Tony Blair Telah Menyampaikan Tiga Agenda Prioritasnya Jika Terpilih Memimpin Inggris
Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997, Tony Blair telah menyampaikan tiga agenda prioritasnya jika terpilih memimpin Inggris, yaitu ”pendidikan, pendidikan, dan pendidikan”. Salah satu warisan Blair di bidang pendidikan selama memimpinInggris (1997-2007) adalah keberhasilannya mengembangkan sekolah-sekolah unggul yang disebut school academy. Sekolah-sekolah ini meski tetap di- biayai negara, tetap diberi otonomi lebih besar dalam pengelolaannya. Seperti dalam penggunaan anggaran, pengangkatan guru, pengayaan kurikulum, kerja sama dengan pihak swasta, universitas, industri, dan bisnis untuk mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lain. Sejak Blair memberlakukan undang-undang Learning and Skills Acts 2000, sekolah-sekolah unggul ini telah berkembang amat pesat di bawah pengawasan Office for Standards of Education (Ofsted) sebagai lembaga independen. Semula, ketika sekolah-sekolah akademi ini mulai dikembangkan di daerah-daerah tertinggal, jumlahnya hanya sekitar 3.500 dari total 32.163 sekolah di Inggris.
Namun, pada 2022, angkanya sudah mencapai 88 persen atau hampir semuanya dinilai unggul (Ofsted, 2022). Standar mutu sekolah-sekolah di Inggris terlihat jauh sekali berbeda dengan keadaan sekolah-sekolah di Indonesia. Pada 21 Maret 2011, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal, dan hanya 10,15 persen yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sekolah yang dinilai unggul atau bertaraf internasional hanya 0,65 persen (Kompas, 28/12/2012). Diperkirakan, potret suram itu belum banyak berubah hingga saat ini karena keterbatasan anggaran. Data menunjukkan bahwa anggaran 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi ternyata hampir seluruhnya habis dibelanjakan bukan untuk pendidikan. Bank Dunia melaporkan, 86 persen dana APBN dan APBD itu habis dikonsumsi untuk gaji guru dan pejabatnya, bahkan di 32 kabupaten/kota jumlahnya mencapai 90 persen, bukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. (Yoga)
Tags :
#InternasionalPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023