Berdasarkan rapat dengar pendapat yang diadakan setiap komisi di DPR dengan para mitra kerjanya dengan agenda rekonstruksi atau revisi atas efisiensi anggaran, di Jakarta, Rabu (12/2/2025), dipastikan tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang lolos dari efisiensi anggaran. Anggaran Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis pun dipangkas 0,284 persen atau setara Rp 201,9 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Sebelumnya terdapat 17 kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terkena pemangkasan anggaran, di antaranya institusi-institusi penegak hukum dan pertahanan serta Badan Gizi Nasional. Namun, kini, dipastikan tidak ada satu pun kementerian dan lembaga yang bebas dari kebijakan pemangkasan anggaran. Rapat dengar pendapat antara Badan Gizi Nasional dan Komisi IX DPR pun digelar mendadak pada Rabu malam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, rapat tersebut tidak terjadwal dalam agenda DPR.

Kuliner yang memikat jadi magnet bagi konsumen, bahkan turut memikat wisatawan dari beragam daerah dan negara. Lekat dengan aspek kuliner, gastronomi alias seni menyiapkan, memasak, hingga memproduksi ragam santapan dan sajian berperan bak lidah penghubung memperkenalkan ciri khas kebudayaan. Salah satu pendongkrak pamor ragam restoran adalah predikat berbintang serta penghargaan dari para pakar dan kritikus makanan ternama. Nama restoran dapat melejit ketika mendapatkan penghargaan prestisius ini. Michelin Guide, misalnya, salah satu produk panduan perjalanan yang mendunia merupakan bagian dari Grup Michelin, produsen manufaktur ban asal Perancis. Perusahaan itu merambah ke dunia kuliner yang terkenal dengan penghargaan ”Bintang Michelin” atau Michelin Star. Dilansir dari Statista, pada April 2024, nilai tengah harga menu restoran berpredikat ini sebesar 179 dollar AS atau Rp 2,9 juta dengan kurs Rp 16.453 per dollar AS. Rata-rata harga menu yang menyandang bintang tiga Michelin mencapai 356 dollar AS atau setara Rp 5,8 juta.

Dalam laman Michelin Guide tertulis bahwa bintang Michelin menekankan pada pengalaman terbaik kala menyantap sebuah menu. Penghargaan ini diberikan tiap tahun oleh tim anonim dan independen. Mereka akan mengevaluasi tiap tahun. Setidaknya ada lima kriteria yang digunakan ketika menilai sebuah restoran. Komponen itu adalah kualitas bahan baku; penguasaan teknik memasak dan kuliner; harmoni rasa; karakter koki yang diekspresikan melalui sajian; serta konsistensi dalam waktu berbeda pada seluruh menu. Ada pula penghargaan khusus yang disebut ”Bib Gourmand Award”. Biasanya, restoran-restoran dengan penghargaan ini menunjukkan cara memasak yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan gampang dimakan. Restoran ini juga memberi kepuasan tersendiri bagi penikmat kuliner dengan harga wajar atau terjangkau. Dalam laman Michelin Guide setidaknya terdapat 14 restoran di seluruh dunia yang menyajikan masakan Indonesia berhasil masuk daftarnya. Beberapa di antaranya Wayan di New York (AS), Dancing Fish di Kuala Lumpur (Malaysia), Feria di Treviso (Italia), serta Ron Gastrobar Indonesia di Amstelveen (Belanda). (Yoga)

Dosen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menolak diskriminasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin sesuai status perguruan tinggi negerinya. Para dosen menuntut pembayaran tukin sesuai aturan yang ditetapkan demi mendukung kesejahteraan dan peningkatan kinerja dosen. Oleh karena itu, para dosen ASN di Kemendiktisaintek mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memastikan anggaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek tahun 2025 dapat dibayarkan. Sebab, wacana yang berkembang saat ini, karena keterbatasan anggaran, Kemendiktisaintek hanya akan membayarkan tukin bagi dosen ASN di perguruan tinggi negeri satuan kerja (satker) dan PTN badan layanan umum (BLU) yang belum menerima remunerasi. Tuntutan antara lain datang dari para dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Rabu (12/2/2025). Mereka keberatan atas diskriminasi pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek.

Program pembangunan 3 juta rumah pemerintah memperoleh tambahan dana dari Bank Indonesia senilai Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara turut berkomitmen untuk mendukung tambahan likuiditas program tersebut. Hal ini disepakati dalam pertemuan terbatas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Danantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pertemuan sekitar 1,5 jam ini berlangsung di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Menurut Perry, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam Astacita, BI akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada seluruh bank penyalur kredit ke sektor perumahan.

Insentif tersebut secara bertahap akan diberikan hingga sebesar Rp 80 triliun. ”Kami menyediakan, sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini. Jadi, ini bentuk konkret(dukungan) dari Bank Indonesia,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa malam. KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kesektor-sektor tertentu. Dengan pelonggaran tersebut, bank-bank yang menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan akan menerima likuiditas tambahan. Perry mengatakan, perumahan menjadi salah satu sektor penting yang dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kemajuan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain atau efek berganda. Misbakhun menambahkan, KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian.

PT Astra International Tbk. menyabet peringkat 118 dalam nominasi World Best Companies Asia Pacific 2025 versi Majalah Time. Perusahaan multinasional ini masuk menjadi salah satu dari 500 perusahaan di Asia Pasifik yang dirangking oleh mingguan asal Amerika Serikat itu. Penilaian didasarkan pada tiga aspek, yakni survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi keberlanjutan atau data mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dari kriteria itu, perusahan yang didirikan sejak 1957 ini memperoleh nilai 88.26. Head of Corporate Communications Astra International Boy Kelana Soebroto menyambut baik pengakuan oleh Majalah Time yang bekerja sama dengan Statista, lembaga riset penyedia data dan pemeringkat pasar serta konsumen itu. Pengakuan ini, ujar dia, bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-68 Astra pada Februari 2025.

“Semoga dapat menjadi motivasi untuk Insan Astra yang senantiasa menjadi kekuatan dan mengantarkan Astra dapat bergerak bersama hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Boy dalam keterangan resminya, Kamis, 13 Februari 2025. Dalam daftar ini, separuh dari 10 perusahaan teratas merupakan perusahaan perbankan atau perusahaan yang bergerak di jasa keuangan. DBS, bank asal Singapura, menempati peringkat pertama. Ia disusul Maybank dari Malaysia yang menduduki peringkat kedua. Dari 10 perusahaan teratas, tiga di antaranya adalah perusahaan otomotif yang memimpin transisi ke kendaraan listrik (EV). Kia, produsen otomotif asal Korea Selatan, menempati posisi ketiga dalam datar tersebut. Nissan Motor Corporation dari Jepang dan Hyundai dari Korea Selatan menyusul di peringkat 9 dan 10. World's Best Companies oleh Majalah Time adalah daftar tahunan yang merangkum perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai penjuru dunia. Daftar ini disusun berdasarkan hasil survei oleh Majalah Time bekerja sama dengan lembaga riset Statista. Tahun lalu, Astra juga masuk dalam jajaran perusahaan terbaik dunia atau “World’s Best Companies of 2024” versi Majalah Time. Saat itu, Astra menempati posisi ke-435 dari 1.000 perusahaan global. (Yetede)

Tarif Trump Kawan dan lawan terimbas. Tarif menjadi ciri khas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak dilantik. Berbagai negara mencari siasat untuk lolos dari imbas kebijakan tanpa pandang bulu itu. Kebijakan terbaru Trump diberlakukan untuk semua impor baja dan aluminium. Pada Senin (10/2/2025) waktu Washington DC atau Selasa pagi WIB, Trump mengumumkan kebijakan yang menyasar kawan dan lawan AS itu. ”Kita dihantam teman dan lawan dalam hal ini. Sekarang waktunya mengembalikan kejayaan industri Amerika Serikat,” kata Trump. Cuma Australia yang mungkin selamat dari kebijakan itu. ”Di dalam neraca perdagangan AS-Australia, AS surplus sehingga kita tak perlu memberi mereka tarif,” kata Trump Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott mengatakan, RI-Australia perlu bekerja sama menghadapi perkembangan ini. ”Kunci menghadapi ancaman penjatuhan tarif impor oleh Trump ialah kemampuan bernegosiasi dengannya. Pada masa jabatan Trump sebelumnya (2017-2021), Indonesia dan Australia bisa melakukannya,” ujarnya.

Terlepas dari kemampuan bernegosiasi dengan Trump, Westacott menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dua arah Indonesia dan Australia. Keragaman sektor investasi akan memajukan perekonomian kedua negara dan memperkuat ketahanan pembangunan. Para pengamat ekonomi mengkritik kebijakan Trump. Sebab, ia menggunakan tarif sebagai satu senjata untuk menyelesaikan semua persoalan. Apabila mengamati perkembangan soal tarif ini, terlihat setidaknya ada tiga kegunaan tarif oleh Trump. Pertama, ia memakainya sebagai senjata politik untuk menekan. Ini  terlihat dari tarif yang dijatuhkan kepada Kanada dan Meksiko, tetangga langsung AS yang terikat perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Penjatuhan tarif ini kemudian ditangguhkan 30 hari menyusul perundingan terpisah dengan Kanada dan Meksiko. 

Kementerian Kesehatan tengah merampungkan pembahasan mengenai perubahan mekanisme tarif layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Besaran tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis rumah sakit, tetapi pada jenis penyakit yang dilayani. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (11/2/2025), mengatakan, mekanisme pembayaran tarif layanan ke faslitas kesehatan akandiubah dari yang sebelumnya berdasarkan tarif INA-CBGs atau Indonesia Case Based Group menjadi iDRG atau Indonesia Diagnosed Related Group. Tarif INA CBGs dalam pelaksanaan JKN mempertimbangkan jenis rumah sakit yang memberikan pelayanan. Terdapat enam jenis rumah sakit saat ini, yakni kelas D, kelas C, kelas B, dan A, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Tarif ini juga disusun berdasarkan kelas perawatan, yakni perawatan untuk kelas 1, 2, dan 3.

Namun, mekanisme tersebut akan diubah dalam mekanisme iDRG. Tarif berdasarkan iDRG akan dibayarkan berdasarkan kesamaan klinis dan kemiripan penggunaan sumber daya dalam perawatan pasien. Dengan perubahan mekanisme tarif pembayaran layanan ini pula, klasifikasi rumah sakit dengan tipe A, B, C, dan D akan dihapus. Jenis rumah sakit akan dibedakan berbasis kompetensi, mulai dari dasar, madya, utama, dan paripurna. ”Kami mau mengubah pengelompokan tarif yang selama ini namanya INA CBGs, kami mau ubah menjadi Indonesia DRG. Kenapa? Sebab, INA CBGs itu kami ambil modelnya dari Malaysia. Kita impor saja. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan kemudian paket-paketnya juga enggak cocok,” tutur Budi. Kelas standar Budi mengatakan, perubahan tarif layanan ini akan disesuaikan dengan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) yang, menurut rencana, mulai diterapkan secara menyeluruh pada Juli 2025. Sebanyak 21,6 persen dari total rumah sakit atau 600 rumah sakit telah mengimplementasikan semua kriteria KRIS.

Sementara sebanyak 43,6 persen rumah sakit baru sebagian menerapkan kriteria KRIS dan 34,3 persen belum mengimplementasikan KRIS. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan, penerapan kelas standar akan berpengaruh dengan tarif layanan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya kelas standar, itu berarti akan diterapkan satu tarif pelayanan. ”Jadi, nanti semuanya satu tarif. Misalnya, sectio (sectio caesarea/operasi sesar), mau dilakukan di RSCM atau di RSUD, pokoknya tarif sectio sama,” ujarnya. Ia menambahkan, ”Kelas rawat inap standar ini juga berarti untuk BPJS tidak ada lagi kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Semuanya kelas standar sehingga tarifnya satu.” Merujuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, telah diatur 12 kriteria ruang rawat inap dalam KRIS. Kriteria tersebut, antara lain, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi; terdapat ventilasi udara; pencahayaan ruangan; nakas per tempat tidur; temperatur ruangan; ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, dan penyakit infeksi atau noninfeksi; kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. (Yoga)

Wartawan menjadi garda terdepan dalam mendorong kesehatan mental masyarakat. Namun, siapa yang peduli dengan kesehatan mental jurnalis? Pers dibangun dengan cita-cita ideal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi pilar keempat demokrasi. Karena itu, media dan pekerja pers senantiasa dituntut bekerja penuh dedikasi dan berintegritas. Idealisme itu membuat pekerja pers, baik wartawan maupun editor, bekerja penuh tekanan hingga memengaruhi kesehatan mental mereka. Pekerjaan jurnalistik membuat banyak wartawan terpapar dengan berbagai peristiwa traumatis yang membekas dalam jiwa mereka. Dalam situasi tertentu yang membuat banyak orang menghindar, seperti bencana alam atau teror bom, wartawan justru harus maju paling depan untuk jadi saksi utama atas peristiwa yang terjadi sehingga bisa melaporkan kepada masyarakat dengan akurat.

Menyaksikan penderitaan manusia, mulai dari kematian, kecelakaan, penyakit kronik, gangguan mental, bencana, kekerasan, ketidakberdayaan, kejahatan, terorisme, hingga perang, bisa memunculkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Masalahnya, paparan peristiwa traumatik ini kerap dianggap wajar, bahkan heroik. Data Dart Center, Sekolah Jurnalistik Columbia, New York, Amerika Serikat, berdasarkan sejumlah studi tahun 2001-2011, menunjukkan 80100 persen wartawan pernah terpapar peristiwa traumatik yang terkait pekerjaannya. Sebanyak 92 persen wartawan melaporkan paparan peristiwa traumatik itu berlangsung berulang minimal empat kali. Studi kesehatan mental wartawan yang dilakukan psikolog klinis dan mitra pendiri lembaga layanan psikologi Enlightmind, Nirmala Ika Kusumaningrum, juga menemukan hal sama. ”Wartawandipandang sebagai sosok yang harus kuat sehingga mereka terus dibebani dengan hal sama meski itu menimbulkan trauma,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Pemerintah Provinsi Jakarta akan membuat quick response code atau kode QR untuk warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kilogram. Langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho mengatakan, saat ini warga hanya perlu menunjukkan KTP untuk membeli elpiji 3 kilogram (kg). Namun, mekanisme penggunaan KTP belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta. ”Nanti kami atur. Kami hitung ada berapa pengguna elpiji 3 kg yang ada di Jakarta, dan siapa yang berhak menerima. Database-nya kami lengkap. Nanti mau dibikin seperti QRIS,” kata Hari, Selasa (11/2/2025). Nantinya, kode QR tersebut tidak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat, tetapi juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

”Ini tidak bisa langsung seketika. Kami perlu lakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Kemudian, sistemnya harus pas juga,” kata Teguh. Pemprov Jakarta akan terus memantau ketersediaan stok gas elpiji 3 kg selama Ramadhan hingga IdulFitri 2025. Pemprov Jakarta juga akan melakukan diskusi ulang bersama pemerintah pusat soal kuota gas bersubsidi untuk warga Jakarta. Jakarta mengajukan usulan kuota sebesar 433.933 metrik ton (MT) atau 4 persen lebih besar dari realisasi 2024. Namun, kuota yang disetujui untuk Jakarta pada 2025 hanya sebesar 409.244 MT (kurang lebih 5 persen lebih rendah dari usulan). Operasi pasar Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merevisi Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 terkait klasifikasi pengguna atau penerima gas elpiji 3 kg. Sebab, penting bagi Pemprov Jakarta menyiapkan langkah preventif mengantisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Selainitu, sangat penting juga bagi Disnakertransgi Jakarta memastikan keamanan tabung gas elpiji 3 kg. Sebab, sering terjadi kasus kebakaran akibat ledakan gas elpiji 3 kg. (Yoga)