Plastik dikenal sebagai material praktis dan murah. Karena itu, plastik menggeser beragam pembungkus dan wadah alami. Masalahnya, biaya membersihkan polusi dari produksi plastik atau biaya mengelola kemasan saat kita membuangnya ke lingkungan tak pernah dihitung. Belum lagi tagihan medis bertambah akibat ancaman kesehatan manusia terkait plastik. Jangan lupakan biaya kerusakan pada kehidupan darat dan laut beserta seluruh ekosistem akibat polusi plastik juga sangat besar. Dari 25 November hingga 1 Desember 2024, perwakilan dari 175 negara, termasuk Indonesia, berkumpul di Busan, Korsel, untuk putaran kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) tentang Perjanjian Plastik di Busan. Isu paling diperdebatkan adalah apakah perjanjian ini akan mencakup target yang mengikat untuk mengurangi produksi plastik atau tidak.

Meski konsensus ilmiah menyatakan pemotongan produksi plastik penting untuk mengatasi ancaman lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkannya, beberapa negara yang mengedepankan industri petrokimia dan kimia, khawatir dampak negatif pada ekonomi mereka. Akibatnya, perundingan terbelah jadi dua kepentingan besar. Sekelompok negara, yang terdiri dari 67 negara dan dipimpin Norwegia dan Rwanda membentuk Koalisi Ambisi Tinggi Mengakhiri Polusi Plastik, menyatakan ingin membatasi jumlah total plastik di Bumi dengan mengendalikan produksi, konsumsi, dan pembuangan plastik. Kelompok berseberangan, produsen petrokimia dan kimia digalang Arab Saudi, Rusia, dan India, menolak pembatasan ini dan mendorong tata kelola di hilir , termasuk daur ulang. Di tengah pembelahan ini, posisi Indonesia cenderung abstain.

”Pembatasan produksi plastik mengganggu produksi minyak dan gas. Plastik tersusun dari karbon dan kimia dengan bahan baku utama energi fosil,” kata Yuyun Ismawati, Ketua Bersama the International Pollutants Elimination Network (IPEN) di Busan, Selasa (26/11). Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz (UFZ) menganalisis dampak plastik pada tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. PBB mengenalkan istilah ”tiga krisis planet” menggambarkan krisis global saling terkait, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Istilah ini untuk menyoroti saling ketergantungan dan dampak krisis ini pada ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Polusi mikroplastik di Indonesia amat parah. Tanpa upaya progresif, dampak buruk plastik yang ditanggung generasi mendatang amat besar. (Yoga)

Dunia berada di persimpangan kritis dalam menghadapi krisis polusi plastik yang semakin menggila. Sampah plastik telah menyusup ke setiap sudut Bumi. Mulai dari lautan hingga tanah pertanian yang seharusnya subur ditemukan plastik. Laporan terbaru menunjukkan, hanya 9% dari total plastik yang pernah diproduksi bisa didaur ulang. Sisanya berada di tempat pembuangan akhir, dibakar atau mencemari lingkungan kita. Sebagian besar dari krisis ini disebabkan produk plastik sekali pakai yang dirancang untuk kenyamanan instan. Produk-produk ini, mulai dari kantong belanja hingga botol minuman, hanya digunakan beberapa menit, tetapi dampaknya pada lingkungan bertahan berabad-abad. Polusi plastik tak hanya mencemari ekosistem, tetapi juga memasuki rantai makanan, membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Industri plastik berperan besar dalam menciptakan masalah ini.

Sejak awal, produksi plastik global meningkat 20 kali lipat dalam 50 tahun terakhir dengan sebagian besar dirancang untuk penggunaan tunggal. Langkah-langkah daur ulang dan pengelolaan sampah saat ini tidak mampu mengimbangi laju produksi. Maka,tanggung jawab industri sangat penting untuk membatasi produksi plastik yang tidak berkelanjutan dan menciptakan material yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat juga perlu mengubah pola konsumsi. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali atau memilih produk dengan kemasan minimal. Langkah sederhana ini, jika diterapkan secara kolektif, berdampak besar dalam mengurangi polusi plastik. Pemerintah juga harus aktif dalam mengatur dan memberlakukan kebijakan yang mendorong pengurangan produksi plastik.

Negosiasi global, seperti dilakukan di Busan, memberikan harapan bahwa komunitas internasional mulai memahami urgensi masalah ini. Hasil dari negosiasi harus mencakup pembatasan produksi plastik global dan penghapusan bahan kimia berbahaya dari proses produksi. Konsep ekonomi sirkular pun harus menjadi fokus. Dalam model ini, produk plastik dirancang dengan mempertimbangkan daur ulang dan penggunaan kembali sehingga dapat meminimalkan limbah. Beberapa negara telah mulai mengadopsinya. Dengan mengurangi konsumsi plastik dan meminta pertanggungjawaban industri, diikuti dengan regulasi pemerintah beserta penegakan hukumnya, kita dapat melindungi ekosistem, memastikan kesehatan generasi mendatang, serta menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Kita pasti dapat mengatasi masalah plastik dengan komitmen bersama. (Yoga)

Iran menyatakan siap berunding kembali soal program nuklir mereka dengan beberapa negara Eropa sesuai resolusi yang dikeluarkan badan pengawas atom PBB (IAEA). Perundingan kali ini tanpa melibatkan AS. Jubir Kemlu Iran, Esmail Baghaei mengatakan di Teheran, Minggu (24/11) Wakil Menlu Iran akan bertemu mitra dari Perancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat (29/11) mendatang. ”Sejumlah isu kawasan dan internasional akan dibahas, termasuk Palestina dan Lebanon hingga isu nuklir,” kata Baghaei. Ia menjelaskan, pertemuan pekan ini adalah kelanjutan dari pembicaraan dengan ketiga negara itu pada September 2024. Pertemuan itu digelar sebagai agenda sampingan Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS.

Sebelumnya, pada Kamis (21/11), sebanyak 35 negara anggota pengurus IAEA mengadopsi resolusi mengecam Iran yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam pengawasan dan pengembangan program nuklirnya. Langkah tersebut diambil IAEA yang khawatir proyek pengayaan uranium Iran ditujukan untuk mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan itu berulang kali dibantah Iran yang menegaskan riset mereka untuk tujuan damai. Menyikapi resolusi IAEA, Iran mengumumkan telah mengembangkan teknik sentrifgal, yakni cara pengayaan uranium terbaru. Teknologi sentrifugal adalah pengayaan uranium melalui putaran kecepatan tinggi untuk menghasilkan isotop radio aktif (U-235).

”Kami akan menambah kapasitas pengayaan uranium secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai jenis mesin terbaru,” kata Behrouz Kamavandi, Jubir Badan Energi Atom Iran, kepada stasiun TV Iran, IRIB. Kamavandi mengatakan, pengembangan nuklir Iran akan tetap berjalan sesuai aturan dan keamanan dengan kerja sama IAEA. Kunjungan terakhir delegasi IAEA dipimpin ketua lembaga itu, Rafael Grossi, disikapi Iran dengan menyetujui pengayaan uranium mereka hanya mencapai 60 % kemurnian, di bawah standar pemurnian uranium yang dibutuhkan untuk membuat hulu ledak nuklir. (Yoga)

Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB atau COP29 dinilai gagal memenuhi harapan mengatasi krisis iklim secara berkeadilan. Janji pendanaan negara-negara maju 300 miliar USD tiap tahun kepada negara-negara berkembang jauh lebih rendah daripada kebutuhan pendanaan 1,3 triliun USD. Hasil tersebut diumumkan di pengujung COP29, di Baku, Azerbaijan, Minggu (24/11). Sebanyak 200 diplomat dari semua negara di dunia menuntaskan konferensi tersebut dengan rasa tak puas. Para delegasi di COP29 sepakat menyediakan pendanaan 300 miliar USD per tahun. Negara-negara juga menyetujui aturan pasar karbon global didukung PBB. Pasar ini akan memfasilitasi perdagangan kredit karbon yang memberikan insentif kepada negara-negara untuk mengurangi emisi dan berinvestasi dalam proyek-proyek ramah iklim.

Seperti dirilis UN News, pendanaan dan kredit karbon merupakan dua isu penting yang diputuskandalam pertemuan yang berlangsung sejak 12 November dan berakhir Minggu (24/11) di Baku. Negosiasi seharusnya selesai Jumat (22/11), tetapi diperpanjang karena pertentangan di antara hampir 200 negara. Pembicaraan sempat terhenti pada Sabtu karena beberapa negara berkembang dan negara kepulauan meninggalkan pembicaraan dengan frustrasi. Padahal, mereka paling terdampak krisis iklim. ”Pendapat kami tak didengar,” kata Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Samoa Toeolesulusulu Cedric Schuster, dikutip Sky News. Perwakilan India, Chandni Raina, turut mengecam janji 300 miliar USD sebagai ”jumlah kecil”. Ia menyebut perjanjian itu tak lebih dari sekadar ilusi optik dan tak mampu mengatasi besarnya tantangan yang dihadapi. (Yoga)

Target pendanaan mitigasi krisis iklim sebesar 1 triliun USD per tahun hingga tahun 2035 tidak tercapai. Dana yang terkumpul dari negara-negara kaya untuk negara-negara berkembang dan miskin hanya 300 miliar USD. Hasil Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim atau COP29 mengecewakan. Jumlah itu menguntungkan negara-negara kaya, tetapi tidak bagi negara penerima yang membutuhkannya untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan menurunkan emisi karbon secara drastis. Dana 300 miliar USD itu lebih besar dari target yang ditetapkan 15 tahun sebelumnya, yakni 100 miliar USD per tahun. Menurut negara-negara kaya, dana 300 miliar USD sudah realistis. Tapi, bagi negara-negara berkembang dan miskin, jumlah itu membuat mereka tersinggung dan marah karena seperti hanya menerima belas kasihan dari negara-negara kaya. Tidak ada pula jaminan dana itu akan mengalir melalui hibah.

Jika bukan hibah, akan ada lebih banyak pinjaman yang menjadi utang negara-negara berkembang dan miskin. Dalam teks hasil COP29 terkait dana itu disebut, semua pihak agar bekerja sama menggunakan ”seluruh sumber publik dan swasta” untuk mencapai target 1,3 triliun USD per tahun pada 2035. Artinya mendorong bank-bank besar internasional, yang didanai oleh uang pembayar pajak, untuk membantu membayar tagihan. Itu berarti pula, mudah-mudahan, perusahaan dan investor swasta akan menyalurkan uang tunai untuk aksi iklim. Dana iklim akan digunakan negara-negara berkembang untuk membiayai transisi ke energi bersih.

Mereka butuh dana untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga angin dan matahari dalam skala besar. Masyarakat yang sangat terdampak cuaca ekstrem pun butuh bersiap menghadapi bencana alam. Dana itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan praktik pertanian yang lebih kebal cuaca ekstrem, membantu warga mengungsi, menyiapkan rencana darurat, dan bantuan pascabencana. Hasil kesepakatan COP29 juga dianggap rencana ”kosong” karena tidak serius untuk mengurangi emisi.  Kelompok Negosiasi Negara-negara Terbelakang menilai, negara-negara kaya tidak berkomitmen menangani krisis iklim. Mereka juga dianggap tak peduli dengan dampak krisis iklim yang menghancurkan negara-negara berkembang. (Yoga)

Perundingan Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim atau COP29 di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/11) mengusulkan kesepakatan agar negara-negara maju mengalokasikan pendanaan iklim 250 miliar USD per tahun. Namun, sampai Jumat malam waktu Indonesia, perundingan masih berjalan, karena negara-negara Afrika dan aktivis iklim mengecam angka pendanaan iklim itu. Mereka memandang angka itu tidak memadai untuk memenuhi upaya mencegah suhu bumi yang memanas. ”Target yang diusulkan untuk memobilisasi 250 miliar USD per tahun pada 2035 tak dapat diterima dan tak memadai mewujudkan Persetujuan Paris,” kata Ali Mohamed, Ketua Kelompok Negosiator Afrika, seperti dilaporkan AFP.

Teks kesepakatan COP29 terakhir menetapkan target keseluruhan yang ambisius untuk mengumpulkan sedikitnya 1,3 triliun per tahun pada 2035 dari uang publik dan sektor swasta. Ini pertama kali angka konkret pendanaan iklim diusulkan dalam COP yang kerap ditolak berbagai delegasi. Azerbaijan sebagai tuan rumah COP29 menyebut pendanaan iklim 250 miliar USD per tahun merupakan kemajuan selama negosiasi. Azerbaijan menegaskan pihaknya berupaya mengakomodasi usulan berbagai pihak pada isu-isu yang belum terselesaikan agar ada titik temu. Kelompok yang terdiri dari 134 negara berkembang, termasuk China, mendorong komitmen pendanaan iklim 500 miliar USD dari negara-negara maju. Berbagai pihak, seperti Uni Eropa, menyatakan sektor swasta perlu berperan dalam pendanaan iklim. (Yoga)

Kehidupan raja tak pernah murah. Berita terbaru tentang upacara penobatan Raja Inggris Charles III dan Ratu Camilla pada 6 Mei 2023. Biayanya 72 juta pound sterling atau Rp 1,4 triliun. Padahal, beberapa tahun terakhir, banyak warga Inggris susah dan harus berhemat. Biaya itu terungkap dalam laporan yang disiarkan pada Kamis (21/11). Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris (DCMS), yang bertanggung jawab pada penobatan, mengeluarkan laporan. Untuk rangkaian penobatan habis 50,3 juta pound sterling. Lalu, ada tambahan 21,7 juta pound sterling untuk pengawasan upacara oleh Kementrian Dalam Negeri. BBC News, Jumat (22/11), menjelaskan, biaya itu ditanggung bersama Pemerintah Inggris dan Istana Buckingham melalui Hibah Kedaulatan. Sebagian sumber dana anggaran dari keuntungan pendapatan Harta Milik Kerajaan dan Dana Pribadi Charles III yang juga merupakan Adipati Lancaster.  

Pada akhir Maret 2024, aset Kadipaten Lancaster bernilai 647 juta pound sterling. Selain biaya langsung, ada juga biaya tak langsung terkait penobatan, yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan, Otoritas Transportasi London, pemadam kebakaran, dan pemerintah kota. Taksirannya mencapai 250 juta pound sterling. Sebagai pembanding, Inggris mengeluarkan 162 juta pound sterling atau Rp 3,2 triliun untuk rangkaian upacara pemakaman Ratu Elizabeth II. Sudah bertahun-tahun para kritikus menyebut, tidak bijak menghabiskan terlalu banyak uang untuk keluarga kerajaan. Apalagi, rakyat sedang kesulitan. Namun, Istana Buckingham justru berpandangan sebaliknya. Upacara penobatan raja diyakini akan memberikan momentum pada roda ekonomi Inggris.

Inggris dilanda tekanan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada 2023, Inggris mengalami inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Pertumbuhan ekonomi yang melandai menurunkan standar hidup. Kelompok pengkritik Kerajaan Inggris menyebut, Raja Inggris menerima lebih banyak uang publik dibanding raja-raja lainnya di Eropa. Sebelum penobatan, lebih dari separuh rakyat Inggris kepada lembaga survei YouGov berpendapat, pemerintah seharusnya tidak mendanai penobatan raja. Pemimpin gerakan antimonarki Inggris, Graham Smith, menilai penobatan itu adalah pemborosan uang pembayar pajak. Uang sebanyak itu sia-sia hanya dihabiskan untuk satu orang. Apalagi, tidak ada kewajiban apa pun dalam konstitusi atau hukum untuk menggelar pesta penobatan. (Yoga)

Potensi pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia sangat signifikan dan diprediksi semakin kuat dalam 10-20 tahun mendatang. Karena itu, Bangkok Bank terus mendorong perluasan layanan nasabah secara regional seusai langkah mengakuisisi Bank Permata pada pertengahan 2020. Presiden Bangkok Bank dan Presiden Komisaris Bank Permata Chartsiri Sophonpanich menyampaikan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia dengan jumlah penduduk 270 juta orang yang memiliki pola geografis yang muda serta sistem perbankan dan regulator yang baik.  Pertumbuhan ekonomi 5 % per tahun merupakan daya tarik.

Banyak nasabah dalam jaringan Bangkok Bank, baik dari Thailand, China, Jepang, Hong Kong, Singapura, maupun Malaysia, berinvestasi di Indonesia. Pihaknya akan menyediakan layanan yang mendukung investasi yang masuk di Indonesia, dan sebaliknya layanan bagi masyarakat Indonesia yang ingin keluar negeri dan menggunakan jaringan Bank Permata untuk kebutuhan bisnis. ”Saya pikir 10-20 tahun ke depan adalah era Asia, dan potensi pertumbuhan di kawasan Asia sangat signifikan. Di dalamnya, negara-negara ASEAN memiliki potensi (pertumbuhan) yang sangat kuat,” ujar Chartsiri dalam konferensi pers dengan wartawan Indonesia di Bangkok, Thailand, Kamis (21/11).

Ia menambahkan, aliran modal dan investasi baru terus mengalir ke Indonesia, begitu pula dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand. Hal itu menjadi pertimbangan kuat bagi Bangkok Bank untuk memperluas jangkauan nasabah, bekerja sama dengan nasabah perusahaan, nasabah besar hingga kecil, individual, serta tumbuh bersama pasar. Langkah Bangkok Bank untuk mengakuisisi Bank Permata dari PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank pada pertengahan 2020 diyakini menghadirkan peluang untuk bekerja sama erat dengan nasabah. (Yoga)

Malaysia bisa akhiri dominasi Indonesia di pasar Asean, seiring terus bertumbuhnya penjualan di negera itu. Sebaliknya, pasar mobil Indonesia stagnan di kisaran 1 juta unit dalam 10 tahun terakhir, bahkan turun pada 2024. Berdasarkan data Asean Automotive Federation, per September 2024, Indonesia masih menjadi pasar mobil terbesar Asean, dengan penjualan 633 ribu unit, turun 16%. Malaysia berada di posisi kedua dengan penjualan 594 ribu unit, tumbuh 3,9%, sedangkan Thailand di posisi ketiga dengan penjualan 438 ribu unit, ambles 25%.

Dengan pertumbuhan penjualan  konsisten, Malaysia bias menjadi pasar mobil terbesar Asean melampaui Indonesia. Apalagi, dukungan insentif pemerintah ke sector otomotif sangat besar, sedangkan industri  mobil Indonesia di luar mobil listrik kena pajak tinggi. Merujuk Riset Mandiri Sekuritas (Mansek), saat ini, tarif pajak mobil mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) berbahan bakar bensin dan solar berkisar 41-66%, terdiri atas pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Naun, patut dicatat, 90% lebih penjualan mobil di Indonesia, masih dari ICE, sedangkan sisanya dari hybrid dan BEV. (Yetede)

Kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Presiden Prabowo, Senin (18/11) menegaskan komitmennya melawan kelaparan dan kemiskinan pada sesi pertama KTT G20 di Brasil. Dalam sesi bertema ”Fight against Hunger and Poverty,” ia menyampaikan apresiasi terhadap G20 yang fokus pada isu-isu mendesak tersebut dan menekankan bahwa tantangan kelaparan dan kemiskinan merupakan kenyataan sehari-hari bagi Indonesia yang banyak penduduk. Prabowo menyatakan pula bahwa Pemerintah Indonesia menjadikan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional dan mengalokasikan anggaran besar untuk program pendidikan yang didukung dengan inisiatif seperti makanan gratis bagi anak-anak dan memastikan mereka mendapat akses pendidikan optimal.

Kelaparan menjadi momok, mengingat 733 juta orang kelaparan tiap hari, meski dunia memproduksi lebih dari cukup pangan. Jelas, kelaparan bukan persoalan kelangkaan pangan, melainkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan akses yang adil terhadap bahan kebutuhan dasar. Seperti diungkap ekonom Amartya Sen, kelaparan terjadi bukan karena kurangnya makanan, melainkan karena hilangnya kemampuan masyarakat miskin untuk mengaksesnya. Saat ini perubahan iklim memperburuk krisis ini. Gagal panen, kekeringan, dan banjir akibat cuaca ekstrem merusak ketahanan pangan global, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia, dengan populasi besar dan cukup bergantung pada sektor agraria, sangat rentan. Penanganan kelaparan memerlukan kerja sama internasional. Karena itu, peluncuran Global Alliance against Hunger and Poverty di bawah kepemimpinan Brasil menjadi langkah penting untuk membangun solidaritas dunia guna mengatasi kelaparan global. (Yoga)