Pengadilan Tinggi Perancis mendukung keputusan banding Pengadilan Paris yang menyatakan mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy bersalah. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan cawe-cawe terhadap lembaga peradilan. ”Keputusan dan pidana yang dijatuhkan sudah final dan mengikat,” demikian keterangan Pengadilan Kasasi Perancis dalam putusan kasasi, Rabu (18/12/2024). Pengadilan ini menangani kasasi. Sebelumnya, oleh hakim Pengadilan Paris, Sarkozy (69) dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Namun, terkait vonis itu, ia hanya akan menjalani tahanan rumah karena ancaman pidana yang dihadapi di bawah 2 tahun penjara. Sebagai pesakitan, Sarkozy harus mengenakan gelang elektronik di pergelangan kaki yang memantau pergerakannya. Jika dia meninggalkan rumah, sensor dalam gelang akan memberikan sinyal kepada penegak hukum untuk menindak si tahanan.

Sarkozy mula-mula divonis bersalah oleh Pengadilan Paris pada 2021, tetapi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada 2023. Ia disebut berusaha menyuap panitera pengadilan untuk mendapatkan informasi kasus apa yang sedang diselidiki terhadap dirinya. Menanggapi vonis itu, Sarkozy melalui akun X tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia menambahkan akan bertanggung jawab dan menghadapi segala konsekuensi. Sarkozy bertekad membawa kasusnya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan berharap agar Republik Perancis dinyatakan bersalah telah menghukum dirinya. ”Saya akan memperjuangkan kasus ini seperti di kasus-kasus lainnya,” kata Sarkozy. Sarkozy merupakan presiden Perancis periode 2007-2012. Ia pensiun dari dunia politik pada 2017. Walau demikian, ia tetap memiliki pengaruh di kubu konservatif. Dia turut diundang dalam peresmian kembali Katedral Notre Dame, awal Desember 2024. Katedral itu terbakar lima tahun lalu. (Yoga)

Lobi-lobi politik tingkat tinggi para pemimpin perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat pada Donald Trump semakin kencang mendekati masa pelantikannya sebagai Presiden AS. Mereka menyusul CEO Tesla Elon Musk yang memang sudah menyatakan dukungan pada Trump sejak masa kampanye pemilu. Padahal, sebelumnya, bos-bos perusahaan teknologi menjaga jarak dari Trump, bahkan mengkritiknya. Setelah Trump memenangi pilpres, mereka berubah haluan. Apa kepentingan mereka di balik perubahan haluan, Trump akan resmi dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025. Semakin dekat masa jabatan itu, semakin rapat pula para bos perusahaan teknologi mendekati Trump. Serangkaian kunjungan dan makan malam digelar selain panggilan via telepon, janji-janji uang, dan pendekatan melalui media sosial. Satu demi satu, mulai dari Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Masayoshi Son (SoftBank), hingga Jeff Bezos (Amazon) berusaha merangkul Trump dengan cara masing-masing. Mereka tak segan menggelontorkan jutaan dollar AS untuk dana pelantikan Trump. Jumlahnya meningkat tajam dibanding sumbangan pada pelantikan presiden-presiden sebelumnya. Altman, Amazon, dan Meta telah berjanji menyumbangkan masing-masing 1 juta dollar AS (Rp 15,6 miliar) untuk dana pelantikan Trump.

Zuckerberg dan Bezos, yang dulu sangat kritis pada Trump di periode pertama kepresidenan (2017-2021), melontarkan puja-puji sejak awal 2024. Trump merasakan ”hangatnya” perubahan haluan itu para bos teknologi itu. ”Pada masa jabatan pertama (saya), semua orang menentang saya. Pada masa jabatan (kedua) ini, semua orang ingin menjadi teman saya,” kata Trump dalam sambutannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, AS, Rabu (18/12/2024). CEO pelantar Salesforce, Marc Benioff, mengatakan, pemerintahan Trump tampaknya akan lebih banyak membahas isu-isu yang penting bagi industri teknologi daripada pemerintahan Presiden Joe Biden. ”Kesampingkan semua politik, semua orang ingin memulai ulang,” kata Benioff. Bos majalah Time ini menekankan dirinya berusaha untuk tetap bersikap nonpartisan. Menurut Benioff, AS tengah berada pada momen yang sangat menarik. Sebuah babak baru bagi Amerika. ”Menurut saya, kita semua harus memiliki niat terbaik untuk maju. Banyak orang menyadari bahwa ada banyak orang hebat seperti Elon Musk di industri teknologi dan komunitas bisnis. Jika kekuatan dan keahlian orang-orang terbaik di Amerika digunakan untuk menjadikan Amerika yang terbaik, itu visi yang hebat,” ujarnya. Benioff mengatakan, dirinya tidak menyumbangkan uang untuk pelantikan Trump terkait hubungannya dengan Time. Walakin, di bawah kepemilikan Benioff, Time menobatkan Trump sebagai ”Person of The Year” tahun 2024. Ini gelar prestisius yang di masa lalu diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar pada kesejahteraan masyarakat. (Yoga)

Kesenjangan akses infrastruktur internet masih menjadi salah satu persoalan global yang pelik. Perkembangan inovasi teknologi akal imitasi diyakini dapat memperparah ketimpangan digital yang pada akhirnya berdampak pada tidak meratanya kucuran manfaat ekonomi dan sosial antarnegara. Secretary General International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dalam pidato pembukaan Internet Governance Forum (IGF) ke-19, Senin (16/12/2024), di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan, kendati dalam 20 tahun terakhir terjadi kemajuan mengenai seberapa banyak orang bisa mengakses internet, tetap saja masih menyisakan persoalan ketimpangan akses internet antara negara berpengha silan tinggi dan rendah. Sebagai gambaran, saatini 84 persen penduduk di negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki akses ke layanan telekomunikasi 5G, sementara di negara berpenghasilan rendah hanya 4 persen.

”Bagaimana kita dapat menerima bahwa kesenjangan jender digital sebenarnya semakin besar di negara-negara yang paling tidak berkembang dan bagaimana kita dapat menerima bahwa sepertiga umat manusia sedang offline hari ini? Saya sendiri tidak dapat menerima kondisi itu,” tuturnya. IGF merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan publik digital di seluruh dunia. Meski sekelas forum multipihak (COP), pertemuan internasional Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berfokus pada iklim, IGF tidak menghasilkan rekomendasi yang mengikat, tetapi usulan kebijakan digital yang mampu memengaruhi lanskap industr digital secara global. IGF berlangsung setiap tahun. Indonesia pernah menjadi tuan rumah IGF ke-12 di Bali Tahun 2024 merupakan tahun ke-19 penyelenggaraan IGF. IGF ke-19 berlangsung pada 15-19 Desember 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari 175 negara. Dalam momen IGF ke-19, Doreen mengajak partisipan dari sejumlah negara yang hadir untuk bersama-sama fokus mengatasi tiga permasalahan ketimpangan digital yang sekarang terjadi. Fokus pertama mengenai keterjangkauan biaya akses layanan internet. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia per akhir Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dollarAS, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang luar negeri pada bank sentral terjadi seiring dengan upaya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, dan swasta. Per Oktober 2024, posisi ULN pemerintah tercatat 201,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.217,6 triliun. Kendati turun 1,5 persen secara bulanan, ULN pemerintah tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 195,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.121,6 triliun. Selain turun 0,8 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 196,7 miliar dollar AS atau setara Rp 3.147,2 triliun, ULN swasta juga terkontraksi 1,4 persen secara tahunan.

Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Ryan Kiryanto, Selasa (17/12/2024), berpendapat, penurunan ULN tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang tutup tahun. Sebab, perilaku ULN cenderung sejalan dengan proyek-proyek, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. ”Ini sudah mau tutup buku. Biasanya, kan, proyek-proyek sudah mulai berkurang sehingga biasanya penarikan ULN juga berkurang,” katanya. Sebaliknya, Ryan melanjutkan, kebutuhan pinjaman luar negeri akan kembali meningkat pada awal tahun sejalan dengan berjalannya kembali proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, penurunan ULN tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Berdasarkan data BI, penurunan posisi ULN secara bulanan bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan utang. Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, pinjaman luar negeri juga diarahkan ke sektor administrasi pendidikan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 19,1 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, dan konstruksi 13,5 persen. Adapun posisi ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Menurut Ryan, pemanfaatan pinjaman luar negeri seharusnya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah berjangka waktu panjang, terutama yang tidak mampu dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebutuhan jaminan dan bantuan sosial dapat dipenuhi melalui penerimaan domestik. (Yoga)

Para pemimpin dunia berkomitmen mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan pada 2030. Untuk menuju eliminasi HIV-AIDS, target pengendalian penyakit ini mesti tercapai. Itu meliputi 95 % orang dengan HIV (ODHIV) tahu status HIV mereka, 95 % ODHIV mendapat terapi antiretroviral (ARV), dan 95 % ODHIV yang mendapat ARV mengalami supresi virus. Dunia berperang melawan HIV (human immunodeficiency virus), virus penyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga rentan terinfeksi penyakit lain. Infeksi HIV bisa menjadi AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) yang berakibat fatal. WHO menyebut angka HIV tinggi pada populasi kunci, di antaranya pengguna narkoba suntik, transpuan, pekerja seks, dan pria yang berhubungan seks dengan sesama lelaki.

Menurut Direktur Eksekutif Badan PBB untuk Penanggulangan AIDS (UNAIDS) Winnie Byanyima di laman UNAIDS, meski penanggulangan HIV membaik, pelanggaran HAM menghalangi dunia mengakhiri AIDS. Masih terjadi kriminalisasi karena jati diri mereka serta sejumlah faktor penghambat lain. Akibatnya, mereka sulit mengakses layanan HIV demi menyelamatkan jiwa dan mengakhiri pandemi AIDS. Kuatnya stigma di masyarakat pada perilaku berisiko oleh populasi kunci membuat populasi ini menghindari layanan kesehatan terkait HIV-AIDS. Data UNAIDS mencatat, dari 39,9 juta orang dengan HIV, 9,3 juta orang belum mengakses pengobatan. Pada 2023, sekitar 630.000 orang meninggal karena penyakit terkait AIDS dan 1,3 juta orang di seluruh dunia baru tertular HIV.

Di Indonesia, dalam rentang Januari-September 2024, Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 35.000 kasus baru HIVdan 12.000 kasus baru AIDS di Indonesia. Dari jumlah kasus yang ditemukan, hanya 64 % yang menerima terapi antiretroviral. Undang-undang dan kebijakan yang mengkriminalisasi kelompok rentan menjauhkan mereka dari bantuan guna mencegah penularan HIV, menjalani tes dan pengobatan HIV. Tak heran, prevalensi HIV pada populasi kunci amat tinggi. Stigma dan diskriminasi jadi tantangan terbesar pengen- dalian HIV-AIDS. Karena itu, pendekatan berbasis hak yang menghapus stigma dan diskriminasi mendesak diterapkan untuk memenuhi janji mengakhiri pandemi AIDS. (Yoga)

Perusahaan asuransi global diperkirakan akan membayarkan klaim senilai lebih dari US$ 135 miliar atau setara Rp 2,13 kuadriliun sepanjang tahun 2024 akibat bencana alam. Menurut laporan Swiss Re Institut, bencana alam seperti banjir, badai, dan angin topan diperkirakan akan menyebabkan peningkatan kerugian bagi industri asuransi tahun ini sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Kerugian yang harus ditanggung perusahaan asuransi itu sekitar 43,5% dari total perkiraan kerugian ekonomi global tahun ini yang disebabkan oleh bencana alam, yakni sebesar US$ 310 miliar. Swiss Re Institute mengatakan, total kerugian ekonomi global itu diprediksi meningkat sebesar 6% dibandingkan tahun lalu karena semakin banyaknya korban perubahan iklim. Selain karena meningkatnya risiko bencana alam, kenaikan kerugian perusahaan asuransi juga didorong kenaikan inflasi hingga kenaikan biaya pembangunan kembali properti. Musibah banjir besar di Eropa dan Timur Tengah mengakibatkan nilai kerugian yang diasuransikan di kawasan itu mendekati US$ 13 miliar. Dari jumlah itu, US$ 10 miliar diatribusi ke Eropa. Dengan meningkatnya risiko bencana alam dan tingkat inflasi, Swiss Re Institute melihat kerugian yang diasuransikan akan terus naik 5%-7% per tahun. Pemanasan global mengakibatkan cuaca ekstrem lebih sering terjadi. Kondisi itu buntut dari suhu tinggi dan efek dari panas ekstra di atmosfer dan laut.