Tags
Internasional
( 1352 )
DPR Targetkan Persetujuan Revisi UU Minerba
KT3
12 Feb 2025 Kompas
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara disetujui menjadi undang-undang pada 18 Februari 2025. Sementara pemerintah masih menyelaraskan usulan pengelolaan tambang ke perguruan tinggi dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk dibahas bersama legislatif. Rencana target itu disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan dalam agenda rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung. Hadir pula perwakilan Kementerian Sekretaris Negara. Agenda rapat terbuka untuk umum di Jakarta, Selasa (11/2/2025), itu membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). ”Baleg telah menyusun jadwal pembahasan selama masa persidangan II tahun 2024-2025 ini. Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang,” tuturnya.
Meskipun demikian, Baleg memutuskan menunda rapat kerja itu karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI belum menyerahkan DIM. Sebagaimana disampaikan perwakilan eksekutif, Baleg menyepakati agar DIM segera diparaf pemerintah dua hari ke depan. Yuliot Tanjung menjelaskan, Kementerian ESDM sudah mengeluarkan DIM dari seluruh perubahan pasal yang diusulkan DPR. Namun, pemerintah masih perlu waktu untuk menampung masukan dari pihak antarkementerian dan lembaga terkait. ”DIM ini juga perlu dilihat masukan antarkementerian lembaga. Kami memberikan batas waktu besok pagi untuk bisa disampaikan oleh kementerian dan lembaga,” kata Yuliot. Menanggapi target DPR untuk segera mengesahkan RUU Minerba, Yuliot mengakui, mereka akan mencoba mengikuti jadwal yang ditetapkan DPR. Hal ini juga dipastikan Supratman Andi Agtas saat ditemui wartawan secara terpisah. ”Tergantung DPR karena yang punya agenda DPR, inisiasi ini dari DPR. Pemerintah tetap sesuai arahan Presiden, sesegera mungkin kami selesaikan DIM-nya,” katanya.
Izin tambang Sementara itu, Supratman mengatakan, pemerintah masih menimbang aturan perubahan terkait pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi sebagai sumber pendanaan institusi pendidikan terkait. Mekanisme seperti pemberian langsung pengelolaan tambang ke perguruan tinggi atau tidak tengah menjadi pembahasan. ”Salah satu cara, daripada memberikan langsung ke perguruan tinggi, pemerintah yang akan tunjuk BUMN ataupun pihak ketiga. Hasilnya dibagi berapa besar yang bisa disumbangsihkan kepada perguruan tinggi sehingga itu bisa merata. Itu yang membuat DIM perlu kami selaraskan,” tuturnya. Usulan aturan lain oleh DPR yang tengah dibahas pemerintah adalah pemberian izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Supratman menilai, aturan itu positif sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam fungsi ekonomi dan sosial agar ormas tidak hanya bergantung pada sumbangan negara dan anggota. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kompas, berpendapat, RUU Minerba akan menjadi produk kejar tayang seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak partisipatif dan prosesnya dipaksa kilat. (Yoga)
OJK: Jasa Keuangan Hadapi Ujian Ketidakpastian Global
KT3
12 Feb 2025 Kompas
Setelah mencatatkan kinerja positif pada 2024, sektor jasa keuangan dihadapkan pada sejumlah dampak dari risiko ketidakpastian global pada 2025. Program prioritas pemerintah dapat menjadi peluang bagi industri jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan. Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 tercatat 5,03 persen secara tahunan. Sejalan dengan itu, indikator kinerja sektor dasar keuangan tetap positif didukung oleh permodalan yang solid, likuiditas yang mencukupi, serta profil risiko yang terkelola dengan baik. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, indikator likuiditas berada di atas ambang batas minimum dengan solvabilitas terpantau solid.Bahkan, sektor perbankan mencatat rasio permodalan (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 26,69 persen atau tertinggi di antara negara-negara kawasan. ”Kondisi ini tentunya merupakan modalitas bagi sektor jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan dalam menghadapi kerentanan dan guncangan eksternal,” katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Pada kesempatan itu, Mahendra Siregar bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK meluncurkan Sistem Informasi Pelaku (Sipelaku) dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Sistem informasi tersebut untuk mencegah penipuan (fraud) di sektor jasa keuangan. Ketahanan industri jasa keuangan ini, lanjut Mahendra, tecermin dari industri perbankan yang pada Desember 2024 tercatat menyalurkan kredit senilai Rp 7.827 triliun atau tumbuh sesuai target 9-11 persen, yakni 10,39 persen secara tahunan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 4,48 persen secara tahunan. Di sisi lain, penghimpunan dana di pasar modal pada 2024 tercatat Rp 259,24 triliun, melampaui target Rp 200 triliun. Dari sisi permintaan, jumlah investor pasar modal tumbuh enam kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor. Kendati demikian, tantangan dari ketidakpastian global masih berlanjut pada 2025 yang eskalasinya berpotensi meningkat. Hal ini, antara lain, tecermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan terbatas, perlambatan normalisasi suku bunga negara maju, serta divergensi pemulihan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap arus modal. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan struktural terkait penyerapan tenaga kerja sektor formal dan pemulihan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah.
Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah transformatif guna mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. ”Oleh karena itu, kami menyambut berbagai program prioritas dan inisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas. Kami mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan,” ujar Mahendra. Ia menambahkan, sektor jasa keuangan berkomitmen untuk berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah. Dukungan program Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan, misalnya, diberikan melalui kemudahan akses pembiayaan dan penjaminan khusus kepada petani serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk produk asuransi parametrik. Selain itu, sektor jasa keuangan juga akan mendukung pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Caranya, antara lain, dengan mempermudah akses penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan dengan penilaian kualitas aset berdasarkan satu pilar, pengenaan bobot risiko rendah, serta tidak melarang pengajuan KPR bagi debitor nonlancar. Partisipasi perbankan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, industri perbankan diharapkan dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah, termasuk hilirisasi dan UMKM. (Yoga)
\
Indonesia dan Australia Investasi Dua Arah
KT3
12 Feb 2025 Kompas
Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott kembali mengunjungi Indonesia. Ia membawa 39 orang dalam delegasi perdagangan di lawatan pada 10-13 Februari 2025. ”Sejak tahun 2024, investasi Australia ke Indonesia meningkat 34 persen. Antusiasme pengusaha Australia terhadap Indonesia naik, demikian pula sebaliknya,” kata Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Western Sydney itu, Selasa (11/2/2025), di Jakarta. Neraca perdagangan Indonesia dan Australia pada 2023 sebesar 26,7 miliar dollar Australia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang senilai 18,3 miliar dollar Australia. Ia menjelaskan, minat ini tumbuh pesat setelah para pengusaha Australia mempelajari bahwa Indonesia negara yang stabil. Di tengah berbagai gejolak politik dan perang dagang internasional, Indonesia terbukti selalu tenang. Bahkan, di setiap pergantian pemerintahan pun tidak ada persoalan besar yang mengganggu iklim investasi dan perdagangan antarnegara.
Selain itu, setiap pemerintahan yang baru tetap memiliki ambisi untuk meningkatkan perekonomian. Garis merah yang dicermati oleh Australia ialah komitmen Indonesia membangun kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan penguasaan teknologi.Westacott menyebutkan, sektor pertambangan masih jadi idola. Baik perusahaan Australia maupun Indonesia saling berinvestasi di kedua negara. BNI, misalnya, kini memiliki kantor cabang di Australia. Sejumlah perusahaan Indonesia juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan tambang di Australia utara. Salah satu kesempatan besar di sektor pertambangan ialah pengolahan mineral untuk baterai kendaraan listrik. Ekspor Indonesia ke Australia di sektor ini tidak dikenai tarif. Westacott mengakui, masih ada pertanyaan dari para pengusaha Australia kenapa pengolahan dan hilirisasi harus dilakukan di Indonesia. Beberapa pengusaha hanya mau mengimpor bahan baku. ”Kami menjelaskan, justru di dalam proses hilirisasi di Indonesia itu ada banyak sekali ruang bagi Australia untuk berinvestasi. Ini situasi win-win. Investasi bisa di bidang sumber daya manusia sampai dengan alih teknologi,” ujarnya.
Sektor lain Westacott menerangkan, di luar pertambangan dan mineral, sektor pendidikan, kesehatan, dan energi bersih juga diminati. Selama di Indonesia, Westacott meresmikan pembukaan Universitas Western Sydney Surabaya di Jawa Timur. Ini adalah perguruan tinggi asing pertama yang diizinkan membuka program sarjana strata satu di Indonesia. Menyusul Universitas Western Sydney, ada Universitas Deakin di Bandung, Jawa Barat, dan Universitas Central Queensland di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut dia, semua universitas itu mengembangkan program 2+2, yaitu dua tahun berkuliah di Indonesia dan dua tahun di Australia. Tujuannya agar mahasiswa memiliki wawasan internasional. ”Kami kini mengupayakan agar para mahasiswa bisa magang di perusahaan-perusahaan Australia supaya benar-benar mengalami pengalaman kerja yang global,” ujarnya. Terdapat pula minat untuk mengembangkan kerja sama pendidikan pada jurusan keguruan dan keperawatan. Skemanya tidak hanya untuk program sarjana dan pascasarjana, tetapi juga program kursus singkat ataupun pertukaran yang lebih intensif. ”Sumber daya manusia ini modal dasar dalam kemajuan bangsa,” katanya. (Yoga)
Cerita Warga Desa Kohod Kena Tipu Sekdes Ujang Karta Rp 33 Juta dalam AJB Pagar Laut
KT1
12 Feb 2025 Tempo
Sekretaris Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Banten, Ujang Karta, terseret dalam kasus pagar laut. Keberadaan Ujang juga tak terlihat di Desa Kohod sejak rumahnya digeledah oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Senin malam lalu, 10 Februari 2025. Warga Kohod Aman Rizal menceritakan peran Ujang Karta sebagai sekdes dalam kasus pagar laut. "Warga Kohod banyak jadi korban penipuan Ujang Karta. Saya tertipu diminta uang untuk membuat Akta Jual Beli (AJB), hingga hari ini tidak ada suratnya, hanya diberikan Nilai Objek Pajak yang ternyata setelah saya cetak atas nama orang lain," kata Aman kepada Tempo Rabu, 12 Februari 2025. Aman mengatakan atas permintaan Ujang Karta, ia telah mentransfer sebanyak Rp 33,8 juta dalam beberapa kali termin untuk pengurusan AJB tersebut. Bukti pengiriman uang itu ditunjuan kepada Tempo.
Korban lain, kata Aman, takut bersuara karena Ujang Karta menggunakan pengawal sehingga membuat warga Desa Kohod tak berdaya melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezholiman (AMAK) Oman mengatakan Ujang di mata warga Desa Kohod setali tiga uang dengan Kades Arsin bin Asip. Mewakili warga, Oman yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kohod telah melaporkan Ujang Karta dan Arsin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2024 lalu.
laporan saat itu, Arsin-Ujang Karta dilaporkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan bersama pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang. "Kami melaporkan terkait dengan terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada kawasan tanah timbul dan laut seluas 650 hektare dan dugaan suap oleh oknum swasta dalam pengurusan Surat Hak Guna Bangunan tersebut," kata Oman.
Pada Senin malam Bareskrim Polri mendatangi rumah Ujang Karta. Diketuk pintu depan rumahnya Ujang tak muncul, hingga penyidik tertahan hampir satu jam di teras depan rumah dan rumah bagian belakang. Tim pengacara Ujang diantaranya Kamseno dan Abdul Syukur diminta menelpon Ujang, tapi tetap tak muncul. Hingga akhirnya penggeledahan dilakukan Bareskrim disaksikan Ketua RT Muhamad Sobirin dan kakak Ujang, Marmadi. Sebelum membuka pintu rumah bagian belakang, Kepala Unit II Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan bahwa kedatangan tim adalah untuk menggeledah rumah Sekdes Ujang Karta. Tempo melihat dari arah pintu masuk mengenai tim Bareskrim bekerja. Di ruangan kerja Ujang menyatu dengan dapur bersih, tim Bareskrim dan Inafis Polres Metro Tangerang menggeledah dan menemukan barang bukti terkait dokumen SHGH, AJB, peta gambar ukur, seperangkat komputer, printer, dan stempel. Saat barang bukti hendak dimasukan ke dalam plastik bening, Marmadi dan Sabirin keberatan. "Jangan disita Pak, " kata keduanya protes. (Yetede)
Negara-Negara Asia Jadi Sasaran Tarif Baru AS
HR1
12 Feb 2025 Kontan
Ekonom global memperkirakan India dan Thailand akan menjadi target tarif berikutnya dari Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, seiring ambisinya untuk mengurangi perbedaan tarif perdagangan. Analis Nomura, Sonal Varma, menilai negara-negara Asia yang mengenakan tarif tinggi pada ekspor AS berisiko menghadapi tarif balasan yang lebih besar, sehingga negosiasi dengan Trump menjadi penting untuk melindungi perekonomian kawasan.
Menurut ekonom Bloomberg Maeva Cousin dan ekonom Deutsche Bank George Saravelos, India memiliki potensi risiko tinggi karena tarif rata-ratanya terhadap barang AS 10% lebih tinggi dibandingkan tarif AS pada barang India. Sementara itu, Chetan Ahya dari Morgan Stanley menghitung bahwa India dan Thailand bisa menghadapi kenaikan tarif 4%-6%, meskipun langkah-langkah seperti peningkatan pembelian produk AS, termasuk energi dan pertahanan, bisa menjadi alat negosiasi yang efektif.
Ahya juga memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump kali ini tampak lebih agresif dibandingkan perang dagang AS-China pada 2018-2019, sehingga ketegangan perdagangan global bisa semakin meluas. Namun, rincian kebijakan tarif ini masih bergantung pada keputusan Trump selanjutnya.
Dengan demikian, negara-negara Asia harus bersiap menghadapi potensi lonjakan tarif AS, sembari memperkuat strategi diplomasi ekonomi untuk memitigasi dampak negatif terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi mereka.
Presiden Prabowo Pastikan Kabinetnya Cukup Kompak
KT3
11 Feb 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto menilai kabinetnya cukup kompak. Selain itu, waktu 100 hari dinilainya juga cukup untuk menanti kesadaran koruptor mengembalikan hasil korupsinya. Kini, penegakan hukum tegas dipersilakan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengapresiasi program Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Mustika Mesem, yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disebutnya tujuan mulia dan juga akan diselesaikan Prabowo bersama para pembantunya. ”Saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menko-menko (menteri koordinasi), menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, saya merasa kompak, tim yang kuat,” tutur Presiden dalam pidatonya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema ”Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban” itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Selain itu, hadir pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang juga Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono. Seruan ke koruptor Presiden meyakini, itikad baik dan niat tulus untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran akan didukung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Prabowo menambahkan, dirinya dan Kabinet Merah Putih bukan dipilih hanya untuk bekerja 100 hari, melainkan untuk lima kali 365 hari.
Setelah 100 hari, Presiden mengatakan ingin mengajak kebaikan. Namun, setelah 100 hari, para koruptor tak juga sadar dan membersihkan diri. ”Hai, koruptor-koruptor, yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang enggak (membuat) malu, tapi mbok, ya, kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini sudah berapa hari. Jadi, terpaksalah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan,” tutur Prabowo. Presiden menegaskan, masyarakat sudah tak ingin kekayaan Indonesia terus dirampok. Rakyat juga tak bisa lagi dibohongi. Sudah semestinya para pejabat bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Garda terdepan Sebelumnya, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan bahwa Muslimat bersama komponen bangsa yang lain siap menjadi garda terdepan menjaga Negara Kesatuan RI (NKRI). Muslimat juga memiliki loyalitas tinggi sehingga tidak mudah tergoda. Mereka memiliki dedikasi tinggi dan tegak lurus berjuang untuk bangsa dan negara. (Yoga)
Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga Akan Memukul Beberapa Sektor
KT3
11 Feb 2025 Kompas
Pangsa pasar pemerintah dalam rapat, konvensi, dan konferensi mencapai 70 persen dalam industri ini. Meski bakal terdampak pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, perusahaan swasta diproyeksikan masih menopang dari sisi kegiatan pameran hingga 50 persen. Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) akan memukul sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE).Walau belum dapat dihitung perkiraan kerugiannya, pemerintah merupakan salah satu kontributor utama penyokong bisnis MICE ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, pemerintah paling banyak mengadakan acara rapat dan konferensi di balai-balai besar. Dalam bidang ini, pangsa pasar pemerintah sebesar 50-70 persen.
”Pemerintah itu bukan hanya K/L, melainkan juga termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan jajarannya. Bisa lebih dari 70 persen (pangsa pasar). Semua sedang memetakan, ya. Sebab, pihak swasta jarang yang berkontribusi pada rapat dan konferensi. Biasanya bersifat government to government (G2G),” tutur Andreas saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/2/2025). Berbeda dengan bidang rapat dan konferensi, bidang pameran justru lebih banyak disokong swasta. Hingga kini, bidang pameran tidak terlalu berdampak pemangkasan anggaran ketimbang konvensi dan konferensi. Konferensitidak terjaditiap pekan atau tiap bulan, tetapi pameran biasanya lebih sering diadakan. Meski demikian, Andreas melanjutkan, acara-acara yang telah disepakati dalam kontrak akan tetap dijalankan.
Dampaknya baru dapat terlihat setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Sebab, bulan Ramadhan yang mulai dijalani pada Maret 2025 akan diikuti dengan berkurangnya kuantitas MICE. Ketika ditanya soal pembatalan acara, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan dari para anggota Asperapi. Namun, kondisi ini mendorong mereka untuk terbuka pada pangsa pasar lain untuk konvensi dan konferensi, yakni korporasi swasta. ”Pihak yang sudah berkontrak mungkin malah rugi kalau dibatalkan. Jadi, tetap dijalankan. Saya juga sudah cek bahwa klien-klien BUMN mulai banyak mengurangi acara yang mengundang banyak orang atau kegiatan besar beranggaran besar,” ujar Andreas. Acara yang diadakan perusahaan-perusahaan pelat merah masih tetap berjalan. Namun, skala acara diperkecil dengan penyelenggaraan di gedung masing-masing. Berkaca saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah menunda hingga membatalkan beragam kegiatan MICE, pasar internasional dapat menjadi jawabannya. (Yoga)
PU Targetkan Proyek Libatkan Swasta Senilai Rp 544 Triliun
KT3
11 Feb 2025 Kompas
Kementenrian Pekerjaan Umum menargetkan nilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029 mencapaiRp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. ”Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (10/2/2025). Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema KPBU merupakan salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional.
Ia berharap, keterlibatan swasta dalam skema KBPU dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Ia juga berharap kepastian investasi hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui KPBU membuat pelaku dari sektor konstruksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui KPBU, Dody melanjutkan, membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Lewat model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Menurut Dody, bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. ”KPBU tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya. Angin segar Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional hingga investasi dari pemerintah merupakan angin segar bagi pelaku sektor konstruksi. Namun, kepastian itu harus terealisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan realisasi itu, kekhawatiran terhadap 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi mendapat pemutusan hubungan kerja sangat besar. (Yoga)
Bank Dunia Sarankan Reformasi Regulasi di Indonesia
KT3
11 Feb 2025 Kompas
Di tengah tren perlambatan investasi global, peran sektor swasta semakin vital untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank Dunia menyoroti perlunya reformasi regulasi di Indonesia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, terutama dalam sektor manufaktur dan jasa. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk ”Wawasan Baru untuk Iklim Bisnis di Indonesia: Membedah Laporan Business Ready Bank Dunia” yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Senin (10/2/2025). Turut hadir dalam acara ini Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani; Country Director Bank Dunia untuk wilayah Indonesia-Timor Leste Carolyn Turk; Director Global Indicator Group Bank Dunia Norman Loayza; Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Multilateral Mari Elka Pangestu; serta CEO Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani.
Carolyn menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,03 persen pada 2024 mencerminkan pertumbuhan yang stabil di tengah perlambatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,7 persen. Dengan perekonomian yang tumbuh stabil di tengah perlambatan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis. ”Namun, saya tetap menyoroti pentingnya reformasi regulasi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor swasta,” ujarnya. Kondisi tersebut tergambar dalam laporan ”Business Ready 2024” yang mengukur kesiapan pengembangan sektor swasta dari 50 sampel negara yang disurvei, termasuk Indonesia. Dalam laporan ini, penilaian untuk setiap negara terbagi atas tiga pilar, yakni pilar regulasi bisnis, pilar pelayanan publik, serta pilar efisiensi operasional. Indonesia berada di peringkat ke-31 dari 50 negara yang dievaluasi terkait pilar regulasi bisnis, dengan skor 63,98 dari 100. Skor Indonesia berada di bawah skor rata-rata 65,5; serta di bawah skor negara tetangga, Vietnam (66,81) dan Singapura (72,37).
”Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa,” kata Carolyn. Selain soal regulasi bisnis, efisiensi operasional yang mendukung regulasi bisnis di Indonesia juga masih menjadi tantangan dengan skor 61,31, jauh di bawah skor Singapura (87,33) dan Vietnam (72,78). Sementara untuk pilar pelayanan publik, Indonesia mendapat skor 63,44; masih lebih baik dari
Vietnam (53,41); tetapi di bawah Singapura (70,40). Norman Loayza menambahkan, temuan paling penting dalam laporan itu adalah rendahnya kesiapan banyak negara dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap investasi. ”Jadi, ini menyiratkan diperlukan peningkatan signifikan dalam hal memberlakukan peraturan yang lebih baik danjuga meningkatkanpelayananpublik yang lebih baik,” ucapnya. Upaya pemerintah Menanggapi hasil laporan itu, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya me- nyederhanakan regulasi serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. (Yoga)
Program Cek Kesehatan Gratis
KT3
11 Feb 2025 Kompas
Secara serentak, program Cek Kesehatan Gratis mulai dijalankan pada Senin (10/2/2025) di 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) punya tujuan jangka panjang, yaitu menekan kematian dini dimasyarakat serta menekan beban biaya kesehatan. Dengan deteksi dini, faktor risiko kesehatan bisa diketahui sejak awal sehingga penyakit bisa dicegah dan tidak membutuhkan biaya kesehatan yang besar. ”Diharapkan masyarakat bisa menggunakan (program Cek Kesehatan Gratis). Ini, kan, kultur baru, budaya baru. Kalau biasanya sakit dulu, bahkan sakit berat baru ke pelayanan kesehatan. Ini belum sakit sudah periksa. Kami ingin masyarakat yang sehat sehingga perlu membangun budaya sehat,” ujar Maria di Puskesmas Tanah Abang di Jakarta, kemarin.
Program CKG menyasar semua usia, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia. Ditargetkan, 80 persen dari target sasaran, yaitu seluruh penduduk di Indonesia, bisa memanfaatkan program ini. Sebanyak 10.000 puskesmas pun telah siap menerima layanan CKG. ”Pemeriksaan diberikan setiap hari ulang tahun. Pemeriksaan bisa dilakukan sampai 30 hari ke depan setelah tanggal ulang tahun. Tapi, khusus (ulang tahun) Januari, Februari, dan Maret boleh datang sampai April,” kata Maria. Pemerintah mengungkapkan, nilai kemanfaatan dari program CKG berkisar antara Rp 1,6 juta dan Rp 2 juta per orang. Oleh karena itu, masyarakat harus memanfaatkan program ini dengan semaksimal mungkin di setiap hari ulang tahun. ”Memang cukup bervariasi
antara satu orang dan orang yang lainnya dan diperkirakan range-nya itu sekitar Rp 1,6 juta-Rp 2 juta. Jadi, sayang sekali kalau hadiah ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga,” kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah saat meninjau pelaksanaan program CKG di Puskesmas Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Rencana Riset dan Inovasi 2022 Disiapkan
14 Dec 2021 -
Tujuh Kantor Pajak Besar Penuhi Target Setoran
14 Dec 2021 -
Yuk, Menggali Utang di Negeri Sendiri
14 Dec 2021 -
-
