Indonesia saat ini berada di di persimpangan jalan di mana berlangsung pergeseran peta perekonomian global. Dunia pasca-pandemi, yang disusul dengan penataan ulang peta geopolitik dan gelombang kebijakan industri baru di negara-negara besar, telah mengubah aturan permainan  perdagangan dunia. Di tengah dinamika ini, perusahaan global mempertimbangkan kembali di mana dan bagaimana mereka memproduksi barang. Ini membuka peluang langka bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai simpul kunci dalam jaringan manufaktur global. Sudah beberapa dekade ini Indonesia bercita-cita untuk menjadi lebih dari sekedar negara pengekspor komoditas. Kita memiliki populasi, lokasi geografis, dan kelas menengah yang berkembang untuk mendukung basis manufaktur yang kuat. Namun, kinerja industri kita tertinggal dari negara lain di kawasan ini. Sementara Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah melangkah pesat untuk berintegrasi ke dalam rantai nilai global, kontribusi sektor manufaktur Indonesia terhadap PDB justru terus menurun dari sekitar 30% pada awal 2000-an menjadi di bawah 19% saat ini. Tren ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik: apakah kita kehilangan momentum. (Yetede)

PM Jepang, Shigeru Ishiba menegur Mentan, Kehutanan, dan Perikanan, Taku Eto, Selasa (20/5), karena Eto mengutarakan hal yang dianggap sombong dan tidak layak oleh masyarakat terkait krisis besar di Jepang. ”Ucapan Mentan amat tak layak. Tugas menteri adalah mencari solusi atas krisis beras,” kata Ishiba. Akhir pekan lalu, dalam acara penggalangan dana Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang, Eto bercanda bahwa ia tidak pernah membeli beras. ”Saya punya banyak pendukung.Mereka sering mengirimi berkarung-karung beras,” katanya. Ketika ditanggapi dengan kritis oleh para wartawan, Eto meralat dengan kembali bercanda. ”Eh, tapi beras hadiah juga tidak cukup. Istri saya masih harus belanja beras dan dia marah-marah karena harganya naik,” ujarnya.

Pernyataan disampaikan saat Jepang sedang mengalami krisis beras akibat gagal panen sejak 2023. Harga beras di pasar naik sampai 70 %. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kg. Pemerintah terpaksa menambah impor dan membuka cadangan beras nasional. Perkataan Eto viral di dunia maya. Warganet beramai-ramai mengomelinya. Eto dicap sombong, tidak nyambung dengan realitas, dan tidak pantas menjadi pejabat negara. Eto dalam proses melepas 250.000 ton beras cadangan nasional. Beras akan dilelang dan dikemas ulang sebelum dijual di pasar. Diharapkan langkah ini mengatasi kelangkaan beras dan menurunkan harga. Baru 2 % dari beras tersebut yang mencapai pasar. Di tahap kedua, pemerintah berencana melepas 100.000 ton cadangan beras lagi. Per Juli, diperkirakan akan dilepaskan lagi 300.000 ton. Jepang secara total memiliki 910.000 ton beras cadangan yang dikeluarkan jika gagal panen. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang ditargetkan 5,2%-5,8% dinilai sebagai langkah yang terlalu kecil dan tidak mencerminkan ambisi yang cukup kuat untuk  mendorong lopmatan pembangunan, termasuk untuk mengapai pertumbuhan ekonomi 8%. Padahal, Indonesia memerlukan lebih dari sekedar pertumbuhan yang moderat bila  ingin lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sebagai syarat untuk menjadi negara maju. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang kurang "berani" itu ditengarai karena masih mengandalkan formula  lama yakni konsumsi rumah tangga sebagai motor utama. Sementara ketergantungan berlebih terhadap konsumsi domestik menyimpan risiko sendiri.

Saat kenaikan harga menekan dan pendapatan melemah, daya beli masyarakat akan cepat tergerus. Selain itu, ekonomi berbasis konsumsi tanpa disertai transformasi produksi, hanya menciptakan pertumbuhan semu. Melalui reformasi struktural yang berani dan konsisten, pertumbuhan ekonomi tinggi bukanlah hal yang dibuktikan oleh sejumlah negara. Melalui reformasi struktural, pemerintah perlu membalik strategi dengan memperkuat sektor tradable (sektor yang output-nya adalah barang dan jasa yang diperdagangkan  secara internasional) dan memperluas industrialisasi bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan pekerjaan formal secara masif dan berkelanjutan. (Yetede)

Akhir-akhir ini perhatian kita begitu terpecah pada bebagai isu yang memang menarik untuk diperbincangkan, yakni kebijakan tarif Donald Trump, premanisme,  tindak pidana korupsi yang terus bertambah, pembentukan berbagai dewan dan task force untuk menangani isu-isu itu, pengelolaan makan bergizi gratis (MBG), ijazah, dan gelar akademik, harapan di pundak Danantara, pemaknaan pertemuan tokoh-tokoh politik negeri, dan lain-lain. Ketika Indonesia memasuki era baru kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2024, maka satu isu krusial yang kerap luput dari sorotan publik  adalah fenomena deindustrialisasi dini, yakni merosotnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebelum negara  mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Fenomena ini bukan sekedar gejala ekonomi biasa, melainkan sinyal kuat dan nyata bahwa Indonesia terancam terjebak dalam middle income trap, yakni suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan di tingkat menengah karena gagal mengembangkan basis industri dan inovasi. Menurut data BPS, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2001,sektor manufaktur menyumbang sekitar 29% dari PDB. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut merosot menjadi sekitar 18,3%. (Yetede)

Eskalasi konflik antara India dan Pakistan dapat berdampak terhadap kinerja ekspor komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Dua negara  itu salah satu mitra ekspor utama, dengan India menyumbang 14,8% dan Pakistan 10,5% dari total ekspor CPO Indonesia, sehingga memburuknya konflik tersebut dapat mempengaruhi kestabilan permintaan dari kedua negara. "Jadi ada 20%, hampir 25% dari CPO kita ekspor ke dua negara itu. Tentu saja, kalau konfliknya kian memburuk akan berdampak pada permintaan dari kedua negara tersebut terhadap ekspor CPO Indonesia," papar Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. Karena itu kedua negara diharapkan bisa rekonsiliasi dalam waktu dekat, sehaingga tidak menambah geopolitik yang dapat memperburuk kondisi perekonomian global. "Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir  perkembangannya juga cukup positif karena kedua negara itu melakukan gencatan senjata dan saya akan lihat terjadi rekonsiliasi juga di sini," ujar Andry. Selain dampak dari ketegangan India-Pakistan Pemerintah RI juga harus tetao mewaspadai dampak penerapan tarif resiprokal oleh AS serta perang dagang antara AS dan China yang mengakibatkan banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1-2025. (Yetede)

Harga beras di Jepang melonjak dan membuat rakyat marah. Pada saat yang sama, masyarakat enggan mengonsumsi beras impor. Krisis ini menjadi ujian bagi PM Shigeru Ishiba dan memicu ketidakpuasan rakyat Jepang. Melansir kantor berita Kyodo, Senin (19/5) sembilan dari sepuluh warga Jepang kecewa dengan kinerja pemerintahan Ishiba. Jajak pendapat mengungkap, dukungan terhadap pemerintah kini hanya 27,4 %. Pada April 2025, dukungan publik masih di angka 32,6 %. Penyebab utama ketidakpuasan rakyat ini adalah cara pemerintah menangani krisis beras. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kg, naik 50 % dibanding tahun 2024.

”Beberapa penyebab adalah perubahan cuaca drastis yang merusak panen sejak 2023, penumpukan beras oleh masyarakat, dan membeludaknya wisatawan,” kata ahli agroekonomi, Masayuki Ogawa dari Universitas Utsunomiya, kepada South China Morning Post (SCMP). Ia menjelaskan, masyarakat menumpuk beras sejak tahun 2023 ketika keluar laporan mengenai risiko gempa megathrust di sepanjang Sesar Nankai. Ini membuat beras tiba-tiba menghilang dari pasaran. Para pembuat produk olahan beras akhirnya kekurangan bahan. Mereka pun membeli jatah beras yang semestinya dikonsumsi oleh rumah tangga.

Selain menjadi makanan pokok, di Jepang beras juga memiliki produk turunan yang dikonsumsi sehari-hari, antara lain sake, shochu, dan kerupuk senbei. Adapun beras impor masih susah masuk ke dalam rumah tangga Jepang. Kalangan generasi tua tidak mau mengonsumsi beras selain produk lokal. Sentimen ini serupa dengan krisis beras 1993 ketika beras Thailand tidak digubris warga Jepang. Konsumen utama beras impor adalah dunia usaha. Para pembuat produk turunan beras kini menggunakan beras impor. Demikian pula dengan waralaba rumah makan cepat saji Yoshinoya dan Matsuya. (Yoga)

Setelah bertahun-tahun diguncang pendemi, gangguan karena perang, dan kalibrasi ulang perekonomian dunia, perdagangan global sekali lagi berada di persimpangan jalan. Tapi, kali ini sinyalnya lebih keras: 2025 bukan waktunya bisnis seperti biasa. Badan -badan internasional terkemuka dan WTO hingga IMF membunyikan alarm. WTO memperkirakan perdagangan barang global akan menyusut sebesar 0,2% pada tahun 2025. Jika gesekan geopolitik saat ini memburuk, penurunan itu bisa makin dalam menjadi 1,5%. IMF sedikit lebih optimistis, memperoyeksikan  pertumbuhan perdagangan besar 1,7%- ini semua merupakan angka-angka yang demikian rendah dibanding tahun-tahun 'booming' perdagangan yang dahulu mendorong proses globasilisasi. Pesannya jelas: perdagangan global sedang melambat, dan pilihan kebijakan saat ini akan menentukan apakah kita akan tersandung-sandung untuk sementara waktu atau berantakan dalam jangka panjang. Kita menyaksikan perubahan bersejarah. Ideologi pasar terbuka dan perdagangan multilateral yang pernah dominan kini memberikan jalan bagi nasionalisme ekonomi, aleniasi strategis, dan kebijakan yang semakin intervensionis. (Yetede)

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid  Ahmad menerangkan, satgas PHK harus berhubungan dengan Satgas Investasi. "Karena yang karena PHK ini juga saya kira mereka sudah punya skill juga bisa dialokasikan pada investasi baru, yang kemudian bisa menyerap tenaga kerja mereka yang memungkinkan terdampak dari situasi ini," kata dia. Satgas PHK sebelum dibentuk pada 1 Mei 2025 ini. Satgas ini dibentuk akibat banyaknya gelombang PHK kian mengkhawatirkan  berbagai sektor industri di tanah air. Pada 2024, terjadi PHK sekitar 80.000 orang, Sementara di kuartal 1-2025 ini jumlahnya mencapai 24.000 orang. Ada pun fokus daripada Satgas PHK ini untuk mencegah pemutusan PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai aturan. Tauhid melihat, tugas satgas PHK saat ini masih mencari infromasi dan gagasan terkait sektor lemah atau kuat untuk ke pasar Amerika Serikat. "Misalnya punya 10 komoditas utama ke AS, jadi diindentifikasikan mana yang masih bisa bertahan dan mana yang kena imbasnya (PHK)," kata dia. Untuk meminimalisir semakin banyaknya jumlah perkerja yang kena PHK, Tauhid menegaskan mulai mengkaitkan pekerja tersebut dengan investasi baru. Ini missing linknya yang belum saya lihat saat ini." ucap dia. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)

Maraknya praktik premanisme dan pemalakan atau pungutan liar (pungli) terhadap kalangan pelaku industri di Tanah Air dinilai sudah menyentuh aspek fundamental dalam berusaha yakni kepastian hukum dan rasa aman. Tak semata masalah nilai pungli atau tambahan biaya operasional yang  harus ditanggung, hal itu juga menjadi sinyal bagi investor, baik domestik maupun global, bahwa berusaha di Indonesia masih menyimpan risiko nonekonomi yang tinggi. Bila tidak diberantas hingga tuntas, dalam jangka panjang, masalah ini bisa menurunkan kepercayaan, menunda ekspansi, bahkan membatalkan komitmen investasi yang telah direncanakan oleh para investor. Padahal, kehadiran investasi sangat dibutuhkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang oleh pemerintahan Prabowo Subianto ditargetkan bisa mencapai level 8% dan dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dampak praktik premanisme dan pemalakan yang dialami dunia industri terhadap iklim investasi tidak bisa dianggap sepele. Selanjutnya, diperlukan ketegasan dan keberpihakan negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berada diatas hukum. Hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah langkah sinergi di antara para pemangku kepentingan. (Yetede)