Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1352 )

Tony Blair Telah Menyampaikan Tiga Agenda Prioritasnya Jika Terpilih Memimpin Inggris

KT3 16 Jan 2025 Kompas

Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997, Tony Blair telah menyampaikan tiga agenda prioritasnya jika terpilih memimpin Inggris, yaitu ”pendidikan, pendidikan, dan pendidikan”. Salah satu warisan Blair di bidang pendidikan selama memimpinInggris (1997-2007) adalah keberhasilannya mengembangkan sekolah-sekolah unggul yang disebut school academy. Sekolah-sekolah ini meski tetap di- biayai negara, tetap diberi otonomi lebih besar dalam pengelolaannya. Seperti dalam penggunaan anggaran, pengangkatan guru, pengayaan kurikulum, kerja sama dengan pihak swasta, universitas, industri, dan bisnis untuk mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lain. Sejak Blair memberlakukan undang-undang Learning and Skills Acts 2000, sekolah-sekolah unggul ini telah berkembang amat pesat di bawah pengawasan Office for Standards of Education (Ofsted) sebagai lembaga independen. Semula, ketika sekolah-sekolah akademi ini mulai dikembangkan di daerah-daerah tertinggal, jumlahnya hanya sekitar 3.500 dari total 32.163 sekolah di Inggris.

Namun, pada 2022, angkanya sudah mencapai 88 persen atau hampir semuanya dinilai unggul (Ofsted, 2022). Standar mutu sekolah-sekolah di Inggris terlihat jauh sekali berbeda dengan keadaan sekolah-sekolah di Indonesia. Pada 21 Maret 2011, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal, dan hanya 10,15 persen yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sekolah yang dinilai unggul atau bertaraf internasional hanya 0,65 persen (Kompas, 28/12/2012). Diperkirakan, potret suram itu belum banyak berubah hingga saat ini karena keterbatasan anggaran. Data menunjukkan bahwa anggaran 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi ternyata hampir seluruhnya habis dibelanjakan bukan untuk pendidikan. Bank Dunia melaporkan, 86 persen dana APBN dan APBD itu habis dikonsumsi untuk gaji guru dan pejabatnya, bahkan di 32 kabupaten/kota jumlahnya mencapai 90 persen, bukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. (Yoga)

Ekonomi

Strategi Saling Tawar dan Ancaman Tarif

KT3 14 Jan 2025 Kompas (H)

Perebutan supremasi teknologi untuk energi baru dan terbarukan atau EBT dan kebutuhan semikonduktor merupakan game geopolitik terbaru China-Amerika Serikat. Donald Trump tidak sekadar mengancam China dengan pengenaan tarif 10 persen, tetapi juga pembatasan investasi hi-tech. Sebagai balasannya, China melakukan larangan ekspor mineral strategis seperti germanium, galium, dan antimon ke AS yang dibutuhkan untuk produksi semikonduktor (Niarchos, Januari [2025]) Pelantikan presiden terpilih AS, Donald Trump, baru akan dilakukan pada 20 Januari 2025. Biasanya wewenang implementasi kebijakan baru dapat dilakukan jika sudah resmi menduduki suatu jabatan. Namun, jabatan presiden AS mempunyai bobot sendiri sebagai one of the most powerful office in the World (Brusco [2018]).

Keunikanini membuat aplikasi dari Theory ofGames and Economic Behavior menjadi relevan (Von Neumann dan Morgenstern [1944]). Dalam game theory dikenal keseimbangan Nash, yaitu hasil akhir dari kebijakan adalah interaksinya dengan reaksi dari pihak-pihak yang akan terkena kebijakan (Acocella et al. [2012]). Situasi membuat pihak yang mempunyai bobot pengaruh seperti presiden AS walaupun belum dilantik, dapat memberikan sinyal prospek kebijakan mendatang yang membuat pihak lain bereaksi. Secara paradoks ini juga meningkatkan ketidakpastian karena pihak lain dapat mengambil posisi membalas ancaman. Ancaman merupakan satu strategi tawar-menawar atau negosiasi. Jika kesepakatan dapat tercapai, sifatnya jadi keseimbangan kerja sama (cooperative equilibrium).

Keseimbangan akan berjalan untuk waktu tertentu sampai batas waktunya jika pihak-pihak yang terlibat tetap patuh dengan ketentuan. Untuk itu diperlukan kredibilitas dan reputasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk tidak ingkar janji dan tidak melakukan kecurangan (Alt et al. [1988]). Ini juga diperlukan untuk renegosiasi jika perjanjian akan diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan terbaru. Keseimbangan tangan gemetar Strategi ancam-mengancam untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik berisiko membawa ke ”keseimbangan tangan gemetar” atau trembling hand equilibrium. Istilah untuk godaan memasukkan strategi yang tidak sesuai tujuan utama game (Selten [1975]). Ini membuat segalanya menjadi semakin rumit, memerlukan waktu untuk semua kembali ”rasional”. Game of throne EBT ini kemudian melebar ke isu lain dan pihak yang tidak terlibat langsung. (Yoga)

Ekonomi

Asa Indonesia Lampaui Vietnam

KT1 14 Jan 2025 Investor Daily (H)

Vietnam kini menjadi primadona baru tujuan investasi di Asia. Negara ini menjadi salah satu pilihan prioritas investor asing, khususnya dari industri semi konduktor dan industri teknologi tinggi. Indonesia bisa menyamai bahkan melampaui Vietnam, karena masih dimiliki banyak potensi, namun harus membenahi sejumlah faktor yang selama ini menghambat iklim investasi. Seperti dilansir Voive of Vietnam, hingga saat ini, terdapat total 111 negara dan teritori yang menanam investasi di Vietnam. Kriteria yang membuat Vietnam menjadi kandidat yang terpercaya bagi perusahaan asing untuk memilih berinvestasi meliputi lokasi, tenaga kerja, sumber pasokan material, infrastruktur, kebijakan hukum, undang-undang, prioritas pajak dan sebagainya. Dengan slogan "Kesuksesan investor juga kesuksesan Vietnam", Vietnam selalu menyambut baik dan menciptakan syarat yang kondusif kepada para investor untuk bersama menang dan bersama berkembang dengan Vietnam. Menurut perkiraan para ahli arus modal Foreign Direct Invesment (FDI) ke Vietnam akan terus tumbuh dengan baik pada tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya, terutama dalam konteks Vietnam telah menandatangani 16 Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan lebih dari 60 negara, dan mempunyai hubungan kemitraan dengan banyak negara di kelompok G20. (Yetede)

Ekonomi

Rencana Hentikan Cek Fakta Meta Picu Kekhawatiran Banyak Pihak

KT3 14 Jan 2025 Kompas (H)

Sejumlah pihak mengkhawatirkan rencana Meta, perusahaan induk berbagai platform media sosial, untuk menghentikan program cek fakta. Rencana ini berpotensi memperluas penyebaran misinformasi di ruang digital. Meta yang membawahkan Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Threads berencana mengganti cek fakta dengan sistem catatan komunitas, seperti yang diterapkan di media sosial X. Meta menyebut pihaknya ingin kembali ke komitmen dasar dalam mendukung kebebasan berekspresi. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menyebut, penghentian program cek fakta tersebut dapat mengancam kebenaran. Platform yang tidak mengutamakan kebenaran dikhawatirkan memperluas penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian. Hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap media sosial dan media berita sebagai sumber informasi. IFJ juga menyinggung Piagam Etika Global untuk Jurnalis yang menyebutkan ”Menghormati fakta dan hak publik atas kebenaran adalah tugas pertama jurnalis.

Sekretaris Jenderal IFJ Anthony Bellanger mengatakan, kebenaran merupakan landasan jurnalisme. ”Pengumuman (rencana Meta menghentikan cek fakta)ini merupakan pukulan telak bagi ekosistem informasi global. Betapa pun tidak sempurnanya pengecekan fakta, hal itu didasarkan pada prinsip bahwa ada fakta yang dapat diperiksa,” ujarnya, dilansir dari laman IFJ, Senin (13/1/2025). Rencana menghentikan program cek fakta juga akan semakin menyulitkan upaya melawan penyebaran informasi secara daring yang menyesatkan. Selama ini, artikel dan unggahan yang dianggap salah oleh pemeriksa fakta akan ditandai dengan peringatan. Tanda tersebut dapat menjadi catatan bagi pengguna media sosial untuk mewaspadai konten yang tidak sesuai dengan fakta. Namun, jika cek fakta dihapuskan, pengguna media sosial dikhawatirkan akan semakin mudah terpapar informasi yang menyesatkan. Psikolog sosial di Cambridge University, Inggris, Sander van der Linden, mengatakan, pemeriksaan fakta di media sosial telah membantu meyakinkan orang tentang informasi yang benar dan dapat dipercaya. (Yoga)

Ekonomi

Kebakaran LA Dorong Penguatan Komitmen Emisi Karbon

HR1 11 Jan 2025 Kontan

Bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan polusi terus meningkat, memberikan dampak besar secara ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan di Los Angeles (LA), Amerika Serikat, menjadi contoh nyata dari dampak buruk perubahan iklim, dengan hampir 10.000 bangunan, termasuk rumah selebritas seperti Paris Hilton dan James Woods, hangus terbakar. Jonathan Porter, Kepala Meteorologi AccuWeather, memproyeksikan kebakaran ini dapat menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah modern California, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan melebihi US$ 50 miliar.

Peningkatan bencana alam ini terjadi di tengah kebijakan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang cenderung mendukung investasi energi fosil dan keluar dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini menuai kritik karena tidak sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim yang mendesak.

Kerugian ekonomi akibat bencana tidak hanya ditanggung masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada perusahaan asuransi. JP Morgan memperkirakan klaim asuransi akibat kebakaran di LA dapat mencapai US$ 20 miliar, sementara laporan Swiss Re Institut mencatat bahwa total klaim asuransi global akibat bencana alam mencapai US$ 135 miliar pada 2024, dengan total kerugian ekonomi sebesar US$ 310 miliar, meningkat 6% dari tahun sebelumnya.

Dengan skala kerugian ini, penting bagi para pemimpin dunia, termasuk Trump, untuk menyadari urgensi pembangunan berkelanjutan dan mendorong transisi ke energi hijau demi mengurangi risiko bencana di masa depan.

Ekonomi

Lima Sosok Ramaikan Bursa Pengganti PM Justin Trudeau yang Mengundurkan Diri

KT3 09 Jan 2025 Kompas

Partai Liberal yang menguasai Pemerintah Kanada mencari calon ketua partai untuk mengganti Perdana Menteri Justin Trudeau yang mengundurkan diri pada Selasa (7/1/2025). Mereka harus mengisi kekosongan sampai Maret, yaitu ketika pemilihan umum dilaksanakan. Trudeau mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Liberal karena konflik internal. Posisi ini telah ia pegang selama sembilan tahun sejak 2015. Ia dituduh tidak cakap menangani inflasi dan krisis karena kinerja ekonomi seusai Covid-19 belum bisa bangkit sepenuhnya. Trudeau juga dinilai kurang berinisiatif menyiapkan Kanada melawan ancaman kenaikan tarif 25 persen apabila Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Mundurnya Trudeau sebagai ketua partai berarti pun mundur dari posisi sebagai perdana menteri. Partai Liberal memiliki dua pilihan, yang pertama ialah langsung menentukan ketua baru yang otomatis menjadi perdana menteri sampai dengan Maret 2025.

Pilihan kedua ialah membiarkan Trudeau sebagai penjabat ketua partai dan penjabat perdana menteri sampai pemilu tiba. Per Rabu (8/1/2025), belum ada politikus Partai Liberal yang mencalonkan diri. Meski begitu, media-media arus utama Kanada memperkirakan sejumlah calon yang kuat. Calon pertama ialah Chrystia Freeland, mantan wakil perdana menteri dan menteri keuangan. Ia mengundurkan diri dari kabinet pada 16 Desember 2025. Freeland sebelumnya adalah salah satu orang kepercayaan Trudeau. Pada periode pertama Trudeau, 2015-2020, Freeland dipercaya menjadi menteri luar negeri. Namun, mereka berseteru soal ekonomi. Trudeau memutuskan memberi potongan pajak di tengah kontraksi. Sikap Freeland berbeda. ”Kita harus menjaga cadangan fiskal kita tetap kuat guna menghadapi ancaman perang dagang,” tulis Freeland dalam surat pengunduran dirinya.

Nama kedua yang digadang-gadang adalah mantan Gubernur Bank Sentral Kanada, Mark Carney. Posisi dia saat ini adalah penasihat ekonomi untuk Trudeau. Para pengamat mengakui kepiawaian Carney di dalam mengelola ekonomi, tetapi ia tidak memiliki pengalaman politik. Padahal, untuk masa jabatan Partai Liberal yang tersisa tiga bulan lagi, diperkirakan bakal penuh dengan gejolak politik. Calon berikutnya adalah Dominic LeBlanc, teman masa kecil Trudeau sekaligus menteri keuangan pasca mundurnya Freeland. Analisis media CBC dan BBC menyebutkan, Le-Blanc adalah politikus yang populer di kalangan masyarakat. Akan tetapi, untuk situasi sekarang, kedekatannya dengan Trudeau secara pribadi justru berisiko merugikan. Ia dianggap tidak bisa lepas dari bayang-bayang sahabatnya. Menteri Luar Negeri Melanie Joly juga salah satu calon kuat. (Yoga)

Ekonomi

Indonesia Diterima Bergabung BRICS Sebagai Anggota Penuh

KT3 09 Jan 2025 Kompas

Kurang dari tiga bulan setelah resmi mendaftar, Indonesia diterima bergabung BRICS sebagai anggota penuh. Ada potensi manfaat, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS—yang didirikan pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, setahun kemudian Afrika Selatan bergabung diumumkan oleh Brasil, ketua bergilir BRICS tahun ini, Senin (6/1/2025). Kekuatan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara disebut dalam pengumuman itu. Disebutkan pula, Indonesia diterima masuk BRICS secara konsensus oleh negara-negara anggota sebelumnya (sembilan negara). Keputusan tersebut telah diambil pada 2024. Penerimaan Indonesia di BRICS relatif cepat. Hanya 2,5 bulan setelah Menteri Luar Negeri Sugiono resmi mendaftar pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024. Namun, Indonesia sudah lama ”dipinang” BRICS agar bergabung, termasuk saat Presiden Joko Widodo hadir di KTT BRICS, Johannesburg, Afsel, Agustus 2023. Postur dan kekuatan Indonesia dinilai memberi bobot plus daya tawar BRICS.

Namun, baru setelah Presiden Prabowo Subianto—dengan visinya menjadikan Indonesia sebagai pemain global melalui pelibatan pragmatis (pragmatic engagement)—memimpin, Indonesia resmi mendaftar dan akhirnya resmi masuk BRICS. Kini, setelah Indonesia bergabung, BRICS beranggotakan 10 negara. Selain empat negara pendiri plus Afrika Selatan, ada empat negara anggota baru: Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Di luar 10 anggota penuh itu, terdapat 12 negara mitra BRICS—tiga di antaranya ialah tetangga di ASEAN— yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dengan jumlah penduduk hampir 45 persen dari penduduk dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) sebelumIndonesia bergabung, BRICS jelas menawarkan peluang manfaat. Ada peluang akses ke pasar baru dan peluang investasi.

Pada 2022, negara-negara BRICS menyumbang 21,2 persen dari total penanaman modal asing langsung Indonesia. Jika kelak Arab Saudi juga bergabung, dengan keberadaan Iran dan Uni Emirat Arab, anggota penuh saatini,BRICS memproduksi sekitar 44 persen minyak mentah dunia. Berbagai potensi manfaat itu, tentu saja, disertai tantangantantangan, baik internal di BRICS maupun eksternal. China dan Rusia, dua kekuatan rival Barat, tak dimungkiri bisa memanfaatkan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan mereka. Dari luar, AS yang akan dipimpin Donald Trump tak tinggal diam jika BRICS dianggap mengancam hegemoninya, salah satunya lewat gerakan dedolarisasi. Semua itu jadi tantangan yang tak ringan bagi Indonesia: dengan kendaraan baru, BRICS, apakah mampu jadi pembangun jembatan (bridge builder), seperti nawaitu awalnya, dan bagian dari pengejawantahan kebijakan luar negeri bebas-aktif, serta jadi penggerak kolaborasi Dunia Selatan. (Yoga)

Ekonomi

Gabung BRICS, Menjadi Perhatian Sejumlah Pihak

KT3 09 Jan 2025 Kompas

Status keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi perhatian sejumlah pihak. Di satu sisi, posisi itu dipandang sebagai ketiadaan desain besar kebijakan luar negeri di tengah rivalitas negara-negara adidaya yang semakin memanas. Di sisi lain, keanggotaan itu dilihat sebagai wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Adanya sikap pandang itu memperlihatkan bahwa konsekuensi dan tantangan dari pilihan yang diambil Pemerintah Indonesia akan semakin besar, selain peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagi dosen senior Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Irman Gumilang Lanti, Rabu (8/1/2025), BRICS bukanlah lembaga kerja sama ekonomi, melainkan kerja sama politik. ”BRICS buat saya bukanlah lembaga yang serius melakukan kerja sama bidang ekonomi. Dia adalah lembaga politik yang kemudian mengembangkan konsep alternatif dari tata kelola ekonomi dunia yang dikuasai AS dan sekutunya,” katanya.

Menurut Irman, klaim pihak BRICS bahwa platform baru itu menjadi suara bagi negara-negara Dunia Selatan (Global South) patut ditelaah lagi kesahihannya. Dalam pandangannya, keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Menurut dia, kerja sama ekonomi tetap akan berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan China atau Rusia, bukan melalui BRICS. Dia juga menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS di tengah situasi persaingan global yang panas tidak tepat. Apalagi, pada saat yang bersamaan, AS akan kembali dipimpin Donald Trump yang cenderung mengutamakan kepentingan internal Amerika Serikat. ”Situasi ini mengindikasikan menguatnya situasi yang runcing ke depan. Posisi sekarang ini (keanggotaan BRICS) membuat kita canggung,” ujarnya. Di sisi lain, Indonesia tengah menyusun langkah menjadi negara maju.

Hal itu tersirat dalam keinginan kuat Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Mayoritas negara anggota OECD memiliki status sebagai negara ekonomi maju atau yang dulu dikenal dengan sebutan negara-negara dunia pertama. Menurut Irman, berbeda dengan keanggotaan BRICS yang tidak menetapkan syarat tertentu, seperti persoalan hak asasi manusia atau aturan aturan yang mengikuti standar pemerintahan yang baik, OECD menerapkan syarat yang ketat. OECD, kata Irman, digunakan oleh banyak institusi ekonomi, sektor swasta, dan negara jika mereka mau mengadakan kerjasama ekonomi, termasuk investasi. Ketatnya persyaratanini, lanjut dia, akan mendorong Indonesia mencapai standar yang serupa, selaras dengan standar ekonomi negara-negara maju. Dampak yang bisa dirasakan oleh negara yang tergabung dengan OECD adalah jaminan ”mutu” dalam hal standar atur- an yang berlaku, peringkat kredit yang lebih baik, dan potensi investasi yang besar. (Yoga)

Ekonomi

Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh BRICS

KT3 08 Jan 2025 Kompas (H)

Pemerintah Brasil sebagai ketua bergilir BRICS 2025 mengumumkan Indonesia resmi tergabung sebagai anggota penuh BRICS. Tidak lama setelah pengumuman tersebut di Brasil, China langsung mengeluarkan pernyataan berisi ucapan selamat atas bergabungnya Indonesia. Pernyataan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Brasil, Senin (6/1/2025) waktu setempat atau Selasa (7/1) dini hari WIB. ”Sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara anggota BRICS dalam mendukung reformasi institusi-institusi global dan berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat kerja sama Dunia Selatan (Global South),” demikian pernyataan Kemenlu Brasil.

Perkumpulan BRICS berdiri tahun 2009 dengan anggota awal—sesuai singkatan namanya—Brasil, Rusia, India, dan China, disusul Afrika Selatan tahun 2010. Tahun 2024, aliansi tersebut memperluas keanggotaannya dengan bergabungnya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi juga diajak untuk bergabung, tetapi belum memutuskan. Sejumlah negara, yakni Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, secara resmi telah mendaftarkan diri untuk bergabung. Negara Asia Tenggara lain, seperti Thailand dan Vietnam, juga berminat untuk masuk BRICS. Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI, Pemerintah Indonesia menyebut bergabung ke dalam BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

”Indonesia memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkankolaborasi dankerja sama dengan negara berkembang lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan,” demikian per- nyataan Kemenlu RI. Johannesburg Brasil mengungkapkan, pemimpin negara-negara BRICS mendukung pencalonan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus 2023. Namun, pendaftaran resmi Indonesia baru dilakukan di KTT BRICS di Kazan, Rusia, akhir 2024, menunggu selesainya Pilpres Indonesia 2024. Setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendaftarkan Indonesia masuk BRICS pada KTT di Kazan. ”Dalam kapasitas sebagai ketua bergilir BRICS, 1 Januari-31 Desember 2025, Pemerintah Brasil hari ini, 6 Januari, meng- umumkan bergabung secara resmi Republik Indonesia sebagai anggota penuh BRICS,” demikian pernyataan Kemenlu Brasil, Senin (6/1). (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi Strait Times

KT1 06 Jan 2025 Investor Daily (H)

Presiden Prabowo Subianto bersama Sembilan presiden dan perdana menteri baru dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times. Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leader to wacth in 2025” yang disiarkan The Traits Times. Prabowo masuk dalam daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Perdana menteri (PM) China Xi Jinpin, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Metanyahu. Tim media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu (5/1/25), dalam siaran resminya menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan dan global. (Yetede)