Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1369 )

Presiden Prabowo Subianto Mengajak Para Elite Partai Politik Pendukung Pemerintahannya

KT3 15 Feb 2025 Kompas (H)

Presiden Prabowo Subianto mengajak para elite partai politik pendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029. Atas ajakan tersebut, semua elite parpol di KIM Plus menyatakan kesiapannya. Namun, untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, sejumlah elite parpol belum bersikap. Ajakan menjaga koalisi itu disampaikan Prabowo dalam silaturahmi bersama pimpinan partai politik (parpol) KIM Plus di kediaman Presiden, di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Semua pimpinan parpol anggota KIM Plus hadir dalam silaturahmi ini. KIM Plus merupakan gabungan parpol pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, plus tiga parpol nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hadir pula dalam silaturahmi ini para anggota Kabinet Merah Putih serta kepala daerah terpilih yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024. Acara ini berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. Seusai acara silaturahmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dalam acara silaturahmi itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar KIM Plus bisa menjadi koalisi permanen. Hal ini dinilai Prabowo sangat penting karena pemerintahan membutuhkan soliditas koalisi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. PKB pun, lanjut Muhaimin, menyambut baik ajakan Prabowo tersebut. Sebab, menurut dia, untuk percepatan pembangunan, koalisi pemerintahan harus kuat dan terus bersatu. Namun, saat ditanya apakah PKB akan mendukung Prabowo maju kembali di Pilpres 2029, Muhaimin tidak menjawab. ”Makasih ya,” ujarnya sambil meninggalkan wartawan.

Pada Kamis (13/2), dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang dihelat di Hambalang, Gerindra sudah menatap Pilpres 2029. Saat itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Gerindra menginginkan agar Prabowo kembali diusung sebagai capres di Pilpres 2029. Keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen juga diungkapkan oleh beberapa elite parpol yang mengikuti acara silaturahmi KIM Plus. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, misalnya. Ia menyebut, semua parpol KIM Plus sudah memiliki kesepahaman untuk membentuk koalisi permanen hingga 2029. ”Kami sudah berpikir koalisi permanen. Semua partai solid, satu visi, loyal kepada Pak Prabowo,” ucap Idrus. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Raja Juli Antoni mengatakan, sebaiknya koalisi ini dilanjutkan sampai Pilpres 2029. PSI menyatakan siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. (Yoga)

Ekonomi

Menjaga Kepercayaan Investor

KT1 15 Feb 2025 Investor Daily (H)

Adanya satu data pertanahan yang clean and clear terkait kebijakan pertanahan sangat diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, khususnya investor properti. Di sisi lain, digitalisasi perlu dioptimalkan agar kebijakan pertanahan lebih transparan dan akuntabel. "Perlu ada satu data yang clear and clean terkait dengan pertahanan, sehingga sangat penting untuk membuat clean and clear aspek pertanahan," ujar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Isu pertahanan itu merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian investor properti terutama terkait dengan status clear and clean (istilah yang sering digunakan dalam urusan pertanahan). Status tanah untuk kasus Indonesia, jelas dia, selalu menjadi hal yang paling mendasar karena acap kali terjadi klaim atau gugatan pihak lain, karena ternyata statusnya belum clean and clear. "Jadi kalau kita mengundang investor, ujung-ujungnya mereka bikin pabrik, bikin mal, bikin perkantoran, dan perumahan di Indonesia pasti butuh tanah untuk pembangunannya. Ketika kemudian tanah masih bermasalah atau tidak clean and clear mereka akan mundur. Seberapa besar potensi investasinya kalau tanahnya tidak clear and clear, biasanya mereka (investor) menarik diri," kata Eko. (Yetede)

Ekonomi

Lee Man Fong, Pelukis yang Disukai Bung Karno

KT1 15 Feb 2025 Tempo

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pameran bertajuk Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Nusantara di Museum Nasional, Jakarta menampilkan karya pelukis besar yang disukai Presiden Soekarno. "Kalau di sini ruang pameran dari koleksi karya seorang pelukis besar, Lee Man Fong. Ini pelukis yang disukai oleh Bung Karno dan bahkan ikut menjadi editor dari lima buku volume koleksi Bung Karno," kata Fadli kepada wartawan, Senin malam, 10 Februari 2025. Yang dimaksud Fadli, buku-buku itu adalah Lukisan-lukisan dan Patung-patung Presiden Soekarno bersampul hitam. Editor buku itu Lee Man Fong, pelukis Istana Negara kala itu. Buku ini dicetak pertama kali di Jepang, pada 1964 dengan ukuran 40 x 30 sentimeter.

Adapun lukisan Lee Man Fong didominasi warna cokelat dan kuning emas. Ia dibingkai dalam pigura berukuran 103 x 50 sentimeter. Delapan lukisan ini terdiri dari gambar dua kelinci, dua bangau, dua kakatua, singa, dua merpati, dua bebek, dan dua anjing. Fadli tidak mendetailkan pemilik koleksi lukisan Lee Man Fong ini. Dia hanya menjelaskan bahwa pameran akulturasi atau percampuran budaya Tionghoa dan Nusantara disediakan itu sejumlah kolektor. "Dipinjamkan dari beberapa kolektor," kata dia. Berdasarkan penjelasan di ruang pameran, Man Fong dilahirkan di Guangzhou, Tiongkok, 14 November 1913. Dari Tiongkok ia pindah ke Singapura. Terakhir ia bermukim Indonesia. "Namun sejauh-jauh menjejak negeri lain, ia masih berstatus warga negara Tiongkok," dikutip dari penjelasan di ruang pameran. Ia meninggal di Puncak, Jawa Barat, pada 3 April 1988.

Pameran akulturasi budaya Tionghoa itu akan berlangsung selama tiga bulan ini, sejak dibuka 11 Februari 2025, menghadirkan sejumlah lukisan Lee Man Fong bertema satwa, yang menjadi salah satu tema favorit dalam kariernya sebagai pelukis. Lukisan itu bermedium cat minyak di atas hardboard atau bahan komposit serat kayu. Tema satwa selalu muncul dalam lukisan Man Fong lantaran dipacu oleh oleh dorongan banyak orang agar dirinya melukis cap ji shio atau dua belas satwa yang mewakili tahun kelahiran. "Cap ji shio dalam astrologi Tiongkok dipercaya mengisyaratkan perjalanan nasib seseorang," dikutip dari buku Melipat Air: Jurus Budaya Pendekar Tionghoa, Lee Man Fong, Siaw Tik Kwie, Lim Wasim karya Agus Dermawan T. Dalam buku itu, Man Fong menggambarkan satwa shio itu secara realistik, teknik, dan gaya yang dihadirkan adalah gabungan chinese-western art. Sementara setting lingkungan dan alam yang disuguhkan umumnya beraroma Tiongkok dan Indonesia. (Yetede)

Ekonomi

Keberlanjutan Lingkungan dan Rekonsiliasi Ekonomi Sawit

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa memanfaatkan produk-produk pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Beberapa di antaranya replanting sawit yang disisipkan dengan tanaman padi gogo hingga pemanfaatan sawit untuk bahan bakar nabati, seperti biodiesel. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat membuka International Conference of Oil Palm and Environment (ICOPE) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (12/2/2025). ICOPE edisi ke-7 digelar Sinar Mas Agribusiness and Food, WWF Indonesia, dan lembaga penelitian pertanian asal Perancis, Cirad. Acara yang berlangsung hingga Jumat (14/2) diikuti sekitar 500 peserta. Selama tiga hari, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai praktik-praktik berkelanjutan dalam industri sawit. ”Sawit ini bargaining bangsa kita terhadap dunia. Sawit Indonesia sudah berkontribusi pada dunia dan kita ingin terus naik. Caranya hanya dua, yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, yang juga memerlukan kajian dan penelitian,” ujar Sudaryono, yang menyebut Indonesia berkontribusi sebesar 58 persen pada kebutuhan kelapa sawit global.

Ia menambahkan, selain dampak perubahan iklim, sawit dihadapkan pada tantangan dari sisi internasional, mulai dari isu lingkungan, hak asasi manusia, hingga munculnya kebijakan EUDR (European Union on Deforestation-free Regulation) atau regulasi pengenaan produk bebas deforestasi dari Uni Eropa. Atas kondisi itu, pemerintah menerapkan surat tanda daftar budidaya (STDB) yang merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 hektar. ”Kami mengimbau pemerintah, sektor swasta, stakeholder terkait, lembaga swadaya masyarakat(LSM), pekebun, dan semua yang terlibat dalam komunitas sawit untuk mengembangkan penerapan pertanian berkelanjutan. Juga menjaga industri sawit terus bergerak menuju standar keberlanjutan yang lebih tinggi,” kata Sudaryono. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) pada Januari-Oktober 2024 sebesar 43,78 juta ton atau 4,56 persen lebih rendah daripada periode sama pada 2023.

Sementara total konsumsi dalam negeri pada Januari-Oktober 2024 sebesar 19,64 juta ton atau meningkat 1,9 persen secara tahunan. Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Franky Oesman Widjaja menuturkan, kelapa sawit ialah anugerah yang dimiliki Indonesia. Selain telah berkontribusi besar pada kebutuhan dunia, secara total, industri sawit juga menyerap 17 juta tenaga kerja. Kegunaan sawit adalah untuk pangan, industri seperti sampo dan kosmetik, serta bahan bakar nabati. Bahkan, sawit juga memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi seperti yang ditargetkan pemerintah. ”Sawit sudah unggul, sudah ’curi start’ dengan tinggi. Tinggal didorong lebih saja. Untuk jangka pendek, intensifikasi diperlukan karena sudah banyak yang waktunya replanting. Dengan dukungan pemerintah, saya yakin akan lebih cepat,” ujarnya. Sinar Mas, kata Franky, terus mendorong praktik pertanian sawit berkelanjutan, termasuk di antaranya terkait treatment terhadap tanah. Bagaimana agar penggunaan unsur kimia dapat terus dikurangi. Apabila semakin optimal, hal itu semakin menguatkan keunggulan sawit. (Yoga)

Ekonomi

Antara Kisah Moko dan dan Realita Hidup

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Kisah Moko di film 1 Kakak 7 Ponakan dan Kaluna di film Home Sweet Loan tidak jauh dari cerita hidup sebagian warga Jakarta. Mereka dipaksa hidup di antara persimpangan mimpi pribadi dan kebutuhan keluarga. Film 1 Kakak 7 Ponakan tengah menjadi perbincangan pencinta film Tanah Air. Kualitas pengambilan gambar hingga kemampuan aktor-aktrisnya pun dianggap ciamik. Lebih dari sekadar hal teknis, alur ceritanya disebut mampu menarik minat penonton. Kisah dalam film yang tayang di bioskop sejak 23 Januari 2025 itu dekat dengan kisah nyata manusia Indonesia. Tokoh utamanya ialah generasi sandwich yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tokoh Hendarmoko atau Moko di film itu tidak pernah menyangka bakal menjadi tulang punggung keluarga. Kehidupannya berubah total ketika kakak dan iparnya meninggal di waktu berdekatan. Sejak itu, hidupnya diimpit mimpi pribadi dan tuntutan keluarga. Moko yang tinggal di rumah kakaknya itu mendadak menjadi orangtua tunggal bagi keponakannya. Keinginannya melanjutkan studi kandas.

Dia harus segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidup Kaluna di film Home Sweet Loan juga tidak kalah keras. Pekerja dari kelas ekonomi menengah ini tinggal bersama keluarga besarnya. Di sana, ada bapak-ibu dan dua kakaknya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Dalam film itu, mimpi Kaluna sebenarnya sederhana. Dia hanya ingin punya rumah untuk dia tinggali sendiri. Akan tetapi, bukan perkara mudah mewujudkannya. Kerja keras saja tidak cukup. Dia berulang kali meneteskan air mata karena dihadang berbagai rintangan. Sebagai generasi sandwich, ia mesti membiayai kebutuhan keluarga. Dengan penghasilan minim, tetapi dihujani kebutuhan yang banyak, impiannya seperti mustahil terwujud. Meski berbeda panggung, nestapa Moko dan Kaluna dirasakan sebagian warga Jakarta, khususnya kelas menengah. Kisahnya kurang lebih serupa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), penghasilan rata-rata kelas menengah di Indonesia tahun 2024 berkisar Rp 2.040.262-Rp 9.909.844 perkapita per bulan. Selain penghasilan, kelas menengah juga dapat didefinisikan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan.

Menurut laporan World Bank, kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulan per kapita. Salah satu di antara kelas menengah Jakarta itu ialah Mia Auliani (28). Dia tulang punggung keluarga. Dengan gaji Rp 5.396.791 atau setara upah minimum provinsi Jakarta, dia harus menghidupi orangtua, kakak, dan adiknya. ”Kakak saya ada gangguan mental. Ibu dan ayah sudah tidak bekerja. Adik baru sebentar lagi akan memasuki perguruan tinggi,” tutur warga Jakarta Timur ini, Jumat (14/2/2025). Sebagai anak tengah, Mia sejauh ini menanggung semua biaya kehidupan di rumah. Dari bayar listrik, tagihan air, kontrakan, hingga utang orangtua. Bebannya bertambah banyak saat mesti menanggung biaya kesehatan orangtua dan saudara, hingga biaya pendidikan adiknya. Ujungnya, ia mesti mengalah. Pendapatan yang mestinya bisa untuk rencana masa depan harus dikorbankan. Itu termasuk mengorbankan impiannya, seperti menunda perkawinan demi memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Yoga)

Ekonomi

Kenali Risiko pada Aset Kripto Yang Sedang Naik Turun

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Aset Kripto menjadi salah satu aset yang sedang naik daun dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran Google Trends, pencarian kata crypto pun mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, apalagi saat momentum bitcoin halving yang terjadi pada tahun lalu. Bitcoin halving terjadi ketika imbal hasil untuk petambang dipotong 50 persen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan masuknya bitcoin baru ke pasar sehingga nilainya terjaga dan jumlah bitcoin yang beredar pun terkontrol. Indonesia menunjukkan peningkatan eksponensial dalam adopsi aset kripto. Laporan Chainalysis tahun 2024 mencatat, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam Global Crypto Adoption Index. Jumlah pengguna aset kripto di Indonesia pun terbilang sangat fantastis mencapai 22,9 juta akun, dengan nilai transaksi tahunan mencapai Rp 650,6 triliun, meningkat 335,9 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekosistem aset keuangan digital global. Pengguna aset kripto pun berasal dari berbagai latar belakang dan sangat beragam, baik dari segi pekerjaan, umur, maupun tingkat pengetahuan terhadap aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya literasi aset kripto. Peningkatan literasi keuangan masyarakat terhadap aset kripto merupakan bagian dari upaya pelindungan konsumen dan menjadi elemen kunci untuk mencegah misinformasi, manipulasi pasar, serta praktik investasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk meningkatkan literasi dimaksud, sampai dengan Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)telah menyelenggarakan berbagai program edukasi keuangan digital (digitalfinancial literacy/DFL) di 10 kota di Indonesia. OJK bersama dengan Bappebti, asosiasi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya juga menyelenggarakan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 pada 3 sampai dengan 27 Februari 2025. Pada kegiatan dimaksud akan dilaksanakan sosialisasi mengenai aset kripto dan blockchain.

Sosialisasi akan dilaksanakan di empat kota, yaitu Medan, Makassar, Surabaya, dan Pontianak. Diharapkan, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang aset kripto, masyarakat akan mampu untuk mengambil keputusan investasi yang bijak dan cerdas. Literasi keuangan di aset kripto tidak hanya mengenai pengenalan tentang aset kripto, seperti pengembang dan proyek dalam jaringan aset, tetapi juga risiko berinvestasi di aset kripto. Fear of missing out (FOMO) menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi dan dilakukan oleh investor kripto. FOMO merupakan kondisi investor terburu-buru untuk membeli aset kripto karena kekhawatiran akan kehilangan peluang keuntungan. Kondisi ini identik dengan pertimbangan prematur ketika mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan analisis terhadap aset kripto yang akan dibeli. Hindari membeli aset kripto karena FOMO dan pahami risiko investasi di aset kripto. Risiko berinvestasi Berikut beberapa risiko berinvestasi di aset kripto, antara lain, pertama, pahami aset kripto merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Problem ”Abadi” Tata Kelola Elpiji 3 Kilogram

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Kisruh elpiji 3 kilogram pekan lalu mengingatkan kembali publik akan karut-marutnya tata kelola barang bersubsidi ini, yang kerap penyalurannya tidak tepat sasaran. Sebagai komoditas strategis, kebutuhan ”gas melon” ini selalu dipenuhi meski harus impor. Namun, terus melebarnya disparitas harga dengan elpiji nonsubsidi bisa menjadi bom waktu. Per 1 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur elpiji 3 kg hanya dapat dibeli masyarakat di pangkalan atau subpenyalur. Pengecer seperti warung tak bisa lagi menjualnya sehingga antrean mengular di pangkalan. Setelah menuai reaksi publik, pemerintah membolehkan pengecer menjual elpiji 3 kg sambil meningkatkan status mereka menjadi sub pangkalan. Di balik kisruh itu, semrawutnya tata kelola elpiji 3 kg sejatinya lama belum terselesaikan. Pola distribusi yang terbuka membuat siapa pun bebas membeli, meski terpampang tulisan ”Hanya untuk Masyarakat Miskin” di badan tabung.

Salah satu pangkal persoalan ialah disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji non- subsidi kian melebar. Berdasarkan regulasi yang berlaku, sejak 2007, harga jual eceran (HJE) elpiji 3 kg di titik serah atau agen atau penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Adapun di pangkalan ada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan setiap pemerintah daerah. HJE itu bertahan meskipun harga keekonomian (pasar) jauh beranjak dalam 17 tahun terakhir. Lantaran disubsidi negara, harga jual elpiji 3 kg di masyarakat tetap rendah. Meski harga di pengecer mencapai Rp 25.000 per tabung, misalnya, tetap lebih murah dari pada harga keekonomian sekitar Rp 42.000 per tabung. Di sisi lain, harga elpiji nonsubsidi mengikuti perkembangan pasar. Harganya ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero), mengacu pada harga gas acuan kontrak (CP) Aramco. Harga dipengaruhi dinamika harga gas internasional.

Sebagai perbandingan, taruhlah harga elpiji 3 kg Rp 18.000 per tabung dan harga elpiji 5,5 kg (nonsubsidi) Rp 105.000 per tabung. Bila dibagi volume masing-masing, harga elpiji 3 kg ialah Rp 6.000 per kg dan elpiji nonsubsidi Rp 19.090 per kg atau tiga kali lebih mahal. Senior Policy Adviser Indo-Pacific pada Centre for Policy Development (CPD), Ruddy Gobel, Jumat (7/2/2025), menyebut, disparitas harga menjadi akar persoalan penyaluran elpiji subsidi yang tak tepat sasaran. Peredaran elpiji 3 kg jauh lebih besar daripada elpiji nonsubsidi meskipun diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro kecil. ”Fakta itu menunjukkan, setiap orang tidak ingin melepas privilege-nya untuk membeli barang yang lebih murah meskipun itu bukan haknya,” kata Ruddy. Di sisi lain, dengan sistem penyaluran resmi Pertamina yang hanya sampai pangkalan, harga jual elpiji 3 kg di tingkat pengecer tidak bisa dikontrol. Warga tidak keberatan membeli lebih mahal selama mudah dan cepat didapat. Oleh karena itu, Ruddy menilai perlu evaluasi terhadap HJE disertai dengan strategi dan peta jalan dalam pembenahan tata kelola subsidi elpiji 3 kg. (Yoga)

Ekonomi

Berpotensi Picu Kenaikan Pemangkasan Biaya Kuliah

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyasar tunjangan dosen non-PNS, berbagai jenis bantuan sosial beasiswa, hingga layanan publik di perguruan tinggi. Pemangkasan anggaran ini dapat mengakibatkan naiknya biaya kuliah mahasiswa. Pemangkasan anggaran di Kemendiktisaintek yang semula direncanakan Rp 22,5 triliun diubah menjadi sekitar Rp 14,3 triliun. Pemangkasan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang menyubsidi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) diusulkan mencapai 50 persen dari total anggaran Rp 9,8 triliun. Demikian juga alokasi untuk PTN badan hukum dipangkas 50 persen dari total Rp 6 triliun. Bantuan kelembagaan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) juga dipangkas 50 persen dari total Rp 365 miliar. Bantuan sosial yang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak dipangkas nyatanya juga terdampak.

Di Kemendiktisaintek, bantuan sosial meliputi beasiswa Kartu Indo nesia Pintar (KIP) Kuliah untuk membiayai mahasiswa dari keluarga tidak mampu di PTN/PTS dipotong 9 persen, dengan efisiensi sekitar Rp 1,3 triliun. Bahkan, beasiswa kuliah dosen dan tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri pun dipotong 25 persen. Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/2/2025), menyayangkan pemotongan anggaran operasional pendidikan tinggi yang berdampak pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Padahal, pemangkasan diharapkan tidak sampai mengurangi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. ”Alokasi BOPTN untuk tiap PTN sebenarnya belum mampu menutupi biaya kuliah tunggal atau BKT tiap mahasiswa. Pungutan UKT untuk mahasiswa nyatanya masih di bawah BKT, bahkan dengan subsidi pemerintah lewat BOPTN, belum menutupi. Jadi, kami meminta supaya BOPTN dan KIP Kuliah jangan sampai ada pemotongan,” kata Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Eduart mengatakan, belum semua PTN mampu mencari sumber pendanaan lain di luar UKT mahasiswa. Di kawasan timur Indonesia, misalnya, pendapatan dari UKT bisa mencapai 50-60 persen dari pendapatan kampus. ”Kami mohon ada kebijakan yang matang dalam efisiensi bantuan langsung ke perguruan tinggi yang menyasar dosen dan mahasiswa,” tutur Eduart. Demikian juga efisiensi KIP Kuliah, menurut Eduart, seharusnya dibatalkan. Setiap PTN wajib menerima minimal 20 persen mahasiswa tidak mampu. Nyatanya, banyak PTN yang menerima mahasiswa tidak mampu di atas 20 persen. Sebab, penerimaan mahasiswa baru di PTN di semua jalur melihat kemampuan calon mahasiswa baru, bukan dari kemampuan ekonomi keluarga. ”Semakin banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang diterima, berarti subsidi dari PTN akan besar. Selama ini, kuota KIP Kuliah tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu. Kampus pun menyubsidi dengan memasukkan mereka di golongan 1 dan 2 dengan UKT dari nol rupiah hingga Rp 500.000 per semester. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Mengubah Kebijakannya Pembiayaan Retret Kepala Daerah dari Kemendagri

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Setelah disorot sejumlah pihak, pemerintah mengubah kebijakannya terkait pembiayaan penyelenggaraan retret bagi kepala-wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 setelah pelantikan pada 20 Februari. Yang semula dibayar bersama dari anggaran pusat dan daerah, kini diubah menjadi sepenuhnya dibiayai pusat, dalam hal ini dari anggaran Kementerian Dalam Negeri. Meski kebijakan pembiayaan berubah, penyelenggaraan retret tetap dikritik karena dinilai kontradiktif dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan belanja negara. Kebijakan terbaru dari pemerintah itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ. Dari kopi surat yang diperoleh Kompas, surat diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 13 Februari 2025. Dalam surat disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala-Wakil Kepala Daerah 2025 selama di Akademi Militer (Akmil), Magelang, sepenuhnya dibiayai dari APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kemendagri. Materi dalam surat mengubah arahan Mendagri yang tertuang dalam SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ.

Dalam surat itu disebutkan, pembiayaan orientasi kepemimpinan yang bakal berlangsung di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, 21-28 Februari, ditanggung bersama Kemendagri dan pemerintah daerah. Kemendagri membayar biaya penyelenggaraan, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekalan dibayar kepala-wakil kepala daerah. Di dalam surat disebutkan pula nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, yakni Rp 2.750.000 per hari. Jika dikalikan delapan hari, total biaya yang harus dikeluarkan selama retret Rp 22 juta per orang. Maka, dengan jumlah peserta kepala daerah 505 orang dari 505 daerah, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar. Namun, jika wakil kepala daerah diinstruksikan untuk ikut serta dalam retret tersebut, minimal biaya yang harus dikeluarkan dari APBD sekitar Rp 22,2 miliar. Jumlah yang dikeluarkan bisa lebih besar karena kepala-wakil kepala daerah berpotensi mengajak ajudan dan timnya untuk mengikuti kegiatan itu.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025),

mengatakan, retret merupakan bagian dari program strategis pemerintah sehingga tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran untuk retret pun ditegaskannya bakal diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kemendagri. ”Soal berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya. Meski tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan retret sudah dicoba untuk diefisienkan. Misalnya, menurut Juri, durasi retret yang semula 14 hari dipangkas menjadi hanya berlangsung tujuh hari. Teknologi informasi Meski retret dinilai penting, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman justru menilai sebaliknya.Retret dinilainya tidak akan efektif untuk bisa menyinkronkan kebijakan hingga program pembangunan pusat dan daerah. ”Tidak efektif, kenapa? Sebab, persoalan ketidaksinkronan pusat dan daerah selama ini sebetulnya berakar pada kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya, antara ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pemda dan UU sektoral,” jelas Herman. (Yoga)

Ekonomi

Industri Otomotif Indonesia Mempunyai Prospek Besar Seiring Pertumbuhan Ekonomi

KT3 14 Feb 2025 Kompas (H)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri otomotif Indonesia memiliki prospek yang besar seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk yang terus tumbuh. Apalagi, rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. ”Rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah, yakni 99 unit per 1.000 orang. Masih banyak ruang bagi investor (sektor industri otomotif) untuk tumbuh di Indonesia,” ujar Agus dalam pidato pembukaannya di ajang Indonesia International Motor Show atau. IIMS 2025, Kamis (13/2/2025), di Jakarta. Dalam pembukaan tersebut, hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto, serta Staf Khusus Presiden Yovie Widianto. Selain itu, turut hadir Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung. Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2025.

Menurut Agus, sebagai perbandingan, rasio kepemilikan mobil di Malaysia mencapai 490 unit per 1.000 orang, Thailand 275 unit per 1.000 orang, dan Singapura 211 unit per 1.000 orang. Sementara di Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, Jepang 670 unit per 1.000 orang, dan Australia 776 unit per 1.000 orang. Kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Agus mengakui bahwa penjualan mobil dalam negeri belum menggembirakan. Kendati demikian, ada prospek yang besar. Berdasarkan data yang ada, penjualan mobil dari pabrikan ke diler (wholesale) pada Januari 2025 turun 11,3 persen secara tahunan. Pada Januari tahun ini, penjualan mobil secara wholesale sebanyak 61.843 unit, sementara pada Januari 2024 sebanyak 69.758 unit. ”Dengan kondisi pasar yang sedang lesu ini, semua pemangku kepentingan di sektor industri otomotif, termasuk pemerintah, perlu mencari terobosan agar konsumen berminat kembali berbelanja produk otomotif,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut Agus, tidak tinggal diam. Salah satu kebijakan pemerintah saat ini untuk menggairahkan pasar otomotif nasional adalah dengan pemberian sejumlah insentif, seperti insentif perpajakan untuk mobil jenis hibrida berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah sebesar 3 persen. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung gerakan transisi menuju energi ramah lingkungan. Sementara itu, Daswar menyampaikan, kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Insentif tersebut diharapkan berkontribusi pada rantai pasok industri sektor otomotif nasional. Kredit selektif Selama 2024,tren pembiayaan otomotif tumbuh melambat akibat tertekannya daya beli masyarakat sehingga industri pembiayaan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Kehadiran pameran diharapkan dapat memberi angin segar di tengah lesunya pasar otomotif. (Yoga)