Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1369 )

Menumpuknya Utang 26 Negara Termiskin

KT3 15 Oct 2024 Kompas

Bank Dunia melaporkan kemunduran besar dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem. Saat ini ada 26 negara termiskin di dunia, tempat tinggal sekitar 40 persen penduduk dunia, menghadapi beban utang paling signifikan sejak 2006. Sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters, Senin (14/10/2024), bencana alam dan guncangan-guncangan lain akan membuat 26 negara termiskin tersebut semakin rentan. Laporan terbaru Bank Dunia itu dipublikasikan Minggu (13/10). Laporan ini terbit sepekan sebelum pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam laporan itu disebutkan, 26 negara itu memiliki pendapatan per kapita tahunan kurang dari 1.145 dollar AS. Rata-rata rasio utang negara-negara itu dengan produk domestik bruto (PDB) adalah 72 persenatau yang tertinggi dalam 18 tahun. Mereka juga semakin bergantung pada hibah Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA).

Negara-negara termiskin itu berada di kawasan Afrika sub-Sahara mulai dari Etiopia hingga Chad dan Kongo. Selain itu, Afghanistan dan Yaman juga termasuk dalam daftar 26 negara tersebut. Negara-negara berpendapatan rendah tersebut banyak meminjam selama pandemiCovid-19. Pinjaman ini menyebabkan defisit primer meningkat tiga kali lipat. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendefinisikan sebuah negara mengalami defisit primer jika belanja untuk kebutuhan dan layanan publik lebih besar daripada pendapatan pajaknya. Dalam kondisi itu, negara tersebut harus berutang untuk memenuhi kebutuhan dan layanan publik. Negara-negara miskin itu tidak dapat sepenuhnya mengatasi defisit tersebut. Konflik dan bencana Selain pinjaman selama pandemi, dua pertiga dari 26 negara termiskin tersebut terlibat dalam konflik bersenjata.

Mereka juga mengalami kesulitan menjaga ketertiban karena kerapuhan kelembagaan dan tatanan sosial di negara-negara itu. Situasi tersebut menghambat investasi asing dan semua komoditas ekspor. Dampaknya, negara-negara itu sering mengalami siklus naik-turun. Faktor lain yang membuat negara-negara termiskin semakin rentan adalah bencana alam. Bencana alam sudah memakan korban dalam jumlah besar di negara-negara tersebut selama satu dekade terakhir. Antara tahun 2011 dan 2023, bencana alam menimbulkan kerugian tahunan rata-rata 2 persen dari PDB. Angka kerugian itu tercatat lima kali lipat dari rata-rata di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Penelitian Bank Dunia menunjukkan, faktor-faktor tersebut membuat hampir setengah dari 26 negara itu kiniterlilit utang atau berisiko tinggi terlilit utang. Jumlah negara yang berisiko terlilit utang itu tercatat dua kali lipat dari data tahun 2015. Semakin miskin Negara-negara tersebut saat ini lebih miskin dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. (Yoga)

Ekonomi

Politik Luar Negeri

KT1 15 Oct 2024 Tempo

Di masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kebijakan CBAM Uni Eropa: Kemendag Pastikan Eksportir Siap

HR1 11 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pelaku usaha diimbau untuk tidak terlalu khawatir mengenai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa yang akan efektif penuh pada 2026. CBAM, yang menargetkan produk besi, baja, aluminium, semen, pupuk, dan energi listrik, terutama akan berdampak pada ekspor ke Uni Eropa. Menurut Ferry Samuel Jacob, Analis Perdagangan Ahli Madya dari Kemendag, sebagian besar produk terkait CBAM dari Indonesia diekspor ke negara seperti China, India, dan Taiwan, dengan China menyumbang sekitar 63,53% dari ekspor. Ekspor ke Uni Eropa sendiri relatif kecil, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-48 sebagai negara asal produk CBAM ke Eropa pada 2023.

Ferry menekankan agar pelaku usaha tetap waspada terhadap tren kebijakan lingkungan yang berkembang secara global, karena negara lain mungkin mengikuti jejak Uni Eropa. Ia juga menjelaskan bahwa fase awal CBAM yang dimulai pada 2023 hanya memerlukan pelaporan jumlah emisi dalam produk, sementara pembayaran pajak karbon baru akan diterapkan penuh pada 2026.

Ekonomi

Indonesia Mendorong Anggota Asean Mempercepat Transformasi Energi yang Ramah Lingkungan

KT1 10 Oct 2024 Investor Daily

Indonesia mendorong agar negara-negara anggota Asean mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan, karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024), Wapres menyampaikan pentingnya mempercepat peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Asean perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan satu tahun belakangan. Investasi hijau di Asean tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20% pada 2023. Untuk itu, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategi bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dunia yang menjadi pusat perdagangan hampir setengah abad dari total perdagangan internasional. (Yetede)

Ekonomi

Tantangan di Balik Penundaan EUDR hingga Akhir 2025

KT3 07 Oct 2024 Kompas

Komisi Uni Eropa merilis rencana penundaan penerapan aturan produk bebas deforestasi dan degradasi hutan atau EUDR hingga akhir 2025. Meski memberi angin segar bagi industri dan petani sawit, hal ini bisa memperlambat perbaikan tata kelola sawit. Pada 2 Oktober 2024 Komisi Uni Eropa (UE) mengusulkan penundaan EUDR sebagai respons atas keberatan sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan, termasuk Indonesia, terhadap regulasi itu. Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan menekan petani kecil. Penundaan penerapan aturan itu harus menanti persetujuan Parlemen UE. Jika disetujui Parlemen dan Dewan UE, aturan ini bakal berlaku 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil demi memastikan penerapan regulasi itu tepat dan efektif.

Sebelumnya Uni Eropa mengesahkan EUDR awal Desember 2022 dan penerapannya mulai akhir 2024. Namun, penerapan regulasi tersebut menuai kritik dari sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan seperti sawit, termasuk dari Indonesia (Kompas.id, 5/10/2024). Aturan dalam EUDR mewajibkan produk ataupun komoditas yang masuk ke pasar UE tidak berasal dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Penerapan regulasi ini akan berbasis pada sistem uji tuntas yang wajib dimiliki semua operator yang menempatkan produknya di pasar UEDR Setiap operator mesti mempunyai dokumen yang menyatakan produk atau komoditas itu legal dan bebas dari kegiatan deforestasi. Untuk memastikannya, UE akan menelusuri hingga bidang tanah tempat komoditas diproduksi.

Aspek lain EUDR adalah transparansi data peredaran produk hasil hutan ke Uni Eropa. Publik bisa melihat pihak yang mematuhi aturan ini dan produknya bebas dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Mekanisme pemulihan hutan akibat ekspansi perkebunan sawit pun diatur. Tentu regulasi ini bakal berdampak bagi Indonesia sebagai negara pengekspor utama sawit dan kayu ke UE. Beberapa pekerjaan rumah mesti dikerjakan, yakni mengharmonisasikan regulasi di Indonesia dengan UE, antara lain data lokasi dan standardisasi produk bebas deforestasi. Di dalam negeri ada beda pendapat antara pemerintah danpelaku industri terkait keterbukaan data geospasial atau identifikasi letak geografis, obyek, atau fenomena komoditas yang disyaratkan EUDR. Persoalan lain yang mesti diatasi adalah maraknya perkebunan sawit ilegal dalam hutan. Meski memberi angin segar bagi produsen produk sawit dan kayu, rencana penundaan pemberlakuan aturan ini bisa memperlambat proses pembenahan tata kelola sawit berkelanjutan dari negara produsen ke negara konsumen. (Yoga)

Ekonomi

Pengakuan terhadap Palestina di PBB

KT3 28 Sep 2024 Kompas (H)

Pengakuan terhadap negara Palestina memberikan harapan bagi Palestina dan menjadi langkah penting menuju tercapainya solusi dua negara. Hal terpenting, pengakuan ini merupakan satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada Israel agar mengakhiri kekejamannya. Desakan untuk mengakui negara Palestina ini menguat dan disuarakan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Desakan disampaikan lagi dalam berbagai pertemuan selama penyelenggaraan Sidang Majelis Umum PBB 2024. Seperti Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi yang menyuarakan ajakan untuk segera mengakui negara Palestina setidaknya di tiga forum. Forum itu, antara lain, Rapat Kerja Tingkat Menteri untuk Badan PBB untuk Perbantuan Pengungsi Palestina (UNRWA). Pada Kamis (26/9/2024), di New York, Retno juga ikut pertemuan Komite Menteri untuk Palestina di Gerakan Non-Blok (GNB).

Selain itu, ada Pertemuan Tingkat Menteri tentang Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi DuaNegara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif. ”Ketika saya menyinggung tentang pengakuan ini kepada beberapa kolega, banyak yang mengatakan, ’Kami akan mengakui Palestina pada waktu yang tepat’. Kapan waktu yang tepat? Bagi saya, waktu yang tepat adalah sekarang. Kami tidak ingin menunggu hingga semua warga Palestina mengungsi atau hingga 100.000 orang terbunuh,” kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri tenang Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif. Retno meminta seminta sejumlah ne- gara mempertimbangkan urgensi pengakuan terhadap negara Palestina. Selain pengakuan negara Palestina, penerapan Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24 juga sangat penting karena memberikan harapan. (Yoga)

Ekonomi

Menjaga PBB Tetap Relevan

KT3 26 Sep 2024 Kompas

Desakan reformasi kembali menguat dalam rangkaian Sidang Ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia perlu menjaga PBB tetap relevan. Pasal1Piagam PBB dengan jelas menyebut, tujuan pendirian lembaga ini adalah memelihara keamanan dan perdamaian, dan mengambil tindakan kolektif untuk mengenyahkan ancaman terhadap perdamaian. Selain itu, untuk membangun persahabatan, menjalin kerja sama internasional untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, serta menyelaraskan tindakan anggota mencapai tujuan bersama. Dalam konteks itu, bisa dipahami mengapa desakan untuk mereformasi PBB dan perangkatnya, seperti Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan sistem keuangan internasional, terus mengemuka dalam empat dekade terakhir. PBB dinilai tidak berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, yang ironisnya menjadi tujuan lembaga ini saat didirikan pada 24 Oktober 1945.

Gugatan atas peran PBB semakin kuat menyusul sejumlah konflik bersenjata tiga tahun terakhir. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengguncang perdamaian di Eropa, menewaskan puluhan ribu warga sipil. Di Sudan, pertempuran antara tentara pemerintah dan kelompok milisi pada 15 April 2023 memperburuk krisis yang telah berlangsung dua dekade dan menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Puncaknya, serbuan pasukan Israel ke Jalur Gaza sebagai respons serangan kilat kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 menambah pahit penderitaan warga Palestina. Lebih dari 40.000 warga Palestina tewas dan jutaan warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Beberapa hari terakhir, pertempuran meluas melibatkan kelompok Hezbollah di Lebanon, yang memicu eksodus warga mencari tempat aman. Gugatan terbesar diarahkan kepada Dewan Keamanan PBB, yang dianggap tak bergigi untuk menghentikan perang.

Hal ini menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah merusak kredibilitas organisasi secara keseluruhan. Hambatan terbesar pada efektivitas DK PBB ini adalah hak veto yang dimiliki lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Resolusi untuk konflik Israel-Palestina, misalnya, selalu diveto oleh AS, sekutu terdekat Israel. Adapun resolusi untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina selalu terhambat veto Rusia. Harapan untuk membuat PBB kembali bertaji ini termuat dalam KTT untuk Masa Depan PBB. Pakta Masa Depan dengan 56 rencana aksi diharapkan bisa menyusun sistem multilateral yang mampu menghadapi tantangan global. Salah satunya dengan reformasi di DK PBB. Selain itu, memperbaiki sistem keuangan internasional untuk memudahkan negara-negara mendapat akses pembiayaan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dunia akan semakin kompleks. PBB perlu terus berbenah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi badan utama PBB pun menjadikeniscayaan. Tidak mudah, tetapi hal ini harus dilakukan. (Yoga)

Ekonomi

Kasus Suap dan Gratifikasi Mantan Menteri Singapura

KT3 25 Sep 2024 Kompas

Penuntasan kasus suap dan gratifikasi terhadap Iswaran sangat penting bagi reputasi partai penguasa di Singapura. Pemerintah juga akan mengkaji penyelenggaraan F1. Mantan Menteri Perhubungan Singapura Subramaniam Iswaran, Selasa (24/9/2024), terbukti bersalah dalam kasus korupsi. Ini kasus pertama yang melibatkan pejabat menteri dalam hampir 50 tahun di negara itu. Jaksa penuntut umum mengatakan, Iswaran mengaku bersalah dalam satu dakwaan menghalangi penegakan hukum dan lima dakwaan menerima gratifikasi. Hukuman bagi Iswaran, menurut laporan Channel News Asia (CNA), akan diputuskan pada sidang 3 Oktober. ”Subramaniam Iswaran mengaku bersalah dan terbukti dalam persidangan atas empat dakwaan menerima hadiah dari dua pebisnis Singapura dan juga mengaku bersalah menghalangi upaya penegakan hukum,” demikian keterangan Kejaksaan Agung Singapura.

Dakwaan menghalangi penegakan hukum dapat diancam hukuman pidana maksimum 7 tahun penjara. Sementara menerima hadiah dengan nilai tertentu dapat dipenjara 2 tahun ditambah denda. Namun, menurut laporan CNA, jaksa menuntut 6-7 bulan penjara bagi dakwaan-dakwaan itu. Adapun pembela berharap pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari8minggu penjara. Seusai persidangan, Iswaran menolak memberikan tanggapan. ”Saya berterima kasih atas kehadiran Anda semua dan mari kita lihat jalannya persidangan,” kata Iswaran.Iswaran (62), yang dikenal karena berhasil mengegolkan balapan Formula 1 ke Singapura, sebelumnya dikenai 35 dakwaan. Namun, dalam persidangan, penuntut umum secara mengejutkan menyatakan mengenakan hanya lima dakwaan kepada dia, termasuk mengurangi dua dakwaan korupsi hingga menerima gratifikasi. Tidak ada penjelasan jaksa atas langkah tersebut.Tim jaksa mengatakan akan menjadikan 30 dakwaan lainnya sebagai pertimbangan dalam sidang untuk memutuskan hukuman. (Yoga)

Ekonomi

Kasus Suap dan Gratifikasi Mantan Menteri Singapura

KT3 25 Sep 2024 Kompas

Ekonomi

Melawan Pilpres yang Toksik dengan Yogurt

KT3 24 Sep 2024 Kompas

Apa yang bisa dilakukan pebisnis ketika melihat pemilihan umum yang toksik? Ada yang mampu meresapi perasaan audiens sehingga melahirkan inovasi yang unik. Produsen yogurt Stonyfield bakal menghadiahi uang 1.000 dollar AS bagi 100 orang yang bisa cuti dari media sosial selama Oktober atau menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat. Perusahaan yang berusia 40 tahun itu mengatakan, sesuatu yang cocok untuk sarapan bersama yogurt adalah suasana nyaman tanpa media sosial (medsos) yang berisik. Oleh karena itu, mereka berpikiran bahwa cuti dari medsos akan membuat sarapan menjadi nyaman dan lebih enak. Pekan lalu, Stonyfield meluncurkan Toxic Free Challenge alias tantangan tidak menggunakan medsos selama sebulan menjelang pemilihan presiden AS yang bakal berlangsung pada 5 November 2024. Mereka sudah pusing dengan berbagai konten di medsos yang dirasakan sebagai racun karena masing-masing pihak sudah membanjiri medsos dengan konten versi mereka.

”Ini musim pemilihan. Tidak peduli di pihak mana Anda berada, kita semua tahu bahwa percakapan politik di medsos dapat dengan cepat menjadi panas dan penuh ketegangan: beracun alih-alih produktif. Dengan kata lain: benar-benar toksik,” tulis Stonyfield dalam siaran pers. Perusahaan ini akan memilih secara acak 100 orang yang berhasil lari dari medsos selama sebulan. Dengan tantangan itu, orang mungkin melihat bahwa di permukaan, yogurt dan politik tidak tampak cocok, tetapi Stonyfield mengklaim bahwa hal itu lebih masuk akal jika Anda mencermati lebih dalam. Dengan kemurnian produk Stonyfield selama ini, mereka memperlihatkan bahwa ada keterkaitan dengan keduanya. Bagian dari DNA Stonyfield adalah selalu membantu konsumen menghindari racun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami selalu berusaha menemukan cara untuk membantu konsumen mendetoksifikasi hidup mereka, dan tahun ini kami menemukan cara baru untuk melakukannya,” kata Direktur Humas Stonyfield Kristina Drociak. (Yoga)