Kementenrian Pekerjaan Umum menargetkan nilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029 mencapaiRp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. ”Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (10/2/2025). Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema KPBU merupakan salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional. 

Ia berharap, keterlibatan swasta dalam skema KBPU dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Ia juga berharap kepastian investasi hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui KPBU membuat pelaku dari sektor konstruksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui KPBU, Dody melanjutkan, membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Lewat model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. 

Menurut Dody, bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. ”KPBU tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya. Angin segar Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional hingga investasi dari pemerintah merupakan angin segar bagi pelaku sektor konstruksi. Namun, kepastian itu harus terealisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan realisasi itu, kekhawatiran terhadap 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi mendapat pemutusan hubungan kerja sangat besar. (Yoga)