Labirin | News & Update

;

Internasional

( 1352 )

Luhut Meminta Masyarakat Untuk Tidak Tergesa-gesa Menilai Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo

KT1 18 Feb 2025 Tempo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tagar Kabur Aja Dulu yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Luhut meminta masyarakat untuk tidak tergesa-gesa menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Ini kan baru 100 hari, saya pikir enggak usah terburu-buru untuk bilang puas enggak puas,” ucap Luhut kepada awak media seusai acara Indonesia Economic Summit 2025 yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Februari 2025. Adapun tagar #KaburAjaDulu juga menjadi bentuk kekecewaan anak muda yang melihat mahalnya pendidikan di Indonesia, tetapi lapangan pekerjaan minim. Menurut Luhut, pemerintah telah melakukan sejumlah hal untuk menyerap tenaga kerja muda. Contohnya, perusahaan BUMN Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) telah mempekerjakan sekitar 300 anak muda untuk digitalisasi.

“Itu semua Presiden Prabowo yang kasih dorongan, dan memberikan fasilitas begitu, ya kalau belum jadi, kan baru seratus hari,” kata dia. “Kita lihat lah sampai nanti awal tahun depan, atau akhir tahun, progresnya.” Beberapa pekan ini, media sosial ramai dengan tagar #KaburAjaDulu yang berisi ajakan untuk bekerja di luar negeri. Hal tersebut diduga bermula dari kekecewaan beberapa warga negara Indonesia (WNI) terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak peduli terhadap nasib rakyat. Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tersebut adalah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh Prabowo. Tren itu digaungkan warganet sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah ihwal pemangkasan anggaran di beberapa sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan. Akibat pemangkasan anggaran itu, publik khawatir akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Kondisi ini mendorong sjumlah warga Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri dan memulai hidup baru.

Ekonomi

Cara Pesan Connecting Train di KAI Access

KT1 18 Feb 2025 Tempo

PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi penumpang, salah satunya dengan menghadirkan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Access. Fitur ini menjadi solusi bagi penumpang yang kehabisan tiket kereta langsung atau mencari alternatif perjalanan dengan kombinasi jadwal kereta api. Dengan fitur ini, penumpang dapat menggunakan dua kereta dalam satu perjalanan dengan sistem persambungan, sehingga perjalanan tetap dapat dilakukan meskipun tiket langsung sudah habis. Connecting Train adalah fitur pencarian yang membantu penumpang menemukan jadwal kereta alternatif jika rute yang diinginkan tidak memiliki akses langsung, tiket sudah habis, atau jadwal kereta langsung tidak sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Fitur ini hanya berlaku untuk perjalanan kereta antar kota dan dapat digunakan untuk kombinasi kelas kereta yang berbeda, seperti ekonomi dengan eksekutif atau eksekutif dengan eksekutif.

Dengan adanya fitur ini, penumpang memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan tiket perjalanan tanpa harus menunggu jadwal kereta langsung yang mungkin sudah penuh atau tidak tersedia pada tanggal yang diinginkan. Selain itu, fitur ini juga memberikan fleksibilitas bagi penumpang yang ingin menyesuaikan jadwal perjalanan mereka sesuai dengan kebutuhan. 1. Buka aplikasi KAI Access dan cari tiket seperti biasa. 2. Jika tiket langsung tidak tersedia, tombol "Connecting Trains" akan muncul secara otomatis. 3. Klik tombol tersebut untuk melihat opsi perjalanan dengan kereta sambungan. 4. Jika tersedia, informasi tiket akan ditampilkan, termasuk tarif, durasi perjalanan, serta stasiun transit. 5. Lanjutkan proses pemesanan hingga selesai dan lakukan pembayaran. 6. Setelah tiket berhasil dipesan, penumpang akan mendapatkan dua kode booking untuk dua kereta yang digunakan dalam perjalanan.

Jumlah Maksimal Kereta: Penumpang dapat menggunakan maksimal dua kereta dalam satu perjalanan, sehingga akan mendapatkan dua kode booking yang berbeda. Jarak Waktu Transit: Waktu tunggu antara kereta pertama dan kedua minimal 1 jam dan maksimal 24 jam, sehingga penumpang memiliki cukup waktu untuk berpindah ke kereta berikutnya. Perubahan Jadwal dan Pembatalan: Penumpang memiliki fleksibilitas untuk mengubah jadwal atau membatalkan tiket, baik untuk salah satu kereta atau keduanya sesuai dengan kebijakan KAI. Layanan Tambahan (Add-ons): Penumpang dapat menambahkan berbagai layanan tambahan dalam perjalanan mereka, seperti asuransi perjalanan dan taksi Bluebird. Asuransi: Pemesanan asuransi dilakukan secara otomatis untuk seluruh penumpang dalam satu perjalanan Connecting Train dan berlaku untuk kedua kereta. (Yetede)

Ekonomi

Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Menjalar pada Ganggu Investasi ke Pendidikan

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Sejak akhir pekan lalu, jagat dunia maya gencar dengan tagar yang menyerukan kondisi darurat pendidikan Indonesia terkait pemangkasan anggaran pendidikan, baik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selain tanda peringatan darurat dengan gambar Garuda merah, tagar #SaveKIPKuliah dan #Darurat Pendidikan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. ”Jangan biarkan anak-anak dan mahasiswa Indonesia menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” kata Ubaid, Minggu (16/2/2025), di Jakarta. Ubaid menilai, kebijakan anggaran pendidikan saat ini mengindikasikan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan.

Pemotongan anggaran, inkonsistensi pernyataan antarkementerian, dan berkurangnya jumlah penerima bantuan pendidikan merupakan bentuk nyata dari ketidakseriusan pemerintah dalam memastikan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Pemangkasan anggaran pemerintah seharusnya untuk semakin mendukung penguatan sektor pendidikan. Apalagi, ada mandatory spending minimal 20 persen yang wajib ditunaikan oleh pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945. Dari total anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp 724 triliun, Kemendikdasmen mendapat alokasi 4,63 persen atau Rp33,5 triliun. Ini menjadi pertanyaan besar mengingat Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak- anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan menjalankan program Wajib Belajar 13 tahun.

Namun disayangkan, pemangksan anggaran pendidikan yang mengemuka justru meresahkan. Utamanya terkait dengan berkurangnya alokasi pada penerimaan beasiswa yang dibutuhkan masyarakat dan pendidik, dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa lainnya hingga beasiswa studi lanjut dosen. Termasuk juga dukungan kesejahteraan bagi dosen non-PNS. Harus selektif Ubaid mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan anggaran pendidikan agar lebih berpihak pada sektor yang benar-benar membutuhkan, khususnya Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada R Agus Sartono mengemukakan, langkah efisiensi harus dilakukan secara hati-hati agar tak berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pemangkasan harus dilakukan secara selektif. Pengurangan anggaran sebaiknya menyasar pada program yang bersifat administratif, seperti pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, studi banding, seminar, serta tidak berdampak langsung pada mutu pendidikan. (Yoga)

Ekonomi

Daerah Kewalahan Menangani TPA

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Sejumlah pemerintah daerah kewalahan menangani sampah di wilayahnya. Penanganan sampah memerlukan upaya bersama pemerintah pusat-daerah. Persoalan sampah di sejumlah daerah umumnya seputar masalah tempat pemrosesan akhir (TPA). TPA seharusnya memproses sampah menjadi material ramah lingkungan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 306 dari 550 TPA masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang mencemari lingkungan. Contoh terakhir terjadi di TPA Basirih di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KLH menjatuhkan sanksi administratif kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Basirih karena tidak mengelola sampah sesuai UU Pengelolaan Sampah. TPA Basirih masih menggunakan metode pembuangan terbuka. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLH menyegel TPA Basirih per 1 Februari 2025. Sanksi yang diberikan pemerintah pusat ini berdampak pada masalah sampah Kota Banjarmasin.

Dua pekan sejak penutupan TPA Basirih, Jumat (14/2/2025), sampah terlihat menumpuk di beberapa sudut Kota Banjarmasin karena tidak terangkut (Kompas.id, 14/2/2025). Persoalan sampah di Kota Banjarmasin ini juga dialami dan bakal dialami sejumlah kota dan kabupaten lain, seperti TPA Piyungan di Yogyakarta tahun 2024. Hal itu karena Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq akan menindak 306 TPA yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka. UU Pengelolaan Sampah memang mengamanatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, bukan dengan sistem pembuangan terbuka. Dalam UU tersebut, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memantau dan mengevaluasi secara berkala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Kita mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menyegel 306 TPA tersebut agar pemerintah daerah serius mengelola sampahnya. Sanksi penyegelan TPA Basirih, misalnya, membuat Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membuat kebijakan menindaklanjuti penyegelan TPA Basirih. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Resep Lompatan Untuk MBG

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun program itu sempat diragukan sebagian pihak karena keterbatasan anggaran negara, penerima manfaat program ini terus meningkat. Bahkan, ditargetkan 6 juta penerima pada Juli nanti. Program MBG yang dimulai pada6Januari lalu awalnya memiliki jumlah penerima manfaat sebanyak 600.000 siswa yang tersebar di 26 provinsi. Sebagai salah satu janji politik, Presiden Prabowo pun berupaya mengakselerasi program unggulan tersebut. Sekitar satu bulan kemudian, jumlah penerima manfaat bisa mencapai 770.000 siswa atau meningkat 28 persen. Penambahan jumlah penerima manfaat itu pun diungkapkan Presiden Prabowo dalam acara puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). ”Saya diberi tahu bahwa beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak dan akhir bulan Februari sudah sampai1juta. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Target yang dicanangkan Presiden, yakni 6 juta penerima manfaat hingga Juli nanti, terbilang sangat tinggi. Hal itu berarti Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan yang mengelola pelaksanaan MBG harus meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga 10 kali lipat dari jumlah penerima pada Februari ini, dalam waktu lima bulan. Lantas, apa resep Prabowo untuk akselerasi program ini? Di sejumlah sekolah, program ini dapat disaksikan dengan hadirnya distribusi makanan sehat dan bergizi bagi para pelajar pada pagi atau siang hari. Makanan itu diproduksi oleh 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Presiden menuturkan, program MBG merupakan salah satu program yang eksekusinya cepat. Hal ini lantaran masa transisi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya berjalan mulus. Apalagi, BGN yang bertanggung jawab atas program ini telah dibentuk di era pemerintahan Jokowi. Alhasil, program MBG dapat dimulai pada 79 hari setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. ”Beliau (Jokowi) yang bentuk (BGN) sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober dan Januari kita sudah gelar,” kata Prabowo. Didukung penambahan anggaran dari efisiensi Presiden pun terus berupaya menambah anggaran untuk MBG.

Di awal pemerintahan, anggaran untuk MBG sekitar Rp 71 triliun. Kemudian, jumlahnya terus bertambah menjadi Rp 171 triliun. Penambahan anggaran itu berasal dari kebijakan efisiensi anggaran, lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. Presiden menuturkan, akan ada tiga kali penghematan anggaran negara. Pada putaran pertama, negara menargetkan penghematan sebesar Rp 306 triliun. Putaran kedua ditargetkan mencapai Rp 308 triliun. Penambahan anggaran untuk MBG juga akan datang dari dividen badan usaha milik negara (BUMN). Dengan demikian, Presiden menargetkan ada penghematan anggaran sekitar Rp 750 triliun. Sebagian dari hasil penghematan itu, sekitar 24 miliar dollar AS atau setara Rp 390 triliun, akan digunakan untuk membiayai program MBG. ”Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan. Mana bisa, uangnya enggak ada. Uangnya ada, Bung,” ujarnya. Presiden mengatakan, rakyat dan anak-anak tidak boleh kelaparan. Apabila ada anak dari kelompok masyarakat kaya sudah kenyang dan makan enak, makanan dari program MBG dapat diberikan kepada orang lain. Namun, Presiden mengingatkan agar jangan menghina makanan yang diberikan oleh negara. (Yoga)

Ekonomi

Dana Desa Jadi Bancakan Kami Tidak Mau Itu Terjadi

KT3 17 Feb 2025 Kompas (H)

Dana desa disalurkan sejak tahun 2015 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap tahun dikucurkan dana rata-rata Rp 1 miliar untuk setiap desa yang jumlahnya lebih dari 75.000 desa. Namun, di balik dana besar tersebut, korupsi justru menggerogoti keuangan desa. Korupsi di sektor ini bahkan mendominasi kasus korupsi di Indonesia, seperti catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 dan 2023. Memasuki satu dekade penyaluran dana desa, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap program ini? Peran apa yang diharapkan dari dana desa dalam pembangunan Indonesia ke depan? Untuk mendalami ini, Kompas mewawancarai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Selasa (4/2/2025), di Jakarta.

Berikut cuplikan wawancaranya. Bagaimana evaluasi terhadap 10 tahun dana desa? Selama 10 tahun terakhir, dana desa meningkat signifikan hingga Rp 610 triliun dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Dana ini membantu pembangunan desa, tetapi masih ada tantangan dalam pengelolaannya. Masalah utama adalah penyalahgunaan dana oleh oknum kepala desa, termasuk untuk judi online dan kepentingan pribadi. Meskipun yang terlibat relatif kecil, praktik ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, kami di Kemendesa dan PDT bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengawasi aliran dana dan memastikan transparansi. Kamitidak mau dana desa jadi bancakan. Komitmen kami menutup celah korupsi serta memastikan dana desa mendukung visi pemerataan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan sesuai Astacita Presiden. Kami mendukung program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dari Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan digital bagi kepala desa.

Mereka dapat mengajukan aduan atau konsultasi yang akan ditindaklanjuti kejaksaan. Jika ada gangguan dari oknum tertentu, kepala desa bisa lapor ke aparat penegak hukum. Apa rencana ke depan untuk dana desa? Ke depan, dana desa akan difokuskan untuk penggunaan produktif. Sesuai Permendes No 2/2024, minimal 20 persen dana desa harus untuk ketahanan pangan dan berputar menjadi modal. Setiap desa wajib punya BUMDes sesuai potensinya, seperti desa padi, ayam petelur, ikan nila, wisata, ekspor, dan bebas sampah. BUMDes akan menjadi penggerak ekonomi desa dengan skema yang telah disiapkan. Selain itu, BUMDes juga kami arahkan berperan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 83 juta penerima. Jika satu hari butuh 83 juta butir telur, desa harus menjadi produsen, bukan hanya penonton atau mengandalkan impor. Oleh karena itu, desa harus mengembangkan usaha pangan untuk menyuplai langsung keprogram ini. (Yoga)

Ekonomi

Fase Konsolidasi IHSG Segera Berakhir pada Pekan Ini

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Awan hitam yang menyelimuti IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mulai menghilang dipertengahan Februari 2025. IHSG diprediksi mengakhiri fase konsolidasi pada pekan ini, dengan sentimen penggerak yang cukup kuat masih datang dari global, dan juga berbagai data ekonomi domestik. "IHSG diperkirakan cenderung mengakhiri fase konsolidasi di support area 6.550-6.750, untuk selanjutnya menguji level 6.700-6.750 di pekan ini," kata Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan. Secara teknikal, menurut Valdy, stochastic RSI mulai bergerak naik dari oversold area, bersamaan dengan penyempitan negative slope pada MACD. Ini memberikan ruang bagi IHSG untuk mencoba bergerak mendekati resitance 6.750 setelah pada akhirnya pekan lalu ditutup di posisi 6.638.

Pergerakan IHSG, lanjut Valdy, akan mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, dimana indeks-indeks Wall Street kembali ditutup mixed di Jumat (14/2/2025). Dengan penutupan tersebut mencatatkan penguatan mingguan di pekan lalu. "Sentimen utama berasal dari penundaan pengumuman reciprocal tarrifs oleh pemerintahan AS setelah Presiden AS, Donald Trump memerintahkan review terhadap kebijakan tersebut. Faktor lain adalah perlambatan pertumbuhan retail sales ke 4,2% yoy di Januari 2025 dari 4,36% yoy di Desember 2024. Untuk saat ini, nampaknya bad news terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed yang lebih agresif di 2025," papar dia. (Yetede)

Ekonomi

Pengemudi Ojek Online Unjuk Rasa

KT1 17 Feb 2025 Tempo

Serikat pengemudi online kembali memprotes hubungan kerja kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi layanan transportasi daring. Para pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), hingga kurir akan menggelar demo dan aksi off bid atau mematikan aplikasi massal pada Senin hari ini, 17 Februari 2025.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menganggap sistem kemitraan dengan perusahaan telah gagal memberi kepastian hukum bagi pengemudi sebagai pekerja. "Fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol, dan kurir," kata Ketua SPAI Lily Pujiati melalui keterangan tertulis pada Senin, 17 Februari 2025.

Lily berujar fleksibilitas dalam hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebabnya, setiap platform berlomba untuk menerapkan tarif murah, sehingga yang menjadi korban adalah pengemudi yang hanya mengantongi sebagian dari tarif tersebut. Adapun berbagai insentif yang diberikan platform untuk pengemudi juga Lily rasa belum berhasil mensejahterakan para ojol. "Karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketentuan jam kerja 8 jam," ujar Lily. Lily mengklaim masih ada pengemudi ojol yang terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih. Alasannya, pendapatan mereka dihitung per pesanan di aplikasi sehingga harus bekerja ekstra agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Lily, pengemudi online selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi dan bisnis layanan transportasi daring. Namun, kata dia, selama ini platform bisnis sangat diuntungkan dengan profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol. Lily menyatakan keuntungan platform salah satunya meningkat karena perusahaan tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya. "Seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam," ucap Lily. Lily menyebut kondisi tersebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Dibanding kemitraan, kata dia, perusahaan seharusnya menyediakan perjanjian kerja yang bisa menjamin hak-hak para pengemudi seperti diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Yetede)

Ekonomi

Alokasi Dana yang Digelontorkan Besar, tapi Partisipasi Warga yang Kecil

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Satu dekade program Dan Desa, Rp 610 triliun telah digelontorkan untuk kepentingan warga. Penggelontoran dana program ini dimulai pada 2015 dengan anggaran Rp 20,7 triliun. Sementara pada 2024, dana desa yang dikucurkan Rp 71 triliun untuk 75.259 desa di 434 kabupaten/kota. Namun, aliran dana ini tidak diimbangi dengan sosialisasi memadai. Hasil survei Litbang Kompas (4-10 Januari 2025) terhadap 1.000 responden di 38 provinsi menunjukkan, 6 dari 10 warga desa tidak tahu tentang dana desa. Apa pengaruhnya bagi pembangunan desa? Minimnya pengetahuan ini menghambat partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan, yang akhirnya mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Marini (34), warga Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak tahu apa itu dana desa. Padahal, ia tinggal tidak jauh dari kantor kepala desa. ”Pernah baca di Facebook, katanya tiap desa dapat Rp 1 miliar, tapi enggak paham uang apa itu,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Saat ditanya soal pemanfaatan dana desa, Marini menyerahkan sepenuhnya ke kepala desa, asal jalan bagus,tidak banjir, dan kehidupan lancar. ”Yang penting lancar cari makan,” ucapnya. Meskipun desanya sempat heboh dengan kasus korupsi kepala desa, Marini tidak banyak tahu soal kejadian itu. Ternyata, Marini bukan satu-satunya. Survei Litbang Kompas menunjukkan, 75 persen responden tidak tahu atau tidak pernah mendengar tentang kasus korupsi dana desa di daerah mereka. Menanggapi ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berupaya meningkatkan pemahaman warga tentang program Dana Desa melalui menggelar Festival Bangun Desa. Agar lebih menarik, festival melibatkan artis seperti Raffi Ahmad dan Charly van Houten. ”Di acara ini, warga baru sadar ada program Dana Desa. Anak muda pun mulai peduli,” kata Yandri. Acara digelar rutin dua kali sebulan dengan tema berbeda, misalnya Festival Desa Wisata di Jawa Tengah yang menampilkan budaya lokal dan potensi desa.

Selain hiburan, festival ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga agar lebih peduli dan ikut mengawasi dana desa. ”Lewat festival, kami bisa menyisipkan pesan: ’Bapak Ibu, tolong awasi dana desa di sini.’ Kalau hanya pidato formal, sering diabaikan,” kata Yandri. Warga tak dilibatkan Menurut peneliti senior The SMERU Research Institute, Muhammad Syukri, warga mungkin saja melihat hasil pembangunan infrastruktur dari dana desa. Namun, tidak banyak yang tahu berapa dana yang diterima desa, aturan penggunaannya, serta peran Badan Permusyawaratan Desa. Kajian SMERU pada 2023 menunjukkan minimnya akuntabilitas penggunaan dana desa karena warga jarang dilibatkan. ”Dana desa lebih seperti proyek pemerintah pusat di desa, bukan milik warga desa,” ujarnya. Aturan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat memperkuat kesan ini. Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota, tetapi tidak ke masyarakat dan tanpa konsekuensi jika diabaikan. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Gelombang PHK Massal di AS Tak Mampu Tekan Defisit

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor federal Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, menuai banyak kritik. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun, dengan menargetkan karyawan dalam masa percobaan sebagai sasaran utama sejak Kamis (13/2).

Namun, Direktur Eksekutif Budget Lab Universitas Yale, Martha Gimbel, meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi defisit. Menurutnya, PHK tidak akan menghasilkan penghematan signifikan karena kompensasi bagi aparatur sipil negara hanya menyumbang US$ 270 miliar per tahun. Justru, PHK massal berpotensi memperburuk ekonomi AS karena pertumbuhan lapangan kerja yang melambat.

Kritik juga datang dari kalangan Partai Republik sendiri. Senator Alaska, Lisa Murkowski, menilai pemangkasan tenaga kerja dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga tidak akan memperbaiki anggaran federal. Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, lebih keras lagi menyebut PHK massal ini akan mengganggu layanan publik dan menyalahkan Trump serta Elon Musk atas kebijakan tersebut.

Dampak langsung juga dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan secara mendadak. Andrew Lennox, seorang veteran marinir yang sedang menjalani pelatihan di Veterans Affairs Medical Center, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini, yang ironisnya malah merugikan veteran yang seharusnya mereka bantu.

Dengan adanya gelombang PHK ini, kebijakan Trump dan Elon Musk tidak hanya memicu panen hujatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi AS.