;
Tags

Internasional

( 1352 )

Menghargai Pekerja dengan Makan Siang Gratis

KT3 02 Nov 2024 Kompas

Dalam dunia kerja, ada perusahaan yang menyediakan makanan gratis untuk karyawannya. Salah satunya raksasa teknologi AS, Google. Institusi lain yang menerapkan hal serupa, ialah perusahaan jaringan profesional LinkedIn, perusahaan kartu ucapan Hallmark, dan kampus bioteknologi di wilayah selatan San Francisco. The Economic Times, Kamis (24/10) memaparkan penjelasan CEO Google Sundar Pichai tentang kebijakan perusahaan tersebut di stasiun televisi Bloomberg bertajuk The David Rubenstein Show, awal Oktober 2024, Pichai menjelaskan, penyediaan makanan gratis itu memiliki makna mendalam dari sekadar fasilitas dari kantor. ”Saat tim berkumpul untuk makan, ide-ide cemerlang muncul. Makan bersama mendorong kolaborasi dan inovasi. Hal ini menjadi bagian integral dari budaya Google,” katanya.

Situasi serupa ditemukan di kantor Hallmark. The New York Times pada 23 Januari 2023 melaporkan, JC Hall, pendiri perusahaan kartu ucapan, sengaja mendirikan kafetaria di kompleks perusahaan, karena di Kansas, Missouri, tak ada tempat makan lain selain restoran mahal. JC Hall mendirikan kafetaria yang diberi nama Crown Hall pada 1956. Banyak juru masak dipekerjakan di kafetaria itu. ”Kartu ucapan melambangkan perhatian. Sudah sepantasnya mereka yang membuatnya bekerja dalam kondisi terbaik yang dapat kami sediakan,” kata Hall saat itu. Jennifer A Chatman dari Sekolah Bisnis Haas, Universitas California, Berkeley, menjelaskan, penyediaan makanan oleh perusahaan menjadi salah satu cara merekrut karyawan dan juga mempertahankan karyawan.

”Makanan gratis menawarkan penghargaan psikologis. Ada nilai simbolis bahwa Anda diperhatikan oleh perusahaan,” ujarnya. Pichai mengungkapkan, inisiatif ramah karyawan ala Google berdampak positif pada dinamika di tempat kerja. Sebagai raksasa teknologi yang mempekerjakan bakat-bakat terbaik, adanya inisiatif ramah karyawan membuat 90 % kandidat pekerja menerima tawaran di sana. Di Indonesia, tidak banyak perusahaan menyediakan makan siang gratis bagi karyawan mereka. Sejumlah perusahaan memilih memberikan tunjangan uang makan. Di Indonesia, saat perusahaan tak menyediakan fasilitas makan gratis, karyawan menyiasatinya dengan memasak dan membawa bekal sendiri ke kantor. Selain makanan yang dibawa lebih sehat, dompet pun relatif aman. (Yoga)


BRICS Memicu Pergeseran Dana Asing

HR1 02 Nov 2024 Kontan (H)
Arus dana asing keluar dari pasar keuangan Indonesia meningkat dalam sepekan terakhir, baik di pasar saham maupun obligasi. Di pasar saham, terjadi aksi jual bersih asing senilai Rp 2,64 triliun dalam sepekan, sementara pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami penurunan kepemilikan asing sebesar Rp 3,1 triliun.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai bahwa jika Indonesia bergabung dengan BRICS, hal ini akan menguntungkan investor dari China tetapi mungkin kurang menarik bagi investor Barat, terutama di tengah ketidakpastian politik dan pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto. Selama Januari-September 2024, investasi China di Indonesia mencapai US$6,06 miliar atau 60% dari total investasi negara-negara BRICS.

Fikri C. Permana, Senior Economist dari KB Valbury Sekuritas, menyebutkan bahwa investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS dan emas di tengah ketidakpastian global, yang semakin diperburuk oleh kemungkinan kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS. Sementara itu, Hendra Wardana, Praktisi Pasar Modal dari Stocknow.id, menilai bahwa kekhawatiran investor juga disebabkan oleh potensi perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia menuju BRICS, yang berisiko memperburuk hubungan dengan negara-negara Barat.

Sebaliknya, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas melihat dampak positif jika Indonesia bergabung dengan BRICS, karena BRICS memiliki misi untuk memperkuat ekonomi anggotanya dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Populasi BRICS yang besar dan nilai ekonominya yang mencapai 28% dari perekonomian global bisa memberikan dukungan bagi stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.

Secara keseluruhan, prospek aliran dana asing ke Indonesia di akhir 2024 hingga 2025 masih penuh tantangan, dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan perubahan arah kebijakan ekonomi.

Harga Minyak yang Berfluktuasi wajib diwaspadai

KT3 28 Oct 2024 Kompas

Serangan udara Israel terhadap Iran, Sabtu (26/10) diperkirakan tidak menaikkan harga minyak mentah. Selain tak menyasar fasilitas minyak, pasar bisa tenang karena Iran tak menganggapnya sebagai serangan berarti. Namun, bagi Indonesia, risiko fluktuasi harga minyak yang rentan terhadap faktor geopolitik, wajib diwaspadai. Mengutip laporan Reuters, Minggu (27/10), kondisi itu diyakini bakal membuat harga minyak mentah turun, berbeda dengan dampak serangan Iran ke Israel pada 1 Oktober 2024, yang membuat harga minyak mentah jenis Brent naik dari 73 USD per barel ke 80 USD per barel. Namun, setelah itu, harganya kembali turun. Pada Jumat (25/10), perdagangan minyak mentah ditutup pada 76 USD per barel.

”Israel tak menyerang infrastruktur minyak. Laporan bahwa Iran tidak akan menanggapi serangan tersebut menghilangkan unsur ketidakpastian,” ujar Tony Sycamore, analis market IG di Sydney, Australia, seperti dilaporkan Reuters. Kondisi itu, kata Sycamore, kemungkinan bakal memunculkan reaksi bertipe buy the rumour, sell the fact (membeli berdasarkan informasi dan menjual setelah berita/faktanya terbit). Ia juga memprediksi harga minyak mentah jenis WTI, yang pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu pada 71 USD per barel, akan turun menjadi 70 USD per barel. Sementara harga minyak Brent diperkirakan turun menjadi 74-75 USD per barel.

Bagi Indonesia, serangan Israel terhadap Iran yang cenderung terkendali dan tak membuat harga minyak mentah melonjak bisa menjadi kabar yang melegakan, setidaknya untuk jangka pendek. Namun, fluktuasi harga minyak akibat konflik di Timur Tengah tetap menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Sebab, Indonesia negara importir minyak dengan tren penurunan produksi siap jual (lifting) minyak di dalam negeri. Tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir membuat lifting minyak bumi anjlok menjadi sekitar 577.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari. (Yoga)


Indonesia resmi ingin bergabung dengan BRICS

KT3 28 Oct 2024 Kompas

Indonesia resmi menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, blok kerja sama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (24/10). Langkah yang mengawali proses penerimaan Indonesia di dalam BRICS itu menjadi awal kebijakan luar negeri RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam keterangan tertulis, Sugiono menekankan bahwa keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan manifestasi politik luar negeri RI yang bebas aktif. Disampaikan pula harapan Indonesia agar BRICS bisa memperkuat kemitraan negara-negara selatan (Global South).

Menurut Sugiono, prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain penciptaan ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan SDM. Tak sedikit kalangan yang melihat BRICS sebagai bagian dari upaya China dan Rusia membangun blok kerja sama ekonomi yang menandingi kubu Barat. Namun, bagi sebagian besar anggota BRICS, keikutsertaan dalam blok ini bukan soal menandingi Barat atau tidak. Bagi mereka, BRICS merupakan sarana tepat guna memperluas kerja sama multilateral dan meningkatkan kemitraan ekonomi serta perdagangan. BRICS dipandang penuh potensi karena pasar di antara anggotanya menggiurkan.

Sepuluh negara yang aktif di dalamnya mewakili 35,6 % produk domestik bruto (PDB) global (purchasing power parity). Tujuh negara maju dalam G7 mewakili 30,3 % PDB. Dalam jumlah penduduk, BRICS mewakili 45 % populasi dunia, sementara G7 merepresentasikan kurang dari 10 %. Bagi Indonesia, keterbukaan kerja sama dengan pihak mana pun penting demi meningkatkan kinerja ekonomi. Target pertumbuhan 8 % memerlukan kemitraan dengan banyak negara. Besar harapan kita, BRICS sungguh-sungguh membantu Indonesia dan negara berkembang lain untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. (Yoga)


Indonesia Resmi Daftar keanggotaan BRICS

KT3 26 Oct 2024 Kompas

Indonesia akhirnya mengutarakan minat untuk bergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi BRICS Plus. Keinginan untuk menyejahterakan kawasan Selatan Dunia atau Global South serta melakukan peragaman kerja sama dalam sistem multilateral menjadi alasan. Hal itu dikemukakan Menlu Sugiono melalui pernyataan tertulis dari Kazan, Rusia, Kamis (24/10) malam atau Jumat (25/10) dini hari WIB. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sekarang mencakup Iran, Mesir, Etiopia, dan UEA. Malaysia, Turki, dan Azerbaijan telah secara resmi melamar menjadi anggota.

Sebelum mengikuti KTT di Kazan ini, Indonesia sudah ditawari menjadi anggota. Kini, Sugiono secara terbuka menyatakan minat bergabung dan tinggal mengajukan permohonan formal. ”Untuk pembangunan berkelanjutan, negara-negara berkembang perlu ruang untuk membuat kebijakan dan negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Semua dilakukan di tataran mutilateral yang inklusif,” kata Sugiono. Ia menuturkan, BRICS Plus sejalan dengan semangat pembangunan negara-negara berkembang. Diharapkan, organisasi itu bisa memperkuat kemitraan negara-negara Selatan Dunia agar menikmati pembangunan dan kesejahteraan.

”Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujarnya. Melamar ke BRICS tidak berarti Indonesia merapat ke satu sisi saja. Ia mengumumkan akan menghadiri pertemuan para menlu anggota G7 di Italia, akhir November 2024. G7 merupakan organisasi negara industri maju dengan anggota, AS, Italia, Inggris, dan Perancis. Sementara Prabowo akan menghadiri KTT G20 di Brasil serta KTT APEC di Peru pada pertengahan November 2024. ”Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju,” kata Sugiono. (Yoga)


Indonesia Belum Cocok Menjalankan Sistem Empat Hari Kerja

KT3 26 Oct 2024 Kompas

Sejumlah negara mulai menguji dan menerapkan sistem empat hari kerja dalam seminggu sebagai pilihan yang bisa diambil pekerja. Meski model yang digunakan setiap negara berbeda, tujuan utama sistem ini sama, yaitu menjaga produktivitas sembari meningkatkan kesejahteraan bekerja. Namun, pola ini sepertinya belum cocok diterapkan di Indonesia. Gerakan kerja empat hari seminggu muncul di sejumlah negara setelah pandemi Covid-19. Program ini banyak didukung pekerja yang menginginkan fleksibilitas guna menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dan kehidupan pribadi, atau work-life balance. Pola kerja ini dianggap sebagai model kerja masa depan yang bisa menjaga produktivitas tanpa harus mengorbankan kesejahteraan individu. Bagi yang memilih bekerja empat hari, seperti dikutip Euronews, 21 November 2022, mereka harus bekerja 9,5 jam per hari.

Jam kerja ini lebih panjang disbanding mereka yang memilih lima hari kerja seminggu, yaitu 8 jam per hari. Pola ini membuat jam kerja pekerja, baik yang memilih empat hari kerja maupun lima hari kerja, sama 40 jam per minggu. Jerman baru memulai uji empat hari kerja pada awal 2024. Namun, jauh sebelum model empat hari kerja itu diterapkan, seperti dikutip dari Euronews, 2 Februari 2024, jam kerja rata-rata di Jerman sudah mencapai 34,2 jam per minggu. Artinya, pemendekan hari kerja itu tidak akan berpengaruh besar terhadap jam kerja dan produktivitas di Jerman. Pergeseran sistem enam hari kerja menjadi lima hari kerja lebih dari 80 tahun lalu itu terbukti meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa perlu mengorbankan produktivitas mereka. Karena itu, perubahan yang sama saat ini, dari lima hari kerja menjadi empat hari kerja, diyakini memberi dampak yang sama.

Studi 4 Day Week Global pada 2022, seperti dikutip situs Forum Ekonomi Dunia (WEF), 25 Oktober 2023, menunjukkan pengurangan satu hari kerja terbukti meningkatkan produktivitas, kesehatan fisik dan mental pekerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Psikolog klinis dan kesehatan serta dosen Fakultas Psikologi Unpad, Bandung, Aulia Iskandarsyah, menilai konsep work-life balance yang menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, sulit diterapkan di Indonesia. Karena itu, pengurangan jam kerja, apalagi hari kerja, sulit dipraktikkan. Sistem work-life balance lebih mudah diterapkan di negara maju, terutama Skandinavia dan sejumlah negara Eropa, karena sistem sosial dan budayanya lebih mendukung. Untuk pergi bekerja dari rumah ke kantor, hanya 40 menit. Waktu perjalanan yang singkat membuat mereka bisa melakukan banyak aktivitas sebelum berangkat bekerja atau sepulang kantor. (Yoga)


KTT BRICS dan Ambisi Dedolarisasi

KT3 26 Oct 2024 Kompas

KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, menegaskan kembali tekad kuat BRICS meninggalkan penggunaan dollar AS dalam transaksi mereka. Negara-negara BRICS sepakat menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan di antara mereka dan dengan mitra dagang. Ambisi BRICS ini seiring kian menguatnya wacana mata uang tunggal dan sistem pembayaran internasional alternatif sebagai tandingan terhadap sistem yang ada. Dalam Deklarasi Kazan yang diluncurkan pada KTT yang dihadiri 36 negara ini tidak disebut tahapan dan target definitive kapan BRICS akan sepenuhnya meninggalkan dollar AS. Namun, dengan kekuatan ekonomi masif (37 % dari ekonomi global) yang dimiliki aliansi ini, dan keanggotaan BRICS yang kian membesar, manuver ini dipastikan akan kian mengancam dominasi dollar AS dalam transaksi global.

Hegemoni dollar AS, tecermin dari porsi dollar AS dalam cadangan devisa global, kian tergerus seiring perubahan geopolitik dan geostrategis global. Fenomena dedolarisasi kian mendapatkan momentumnya dengan dunia yang terpecah dalam blok-blok perdagangan menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya tensi AS-China. Dalam 15 tahun terakhir, BRICS konsisten menunjukkan komitmen mereformasi sistem keuangan global berbasis dollar AS yang dianggap memicu kerentanan fundamental makroekonomi banyak negara berkembang. Komitmen itu menguat dipicu sanksi AS terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina. Penggunaan SWIFT dan dollar AS sebagai instrumen sanksi atau senjata politik oleh AS ini mendorong banyak negara yang khawatir mereka bisa menjadi sasaran AS berikutnya bergegas melakukan diversifikasi mata uang dan mengembangkan metode pembayaran alternatif.

Euro dan yuan menjadi mata uang yang kian banyak digunakan. Uni Eropa (UE) sudah dua dekade memprioritaskan penggunaan euro dalam transaksi sesama anggota UE. Putin mengatakan, hampir 95 % perdagangan Rusia-China kini menggunakan rubel dan yuan. Negara produsen utama migas dunia, dimotori Rusia, Iran, Arab Saudi, dan negara lain, memelopori penggunaan valuta non-dollar AS dalam perdagangan migas, salah satu komoditas utama penopang lalu lintas transaksi dollar AS dengan Asia dan Afrika. Negara-negara Timur Tengah juga menjajaki penggunaan yuan saat berdagang dengan China. ASEAN tak ketinggalan. Dalam KTT Mei 2023, ASEAN sepakat memprioritaskan penggunaan mata uang lokal dan sistem pembayaran kawasan guna transaksi internal ASEAN. (Yoga)


BRICS Tinggalkan Dollar AS Sebagai Alat Transaksi

KT3 25 Oct 2024 Kompas
Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2024 di Rusia semakin menunjukkan ambisi meninggalkan dollar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di KTT tersebut menandakan kehendak Indonesia dalam upaya itu. KTT di Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. ”Kami menugasi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk terus mempertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran dan pembayaran,” demikian tercantum di poin 65 dalam deklarasi tersebut. Ada 134 poin dalam deklarasi itu. Selain soal sistem pembayaran lintas negara, dibahas pula isu geopolitik. Sebanyak 36 negara hadir dalam KTT di Kazan itu. Selain India dan China, ada pula Indonesia di daftar delegasi. Rusia sebagai tuan rumah mengundang Indonesia ke KTT itu. Sejak 2023, Indonesia disebut sebagai salah satu calon anggota potensial BRICS.

Walakin, sampai sekarang Indonesia belum kunjung menjadi anggota organisasi itu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut, Washington menggunakan dollar AS sebagai senjata. ”Bukan kami yang menolak menggunakan dollar AS. Namun, jika mereka tidak mengizinkan kami memakai (dollarAS), apa yang dapat kami lakukan? Kami terpaksa mencari alternatif,” katanya. Orang dan aneka badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain dilarang mengakses sistem kliring dollar AS. Larangan itu berarti orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara tidak bisa bertransaksi dalam dollar AS. AS dan sekutunya juga melarang Rusia dan sejumlah negara mengakses SWIFT. Sistem itu merupakan kanal pemrosesan transaksi pengiriman uang lintas bank dan lintas negara. AS dan sekutunya mengendalikan SWIFT.

Selain itu, AS dan sekutunya juga menyita aneka rekening dan aset dalam dollar AS. Aneka aset itu, antara lain, dimiliki orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain. Ada aset bernilai ratusan miliar dollar AS milik or sekutunya. Larangan penggunaan dollar AS menjadi salah satu bentuk sanksi andalan AS kepada negara lain. Data penerima sanksi diperbarui berkala oleh Departemen Keuangan AS. Metode alternatif Banyak negara mendukung gagasan pembentukan sistem pengolah transaksi selain SWIFTdantidak menggunakan dollar AS. Sebab, tidak cuma Rusia yang jadi sasaran sanksi. Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut setiap upaya mengintegrasikan keuangan anggota BRICS. Sementara Presiden China Xi Jinping mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan sesama anggota BRICS. (Yoga)

Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa

KT3 25 Oct 2024 Kompas
Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa kian terasa. Indonesia perlu dana triliunan rupiah jika mengikutinya. Tak mengikuti pun sama. Potensi pemasukan triliunan rupiah bakal melayang. Tak hanya itu. Pemerintah RI khawatir Uni Eropa (UE) bisa mengakses data berharga atau rahasia negara. Data itu tak tergantikan, bahkan dengan triliunan rupiah sekalipun. Maju kena, mundur pun kena. Melalui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR), UE mensyaratkan tujuh komoditas dan turunannya yang masuk pasar negara-negara anggotanya tidak terkait deforestasi. Sejumlah komoditas berikut turunannya itu adalah kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, karet, daging olahan, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Produk-produk itu harus melalui proses uji tuntas ketertelusuran berbasis geolokasi citra satelit dan pemosisi global (GPS). Tujuannya untuk membuktikan bahwa produk-produk itu tidak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021.

Saat ini, Komisi UE berencana menunda implementasi EUDR selama setahun. Jika disetujui Parlemen UE, aturan ini bakal berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan mulai 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Kementerian Pertanian menyebutkan, UE merupakan pasar ekspor yang cukup besar bagi Indonesia. Untuk produk turunan sawit saja, pasar UE mampu menyerap rerata 10 persen per tahun dari total ekspor komoditas-komoditas tersebut ke pasar global. Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Fauzan Ridha, Rabu (23/10/2024), menjelaskan, pada 2023 total nilai ekspor produk turunan sawit ke pasar global mencapai 25,61 miliar dollar AS. Dari nilai tersebut, 10,2 persen merupakan pembelian pasar UE. ”Jika tidak bisa masuk pasar UE gegara tidak memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia berpotensi kehilangan 2,17 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun-Rp 50 triliun per tahun,” kata Fauzan dalam diskusi publik.

”Waktu Tambahan untuk EUDR: Bagaimana Memperkuat Strategi Industri Sawit Berkelanjutan?” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta. Menurut Fauzan, hal itu akan menyebabkan neraca perdagangan pertanian defisit karena nilai ekspor sawit mendominasi sekitar 85 persen dari total nilai ekspor komoditas pertanian. Jika hal itu terjadi, cadangan devisa serta pendapatan bea masuk dan pungutan ekspor sawit Indonesia bisa terganggu. Indonesia bahkan berpotensi kehilangan pasar UE karena negara-negara di kawasan tersebut dapat mengalihkan pembelian ke negara produsen sawit lain, terutama Malaysia. Pasar UE juga dapat menyubstitusi minyak sawit dengan minyak nabati lain, seperti minyak biji bunga matahari, kedelai, dan rapeseed. E-STDB gratis Lalu bagaimana jika Indonesia mengikuti aturan UE? Tentu saja Indonesia juga bakal mengeluarkan dana triliunan rupiah. Salah satunya adalah untuk membiayai petani kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao mendapatkan surat tanda daftar budidaya secara elektronik (STDB). (Yoga)

Dana Pandemi 24,9 Juta Dollar AS bagi Indonesia dari Pandemic Fund

KT3 21 Oct 2024 Kompas
Indonesia menerima dana 24,9 juta dollar AS melalui Pandemic Fund. Dana ini diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap krisis kesehatan, termasuk pandemi di masa depan. Selain Indonesia, ada 39 negara lain yang menerima alokasi dana dari putaran kedua pendanaan dari Pandemic Fund atau Dana Pandemi. Pada putaran kedua dialokasikan dana 418 juta dollar AS. Dana hibah ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) terhadap pandemi di masing-masing negara. "Melalui Pandemic Fund, Indonesia akan memberikan contoh sebagai negara donor sekaligus penerima manfaat yang menunjukkan hasil nyata dalam penguatan kapasitas nasional, regional, dan global dalam kesiapsiagaan dan respons krisis kesehatan ke depan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Pandemic Fund merupakan mekanisme pendanaan multilateral pertama di dunia yang dibentuk untuk membantu tiap negara, terutama negara berpenghasilan rendah dan menengah, agar lebih siap menghadapi pandemi di masa mendatang. Dana yang didapatkan dari Pandemic Fund bisa digunakan setiap negara untuk memperkuat sistem pertahanan sekaligus meningkatkan kesiapan dan respons dalam menghadapi potensi pandemi di masa yang akan datang. Diharapkan pula agar pendanaan ini bisa mengisi kesenjangan kesiapan penanganan pandemi antarnegara. Sistem pendanaan ini pertama kali diluncurkan pada November 2022 dalam Presidensi G20 Indonesia. Saat awal diluncurkan, dana yang terkumpul sekitar 2 miliar dollar AS dari 27 negara dan filantrop. Indonesia termasuk negara yang turut berkomitmen dalam pendanaan tersebut sebesar 50 juta
dollar AS (Kompas.id, 13/11/2022). 

Dalam wawancara dengan Kompas pada 15 November 2022, Budi mengatakan, dana dari Pandemic Fund bisa berfungsi sebagai dana katalis sehingga sumber pendanaan bisa berasal dari berbagai pihak. Pada praktiknya, tiap negara bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan dana hibah yang bersumber dari Pandemic Fund. Dari 146 proposal yang sudah diterima, Indonesia termasuk negara dengan nilai tertinggi dari Technical Advisory Panel. Adapun tema yang diangkat Indonesia adalah Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I). Hal itu antara lain berisi persiapan penanganan pandemi untuk penguatan laboratorium, surveilans, tenaga kesehatan, dan komunikasi risiko. Budi menyampaikan, program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasitiga tahunbersama denganBank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) sebagai entitas pelaksana. Kementerian Kesehatan akan berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan program Satu Kesehatan (One Health). (Yoga)