Kehadiran BPI Danantara harus  dipastikan tidak menciptakan distorsi pasar atau monopoli yang menghambat kompetensi sehat. Sebaliknya, keberadaan badan yang secara global disebut dengan sovereigne wealth  funds (SWF) itu perlu menjadi mitra dunia usaha swasta dalam membangun  ekositem bisnis dan investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Air. Kepastian ini dibutuhkan karena BPI Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi besar mengingat bakal memegang kendali atas lebih dari US$ 900 miliar sekitar Rp14.670 triliun (kurs Rp16.300/dolar AS) aset dalam pengelolaan (AUM). Sementara initial funding atau pendanaan awal dari pemerintah mencapai US$ 20 miliar. Sehingga semua itu akan menempatkan Danantara sebagai soverign wealth fund terbesar ke-4 di dunia. Mekanisme tata kelola (governance) dan pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar keberadaan badan ini memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakkeholder). "Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip level playing field akan tetap terjaga dalam pelaksanaannya," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja. Menurut Shinta, jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan profesional, BPI Danantara berpotensi membuka peluang kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara serta mendorong investasi di sekotr-sektor strategis. (Yetede)

Baru-baru ini, ajakan untuk melakukan penarikan uang secara masal di bank-bank milik negara (BUMN) ramai beredar di media sosial. Ajakan tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah karena kurangnya transparansi. Namun, para ekonom dan pengamat mengingatkan bahwa tindakan justru dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional dan merugikan masyarakat luas. Manurutnya, ajakan penarikan dana yang disebarkan tanpa dasar yang jelas dinilai sebagai bentuk protes yang tidak tepat sasaran. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Mudihutomo mengatakan bahwa seruan untuk menarik sana dari bank BUMN sebagai bentuk protes terhadap BPI Danantara sebenarnya kurang tepat. "Karena Danantara tidak mengelola  dana nasabah secara langsung, melainkan  berfokus pada pengelolaan  aset negara dan investasi strategis," tutur Arianto kepada Investor Daily. Menurut dia, bank-bank BUMN tetap beroperasi sebagai entitas perbankan yang tunduk pada regulasi dan mekanisme keuangan yang ada, termasuk perlindungan dana nasabah melalui LPS. "Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Danantara akan menguasai tabungan masyarakat secara langsung tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga ajakan untuk memindahkan dana ke bank swasta lebih bersifat emosional daripada berbasis analisis keuangan yang objektif. (Yetede)

China menunjukkan prioritas negaranya, yaitu fokus pada perbaikan ekonomi dan mencoba mencapai kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk menghindari perang dagang. Banyak yang menyoroti absennya Presiden Xi Jinpin di meja perundingan Rusia dan AS di Arab Saudi pada Minggu ini, alih-alih bertemu para pengusaha teknologi China di Beijing. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Cjina telah berkali-kali mengisyaratkan kesediannya untuk bertindak sebagai pembawa damai dalam perang Ukraina. Bahkan ada putaran diplomasi utusan China yang melawat ke berbagai negara, mulai dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Selain itu ada juga rencana perdamaian dengan Brasil, dengan sekelompok negara berkembang, hingga proposal untuk mengirim pasukan  menjaga perdamaian ke Eropa. Kendati ingin dilihat sebagai pembawa perdamaian global, Pemerintah China berusaha melakukan tanpa harus "mengeluarkan biaya" atau mengambil risiko. Khususnya, jika hal itu dapat merusak hubungan bilateral dengan Rusia yang menjadi tempat bergantungnya untuk mendapatkan energi murah. (Yetede)

Sindrom ingin kabur saja ke luar negeri tak hanya menimpa Indonesia dan negara-negara berkembang. Sejumlah negara maju turut mengalaminya. Alasannya sama, yaitu perbaikan ekonomi demi kehidupan lebih baik. Seiring fenomena itu, negara-negara yang ditinggalkan pun tersadar. Mereka memperbaiki sistem dalam negeri agar fenomena itu tidak berdampak negatif. Di kawasan Asia Pasifik, Selandia Baru mencatat rekor baru terkait jumlah warga yang meninggalkan negara itu. Mereka memilih pergi karena resesi ekonomi yang parah, lapangan kerja terbatas, dan biaya hidup tinggi. Badan Statistik Selandia Baru melaporkan, jumlah emigrasi mencapai 128.705 pada 2024, naik dari 101.585 keberangkatan pada 2023. Laporan itu menunjukkan, 72.002 warga mereka meninggalkan negara.

Sebaliknya, 56.703 orang asing memilih tinggal di sana. ”Bagi sebagian besar dunia, Selandia Baru adalah tempat menarik untuk ditinggali, tapi, bagi warga Selandia Baru, ada juga tempat lain yang terlihat lebih menarik, seperti Australia, AS, atau Inggris,” kata  Michael Gordon, ekonom senior di Westpac. Kepada The Post, Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan Selandia Baru Louise Upston mengatakan, satu-satunya cara menghentikan arus keluar tenaga kerja adalah meningkatkan kesempatan bagi kaum muda. ”Untuk menjadikan negara kita tempat yang lebih baik untuk bekerja, memulai bisnis, memperoleh upah layak, membeli rumah, membesarkan anak-anak, dan menyekolahkan mereka,” tuturnya (Yoga)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan, konstitusi negara menjamin kebebasan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan hingga ke luar negeri (LN). Namun demikian tidak selayaknya bekerja ke luar negeri dikampanyekan deperti melalui tagar  #KaburAjaDulu yang tengah viral di lini jagat media sosial belakangan ini. Apalagi, pemerintah dan negara saat ini justru memanggil putra-putri terbaik bangsa dan kembali membangun Indonesia. "Kami memanggil putra-putri terbaik untuk membangun Indonesia ke depan ini, Kok malah mengginstruksikan, 'Yuk kita cabut aja'," ujar Nusron. Ia menambahkan, makin tidak layak lagi bagi  apabila keinginan bekerja di luar negeri tersebut justru dikampanyekan kepada putra-putri bangsa yang kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mapan di dalam negeri. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mendukung tegar #ProduktifDiNegeriSendiri selayaknya para jurnalis yang turut bersedia berkarya di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai masih mendapatkan kepercayaan dari publik. Sejumlah program serta kebijakan selama empat bulan terakhir masih on the track, sesuai janji politik sebelumnya. Namun demikian, maraknya aksi demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap hingga beredarnya tagar #KaburAjaDulu hadir akibat informasi tidak tersampaikan dengan benar dan jelas. Karenanya, pemerintah harus memperbaiki gaya komunikasi politiknya dan memperkuat peran tim komunikasi presiden. Aksi Demo Indonesia Gelap yang digelar Jumat (21/02/2025) dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan koalisi sipil. Aksi ini merupaka  lanjutan dari demonstrasi yang telah digelar dalam beberapa hari terakhir. Dengan tema Indonesia Gelap, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Aksi ini untuk mengkritisi kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran atau efisiensi yang diterapkan di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap merugikan rakyat. Di dunia maya, belakangan ini muncul tren tagar yang sedang viral yaitu Hastag "#KaburAjaDulu" yang dilakukan oleh para anak muda di Indonesia. Hastag ini disebarkan di berbagai akun media sosial pada kalangan anak muda. (Yetede)

Meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, pemerintah optimistis kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya. Berkaitan itu,  pemerintah menyiapkan beberapa langlah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat pertumbuhan domestik bruto (PDB) kita itu berdasarkan PPP (purchasing power parity), maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu US$ 4,8 triliun. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia," jelas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk diantaranya Uni Emierat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar US$ 2 triliun dengan 50 juta penduduk. "Jika Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi US$ 1,3 triliun, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil," ujar Airlangga. (Yetede)