Ketegangan Politik di Korea Selatan Kembali Meningkat
Situasi politik Korea Selatan semakin memanas menyusul upaya Corruption Investigation Office (CIO) untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan dan pemberlakuan darurat militer pada Desember 2024. Namun, upaya tersebut gagal karena dihalangi oleh ratusan pendukung Yoon serta pasukan Presidential Security Service (PSS) dan militer Korsel di kompleks kediaman presiden di Seoul.
Jurubicara CIO menyatakan bahwa surat perintah penangkapan, yang sebelumnya disetujui pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena kebuntuan yang terjadi, mengkhawatirkan keselamatan personel. CIO kini sedang mempertimbangkan langkah berikutnya.
Sementara itu, tim hukum Presiden Yoon menolak surat perintah tersebut dengan alasan ilegal dan memperingatkan polisi agar tidak mendukung upaya penangkapan. Polisi telah menetapkan kepala PSS dan wakilnya sebagai tersangka karena menghalangi tugas resmi, dan keduanya dijadwalkan untuk diperiksa.
Profesor hukum Kim Seon-taek menyarankan agar pejabat Presiden, seperti Choi Sang-mok, memanfaatkan kekuasaannya untuk memerintahkan PSS bekerja sama dengan penyidik. Kepala interim People Power Party, partai berkuasa, menegaskan bahwa investigasi terhadap Yoon harus tetap dilanjutkan meskipun tanpa penahanan.
Kejadian ini mencerminkan krisis politik dan hukum yang mendalam di Korsel, dengan potensi dampak besar terhadap stabilitas negara.
Tags :
#InternasionalPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023