Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1352 )

Kebebasan Internet Global Terus Menurun dalam 14 tahun Terakhir

KT3 21 Oct 2024 Kompas

Kebebasan internet global terus menurun dalam 14 tahun. Temuan Freedom on The Net ini merugikan publik, menggerus demokrasi, dan menghambat pembangunan negara. Penelitian Freedom on the Net (FOTN) 2024 dilakukan 1 Juni 2023 hingga 31 Mei 2024. Ada tiga indikator yang diteliti. Pertama, hambatan akses dengan rincian hambatan infrastruktur, ekonomi, dan politik guna mengakses internet. Indikator kedua adalah pembatasan konten. Adapun indikator ketiga ialah kekerasan terhadap hak pengguna internet. Dari laporan Freedom on the Net 2024: The Struggle for Trust Online itu, Indonesia menduduki urutan ke-49 dari 72 negara. Naik tipis dari tahun lalu di angka 47 dari 100. Situasi ini menunjukkan, Indonesia baru mencapai tahap sebagai negara yang bebas berinternet secara parsial. Capaian itu secara lugas menggambarkan fakta bahwa meski penetrasi akses internet terus meningkat, para kritikus pemerintah, jurnalis, dan warganet secara umum terus menghadapi risiko tuntutan pidana, serangan kekerasan, serta pelecehan di dunia maya.

Secara global, kondisi kebebasan berinternet ternyata tidak lebih baik dari Indonesia. Ada lima temuan kunci, yaitu pertama, kebebasan internet global menurun selama 14 tahun berturut-turut. Kedua, kebebasan berekspresi secara daring terancam oleh hukuman penjara yang berat dan meningkatnya kekerasan. Temuan ketiga, sensor dan manipulasi konten digabungkan untuk memengaruhi pemilu, melemahkan kemampuan pemilih dalam membuat keputusan tepat, berpartisipasi penuh dalam proses pemilu, dan membuat suara mereka didengar. Keempat, di lebih dari separuh dari empat negara yang mengadakan atau mempersiapkan pemilu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi integritas informasi dengan hasil yang beragam terhadap hak asasi manusia secara daring. Adapun kelima, membangun lingkungan daring yang dapat dipercaya memerlukan komitmen tinggi dan berkelanjutan terhadap kebebasan internet.

Tahun ini, indikatorFOTN menilai batasan konten turun keskor rata-rata terendah dalam lebih dari satu dekade, yang mengindikasikan bahwa sensor dan manipulasi daring semakin ekstrem. Kurangnya akses terhadap ruang informasi yang berkualitas, dapat diandalkan, dan beragam menghambat kemampuan masyarakat untuk membentuk dan mengekspresikan pandangan mereka, terlibat secara produktif dalam komunitas mereka, serta mengadvokasi akuntabilitas pemerintah dan kebijakan publik terkait. Agar tidak terus terbelenggu dalam kebebasan internet semu, perlu ada intervensi kebijakan untuk melindungi integritas informasi demi membangun kepercayaan di lingkungan daring yang didasari pada kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar lainnya. Jika kita tidak mengusahakan intervensi kebijakan itu, sama artinya berkontribusi terhadap percepatan penurunan kebebasan internet dan degradasi kualitas demokrasi secara luas. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mewaspadai Risiko Dampak Geopolitik

KT1 19 Oct 2024 Kompas

Meski stabilitas sektor keuangan dinilai masih terjaga, Komite Stabilitas Sistem Keuangan mewaspadai potensi risiko ketegangan geopolitik. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan, seperti mengoptimalkan peran fiskal sebagai peredam gejolak dan menerapkan bauran kebijakan moneter guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, stabilitas sistem keuangan RI pada triwulan III-2024 terjaga. Namun, memasuki Oktober 2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan patut diantisipasi seiring dengan meningkatnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

”Kami juga meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko,terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi rambatannya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri,” katanya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK triwulan III-2024, di Jakarta, Jumat (18/10/2024). Terjaganya stabilitas sistem keuangan domestik pada triwulan III-2024, Sri Mulyani melanjutkan, terutama didukung oleh kebijakan moneter dari beberapa negara utama seiring dengan melambatnya laju inflasi. Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), misalnya, memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin sekaligus memberikan sinyal penurunan lebih lanjut. (Yetede)

Ekonomi

Geopolitik Global Menjadi Tantangan Rupiah

HR1 17 Oct 2024 Kontan

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada Oktober 2024, dengan alasan utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi geopolitik global yang rentan. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan ini juga bertujuan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perry optimis bahwa nilai tukar rupiah dapat menguat meskipun saat ini terpengaruh oleh ketidakpastian global, terutama dari situasi di Timur Tengah.

Ekonom Myrdal Gunarto dari Maybank Indonesia memperkirakan bahwa rupiah dapat menguat menjadi Rp 15.348 per dolar AS pada November 2024 dan berlanjut hingga Rp 15.106 pada Desember 2024. Sementara itu, Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon juga memperkirakan penguatan nilai tukar rupiah hingga Rp 15.000 per dolar AS pada akhir tahun 2024. Myrdal menambahkan bahwa meskipun cadangan devisa BI mengalami penurunan, kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan masih ada di November dan Desember, yang akan mengurangi BI-Rate menjadi 5,50% pada akhir tahun.

Ekonomi

Warga Asing Pemegang Izin Tinggal di Singapura dapat Berkunjung ke Kepri tanpa Visa

KT3 15 Oct 2024 Kompas

Warga negara asing pemegang izin tinggal di Singapura kini dapat berkunjung ke Kepulauan Riau tanpa visa. Pemerintah menilai keabsahan izin tinggal mereka sudah teruji sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong pariwisata berkualitas. Warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal (permanent resident) di Singapura kini dapat berkunjung ke beberap tempat di Kepri dengan bebas visa. Keputusan initertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024. Sebelumnya, regulasi soal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024.

Perwakilan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono, mengatakan, sebagai wisatawan, para pemegang izin tinggal Singapura dapat bebas masuk dan keluar dari delapan pelabuhan di Batam, Bintan, dan Karimun. Durasi tinggal tak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan sehingga mereka hanya dapat masuk dan keluar dari Kepri. Apabila wisatawan ingin keluar dari wilayah Kepri, pemegang izin tinggal harus kembali ke Singapura dan mengurus izin masuk secara terpisah. Relaksasi kebijakan ini diharapkan membawa nilai tam-bah bagi pariwisata. ”Kami berikan (bebas visa) ke 13 negara ditambah satu pemegang izin tinggal Singapura. Pemegang izin diberikan karena sudah terakreditasi Pemerintah Singapura. Buat apalagi kami periksa atau cek?” ujar Anggit dalam konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ), di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bebas visa diberikan kepada 13 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi membuka gerbang bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Jumlah WNA yang mengunjungi Indonesia melalui Kepri memang menurun hingga 29 persen pada 1 Oktober 2024 dibandingkan pada 2019. Hal ini dinilai justru berdampak positif bagi pariwisata Kepri. ”Saat ini, kami batasi sebanyak 13 negara, tetapi dampaknya yang terjadi dapat menjaring quality tourism dan quality travelers,” kata Anggit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah baru memberikan fasilitas bebas visa bagi WNA pemegang izin tinggal di Singapura. Belum ada daerah lain yang direncanakan untuk mengikuti kebijakan ini. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menumpuknya Utang 26 Negara Termiskin

KT3 15 Oct 2024 Kompas

Bank Dunia melaporkan kemunduran besar dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem. Saat ini ada 26 negara termiskin di dunia, tempat tinggal sekitar 40 persen penduduk dunia, menghadapi beban utang paling signifikan sejak 2006. Sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters, Senin (14/10/2024), bencana alam dan guncangan-guncangan lain akan membuat 26 negara termiskin tersebut semakin rentan. Laporan terbaru Bank Dunia itu dipublikasikan Minggu (13/10). Laporan ini terbit sepekan sebelum pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam laporan itu disebutkan, 26 negara itu memiliki pendapatan per kapita tahunan kurang dari 1.145 dollar AS. Rata-rata rasio utang negara-negara itu dengan produk domestik bruto (PDB) adalah 72 persenatau yang tertinggi dalam 18 tahun. Mereka juga semakin bergantung pada hibah Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA).

Negara-negara termiskin itu berada di kawasan Afrika sub-Sahara mulai dari Etiopia hingga Chad dan Kongo. Selain itu, Afghanistan dan Yaman juga termasuk dalam daftar 26 negara tersebut. Negara-negara berpendapatan rendah tersebut banyak meminjam selama pandemiCovid-19. Pinjaman ini menyebabkan defisit primer meningkat tiga kali lipat. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendefinisikan sebuah negara mengalami defisit primer jika belanja untuk kebutuhan dan layanan publik lebih besar daripada pendapatan pajaknya. Dalam kondisi itu, negara tersebut harus berutang untuk memenuhi kebutuhan dan layanan publik. Negara-negara miskin itu tidak dapat sepenuhnya mengatasi defisit tersebut. Konflik dan bencana Selain pinjaman selama pandemi, dua pertiga dari 26 negara termiskin tersebut terlibat dalam konflik bersenjata.

Mereka juga mengalami kesulitan menjaga ketertiban karena kerapuhan kelembagaan dan tatanan sosial di negara-negara itu. Situasi tersebut menghambat investasi asing dan semua komoditas ekspor. Dampaknya, negara-negara itu sering mengalami siklus naik-turun. Faktor lain yang membuat negara-negara termiskin semakin rentan adalah bencana alam. Bencana alam sudah memakan korban dalam jumlah besar di negara-negara tersebut selama satu dekade terakhir. Antara tahun 2011 dan 2023, bencana alam menimbulkan kerugian tahunan rata-rata 2 persen dari PDB. Angka kerugian itu tercatat lima kali lipat dari rata-rata di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Penelitian Bank Dunia menunjukkan, faktor-faktor tersebut membuat hampir setengah dari 26 negara itu kiniterlilit utang atau berisiko tinggi terlilit utang. Jumlah negara yang berisiko terlilit utang itu tercatat dua kali lipat dari data tahun 2015. Semakin miskin Negara-negara tersebut saat ini lebih miskin dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. (Yoga)

Ekonomi

Politik Luar Negeri

KT1 15 Oct 2024 Tempo

Di masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kebijakan CBAM Uni Eropa: Kemendag Pastikan Eksportir Siap

HR1 11 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pelaku usaha diimbau untuk tidak terlalu khawatir mengenai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa yang akan efektif penuh pada 2026. CBAM, yang menargetkan produk besi, baja, aluminium, semen, pupuk, dan energi listrik, terutama akan berdampak pada ekspor ke Uni Eropa. Menurut Ferry Samuel Jacob, Analis Perdagangan Ahli Madya dari Kemendag, sebagian besar produk terkait CBAM dari Indonesia diekspor ke negara seperti China, India, dan Taiwan, dengan China menyumbang sekitar 63,53% dari ekspor. Ekspor ke Uni Eropa sendiri relatif kecil, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-48 sebagai negara asal produk CBAM ke Eropa pada 2023.

Ferry menekankan agar pelaku usaha tetap waspada terhadap tren kebijakan lingkungan yang berkembang secara global, karena negara lain mungkin mengikuti jejak Uni Eropa. Ia juga menjelaskan bahwa fase awal CBAM yang dimulai pada 2023 hanya memerlukan pelaporan jumlah emisi dalam produk, sementara pembayaran pajak karbon baru akan diterapkan penuh pada 2026.

Ekonomi

Indonesia Mendorong Anggota Asean Mempercepat Transformasi Energi yang Ramah Lingkungan

KT1 10 Oct 2024 Investor Daily

Indonesia mendorong agar negara-negara anggota Asean mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan, karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024), Wapres menyampaikan pentingnya mempercepat peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Asean perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan satu tahun belakangan. Investasi hijau di Asean tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20% pada 2023. Untuk itu, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategi bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dunia yang menjadi pusat perdagangan hampir setengah abad dari total perdagangan internasional. (Yetede)

Ekonomi

Tantangan di Balik Penundaan EUDR hingga Akhir 2025

KT3 07 Oct 2024 Kompas

Komisi Uni Eropa merilis rencana penundaan penerapan aturan produk bebas deforestasi dan degradasi hutan atau EUDR hingga akhir 2025. Meski memberi angin segar bagi industri dan petani sawit, hal ini bisa memperlambat perbaikan tata kelola sawit. Pada 2 Oktober 2024 Komisi Uni Eropa (UE) mengusulkan penundaan EUDR sebagai respons atas keberatan sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan, termasuk Indonesia, terhadap regulasi itu. Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan menekan petani kecil. Penundaan penerapan aturan itu harus menanti persetujuan Parlemen UE. Jika disetujui Parlemen dan Dewan UE, aturan ini bakal berlaku 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil demi memastikan penerapan regulasi itu tepat dan efektif.

Sebelumnya Uni Eropa mengesahkan EUDR awal Desember 2022 dan penerapannya mulai akhir 2024. Namun, penerapan regulasi tersebut menuai kritik dari sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan seperti sawit, termasuk dari Indonesia (Kompas.id, 5/10/2024). Aturan dalam EUDR mewajibkan produk ataupun komoditas yang masuk ke pasar UE tidak berasal dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Penerapan regulasi ini akan berbasis pada sistem uji tuntas yang wajib dimiliki semua operator yang menempatkan produknya di pasar UEDR Setiap operator mesti mempunyai dokumen yang menyatakan produk atau komoditas itu legal dan bebas dari kegiatan deforestasi. Untuk memastikannya, UE akan menelusuri hingga bidang tanah tempat komoditas diproduksi.

Aspek lain EUDR adalah transparansi data peredaran produk hasil hutan ke Uni Eropa. Publik bisa melihat pihak yang mematuhi aturan ini dan produknya bebas dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Mekanisme pemulihan hutan akibat ekspansi perkebunan sawit pun diatur. Tentu regulasi ini bakal berdampak bagi Indonesia sebagai negara pengekspor utama sawit dan kayu ke UE. Beberapa pekerjaan rumah mesti dikerjakan, yakni mengharmonisasikan regulasi di Indonesia dengan UE, antara lain data lokasi dan standardisasi produk bebas deforestasi. Di dalam negeri ada beda pendapat antara pemerintah danpelaku industri terkait keterbukaan data geospasial atau identifikasi letak geografis, obyek, atau fenomena komoditas yang disyaratkan EUDR. Persoalan lain yang mesti diatasi adalah maraknya perkebunan sawit ilegal dalam hutan. Meski memberi angin segar bagi produsen produk sawit dan kayu, rencana penundaan pemberlakuan aturan ini bisa memperlambat proses pembenahan tata kelola sawit berkelanjutan dari negara produsen ke negara konsumen. (Yoga)

Ekonomi

Pengakuan terhadap Palestina di PBB

KT3 28 Sep 2024 Kompas (H)

Pengakuan terhadap negara Palestina memberikan harapan bagi Palestina dan menjadi langkah penting menuju tercapainya solusi dua negara. Hal terpenting, pengakuan ini merupakan satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada Israel agar mengakhiri kekejamannya. Desakan untuk mengakui negara Palestina ini menguat dan disuarakan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Desakan disampaikan lagi dalam berbagai pertemuan selama penyelenggaraan Sidang Majelis Umum PBB 2024. Seperti Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi yang menyuarakan ajakan untuk segera mengakui negara Palestina setidaknya di tiga forum. Forum itu, antara lain, Rapat Kerja Tingkat Menteri untuk Badan PBB untuk Perbantuan Pengungsi Palestina (UNRWA). Pada Kamis (26/9/2024), di New York, Retno juga ikut pertemuan Komite Menteri untuk Palestina di Gerakan Non-Blok (GNB).

Selain itu, ada Pertemuan Tingkat Menteri tentang Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi DuaNegara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif. ”Ketika saya menyinggung tentang pengakuan ini kepada beberapa kolega, banyak yang mengatakan, ’Kami akan mengakui Palestina pada waktu yang tepat’. Kapan waktu yang tepat? Bagi saya, waktu yang tepat adalah sekarang. Kami tidak ingin menunggu hingga semua warga Palestina mengungsi atau hingga 100.000 orang terbunuh,” kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri tenang Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif. Retno meminta seminta sejumlah ne- gara mempertimbangkan urgensi pengakuan terhadap negara Palestina. Selain pengakuan negara Palestina, penerapan Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24 juga sangat penting karena memberikan harapan. (Yoga)