni Eropa terpangkas 20,13% menjadi US$ 1,38 miliar  secara bulanan, sedangkan ke China turun 7% menjadi US$ 4,8 miliar. Penurunan ekspor terdalam mengarah ke Australia sebesar 39,5%, lalu Korea Selatan sebesar 28,19%, sedangkan India terpangkas 7,24%. BPS mencatat, dibandingkan April 2025 (yoy), ekspor bulan lalu masih tumbuh 6,6% dari US$ 19,6 miliar. Perinciannya, ekspor minyak dan gas turun 19% menjadi US$ 1,1 miliar, sedangkan nonmigas tumbuh 7,1% menjadi US$ 19,5 miliar.  Per April 2025, total ekspor mencapai US$ 87,3 miiar, dari US$ 81,9 miliar, tumbuh 6,6% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 81,9 miliar. Pada periode itu, ekspor migas turun 8,4%, sedangkan nonmigas tumbuh 7,68%. (Yetede)

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak otomatis menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diselaraskan dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan data tranparansi fiskal. Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio perpajakan  terendah di Asean, meski penerimaan negara mengalami  tren kenaikan sejak 2021. "Tax rasio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres," ungkap Ning. Ning mengungkapkan bahwa banyak reformasi perpajakan dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi ajak yang permanen dan manajeman SDM yang mumpuni. Dia menekankan bahwa sistem yang efektif jutrsu menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump berencanan untuk menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari 25% menjadi 505. Dalam unggahan di media sosial Truth Social. Ia mengatakan bahwa kenaikan sebanyak dua kali lipat itu akan berlaku efektif pada Rabu (04/06/2025). "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menaikkan tarif baja dan alumium dari 25% menjadi 50%, yang mulai berlaku pada hari rabu, 4 juni. Industri  baja dan aluminium kita akan kembali bangkit seperti sebelumnyua. Ini akan menjadi sentakan besar lainnya  dari berita baik bagi para pekerja baja dan aluminium kita yang luar biasa. Buat Amerika hebat lagi," ujar dia dalam posting-an pada Sabtu (31/05/2025) dan mendapat like dari 18,3 juta pengikutnya. Pernyataan Trump yang disampaiakn saat berada di luar Pittsburgh itu digadang-gadabg bakal meningkatkan tekanan terhadap para produsen baja global dan memperdalam perang dagang. Adapun kunjungannya ke West Miffin, Pensilvania untuk membahas kesepakatan antara Nippon Steel dan US Steel. Di mana kesepakatan bernilai US$ 14,9 miliar-seperti halnya kenaikan tarif- diklaim membantu mempertahankan lapangan kerja bagi pekerja baja di AS. (Yetede)

Program stimulus ekonomi yang akan diberlakukan pemerintah mulai 5 Juni diharapkan  dapat meredam dampak  PHK yang belakangan  marak  terjadi. Dengan stimulus, daya beli  masyarakat dapat terjaga dan pada akhirnya bisa menjga pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, paket stimulus  ini perlu dirancang  sebagai bagian dari policy mix yang lebih komprehensif yakni kombinasi antara dorongan konsumsi, penguatan investasi dan ekspor, intensif sektor produksi, dan stabilitas kebijakan agar mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), angka PHK per 20 Mei 2024 lalu yang jumlahnya tak sampai 5.000 orang. PHK terbanyak terjadi di tiga provinsi yakni Jawa Tengah sebanyak 10.695 orang, Jakarta 6.279 orang dan Riau 3.570 orang, sisanya provinsi lain, PHK ini, paling banyak datang dari berbagai sektor, terutama perdagangan  hingga jasa. Gelombang PHK ini meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Tercatat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesi terdapat pada usia 19-24 tahun. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan jumlah pengangakatan tertinggi, disusul SMA, SD, Diploma, lalu perguruan tinggi. Per Februari saja jumlah pengangkutan di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. (Yetede)

Perang dagang yang dipicu oleh Presiden Donald Trump telah menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan global, dengan total lebih dari US$ 34 miliar, menurut analisis Reuters terhadap laporan 56 perusahaan besar dari AS, Eropa, dan Jepang. Kebijakan tarif yang tidak menentu menyebabkan lonjakan biaya, penurunan penjualan, serta ketidakpastian bisnis yang mendorong perusahaan untuk memangkas atau mencabut proyeksi keuangan.

Ketidakpastian global kembali muncul akibat ketegangan internal di Amerika Serikat terkait kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Meskipun ada upaya untuk menunda tarif selama 90 hari, Trump mengajukan banding ke Pengadilan Banding AS, yang memperpanjang ketegangan dan menyebabkan ketidakpastian di pasar. Keputusan ini berdampak pada pergerakan pasar global, termasuk bursa saham AS dan pasar negara berkembang, seperti Indonesia, yang mengalami volatilitas.

Dalam konteks ini, tokoh-tokoh penting seperti Maximilianus Nico Demus dan Oktavianus Audi memperingatkan bahwa ketidakpastian ini dapat memengaruhi aliran investasi asing. Shinta W. Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa meskipun ada sedikit harapan dari keputusan pengadilan, tidak ada jaminan atas kelanjutan kebijakan tersebut. Di sisi lain, Yose Rizal Damuri dari CSIS melihat peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan situasi ini dalam negosiasi tarif dengan AS.

Pada akhirnya, meskipun ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan politik, tarik-ulur kebijakan tarif ini tidak hanya memengaruhi hubungan dagang AS, tetapi juga dapat memperlambat pemulihan ekonomi negara-negara berkembang.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga sejumlah komoditas seperti minyak, gas alam, dan emas mengalami kenaikan, meskipun permintaan global justru sedang melemah. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor geopolitik, ketegangan pasokan, serta fluktuasi nilai tukar dolar AS.