Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1369 )

Komisi XIII apresiasi Menteri Imipas tindak tegas pungli di Soetta

ajisao94 02 Feb 2025 antaranews

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto atas tindakan tegasnya dalam menindak kasus pungutan liar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Almuzzammil Yusuf dari Komisi XIII menyatakan bahwa penegakan hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat negara, terutama di bandara sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia. Dia juga menekankan perlunya perbaikan sistem keimigrasian agar transparan, bersih, dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi negara dari ancaman masuk melalui jalur udara.

Ekonomi

Ekonomi China dan AS Tumbuh, Eropa Masih Terpuruk

HR1 01 Feb 2025 Kontan

Pertumbuhan ekonomi global pada kuartal IV 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Amerika Serikat (AS) dan China masih mencatatkan pertumbuhan yang solid, sementara Uni Eropa mengalami stagnasi akibat krisis politik di Jerman dan Prancis.

Menurut laporan Bloomberg, PDB AS tumbuh 2,3% secara tahunan, didorong oleh belanja konsumen yang meningkat 4,2% year on year (yoy). Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi AS meskipun inflasi masih tinggi dan biaya pinjaman mahal. The Fed pun tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga.

Sementara itu, PDB China tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 4,5%. Meski sesuai target pemerintah, ekonomi China masih menghadapi tantangan besar, terutama dari ancaman tarif baru yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Hal ini berpotensi memperlambat ekspor China di tengah krisis properti yang belum pulih.

Di sisi lain, PDB Uni Eropa stagnan, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 hanya 0,7%, menurut laporan Eurostat. Krisis politik di Jerman dan Prancis menurunkan kepercayaan bisnis dan konsumen, sementara sektor manufaktur Jerman melemah. Italia dan Austria juga mengalami stagnasi. Untuk merespons situasi ini, Bank Sentral Eropa (ECB) menurunkan suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75% guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun AS dan China masih tumbuh cukup kuat, tantangan global seperti kebijakan proteksionis, inflasi, serta ketidakpastian politik di Eropa berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.

Ekonomi

PBB Butuh Tambahan Pendanaan Global

HR1 31 Jan 2025 Kontan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta tambahan anggaran sebesar US$ 500 juta untuk tahun 2025. Dana itu akan digunakan untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia mulai dari Suriah hingga Sudan.

Kantor HAM PBB tengah bergulat dengan kekurangan dana yang cukup kronis dan sangat mengkhawatirkan. Ini karena pemotongan anggaran dari donor utama yakni Amerika Serikat (AS). Sejak di bawah pemerintahan Donald Trump, AS mengaku akan banyak mengurangi sumbangan ke organisasi internasional.

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk dalam pidatonya di Jenewa bilang, pada 2025, tantangan besar terhadap hak asasi manusia diperkirakan akan terus berlangsung. "Saya sangat khawatir jika kami tidak mencapai target pendanaan pada tahun 2025, kami akan membiarkan orang-orang berjuang dan mungkin gagal, tanpa dukungan yang memadai," ujar dia dikutip Reuters.

Politik dan Birokrasi

Indonesia Bisa Desak AS Bayar Pajak Global

HR1 22 Jan 2025 Kontan

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak penerapan pajak minimum global sebesar 15% yang diinisiasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Trump menilai kesepakatan pajak global yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya (Joe Biden) membatasi kebijakan domestik AS dan merugikan perusahaan serta pekerja Amerika. Pemerintahannya bahkan memerintahkan penyelidikan terhadap negara-negara yang dianggap memiliki aturan pajak diskriminatif terhadap perusahaan AS.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerapkan pajak minimum global mulai Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024. Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji, menyatakan bahwa penolakan AS terhadap Pilar Satu kesepakatan pajak global dapat menghambat implementasi global, karena membutuhkan dukungan negara-negara besar. Namun, Pilar Dua yang mengatur pajak minimum global masih dapat diterapkan oleh negara lain.

Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, menambahkan bahwa mekanisme pemaksaan dalam Pilar Dua memungkinkan penerapan pajak global tetap memberikan keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, meskipun AS tidak berpartisipasi. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pajak global Indonesia dari perusahaan multinasional, termasuk yang berasal dari AS.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Diskriminasi UE, Aturan Perdagangan Harus Diubah

HR1 18 Jan 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa putusan ini mencegah kebijakan diskriminatif dan proteksionis yang berdampak pada perdagangan global. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan memantau perubahan regulasi UE untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan WTO.

Sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi biofuel berbahan baku sawit hingga 7% dan mengategorikan sawit dalam risiko alih fungsi lahan tinggi (high ILUC-risk), yang dianggap proteksionis dengan dalih kelestarian lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Malaysia dengan membahas lebih lanjut kebijakan UE berdasarkan putusan WTO. Jika laporan Panel WTO tidak diajukan banding, UE harus mengambil langkah konkret dalam waktu 60 hari untuk mematuhi kewajiban yang diatur WTO.

Keberhasilan ini, menurut Budi, adalah hasil koordinasi intensif antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi kelapa sawit, tim ahli, dan kuasa hukum. Putusan ini diharapkan mengurangi hambatan perdagangan bagi CPO Indonesia di pasar internasional.

Ekonomi

Pemulangan Sandera Disepakati oleh Kedua Belah Pihak (H)

KT3 18 Jan 2025 Kompas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, kesepakatan untuk memulangkan sandera yang ditawan di Jalur Gaza telah tercapai. Pembebasan sandera akan dilakukan bertahap, dimulai pada Minggu (19/1/2025), sesuai kesepakatan. ”Berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian, pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai kerangka kerja yang direncanakan sehingga para sandera diharapkan dibebaskan paling cepat pada Minggu,” kata kantor Netanyahu, Jumat (17/1). Sementara itu, di Jakarta, Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel tidak tercederai kembali, yang berujung pada terhambatnya upaya pengiriman bantuan kemanusiaan dan terhambatnya penghentian perang di Jalur Gaza.

”Kami berharap sampai kesepakatan itu berlaku efektif, kedua pihak memegang kesepakatannya masing-masing sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menghambat pelaksanaan gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono seusai diskusi terbatas dengan sejumlah media di Jakarta. Dalam gencatan kedua ini, disepakati 33 sandera akan dibebaskan. Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Pembebasan sandera ini akan berlangsung bertahap dengan di tahap pertama gencatan senjata yang direncanakan berlangsung 42 hari. Sekitar 250 orang disandera di Gaza dalam serbuan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 108 sandera dibebaskan dalam gencatan senjata Hamas-Israel pada November 2023. Dari sekitar 100 sandera yang masih ditawan di Gaza, sepertiga di antaranya diyakini telah tewas. Di tengah besarnya desakan komunitas internasional dan warga Israel, Netanyahu mengatakan, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel.

Ia melanjutkan pertemuan dengan pemerintah untuk menyetujui kesepakatan pembebasan sandera. Dengan tercapainya kesepakatan pemulangan sandera, Netanyahu pun menginstruksikan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima para sandera yang kembali dari Gaza. Keluarga para sandera sudah diberi tahu bahwa kesepakatan itu telah tercapai. Angin segar Kabar ini menjadi angin segar karena sejak gencatan senjata Gaza diumumkan, Rabu (15/1), Israel terus menyerang sejumlah wilayah di Gaza. Serangan yang terjadi sampai Kamis (16/1) itu menewaskan hampir 100 warga Palestina di Jalur Gaza. Kala itu, media Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan, Netanyahu dan kabinetnya tidak kunjung rapat untuk mengesahkan gencatan senjata. Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. Kelompok perjuangan Gaza ingin hak yang sama dengan Israel: menentukan siapa yang Kantor PM Israel juga mengumumkan, rapat ditunda karena Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina. (Yoga)

Ekonomi

Tony Blair Telah Menyampaikan Tiga Agenda Prioritasnya Jika Terpilih Memimpin Inggris

KT3 16 Jan 2025 Kompas

Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997, Tony Blair telah menyampaikan tiga agenda prioritasnya jika terpilih memimpin Inggris, yaitu ”pendidikan, pendidikan, dan pendidikan”. Salah satu warisan Blair di bidang pendidikan selama memimpinInggris (1997-2007) adalah keberhasilannya mengembangkan sekolah-sekolah unggul yang disebut school academy. Sekolah-sekolah ini meski tetap di- biayai negara, tetap diberi otonomi lebih besar dalam pengelolaannya. Seperti dalam penggunaan anggaran, pengangkatan guru, pengayaan kurikulum, kerja sama dengan pihak swasta, universitas, industri, dan bisnis untuk mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lain. Sejak Blair memberlakukan undang-undang Learning and Skills Acts 2000, sekolah-sekolah unggul ini telah berkembang amat pesat di bawah pengawasan Office for Standards of Education (Ofsted) sebagai lembaga independen. Semula, ketika sekolah-sekolah akademi ini mulai dikembangkan di daerah-daerah tertinggal, jumlahnya hanya sekitar 3.500 dari total 32.163 sekolah di Inggris.

Namun, pada 2022, angkanya sudah mencapai 88 persen atau hampir semuanya dinilai unggul (Ofsted, 2022). Standar mutu sekolah-sekolah di Inggris terlihat jauh sekali berbeda dengan keadaan sekolah-sekolah di Indonesia. Pada 21 Maret 2011, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal, dan hanya 10,15 persen yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sekolah yang dinilai unggul atau bertaraf internasional hanya 0,65 persen (Kompas, 28/12/2012). Diperkirakan, potret suram itu belum banyak berubah hingga saat ini karena keterbatasan anggaran. Data menunjukkan bahwa anggaran 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi ternyata hampir seluruhnya habis dibelanjakan bukan untuk pendidikan. Bank Dunia melaporkan, 86 persen dana APBN dan APBD itu habis dikonsumsi untuk gaji guru dan pejabatnya, bahkan di 32 kabupaten/kota jumlahnya mencapai 90 persen, bukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. (Yoga)

Ekonomi

Strategi Saling Tawar dan Ancaman Tarif

KT3 14 Jan 2025 Kompas (H)

Perebutan supremasi teknologi untuk energi baru dan terbarukan atau EBT dan kebutuhan semikonduktor merupakan game geopolitik terbaru China-Amerika Serikat. Donald Trump tidak sekadar mengancam China dengan pengenaan tarif 10 persen, tetapi juga pembatasan investasi hi-tech. Sebagai balasannya, China melakukan larangan ekspor mineral strategis seperti germanium, galium, dan antimon ke AS yang dibutuhkan untuk produksi semikonduktor (Niarchos, Januari [2025]) Pelantikan presiden terpilih AS, Donald Trump, baru akan dilakukan pada 20 Januari 2025. Biasanya wewenang implementasi kebijakan baru dapat dilakukan jika sudah resmi menduduki suatu jabatan. Namun, jabatan presiden AS mempunyai bobot sendiri sebagai one of the most powerful office in the World (Brusco [2018]).

Keunikanini membuat aplikasi dari Theory ofGames and Economic Behavior menjadi relevan (Von Neumann dan Morgenstern [1944]). Dalam game theory dikenal keseimbangan Nash, yaitu hasil akhir dari kebijakan adalah interaksinya dengan reaksi dari pihak-pihak yang akan terkena kebijakan (Acocella et al. [2012]). Situasi membuat pihak yang mempunyai bobot pengaruh seperti presiden AS walaupun belum dilantik, dapat memberikan sinyal prospek kebijakan mendatang yang membuat pihak lain bereaksi. Secara paradoks ini juga meningkatkan ketidakpastian karena pihak lain dapat mengambil posisi membalas ancaman. Ancaman merupakan satu strategi tawar-menawar atau negosiasi. Jika kesepakatan dapat tercapai, sifatnya jadi keseimbangan kerja sama (cooperative equilibrium).

Keseimbangan akan berjalan untuk waktu tertentu sampai batas waktunya jika pihak-pihak yang terlibat tetap patuh dengan ketentuan. Untuk itu diperlukan kredibilitas dan reputasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk tidak ingkar janji dan tidak melakukan kecurangan (Alt et al. [1988]). Ini juga diperlukan untuk renegosiasi jika perjanjian akan diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan terbaru. Keseimbangan tangan gemetar Strategi ancam-mengancam untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik berisiko membawa ke ”keseimbangan tangan gemetar” atau trembling hand equilibrium. Istilah untuk godaan memasukkan strategi yang tidak sesuai tujuan utama game (Selten [1975]). Ini membuat segalanya menjadi semakin rumit, memerlukan waktu untuk semua kembali ”rasional”. Game of throne EBT ini kemudian melebar ke isu lain dan pihak yang tidak terlibat langsung. (Yoga)

Ekonomi

Asa Indonesia Lampaui Vietnam

KT1 14 Jan 2025 Investor Daily (H)

Vietnam kini menjadi primadona baru tujuan investasi di Asia. Negara ini menjadi salah satu pilihan prioritas investor asing, khususnya dari industri semi konduktor dan industri teknologi tinggi. Indonesia bisa menyamai bahkan melampaui Vietnam, karena masih dimiliki banyak potensi, namun harus membenahi sejumlah faktor yang selama ini menghambat iklim investasi. Seperti dilansir Voive of Vietnam, hingga saat ini, terdapat total 111 negara dan teritori yang menanam investasi di Vietnam. Kriteria yang membuat Vietnam menjadi kandidat yang terpercaya bagi perusahaan asing untuk memilih berinvestasi meliputi lokasi, tenaga kerja, sumber pasokan material, infrastruktur, kebijakan hukum, undang-undang, prioritas pajak dan sebagainya. Dengan slogan "Kesuksesan investor juga kesuksesan Vietnam", Vietnam selalu menyambut baik dan menciptakan syarat yang kondusif kepada para investor untuk bersama menang dan bersama berkembang dengan Vietnam. Menurut perkiraan para ahli arus modal Foreign Direct Invesment (FDI) ke Vietnam akan terus tumbuh dengan baik pada tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya, terutama dalam konteks Vietnam telah menandatangani 16 Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan lebih dari 60 negara, dan mempunyai hubungan kemitraan dengan banyak negara di kelompok G20. (Yetede)

Ekonomi

Rencana Hentikan Cek Fakta Meta Picu Kekhawatiran Banyak Pihak

KT3 14 Jan 2025 Kompas (H)

Sejumlah pihak mengkhawatirkan rencana Meta, perusahaan induk berbagai platform media sosial, untuk menghentikan program cek fakta. Rencana ini berpotensi memperluas penyebaran misinformasi di ruang digital. Meta yang membawahkan Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Threads berencana mengganti cek fakta dengan sistem catatan komunitas, seperti yang diterapkan di media sosial X. Meta menyebut pihaknya ingin kembali ke komitmen dasar dalam mendukung kebebasan berekspresi. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menyebut, penghentian program cek fakta tersebut dapat mengancam kebenaran. Platform yang tidak mengutamakan kebenaran dikhawatirkan memperluas penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian. Hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap media sosial dan media berita sebagai sumber informasi. IFJ juga menyinggung Piagam Etika Global untuk Jurnalis yang menyebutkan ”Menghormati fakta dan hak publik atas kebenaran adalah tugas pertama jurnalis.

Sekretaris Jenderal IFJ Anthony Bellanger mengatakan, kebenaran merupakan landasan jurnalisme. ”Pengumuman (rencana Meta menghentikan cek fakta)ini merupakan pukulan telak bagi ekosistem informasi global. Betapa pun tidak sempurnanya pengecekan fakta, hal itu didasarkan pada prinsip bahwa ada fakta yang dapat diperiksa,” ujarnya, dilansir dari laman IFJ, Senin (13/1/2025). Rencana menghentikan program cek fakta juga akan semakin menyulitkan upaya melawan penyebaran informasi secara daring yang menyesatkan. Selama ini, artikel dan unggahan yang dianggap salah oleh pemeriksa fakta akan ditandai dengan peringatan. Tanda tersebut dapat menjadi catatan bagi pengguna media sosial untuk mewaspadai konten yang tidak sesuai dengan fakta. Namun, jika cek fakta dihapuskan, pengguna media sosial dikhawatirkan akan semakin mudah terpapar informasi yang menyesatkan. Psikolog sosial di Cambridge University, Inggris, Sander van der Linden, mengatakan, pemeriksaan fakta di media sosial telah membantu meyakinkan orang tentang informasi yang benar dan dapat dipercaya. (Yoga)