Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1369 )

Indonesia Resmi Daftar keanggotaan BRICS

KT3 26 Oct 2024 Kompas

Indonesia akhirnya mengutarakan minat untuk bergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi BRICS Plus. Keinginan untuk menyejahterakan kawasan Selatan Dunia atau Global South serta melakukan peragaman kerja sama dalam sistem multilateral menjadi alasan. Hal itu dikemukakan Menlu Sugiono melalui pernyataan tertulis dari Kazan, Rusia, Kamis (24/10) malam atau Jumat (25/10) dini hari WIB. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sekarang mencakup Iran, Mesir, Etiopia, dan UEA. Malaysia, Turki, dan Azerbaijan telah secara resmi melamar menjadi anggota.

Sebelum mengikuti KTT di Kazan ini, Indonesia sudah ditawari menjadi anggota. Kini, Sugiono secara terbuka menyatakan minat bergabung dan tinggal mengajukan permohonan formal. ”Untuk pembangunan berkelanjutan, negara-negara berkembang perlu ruang untuk membuat kebijakan dan negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Semua dilakukan di tataran mutilateral yang inklusif,” kata Sugiono. Ia menuturkan, BRICS Plus sejalan dengan semangat pembangunan negara-negara berkembang. Diharapkan, organisasi itu bisa memperkuat kemitraan negara-negara Selatan Dunia agar menikmati pembangunan dan kesejahteraan.

”Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujarnya. Melamar ke BRICS tidak berarti Indonesia merapat ke satu sisi saja. Ia mengumumkan akan menghadiri pertemuan para menlu anggota G7 di Italia, akhir November 2024. G7 merupakan organisasi negara industri maju dengan anggota, AS, Italia, Inggris, dan Perancis. Sementara Prabowo akan menghadiri KTT G20 di Brasil serta KTT APEC di Peru pada pertengahan November 2024. ”Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju,” kata Sugiono. (Yoga)

Ekonomi

Indonesia Belum Cocok Menjalankan Sistem Empat Hari Kerja

KT3 26 Oct 2024 Kompas

Sejumlah negara mulai menguji dan menerapkan sistem empat hari kerja dalam seminggu sebagai pilihan yang bisa diambil pekerja. Meski model yang digunakan setiap negara berbeda, tujuan utama sistem ini sama, yaitu menjaga produktivitas sembari meningkatkan kesejahteraan bekerja. Namun, pola ini sepertinya belum cocok diterapkan di Indonesia. Gerakan kerja empat hari seminggu muncul di sejumlah negara setelah pandemi Covid-19. Program ini banyak didukung pekerja yang menginginkan fleksibilitas guna menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dan kehidupan pribadi, atau work-life balance. Pola kerja ini dianggap sebagai model kerja masa depan yang bisa menjaga produktivitas tanpa harus mengorbankan kesejahteraan individu. Bagi yang memilih bekerja empat hari, seperti dikutip Euronews, 21 November 2022, mereka harus bekerja 9,5 jam per hari.

Jam kerja ini lebih panjang disbanding mereka yang memilih lima hari kerja seminggu, yaitu 8 jam per hari. Pola ini membuat jam kerja pekerja, baik yang memilih empat hari kerja maupun lima hari kerja, sama 40 jam per minggu. Jerman baru memulai uji empat hari kerja pada awal 2024. Namun, jauh sebelum model empat hari kerja itu diterapkan, seperti dikutip dari Euronews, 2 Februari 2024, jam kerja rata-rata di Jerman sudah mencapai 34,2 jam per minggu. Artinya, pemendekan hari kerja itu tidak akan berpengaruh besar terhadap jam kerja dan produktivitas di Jerman. Pergeseran sistem enam hari kerja menjadi lima hari kerja lebih dari 80 tahun lalu itu terbukti meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa perlu mengorbankan produktivitas mereka. Karena itu, perubahan yang sama saat ini, dari lima hari kerja menjadi empat hari kerja, diyakini memberi dampak yang sama.

Studi 4 Day Week Global pada 2022, seperti dikutip situs Forum Ekonomi Dunia (WEF), 25 Oktober 2023, menunjukkan pengurangan satu hari kerja terbukti meningkatkan produktivitas, kesehatan fisik dan mental pekerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Psikolog klinis dan kesehatan serta dosen Fakultas Psikologi Unpad, Bandung, Aulia Iskandarsyah, menilai konsep work-life balance yang menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, sulit diterapkan di Indonesia. Karena itu, pengurangan jam kerja, apalagi hari kerja, sulit dipraktikkan. Sistem work-life balance lebih mudah diterapkan di negara maju, terutama Skandinavia dan sejumlah negara Eropa, karena sistem sosial dan budayanya lebih mendukung. Untuk pergi bekerja dari rumah ke kantor, hanya 40 menit. Waktu perjalanan yang singkat membuat mereka bisa melakukan banyak aktivitas sebelum berangkat bekerja atau sepulang kantor. (Yoga)

Ekonomi

KTT BRICS dan Ambisi Dedolarisasi

KT3 26 Oct 2024 Kompas

KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, menegaskan kembali tekad kuat BRICS meninggalkan penggunaan dollar AS dalam transaksi mereka. Negara-negara BRICS sepakat menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan di antara mereka dan dengan mitra dagang. Ambisi BRICS ini seiring kian menguatnya wacana mata uang tunggal dan sistem pembayaran internasional alternatif sebagai tandingan terhadap sistem yang ada. Dalam Deklarasi Kazan yang diluncurkan pada KTT yang dihadiri 36 negara ini tidak disebut tahapan dan target definitive kapan BRICS akan sepenuhnya meninggalkan dollar AS. Namun, dengan kekuatan ekonomi masif (37 % dari ekonomi global) yang dimiliki aliansi ini, dan keanggotaan BRICS yang kian membesar, manuver ini dipastikan akan kian mengancam dominasi dollar AS dalam transaksi global.

Hegemoni dollar AS, tecermin dari porsi dollar AS dalam cadangan devisa global, kian tergerus seiring perubahan geopolitik dan geostrategis global. Fenomena dedolarisasi kian mendapatkan momentumnya dengan dunia yang terpecah dalam blok-blok perdagangan menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya tensi AS-China. Dalam 15 tahun terakhir, BRICS konsisten menunjukkan komitmen mereformasi sistem keuangan global berbasis dollar AS yang dianggap memicu kerentanan fundamental makroekonomi banyak negara berkembang. Komitmen itu menguat dipicu sanksi AS terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina. Penggunaan SWIFT dan dollar AS sebagai instrumen sanksi atau senjata politik oleh AS ini mendorong banyak negara yang khawatir mereka bisa menjadi sasaran AS berikutnya bergegas melakukan diversifikasi mata uang dan mengembangkan metode pembayaran alternatif.

Euro dan yuan menjadi mata uang yang kian banyak digunakan. Uni Eropa (UE) sudah dua dekade memprioritaskan penggunaan euro dalam transaksi sesama anggota UE. Putin mengatakan, hampir 95 % perdagangan Rusia-China kini menggunakan rubel dan yuan. Negara produsen utama migas dunia, dimotori Rusia, Iran, Arab Saudi, dan negara lain, memelopori penggunaan valuta non-dollar AS dalam perdagangan migas, salah satu komoditas utama penopang lalu lintas transaksi dollar AS dengan Asia dan Afrika. Negara-negara Timur Tengah juga menjajaki penggunaan yuan saat berdagang dengan China. ASEAN tak ketinggalan. Dalam KTT Mei 2023, ASEAN sepakat memprioritaskan penggunaan mata uang lokal dan sistem pembayaran kawasan guna transaksi internal ASEAN. (Yoga)

Ekonomi

BRICS Tinggalkan Dollar AS Sebagai Alat Transaksi

KT3 25 Oct 2024 Kompas

Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2024 di Rusia semakin menunjukkan ambisi meninggalkan dollar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di KTT tersebut menandakan kehendak Indonesia dalam upaya itu. KTT di Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. ”Kami menugasi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk terus mempertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran dan pembayaran,” demikian tercantum di poin 65 dalam deklarasi tersebut. Ada 134 poin dalam deklarasi itu. Selain soal sistem pembayaran lintas negara, dibahas pula isu geopolitik. Sebanyak 36 negara hadir dalam KTT di Kazan itu. Selain India dan China, ada pula Indonesia di daftar delegasi. Rusia sebagai tuan rumah mengundang Indonesia ke KTT itu. Sejak 2023, Indonesia disebut sebagai salah satu calon anggota potensial BRICS.

Walakin, sampai sekarang Indonesia belum kunjung menjadi anggota organisasi itu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut, Washington menggunakan dollar AS sebagai senjata. ”Bukan kami yang menolak menggunakan dollar AS. Namun, jika mereka tidak mengizinkan kami memakai (dollarAS), apa yang dapat kami lakukan? Kami terpaksa mencari alternatif,” katanya. Orang dan aneka badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain dilarang mengakses sistem kliring dollar AS. Larangan itu berarti orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara tidak bisa bertransaksi dalam dollar AS. AS dan sekutunya juga melarang Rusia dan sejumlah negara mengakses SWIFT. Sistem itu merupakan kanal pemrosesan transaksi pengiriman uang lintas bank dan lintas negara. AS dan sekutunya mengendalikan SWIFT.

Selain itu, AS dan sekutunya juga menyita aneka rekening dan aset dalam dollar AS. Aneka aset itu, antara lain, dimiliki orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain. Ada aset bernilai ratusan miliar dollar AS milik or sekutunya. Larangan penggunaan dollar AS menjadi salah satu bentuk sanksi andalan AS kepada negara lain. Data penerima sanksi diperbarui berkala oleh Departemen Keuangan AS. Metode alternatif Banyak negara mendukung gagasan pembentukan sistem pengolah transaksi selain SWIFTdantidak menggunakan dollar AS. Sebab, tidak cuma Rusia yang jadi sasaran sanksi. Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut setiap upaya mengintegrasikan keuangan anggota BRICS. Sementara Presiden China Xi Jinping mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan sesama anggota BRICS. (Yoga)

Ekonomi

Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa

KT3 25 Oct 2024 Kompas

Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa kian terasa. Indonesia perlu dana triliunan rupiah jika mengikutinya. Tak mengikuti pun sama. Potensi pemasukan triliunan rupiah bakal melayang. Tak hanya itu. Pemerintah RI khawatir Uni Eropa (UE) bisa mengakses data berharga atau rahasia negara. Data itu tak tergantikan, bahkan dengan triliunan rupiah sekalipun. Maju kena, mundur pun kena. Melalui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR), UE mensyaratkan tujuh komoditas dan turunannya yang masuk pasar negara-negara anggotanya tidak terkait deforestasi. Sejumlah komoditas berikut turunannya itu adalah kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, karet, daging olahan, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Produk-produk itu harus melalui proses uji tuntas ketertelusuran berbasis geolokasi citra satelit dan pemosisi global (GPS). Tujuannya untuk membuktikan bahwa produk-produk itu tidak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021.

Saat ini, Komisi UE berencana menunda implementasi EUDR selama setahun. Jika disetujui Parlemen UE, aturan ini bakal berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan mulai 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Kementerian Pertanian menyebutkan, UE merupakan pasar ekspor yang cukup besar bagi Indonesia. Untuk produk turunan sawit saja, pasar UE mampu menyerap rerata 10 persen per tahun dari total ekspor komoditas-komoditas tersebut ke pasar global. Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Fauzan Ridha, Rabu (23/10/2024), menjelaskan, pada 2023 total nilai ekspor produk turunan sawit ke pasar global mencapai 25,61 miliar dollar AS. Dari nilai tersebut, 10,2 persen merupakan pembelian pasar UE. ”Jika tidak bisa masuk pasar UE gegara tidak memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia berpotensi kehilangan 2,17 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun-Rp 50 triliun per tahun,” kata Fauzan dalam diskusi publik.

”Waktu Tambahan untuk EUDR: Bagaimana Memperkuat Strategi Industri Sawit Berkelanjutan?” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta. Menurut Fauzan, hal itu akan menyebabkan neraca perdagangan pertanian defisit karena nilai ekspor sawit mendominasi sekitar 85 persen dari total nilai ekspor komoditas pertanian. Jika hal itu terjadi, cadangan devisa serta pendapatan bea masuk dan pungutan ekspor sawit Indonesia bisa terganggu. Indonesia bahkan berpotensi kehilangan pasar UE karena negara-negara di kawasan tersebut dapat mengalihkan pembelian ke negara produsen sawit lain, terutama Malaysia. Pasar UE juga dapat menyubstitusi minyak sawit dengan minyak nabati lain, seperti minyak biji bunga matahari, kedelai, dan rapeseed. E-STDB gratis Lalu bagaimana jika Indonesia mengikuti aturan UE? Tentu saja Indonesia juga bakal mengeluarkan dana triliunan rupiah. Salah satunya adalah untuk membiayai petani kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao mendapatkan surat tanda daftar budidaya secara elektronik (STDB). (Yoga)

Ekonomi

Dana Pandemi 24,9 Juta Dollar AS bagi Indonesia dari Pandemic Fund

KT3 21 Oct 2024 Kompas

Indonesia menerima dana 24,9 juta dollar AS melalui Pandemic Fund. Dana ini diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap krisis kesehatan, termasuk pandemi di masa depan. Selain Indonesia, ada 39 negara lain yang menerima alokasi dana dari putaran kedua pendanaan dari Pandemic Fund atau Dana Pandemi. Pada putaran kedua dialokasikan dana 418 juta dollar AS. Dana hibah ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) terhadap pandemi di masing-masing negara. "Melalui Pandemic Fund, Indonesia akan memberikan contoh sebagai negara donor sekaligus penerima manfaat yang menunjukkan hasil nyata dalam penguatan kapasitas nasional, regional, dan global dalam kesiapsiagaan dan respons krisis kesehatan ke depan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Pandemic Fund merupakan mekanisme pendanaan multilateral pertama di dunia yang dibentuk untuk membantu tiap negara, terutama negara berpenghasilan rendah dan menengah, agar lebih siap menghadapi pandemi di masa mendatang. Dana yang didapatkan dari Pandemic Fund bisa digunakan setiap negara untuk memperkuat sistem pertahanan sekaligus meningkatkan kesiapan dan respons dalam menghadapi potensi pandemi di masa yang akan datang. Diharapkan pula agar pendanaan ini bisa mengisi kesenjangan kesiapan penanganan pandemi antarnegara. Sistem pendanaan ini pertama kali diluncurkan pada November 2022 dalam Presidensi G20 Indonesia. Saat awal diluncurkan, dana yang terkumpul sekitar 2 miliar dollar AS dari 27 negara dan filantrop. Indonesia termasuk negara yang turut berkomitmen dalam pendanaan tersebut sebesar 50 juta

dollar AS (Kompas.id, 13/11/2022).

Dalam wawancara dengan Kompas pada 15 November 2022, Budi mengatakan, dana dari Pandemic Fund bisa berfungsi sebagai dana katalis sehingga sumber pendanaan bisa berasal dari berbagai pihak. Pada praktiknya, tiap negara bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan dana hibah yang bersumber dari Pandemic Fund. Dari 146 proposal yang sudah diterima, Indonesia termasuk negara dengan nilai tertinggi dari Technical Advisory Panel. Adapun tema yang diangkat Indonesia adalah Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I). Hal itu antara lain berisi persiapan penanganan pandemi untuk penguatan laboratorium, surveilans, tenaga kesehatan, dan komunikasi risiko. Budi menyampaikan, program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasitiga tahunbersama denganBank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) sebagai entitas pelaksana. Kementerian Kesehatan akan berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan program Satu Kesehatan (One Health). (Yoga)

Teknologi

Kebebasan Internet Global Terus Menurun dalam 14 tahun Terakhir

KT3 21 Oct 2024 Kompas

Kebebasan internet global terus menurun dalam 14 tahun. Temuan Freedom on The Net ini merugikan publik, menggerus demokrasi, dan menghambat pembangunan negara. Penelitian Freedom on the Net (FOTN) 2024 dilakukan 1 Juni 2023 hingga 31 Mei 2024. Ada tiga indikator yang diteliti. Pertama, hambatan akses dengan rincian hambatan infrastruktur, ekonomi, dan politik guna mengakses internet. Indikator kedua adalah pembatasan konten. Adapun indikator ketiga ialah kekerasan terhadap hak pengguna internet. Dari laporan Freedom on the Net 2024: The Struggle for Trust Online itu, Indonesia menduduki urutan ke-49 dari 72 negara. Naik tipis dari tahun lalu di angka 47 dari 100. Situasi ini menunjukkan, Indonesia baru mencapai tahap sebagai negara yang bebas berinternet secara parsial. Capaian itu secara lugas menggambarkan fakta bahwa meski penetrasi akses internet terus meningkat, para kritikus pemerintah, jurnalis, dan warganet secara umum terus menghadapi risiko tuntutan pidana, serangan kekerasan, serta pelecehan di dunia maya.

Secara global, kondisi kebebasan berinternet ternyata tidak lebih baik dari Indonesia. Ada lima temuan kunci, yaitu pertama, kebebasan internet global menurun selama 14 tahun berturut-turut. Kedua, kebebasan berekspresi secara daring terancam oleh hukuman penjara yang berat dan meningkatnya kekerasan. Temuan ketiga, sensor dan manipulasi konten digabungkan untuk memengaruhi pemilu, melemahkan kemampuan pemilih dalam membuat keputusan tepat, berpartisipasi penuh dalam proses pemilu, dan membuat suara mereka didengar. Keempat, di lebih dari separuh dari empat negara yang mengadakan atau mempersiapkan pemilu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi integritas informasi dengan hasil yang beragam terhadap hak asasi manusia secara daring. Adapun kelima, membangun lingkungan daring yang dapat dipercaya memerlukan komitmen tinggi dan berkelanjutan terhadap kebebasan internet.

Tahun ini, indikatorFOTN menilai batasan konten turun keskor rata-rata terendah dalam lebih dari satu dekade, yang mengindikasikan bahwa sensor dan manipulasi daring semakin ekstrem. Kurangnya akses terhadap ruang informasi yang berkualitas, dapat diandalkan, dan beragam menghambat kemampuan masyarakat untuk membentuk dan mengekspresikan pandangan mereka, terlibat secara produktif dalam komunitas mereka, serta mengadvokasi akuntabilitas pemerintah dan kebijakan publik terkait. Agar tidak terus terbelenggu dalam kebebasan internet semu, perlu ada intervensi kebijakan untuk melindungi integritas informasi demi membangun kepercayaan di lingkungan daring yang didasari pada kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar lainnya. Jika kita tidak mengusahakan intervensi kebijakan itu, sama artinya berkontribusi terhadap percepatan penurunan kebebasan internet dan degradasi kualitas demokrasi secara luas. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mewaspadai Risiko Dampak Geopolitik

KT1 19 Oct 2024 Kompas

Meski stabilitas sektor keuangan dinilai masih terjaga, Komite Stabilitas Sistem Keuangan mewaspadai potensi risiko ketegangan geopolitik. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan, seperti mengoptimalkan peran fiskal sebagai peredam gejolak dan menerapkan bauran kebijakan moneter guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, stabilitas sistem keuangan RI pada triwulan III-2024 terjaga. Namun, memasuki Oktober 2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan patut diantisipasi seiring dengan meningkatnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

”Kami juga meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko,terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi rambatannya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri,” katanya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK triwulan III-2024, di Jakarta, Jumat (18/10/2024). Terjaganya stabilitas sistem keuangan domestik pada triwulan III-2024, Sri Mulyani melanjutkan, terutama didukung oleh kebijakan moneter dari beberapa negara utama seiring dengan melambatnya laju inflasi. Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), misalnya, memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin sekaligus memberikan sinyal penurunan lebih lanjut. (Yetede)

Ekonomi

Geopolitik Global Menjadi Tantangan Rupiah

HR1 17 Oct 2024 Kontan

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada Oktober 2024, dengan alasan utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi geopolitik global yang rentan. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan ini juga bertujuan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perry optimis bahwa nilai tukar rupiah dapat menguat meskipun saat ini terpengaruh oleh ketidakpastian global, terutama dari situasi di Timur Tengah.

Ekonom Myrdal Gunarto dari Maybank Indonesia memperkirakan bahwa rupiah dapat menguat menjadi Rp 15.348 per dolar AS pada November 2024 dan berlanjut hingga Rp 15.106 pada Desember 2024. Sementara itu, Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon juga memperkirakan penguatan nilai tukar rupiah hingga Rp 15.000 per dolar AS pada akhir tahun 2024. Myrdal menambahkan bahwa meskipun cadangan devisa BI mengalami penurunan, kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan masih ada di November dan Desember, yang akan mengurangi BI-Rate menjadi 5,50% pada akhir tahun.

Ekonomi

Warga Asing Pemegang Izin Tinggal di Singapura dapat Berkunjung ke Kepri tanpa Visa

KT3 15 Oct 2024 Kompas

Warga negara asing pemegang izin tinggal di Singapura kini dapat berkunjung ke Kepulauan Riau tanpa visa. Pemerintah menilai keabsahan izin tinggal mereka sudah teruji sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong pariwisata berkualitas. Warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal (permanent resident) di Singapura kini dapat berkunjung ke beberap tempat di Kepri dengan bebas visa. Keputusan initertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024. Sebelumnya, regulasi soal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024.

Perwakilan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono, mengatakan, sebagai wisatawan, para pemegang izin tinggal Singapura dapat bebas masuk dan keluar dari delapan pelabuhan di Batam, Bintan, dan Karimun. Durasi tinggal tak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan sehingga mereka hanya dapat masuk dan keluar dari Kepri. Apabila wisatawan ingin keluar dari wilayah Kepri, pemegang izin tinggal harus kembali ke Singapura dan mengurus izin masuk secara terpisah. Relaksasi kebijakan ini diharapkan membawa nilai tam-bah bagi pariwisata. ”Kami berikan (bebas visa) ke 13 negara ditambah satu pemegang izin tinggal Singapura. Pemegang izin diberikan karena sudah terakreditasi Pemerintah Singapura. Buat apalagi kami periksa atau cek?” ujar Anggit dalam konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ), di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bebas visa diberikan kepada 13 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi membuka gerbang bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Jumlah WNA yang mengunjungi Indonesia melalui Kepri memang menurun hingga 29 persen pada 1 Oktober 2024 dibandingkan pada 2019. Hal ini dinilai justru berdampak positif bagi pariwisata Kepri. ”Saat ini, kami batasi sebanyak 13 negara, tetapi dampaknya yang terjadi dapat menjaring quality tourism dan quality travelers,” kata Anggit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah baru memberikan fasilitas bebas visa bagi WNA pemegang izin tinggal di Singapura. Belum ada daerah lain yang direncanakan untuk mengikuti kebijakan ini. (Yoga)